Ditemukan 741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan abatan asuhan abrahan assahan arsalan asbahan aasahan abahan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
336 — 278
  • Haltersebut sehingga berdampak ketidak absahan, maka dia harusmembayar kepada yang berhak. Akan tetapi apabila telah terjadimembayar kepada yang tidak berhak, harus salah satu melalui aspeknegoisasi, atau mediasi untuk menyelesaikannya.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Muhammad Nuh Az bin H.Abdul Aziz Azwan;
118 — 146
  • Pigsyaratsyarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan kredit, kecuali adainformasi langsung yang disampaikan kepada kami pihak Bank mengenaiketidaksesuaian data atas calon Nasabah atapun ketidak cocokan data,maupun ketidak absahan dari sebuah dokumen, maka saksi akan langsungmenghentikan dan menolak pengajuan kredit tersebut ;Bahwa tidak diwajibkan bagi nasabah untuk menanda tangani LKNBahwa barometer atau dasar saksi menyatakan LKN tersebut adalah sahdan benar adalah dengan hasil Deskripsi Laporan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk.
Tanggal 5 Februari 2015 — Drs. Suwoko, M.Pd Bin Sukamto.
85 — 53
  • SusYang menentukan pemenang penyedia barang adalah Pokja yangditunjuk selaku pelaksana proses pengadaan barang.e Bahwa pada saat Proses pengadaan Buku Bahasa Lampung(paket 39.B dan Paket 40.B) kami selaku Pokjamelaksanakan Verifikasit dalam bentuk pembuktiankualifikasi mengenai kebenaran Dokumen penawaran yangdiajukan oleh pihak penyedia barang.e Bahwa pembuktian Kualifikasi yang dilakukan pokja Vsaat itu ialah dengan cara melihat ke absahan dari isiDokumen yang diberikan pihak rekanan yang mengajukanpenawaran
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Bambang Mulyono, S.Sos Bin Hadi Sumarto
116 — 16
  • apabila seorang AO dengan sengajamembuat sesuatu laporan yang tidak benar dan didalam dokumenpengajuan kredit setelah diperiksa oleh ADK juga dianggap benar,maka saksi selaku Pimpinan akan meyakini kebenaran dan keabsahanHalaman 96 dari 181 Ptsn No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.dari syaratsyarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan kredit,kecuali ada informasi langsung yang disampaikan kepada kami pihakBank mengenai ketidaksesuaian data atas calon Nasabah atapunketidak cocokan data, maupun ketidak absahan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 28 Agustus 2015 — DANI SETIAWAN, A.Md
74 — 29
  • Pada pokoknya dalampernyataan itu KPA menjamin absahan Jaminan Bank Nomor248/JB/BT/495, tertanggal 17 Desember 2012, maka KPA bertanggungjawabsecara pribadi dan menyetor ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Arief Budiman, ZainalAbidin, Yeni Suryati , Wartati , Yeko Priandana, Ardiana Yusnita dan Harlinaserta saksi Mahkota Dani Setiawan, A.Md sebagai Panitia Penerima HasilPekerjaan yang diangkat berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Stroke NasionalBukittinggi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 327/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
147 — 173
  • Undangundang No.2 Tahun 2009 , Syaratsyarat sahnya Akta Jual Bell :e Di buat di hadapan Pejabate Dihadiri pihak penjual dan pembeli serta 2 (dua) orang saksie Dibacakan dan di tandatangani saat itusedangkan Penjual dalam hal ini Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat Il tidak mempunyai Kapasitas dan alas Hak yang Sah untukmelakukan Jual beli, dan Terbanding IV/Tergugat IV juga tidak secara Cermat danteliti tentang ke absahan penjual atas Objek aquo apakah mempunyai kapasitasalas hak yang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 05-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 368/Pid.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — HAEKAL M. AZIR ST Bin M AZIR
149 — 101
  • Kepada sdr Haekal untuk laksanakan on the spot kelapangan agarmendapatkan photo dokumentasinya, serta memerintahkan bagian merketing sdr Haekal danAndespen untuk melakukan investigasi dan verifikasi dokumen terkait ke absahan datadatapermanen debitur;Bahwa langkahlangkah yang dilakukan dalam melakukan analisa yang mendalam sepertiwatak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur guna memberikan keyakinanatas itikad dan kemampuan nasabah untuk melunasinya utangnya sesuai dengan yangdiperjanjikan
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.Smd
Tanggal 24 Maret 2015 — ENUNG KULSUM dkk sebagai Penggugat melawan SAMSUDIN ENCE dkk sebagai Tergugat
69 — 12
  • (5.120 HA) dan dijualbelikan kepada Tergugat sampai dengan Tergugat XIX dimanaperbuatan Tergugat dan Tergugat II jelas dan nyata telah menyalahiProsedur dan bertentangan dengan hal pendaftaran tanah danpengalinan Hak dimana Pihak Para Penggugat dapat membuktikanketidak absahan perbuatan Tergugat dan II berdasarkan bukti suratpenjelasan dari Desa Citali Tanggal 04 Oktober 2011No.590/0791Ds/2011 dan dikuatkan dengan surat keteranganpernyataan dari Kepala Desa Ciptasari Tanggal 09 APRIL 2013 yangisinya
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
511 — 356
  • Jadi yang menjadi persoalan adalahPenetapan Tersangkanya mengapa begitu cepat mengapa dia tidakdiperiksaperiksa begitu lama setelah ditetapkan sebagai Tersangka itusoal fair trial tidak menyebabkan sebuah ketidak absahan dari sebuahproses ;Bahwa pendapat ahli tentang Soal pembuktian yang kadangkadangdidalam praktek dan diruang sidang selalu ada argumentasi untukmengkounter keterbukaan tranparansi adalah rahasia jadi tidak diajukankarena ini rahasia padahal Lembaga Praperadilan ini justru dalam rangkamelindungi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 367/PID.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — - ANDESPEN, SE Alias IPEN bin M.DAILAMI
92 — 39
  • Kepada sdr Haekal untuk laksanakan on the spot kelapangan agarmendapatkan photo dokumentasinya, serta memerintahkan bagian merketing sdr Haekal danAndespen untuk melakukan investigasi dan verifikasi dokumen terkait ke absahan datadatapermanen debitur;Bahwa langkahlangkah yang dilakukan dalam melakukan analisa yang mendalam sepertiwatak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur guna memberikan keyakinanatas itikad dan kemampuan nasabah untuk melunasinya utangnya sesuai dengan yangdiperjanjikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah diamanatkan perda dimaksud, denganalasan bahwa Penganggaran dan Realisasi belanja tunjangan untuk DPRD KotaMalang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, yangtelah disahkan pada tanggal 31 Desember 2003 tidak ada dasar hukumnya baikditinjau dari peraturan Pemerintah yang ada maupun Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003.Bahwa kalau kita cermati secara mendalam ternyata Rekomendasi BPKtersebut bukanlah pada kesalahan atau ketidak absahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 295/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT. RENDI PERMATA RAYA, DKK VS M. NUR SITANGGANG, DKK
114 — 72
  • Bahwa keterangan beberapa saksi di lapangan hanya menunjukkanpada batasbatas imajiner yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan ke absahan hukumnya.c. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada ParaTergugat tidak terbukti sama sekali. Justru sebaliknyalah ParaHalaman 119 dari 166 Halaman Putusan Nomor 295/Pat/2018/PT MDNTerbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenadengan sengaja menguasai dan mengusahai areal tanah milik PTRendi Permata Raya.d.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 394/Pid.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — EKO LAKSONO RUDITO, S.Si Bin SUPRIANTO;
179 — 83
  • kreditKPR nya; Bahwa terdakwa sudah melakukan hal tersebut, dikarenakan sebelum saya menandatangani MAKtersebut saya sempat mengembalikan MAK tersebut untuk di lengkapi, karena tidak adanya photolokasi usaha debitur dan suami debitur serta bukti data riil pendukung kemampuan keuangannya.Kepada sdr Haekal untuk laksanakan on the spot kelapangan agar mendapatkan photodokumentasinya, serta memerintahkan bagian merketing sdr Haekal dan Andespen untuk melakukaninvestigasi dan verifikasi dokumen terkait ke absahan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 23-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 09 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 23 Mei 2016 —
35 — 5
  • Kalsel;Setelah diterima oleh pembimas lalu dokumen laporan pertanggung jawabantersebut dicek ke absahan bukti dukung penggunaan dana bantuan tersebut,setelah sesuai lalu diarsipkan di bendahara pembimas kristen sebagai bahanpemeriksaan dari Irjen maupun pemeriksaan dari BPK.Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepadasaksi.Halaman 59 dari 170 Putusan Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.BjmBahwa benar prosedur pelaporan pertanggung jawaban keuangan bagi guruguruSMTK yang menerima
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Juni 2019 — Marlinus Waruwu.DKK VS PT.JATIM JAYA PERKASA
194 — 202
  • mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat tidakdidasari oleh akibat gagalnya perundingan sebagaimana pasal 137Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanmaka jelas dan terang mogok yang dilakukan oleh Para Penggugatpada tanggal 9 Oktober 2018 adalah mogok tidak sah.Apabila mogokkerja tersebut dikoordinir oleh Federasi Serikat Buruh DemokrasiIndonesia (FSBDSI) PUK PT.Jatim Jaya Perkasa yang belum tercatatpada Dinas tenaga Kerja Kabupaten RTokan Hilir, sehingga menambahketidak absahan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-05-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 09 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 23 Mei 2016 — SULIADI, S.Th Bin MARTONO RASIT
89 — 18
  • Kalsel;Setelah diterima oleh pembimas lalu dokumen laporan pertanggung jawabantersebut dicek ke absahan bukti dukung penggunaan dana bantuan tersebut,setelah sesuai lalu diarsipkan di bendahara pembimas kristen sebagai bahanpemeriksaan dari Irjen maupun pemeriksaan dari BPK.Bahwa terdakwa tidak ada mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepadasaksi.Halaman 59 dari 170 Putusan Nomor 09/Pid.SusTPK/2016/PN.BjmBahwa benar prosedur pelaporan pertanggung jawaban keuangan bagi guruguruSMTK yang menerima
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
SAOL MALA
155 — 182
  • Sesuai Tingkat (Propinsi,Kabupaten dan Kecamatan) yakni untuk Kabupaten PPK KabupatenMengajukan Permohonan Kepada PPSPM (Pejabat pembuat surat perintahmembayar) selanjuntnya PPSPM melakukan Pemeriksaan dan PengujianSPM beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK Kabupatenberupa rincian penggunaan dana yang di tandatangani oleh PPK Kabupatendibantu oleh bendahara pembantu pengeluaran, surat pernyataan dari PPKKabupaten dan surat permohonan itu sendiri, kemudian PPSPM melakukanpengujian dan ke absahan
Pengadilan PN TAPAK TUAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 50/Pid.B/2011/PN.TTN
Tanggal 23 Agustus 2011 — 1. Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI 2. KHAIRIL ANWAR, SE BIN SARWANI JAMAL
151 — 92
  • kemanamana, oleh karenaitu saksi pergi mandimandi ke kolam renang;Bahwa saksi tidak pernah melihat bibit kelapa sawit dan saksi tidak pernah datangke penangkaran saudara Agus Nugroho bin Kirwandi;Bahwa mengenai dokumendokumen pengadaan bibit kelapa sawit berupaDelivery Order (DO) dan Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang (SPKU) saksitidak mengetahuinya;Bahwa saksi tidak pernah datang ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medandan ke Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih (BP2MB) untukmencek ke absahan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 23-09-2009 — Putus : 29-10-2010 — Upload : 21-11-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2009/PTUN-SMD
Tanggal 29 Oktober 2010 — - DAYANG JOHARIAH, S.Pd. - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA; CAMAT SAMARINDA SEBERANG; HERMANSYAH CANDRA; DEVY KALALO; DEASY KALALO; RUDY SAMALO; USMAN ISMAIL; SILVIA GO; DJOENAEDI LIMANO; X. R. DIKDIK SATIA; H. HAMJAH; XII. LIM YULIANA RITA INDRIAWATI; XIII. FERMINA TUKO ANYANG; OLIVIA L. L. SATIA; ALI ABDURRACHMAN; XVI. SURIANSYAH HS.
193 — 101
  • Dasar 1945, dan UndangUndang Pokok Agraria dandengan berlandaskan Filsafat Pancasila, maka Bumi, Air dan kekayaanyang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakansebesarbesarnya untuk kemakmuran Rakyat.Menurut Tergugat II Intervient Sebelas ketentuan/prasyarat tentang prosespemilikan hak atas tanahtanah oleh warga Rt 035 sudah dilalui denganbenar, maka terbitlah sertifikatsertfikat, PPATPPAT yang sah, dandemikian pula dengan Penggugat apabila secara yuridis tidak bisamembuktikan ke ABSAHAN
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 78/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 18 Februari 2015 — Asnawi Abdullah Bin Abdullah
116 — 42
  • Administrasi lengkap dalam bentuk sertifikat ;Mengkaver semua dalam permohonan kredit dan harus dibina terus ;Dalam bentuk Rekomendasi supaya bagian kredit melaksanakan RekomKabag legal ;Bahwa dalam hal nasabah baru mengambil kredit maka yang menyimpulkanlayak atau tidak layak diberikan adalah AO, dan diinformasikan oleh AObahwa nasabah ini adalah nasabah baru dan kabag legal tidak sedikitpunpunya wewenang dalam menyimpulkan;Bahwa Kabag Legal yang melegalkan segala persyaratan yang dimulai darike absahan