Surya Medika Kendari;

Surya Medika Kendari;

BahwaPT Adhi Kartiko Pratama merupakan pemegang Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi sebagaimana tertuang dalamKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 tentangPemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT AdhiKartiko Pratama (KW 08 AGP 003) tertanggal 14 Desember 2010;3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;SubsidairMohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipiltelah menyerahkan Surat Izin Perceraian dengan Nomor 474.2/200, dikeluarkanoleh Bupati Konawe Selatan tanggal 11 Februari 2019;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugatdiwakili kuasa menghadap di persidangan dan telah menyertakan fotokopiberita acara sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Anggota, sesualaslinya.

Antam untuk produksi karena Permen ituada sesudah adanya pemalangan; Bahwa benar Bupati Konawe Utara telah mencabut IUP PT.Antam sehingga PT.

Antam adalah Bupati Konawe Utara;Bahwa benar ijin Usaha Pertambangan PT. Antam ada jugaterdapat hutan lindung;Bahwa benar tahapan untuk melakukan pembebasan lahanharus ada ada tim yang dibentuk, survei yang dilakukan,harus ada bukti kepemilikan atas lahan tersebut, adapengukuran dan pemetaan lahan yang dibuat oleh BadanPertanahan Nasional (BPN);Bahwa benar Tim Pembebasan Lahan yang menentukanharga pembelian lahan masyarakat, sesuai dengan besarnyaanggaran yang ditetapkan oleh PT.

Antam berhenti beroperasidisebabkan oleh adanya Keputusan Bupati Konawe Utara,Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012, dan adanyapemalangan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menjadipermasalahan antara Terdakwa dengan PT. Antam;e Bahwa benar meski ada pemalangan yang dilakukan olehTerdakwa, PT. Antam masih menguasai tanah tersebut karenayang dipalang hanya jalanan Saja;Fakta Mediasi:e Bahwa benar permasalahan antara PT.

Antamsendiri mengakui bahwa bukan hanya pemalangan yangmenyebabkan, sedangkan menurut Versi Terdakwa bahwaberhentinya operasi penambangan dikarenakan oleh adanyakeputusan Bupati Konawe Utara, dan Peraturan MenteriNomor 7 Tahun 2012;Yang berujung pada lahirnya proses mediasi yang dilakukan olehPihak Kepolisian yang dihadiri oleh saksi Eddy Soetrisno, DavidGanda Silalahi, dan saksi Andry Haryanto, SH., dan juga Terdakwa,serta pihak Kepolisian, dan mediasi ini dilakukan di Kantor CamatMolawe, dimana

Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009, TERGUGAT tidak pernah12.lagi melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kemudian pada tahun 2010TERGUGAT datang melakukan aktiitas pertambangan di atas Lokasi HGUmilik TERGUGAT setelah sebelumnya mendapat Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi (IUP OP) dari Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 1321tertanggal 8 September 2010;Bahwa pada tahun 2011 ternyata Aktifitas penambangan ore nikel yangdilakukan oleh TERGUGAT telah melewati batas HGU milk TERGUGAT

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo et bono) ;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Kepala seksi Lahandan Irigasi pada Unit Kerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten KonaweSelatan telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dariatasan Pemohon berdasarkan Surat Bupati Konawe Selatan Nomor800/126/2020 tanggal 5 Februari 2020, oleh karenanya pemeriksaanperkara

Surat Keputusan Bupati Konawe U tara Nomor : 576 tahun 2010, tanggal 19Agustus 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiPT. Konawe Nikel Nusantara;b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal TerpaduSatu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 776 / DPMPTSP / XII /2020, tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan peningkatan Izin UsahaPertambangan FEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT.

ANDREI JUFRI, SH (mantan Bupati Konawe yangdahulu adalah Kabupaten Kendari) yang dikuasai sejak tahun 1965 dan H.ANDREIJUFRI, SH pernah menyerahkan pekarangan / sawah tersebut kepada saksiHOMBO, CUCU JUNAIDI, SALHARI dan WAHYA untuk dikelola dengan cara bagihasil sampai dengan tahun 1990, namun terdakwa dengan dalih pemberian / warisanorang tuanya terdakwa lalu menguasai tanah tersebut tampa didukung dengan buktiHalaman 4 dari 34 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Unhbukti yang sah dan selanjutnya tibatiba

Bahwa diatas tanah sengketa, pemerintah berencana untuk mendirikanPembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kapasitas 2X50 MW TransmisionLine 150 KV, hal mana tergugat Vil (PT.DDSSP POWER KENDARI)adalah perusahaan yang telah memegang ijin Lokasi PembangunanListrik Tenaga Uap (PLTU) seluas + 150 Ha (lebih kurang Seratus limapuluh Hektar) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor : 530/190 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 ;6.

Ridwan Mangidi semuannya ditanggungoleh Asis T. dan Yusuf.Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009, TERGUGAT tidakpernah lagi melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kemudian padatahun 2010TERGUGAT datang melakukan aktifitas pertambangan di atasLokasi HGU milik TERGUGAT setelah sebelumnya mendapat Izin UsahaPertambanganOperasi Produksi (IUP OP) dari Bupati Konawe Selatandengan Nomor 1321 tertanggal 8 September 2010;Bahwa pada tahun 2011 ternyata Aktifitas penambanganore nikel yangdilakukan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, alamatdomisili Pemohon dan Termohon merupakan wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Andoolo, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadikewenangan Pengadilan Agama Andoolo;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru padaSD Negeri XXXXXX) telah menyerahkan surat Izin perceraian yang dikeluarkanoleh Bupati

Konawe Selatan dengan Nomor 474.2/78 tertanggal 21 Januari2019, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan PasalHalaman 22 dari 44 halaman Putusan Perkara No 0047/Pdt.G/2019/PA Adl.12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendakiketentuan

Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011, tanggal 6 Juni2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha yang berlaku sampai dengan Tahun2031.b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor98/I/IPPKH/2016, tangal 28 Nopember 2018 tentang Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP danSarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas AtasNama PT.

Drs.Tony Herbiansyah,M.Sisesuai patok BPN Kabupeten Konawe yang dahulu Kabupaten Kendari yangterletak di Desa Asaki yang dahulu adalah Kelurahan Lambuya KecamatanLambuya Kabupaten Konawe yang saksi peroleh dari warisan orang tuanyayakni H.Andrei Jufrii,SH (mantan Bupati Konawe yang dahulu adalahKabupaten Kendari) yang dikuasai sejak tahun 1965 dan H.

ANDREIJUFRI, SH (mantan Bupati Konawe yang dahulu adalah Kabupaten Kendari)yang dikuasai sejak tahun 1965; Bahwa, selanjutnya H. ANDREI JUFRI, SH lahan berupa lokasi tanahatau pekarangan tersebut mempercayakan kepada saksi HOMBO, CUCUJUNAIDI, SALHARI dan WAHYA untuk dikelola dan dirawat dengan carabertani, bersawah dan beternak dengan cara bagi hasil sampai dengan tahun1990 ; Bahwa secara tibatiba sekitar tahun 1993 sampai dengan sekarangterdakwa tanpa izin dari saksi Drs.

Foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 442.1 Tahun2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada CV Unaaha Bakti Persada (KW 11 DS OP 008), surat tersebutmerupakan fotocopy dari fotocopy serta diberi materai yang cukup, yangselanjutnya diberi tanda TII3;4.

Dan postingan saksi tersebut sudah terhapus dari facebook grupForum Diskusi Konawe Utara; Bahwa yang saksi ketahui admin facebook grup Konawe Utaraadalah Wilda dan Muh Osmar, kemudian yang menjadi moderator nyaadalah Mubarak Albar Sanggo; Bahwa facebook grup Forum Diskusi Konawe Utara telah dihapussetelah dekatdekat pemilinan Bupati Konawe Utara; Bahwa setahu saksi anggota yang bergabung di facebook grupForum Diskusi Konawe Utara sekitar 15.000 anggota; Bahwa postingan Saksi di facebook grup Forum

tetap dilaksanakan, sebab ParaPenggugat tidak berhak lagi atas honorarium/uang kehormatan selakuKetua/Anggota KPU Kabupaten Konawe meskipun KTUN (objek sengketaa quo) belum ditindaklanjuti dengan proses Pergantian Antar Waktu; Bahwa terdapat kepentingan umum yang mendesak agar dilaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe,yaitu Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pemilihnan Umum di KabupatenKonawe Tahun 2014 yang sampai saat ini tertunda, persiapan pelaksanaanPemilinan Bupati

Konawe Kepulauan Tahun 2015 sampai terbentuknyaKPU Kabupaten Konawe Kepulauan, proses pendidikan pemilih pemula danpenguatan demokrasi serta tugastugas rutin KPU lainnya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada poin 3.1,3.2, dan 3.3 Jawaban ini, permohonan Para Penggugat untuk menundapelaksanaan KTUN (objek sengketa a quo) yang telah dikeluarkan olehHalaman 35 dari 70 hal.

45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu bahwaseorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian harus mendapatsurat izin dari atasannya dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izinperceraian dari atasannya Nomor 450/836/2016 tanggal 7 Juni 2016 yangdikeluarkan oleh Bupati

Konawe Selatan;Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupayamendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil;Hal. 4 dari 57 Put.

Surya Medika Kendari;10) 1 (satu) lebar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.813.2/830 tanggal 31 Desember 2006 / SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2007;11) 1 (satu) lebar foto copy (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : SK.821.13/647-9 tanggal 30 September 2008 / SK Pengangkatan dr.