Ditemukan 7431 data
63 — 21
SIBURIAN, S.Si. melakukan konsultasidan koordinasi ke Bakosurtanal (sekarang BIG) Jakarta perihal biayakegiatan foto udara digital Pulau Nunukan ;Bahwa Koordinasi dilakukan secara lisan, untuk menentukan item uraiankegiatan sedangkan untuk jumlah, satuan, hari/ bulan volume, harga satuandan total biaya tidak dikonsultasikan ke Bakorsultanan namun hanyamenanyakan apakah cukup dengan biaya Rp 1.420.000.000, untukmelaksanakan kegiatan foto udara pulau nunukan dengan luas 23.190 Hadan dijawab sangat minim
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
hukum dalam Hukum Administrasi Negara, Dalam hal iniKPPU adalah lembaga Quasi Pengadilan atau Semi Pengadilan(quasi judicial), yaitu mempunyai wewenang mengadili walaupunbukan sebagai institusi pengadilan.Fenomena menjamurnya lembaga quasi judisial dalam khasanah sistemkekuasaan kehakiman Indonesiaseperti halnya Komisi PenyiaranIndonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Badan PengawasPemilu (Bawaslu), Ombudsman, dll merupakan hal yang baru,sehingga bangunan teoritis tentang hal tersebut sangat minim
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
202 — 114
Apakah salah jika pemahaman seseorang yang memiliki tingkatpendidikan yang minim hanya berpikir bahwa sebagai dan untukmenjadi karyawan/pegawai yang baik/teladan mengikuti perintahpimpinannya ?
355 — 84
Astrid Sihar (Kasei underwriting),Masnani Siahaan (Kabag Tekni), menerima email dari Humaini selakuKepala Cabang Jakarta 2, yang pada pokoknya memerintahkan untukmemproses pengajuan penjaminan SP2D yang diajukan oleh PT.Dharma Perdana Muda dan memerintahkan untuk diselesaikan sorehari pada tanggal yang sama, namun kami tim tekni tidak bisamemproses karena tidak ada dokumen kelengkapan yang dilampirkan,Humaini hanya meneruskan emai dari Ricky Sutaner yang isinya hanyaCompany Profile, dikarenakan data minim
88 — 40
Viktor Jaya dalam mengerjakan proyek KegiatanPemasangan Pipa Transmisi Air Minim Sipoholon TA 2013 dengan nilai kontrakdengan nilai kontrak sebesar RP. 1.335.150.000, (satu milyar tiga ratus tiga puluhlima juta seratus lima pulu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai Wakil Direktur CV.
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
152 — 78
, sehingga antarakondsi fisik berbeda dengan dokumen kontrak; Bahwa dokumen tidak sempurnayaitu didalam gambar tidak ada titiiktitik pompa dan lainnya, sehinggamenurut ahli mereka bekerja itu berdasarkan kemauan mereka sendiri; Bahwa dokumen kontrak yangsempurna adalah kontrak yang mencakup atau memenuhi syaratumum/khusus, kemudian spesifikasinya jelas, gambar yang Jelas detail,semua detail peleksanaan pekerjaan tertera dalam gambar itu, yang ahlitemukan hanya 1 kontrak dimana kondisinya sangat minim
451 — 216
HalmaheraTengah sangat minim sehingga kegiatan pembangunan GOR tersebutdilaksanakan secara bertahap;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun2018 untuk penilaian nilai ganti rugi lahan pembangunan GORFagogoru tahun 2018 dilakukan oleh Tim Penilai harga ganti rugi lahanoleh Tim dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus dan pada tahun2019 oleh Tim KJPP Herman Meirizki dan Rekan (HMR) yangberkedudukan di Jakarta sebagai pihak ketiga.
81 — 109
Penunjukan Pengendali Kegiatan, PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknik dan PelaksanaAdministrasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang tahun anggaran2010; Bahwa seingat saksi waktu pelaksanaan proyek itu tidak ada KonsultanPerencana untuk kegiatan paket dan paket II dan untuk menentukan volumepekerjaan dilakukan oleh kami sendiri yaitu oleh terdakwa dan staf yang adadi Dinas Pekerjaan Umum, dimana pada awal berdirinya Pemkot Serangkurang lebih 2 (dua) tahun seluruh SKPD sangat minim
244 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.704 K/Pid.Sus/201 120062007 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban hukumPemohon Kasasi Il/Terdakwa sebagai Bupati Boven Digoel saat itu (aspeksubyektif), yakni untuk menjalankan fungsi pemerintahan agar dapatmelayani kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (aspek obyektif), dengan uraian sebagai berikut :(a) Tentang Pengadaan KM Wambon :Bahwa Kabupaten Boven Digoel merupakan daerah tertinggal yangterisolir dengan infrastruktur jalan yang masih minim
108 — 18
dan Pak Edi Yusmemberi uang 3 juta untuk operasional kurang lebih bulan Januari 2012 ,dan uang tersebut saksi bagikan ke beberapa orang ;Bahwa pada bulan Desember 2011 terima uang dari pak Priyo sebesar28 Juta rupiah, tidak benar karena tidak ada kaitannya dengan perkara iniBahwa dengan meminta kepada 17 kelompok tani sebesar 2,5 juta perkelompok tani untuk melancarkan pembuatan laporan tidak benar, tetapiatas kesadaran kelompok tani sendiri untuk membuat laporan SPJ karenadi Dinas anggarannya minim
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
240 — 130
aparat inteliien bisa mencari informasi untuk melakukanHalaman 80 dari 210 Halaman Putusan Nomor 52/Pid.SusTPK/2019/PN Bglklarifikasi sedangkan kalau datanya lengkap bisa langsung dibuatsprintug dan dibuat telaahan dan karena pada laporan kali ini minimdatanya maka dilakukan klarifikasi;Bahwa sepengetahuan saksi Agus Kisut adalah LSM dan badannyaterdaftar dan pelaporan bisa dari pihak Kejaksaan sendiri dan pelaporantidak perlu hadir dalam pemeriksaan ke lapangan dan karena nilalintelijennya sangat minim
135 — 315 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jauh lebihberkembang dibandingkan tahuntahun sebelumnya, antara lain adanyainfrastruktur jalan ke daerahdaerah pelosok di Kabupaten Talaud, adanyasarana Rumah Sakit Daerah yang sebelum tidak ada, adanya gedungperkantoran yang sebelumnya masih sangat minim, pembangunan saranasarana pendidikan, dan lainlain.
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
MINARNO
95 — 25
Hal tersebut saksilakukan karena pengetahuan dan kompetensi saksi tentang peralatanmetrologi tersebut sangat minim. Setelah HPS pengadaan alat metrologidisusun, kemudian Sdr. Agung Arif Gunawan, SE memberikan konsepHPS tersebut kepada saksi untuk ditetapkan dan ditandatangani olehsaksi selaku PPK dan sebagai dasar proses lelang.
ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
SAPTA MARGA, ST Bin Alm. RABUMAN SANTOSO
138 — 58
ACWC (Sta. 1+725m) Minim 94% tidakal 98% sesualSpesifik Halaman 78 dari 234 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN Bna asi sesualMinim spesifikb. ACBC (Sta. 1+725m) al 98% 98% asiMinim Tidakc. AcBase (Sta. 1+725m) al 98% adasesualMinim Spesifika. ACWC (Sta. 2+100m) al 98% 98% asisesualMinim spesifikb. ACBC (Sta. 2+100m) al 98% 101% asisesualMinim Spesifikc. AcBase (Sta. 2+100m) al 98% 100% asisesualMinim Spesifika. ACWC (Sta. 2+845m) al 98% 98% asisesualMinim Spesifikb.
88 — 32
31Desember 2012 ;Halaman 71Putusan Pengadilan TipikorNo : 59/Pid.Sus TPK/2016/PN.MdnBahwa saksi sebagai bendahara penerima atas semua PNBP magistermanajemen ;Bahwa kejadiannya di prodi magister manajemen USU di bawah naunganUSU ;Bahwa terdakwa menerima SPP dari mahasiswa tapi tidak dibayarkan kerekening USU ;Bahwa sebagai bendahara penerima, kalau terdakwa kirim, kami periksaSPPnya apa sudah lunas ;Bahwa SPP di magister manajemen datangnya global jadi tidak bisadeteksi seberapa penyelesaiannya sangat minim
183 — 104
memiliki Lisensi Penjamin Mutu, di Indonesiacontohnya SNI artinya semua poduk yang dikeluarkan di Indonesia harusmemenuhi kualitas yang sudah ditentukan, Untuk kita yang awan ketika melihatproduk berlogo SNI kita sudah bisa mengambil kesimpulan awal jika produk itumutunya terjamin karena memiliki sertifikasi / lisensi;Bahwa untuk komputer komputer merk Gateway belum memiliki sertifikatPenjamin Mutu dan dari informasi pada website Gateway sendin untuk sertifikatPenjamin Mutu produk produknya masih minim
77 — 21
Yk.Bahwa Saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO tidak menghadapsendiri pada saksi karena biasanya Surat Kuasa ditaruh di loket dan adapetugas yang membawa kepada saksi ; Bahwa pada waktu rapat negosiasi harga tanah tanggal 7 Apruil 2006 saksitidak memberikan masukan karena pada waktu itu pengetahuan saksimengenai Pengadaan Tanah Negara sangat minim; Bahwa saksi lupa sebagai PPAT atas jual beli terhadap tanah untuk TPA di Desa Banyuroto tersebut; Bahwa benar di Desa Banyuroto sebelumnya pernah ada ganti
59 — 25
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang di bacakan di persidanganpada tanggal 23 Juni 2016 yang pada intinya menyatakan bahwaTerdakwa tidakprofesional melaksanakan tuas selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah karenapengetahuan Terdakwa tentang tugas sebagai Kuasa Bendahara UmumDaerah sangat minim apalagi Terdakwa baru menjabat sebagai Kuasa BUDpada akhir tahun anggaran tepatnya (Bulan November
522 — 222
Terdakwa Il tidakmengetahui;Bahwa terkait tim komunikasi Terdakwa II tidak menjadi ketua tapi adaunsur pimpinan yaitu Hazmi Setiadi ;Bahwa tim komunikasi setelah pembentukannya tidak melakukan sesuatudan tidak pernah melakukan pertemuanpertemuan dengan Gubernur danTAPD;Bahwa dalam pembahasan APBDP TA 2014 dan APBD TA 2015 TerdakwaIl adalah anggota banggar biasa;Bahwa pada saat pembahasan APBDP TA 2014 temuan yang menjadifokus anggota dewan terhadap kinerja eksekutif adalah serapan anggaranyang minim
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
464 — 1713
., kondisiPengadilan Agama saat itu sangat minim baik dari segi Sumber dayamanusianya maupun sarana dan prasarana lainnya, hakim yang menjabatsaat itu sama sekali tidak mengenyam bangku Pendidikan Formal Hukumseperti saat ini, tetapi umumnya mereka dari lulusan Pesantren, sehinggaapabila penulisan dalam Vonis Raad Igama Surakarta dipersoalkandidasarkan pada penulisan baku maka menurut DR. DRS H.