Ditemukan 916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natuna natural nabire natara nahuri natura naturi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakanterminology penyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranyalegal character dari PPN dan mekanisme pemungutan PPN serta naturedari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahllperpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case ofvalue Added Tax in The European Community, DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7 ;Basically it means that the intrinsic nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-11-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 238/B/PK/PJK/2011Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case ofValue Added Tax in The European Community", DeventerBoston, KluwerLaw and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax."Dr. Haula Rosdiana dan Drs. Rasin Tarigan, M.Si, dalam bukunya yangberjudul "Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011, menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPNyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPNsebagaimana diatur dalam PMK78/PMK.03/2010 Juncto KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp608.866.255,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK AGRONIAGA
59 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • It should therefore be confined toactivities of this nature and not be imposed on otheractivities, such as the personal hobbies of an individual,gifts made for personal reasons, or charitable activitieswith no business or commercial content;bahwa PPN adalah pajak atas penyerahan yang dibuatdalam rangka kegiatan ekonomi, atau, dengan kata lain,sebagai bagian dari sebuah bisnis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1972/B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DASA ANUGRAH SEJATI
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011, menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPNyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPNsebagaimana diatur dalam PMK78/PMK.03/2010 jo KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp78.688.677,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 14-03-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 PK/Pdt/2012
Tanggal 14 Maret 2013 —
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A credit by its nature is a separate transaction from the sale or othercontract on which it may be based. Banks are in no way concerned with orbound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included inthe credit. ...;Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 527 PK/Pdt/2012Terjemahan bebas:a. Kredit (baca: L/C) menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisahdari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 53/PID/2017/PT TJK
Tanggal 15 Juni 2017 — MEDI ANDIKA, S.H., M.H. Bin H.M. BASTARI
283 — 208
  • PolBE2013GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi a.nTarmidi;(32)1 (satu) buah kacamata merk Jaguar warna hitammerah tua;(33)1 (satu) buah pengharum ruangan merk stella nature;Dirampas untuk dimusnahkan;(34)2 (dua) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 7,62 mm;(35)1 (satu) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 38 mm;Dikembalikan ke Polresta Bandar Lampung;(36) 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 581601010963533 atas nama pemilik Medi Andika;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 10-07-2012 — Upload : 13-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — PT. MAXISTAR INTERMODA INDONESIA vs NG JOK PIN dan 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) c.q. Direktur Merek, 2. EDWIN
409 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • You must consider the nature and kind of customer who would be likely tobuy those goods or services. In fact, you must consider all the surroundingcircumstances; and you must consider what is likely to happen if each of these trademarks is used in a normal way as a trade mark for the goods or services of therespective owners of the marks.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 27-02-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDOSAT Tbk
375 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the twoStates" means any person who, under the law of that State, is liable to15taxation therein by reason of his domicile, residence, place of managementor any other criterion of a similar nature;For the purposes of this Agreement an individual, who is a member of adiplomatic or consular mission of one of the two States in the other State orin a third State and who is a national of the sending State, shall be deemedto be a resident
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA;
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • income2 HTJ 1132H001 67,065.00 Other income3 HPM 1132H002 400.00 Other income4 Others 1132999 34,841.00 Ofher income5 HTJ 1132H001 14,521.00 Reimbursement6 HPM 113211002 6,368.00 Reimbursement7 HPPM 1132H003 1,969.00 Reimbursement8 HTT 113211004 21,442.00 Reimbursement9 FCC 1132F001 1,439.00 Reimbursement10 Others 1132999 2,917.00 Reimbursement11 HPM 113211002 287.00 Reimbursement12 HPPM 1132H003 51,204.00 Reimbursement13 HTT 113211004 2,377.00 ReimbursementSub Total 219,735.00 Bahwa penjelasan nature
Pengadilan PT MANADO Pidana Umum
Register : 16-10-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT MANADO Nomor 84/PID/2020/PT MND
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : DANU WAHYU H., S.H.
Terbanding/Terdakwa : Ratni Bairun
100 — 35
  • PadatUp KitDaiduola 2 in 1Crystal beauty two Padatway cake cinemaApril Skin SolutionFrom Nature. PadatLasting SmoothPowder MatteMake Up Studio.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1976/B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terbanding melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011,menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkandalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diaturdalam PMK78/PMK.03/2010 Juncto KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding ataspajak masukan sebesar Rp1.193.338.040,00 yang dipertahankan olehTerbanding dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 25-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mdn
Tanggal 15 Desember 2020 — Pemohon:
JULIZAR ABDILLAH
Termohon:
PT KNN KONSTRUKSI INDONESIA
106 — 22
  • Pendapat: Seharusnya yang dapat memohonkan Pailit adalahKreditor yang hutangnya sudah jatuh waktu.Bahwa meskipun ketentuan dalam Poin ke1 dalam Kategori Kepailitandan PKPU dalam bagian Rapat Kamar Perdata Khusus dalam SEMA7/2012 ialah mengatur mengenai perkara pailit, menurut hemat TermohonPKPU ketentuan demikian juga relevan untuk diterapkan dalam perkaraPKPU secara mutatis mutandis mengingat identiknya nature daripengaturan mengenai Kreditor dalam perkara pailit dan perkara PKPU.Oleh karena adanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1978 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
53 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dapatdikreditkan;Bahwa Terbanding melalui Surat Edaran Nomor SE90/PJ/2011,menegaskan kembali bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkandalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diaturdalam PMK78/PMK.03/2010 Juncto KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding ataspajak masukan sebesar Rp75.273.542,00 yang dipertahankan olehTerbanding dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1204 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
129 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghubungkan pembayaranroyalti dengan net sales bertentangan dengan prinsipkelaziman/kewajaran;Bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham denganprosentase tertentu dari net sales merupakan nature profitsharing.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 31-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pemohon: FEBRIANTO PUTRA Termohon: KEPALA KEPOLISIAN RESORT TERNATE Cq KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TERNATE
269 — 110
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:Pasal 14 angka3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar) :In the determination of any criminal charge against him, everyone shallbe entitled to the following minimum guarantees, in full equality : a) Tobe informed promptly and in detail in a language which be understandsof the nature and cause of the charge against him;Terjemahannya : Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiaporang berhak atas jaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh,yaitu :
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1971 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — PT. RUMPINARY AGRO INDUSTRY VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengambil kesimpulan berdasarkan beberapareferensi sebagai berikut:a) http://av1611.com/kjbp/kjvdictionary/ox.html;b) http://www.thefreedictionary.com/ox;Cc) http:/www.meriamwebster.com/dictionary/ox;d) http://oxforddictionaries.com/us/words/femalecattlearecowsmalecattlearebullsbutwhatworddoyouuseifyoudontwanttospecifyananimalssexHalaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 1971/B/PK/PJK/2017e) http://www. wikihow.com/TelltheDifferenceBetweenBullsCowsSteersandHeifersf) http://differencebetween.net/science/nature
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 26-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA VS 1. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) cq MAJELIS ARBITER DALAM PERKARA NOMOR REG.025/BAKTI-ARB/11.2014, DK
612 — 390 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tatanusa,Jakarta, hal 283284 berpendapat sebagai berikut:Electronic Evidence is, by its very nature, fragile. It can be altered,damaged, or destroyed by improper handling or improper examination.For this reason, special precautions should be taken to document, collect,preserve, and examine this type of evidence.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 696 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDOSAT Tbk
106 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For the purposes of this Agreement, the term "resident of one of the twoStates" means any person who, under the law of that State, is liable totaxation therein by reason of his domicile, residence, place of managementor any other criterion of a similar nature ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-03-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2010
Tanggal 22 Maret 2011 — PT. ISTAKA KARYA (Persero) VS PT. JAIC INDONESIA
312 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 7 Januari 2002 (videbutir 1 s.d. 9), maupun aturan aturan hukum = yangterkait dengan pihak pihak dalam Gugatan, Surat suratSanggup yang menjadi objek dalam Perkara aquo harusdinyatakan telah daluarsa terhitung setelah tanggal10 Januari 2000, berdasarkan penerapan Pasal 133KUHD.Bahwa pembentuk undangundang telah secara bijak danpenuh pertimbangan menetapkan pengaturan mengenaidaluarsa atas surat sanggup guna menciptakan adanyakepastian hukum dalam lalu lintas perdaganganmengingat sifat alami (nature