Ditemukan 736 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekal kepal kebar kebau keba kemal keban kebak kenal
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
65 — 18
  • lain yang memeriksa dipersilahkan tetapiharus minta ijin terlebih dahulu kepada BPK ; Bahwa BPKP lahir muatan politisnya kental sekali BPKP lahir berdasarkan KepresNo. 15/1983, BPKP memeriksa Keuangan Negara dan Pembangunan, sedangkankedudukan dari BPKP adalah pembantu Presiden, padahal yang mengelolakeuangan negara dan pembangunan adalah eksekutip/Presiden, ini ada maksudnyaPresiden tidak bisa diperiksa oleh BPK karena ada BPKP yang dianggap lebihspesialis BPKP sehingga pada waktu itu Presiden kebal
    Teoripasti akan bertanya seharusnya begitu dan benar ditaruh diatas, sehingga sumberhukum yang lain tidak bertentangan dengan teori, artinya kalau peraturanperundangundangan bertentangan dengan teori itu peraturan perundangundangannya yang dikalahkan, seperti dalam teori dalam negara hukum tidak adaistlah kamus kebal hukum, ternyata ada diskriminatif. Undang undang ada yangmengatur diskriminatif sehingga undangundangnya yang harus dikalahkan.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 28 Agustus 2013 — PAINO BIN KARTO WIYONO
74 — 14
  • lain yang memeriksa dipersilahkan tetapiharus minta ijin terlebih dahulu kepada BPK ; Bahwa BPKP lahir muatan politisnya kental sekali BPKP lahir berdasarkan KepresNo. 15/1983, BPKP memeriksa Keuangan Negara dan Pembangunan, sedangkankedudukan dari BPKP adalah pembantu Presiden, padahal yang mengelolakeuangan negara dan pembangunan adalah eksekutip/Presiden, ini ada maksudnyaPresiden tidak bisa diperiksa oleh BPK karena ada BPKP yang dianggap lebihspesialis BPKP sehingga pada waktu itu Presiden kebal
    Teoripasti akan bertanya seharusnya begitu dan benar ditaruh diatas, sehingga sumberhukum yang lain tidak bertentangan dengan teori, artinya kalau peraturanperundangundangan bertentangan dengan teori itu peraturan perundangundangannya yang dikalahkan, seperti dalam teori dalam negara hukum tidak adaistlah kamus kebal hukum, ternyata ada diskriminatif. Undang undang ada yangmengatur diskriminatif sehingga undangundangnya yang harus dikalahkan.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
169 — 55
  • Tahun 2014 yangmerupakan perubahan dari UndangUndang Nomor 30 tahun 2004tentang Jabatan Notaris ; Notaris adalah seorang yang dalammenjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip equality beforelaw, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikutiprosedur yang ditentukan oleh UndangUndang (lihat pasal 16 danpasal 17 UU No. 2 Tahun 2014 tentang kewajiban dan larangan).Sepanjang telah dilaksanakan ketentuanketentuan dalam UU tersebutmaka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah kebal
Pengadilan PN KOTAMOBAGU Perdata
Register : 11-08-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Ktg
Tanggal 17 Januari 2018 — Penggugat:
1.MEYKE TUMETEL SINGKOH
2.DONY JACOBUS
3.YACOB KARAENG
4.MELKI TAKASIHAENG
5.MEISKE MANGUMBAS
6.WILSON MANGANSOLE
7.MARITJE MASOARA
8.VERDINAN KAPIA
9.MATIAS SABAGE
10.AMOS GENGGONA
11.FANNY JAKOBUS
12.REFLY GENGGONA
13.FRANGKI MARYANTO LAHEA
14.SANDRA SINGO
15.LANCE BATASINA
16.NELSON KAPIA
17.ALENCE MASUARA
18.YOLLA SABAGE
19.RINTJE OROH
20.ANA BARAHAMA
21.NOFRI WALEAN
22.FIANE SERLI OROH
23.JANTJE ANTONI
24.SARJONO AHENG
25.ADELAIDE GENGGONA
26.FLORENSI ARAMANA
27.ASRIN DOLIAP
28.JOTJE BILALANG
29.MARNI DALENSANG
30.HERSON PATRAS
31.MEYTI GOSAL
32.MAGDALENA MAMUKO
33.JUL MILOS
34.CHAN MELKI MASIE
35.MARTEN ANTONI
36.DIANA T. NIFAK
37.MARCE DARUWU
38.EFENDI TATENGKENG
39.JEFRI ROBY KOROMPOT
40.DECKY PAAT
41.NELSON ARAMANA
42.OLTJE KUDAHATI
43.MELKI GENAPE
44.YANIKE DAULAT
45.ARLIN LAHUNGKASI
Tergugat:
1.PT. MALISYA SEJAHTERA
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow
3.BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
135 — 25
  • International Bar Association (IBA) Standardsfor the Independence of theLegal Profession : bahkan lebih luas mendefinisikan bahwa advokat tidakhanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi jugaadministratif, ekonomi, maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalampekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-06-2009 — Putus : 28-04-2010 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 257/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.
Tanggal 28 April 2010 — PT GRIYAPESONA MENTARI, Cs >< AGUST TAKARBOBIR, S.H., Cs
145 — 103
  • kalau dibawah 10% tidak bisa harus dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri;Undangundang mengatakan yang berhak untuk melakukan RUPS adalah Direksi,Kurator sebagai pemegang saham bisa meminta untuk mengadakan RUPS, kalauDirektur tidak mau maka Kurator mintak Komisaris tapi kalau tidak mau harusmintak penetapan pengadilan;Pasal 77 UUK dan PKPU tidak menyebutkan Kurator sebagai ex officio of the court;Pasal 77 memberi kemungkinan kepada Kurator dapat dituntut dimuka Pengadilan,kerena Kurator tidak kebal
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-09-2011 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Sby
Tanggal 29 September 2011 — Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
92 — 216
  • kegiatan yang sudah dilaksanakan ;Bahwa penyalahgunaan wewenang yangditujukan kepada keuangan daerahDISA... eee eee (162)/223bisa terjadi pada penyalahgunaan kewenangan, penyelewengan keuangandaerah bisa saja dilakukan dengan penggunaan kewenangan dalammelaksanakan kegiatan kegiatan yang lain, penyalahgunaan wewenangberkaitan dengan proses dan tujuan di dalam penggunaan keuangan daerah,sampai pada batasnya, batasnya adalah tujuan kewenangan yang diberikandalam jabatan itu, dalam Negara hukum ada asas kebal
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 15-06-2011 — Putus : 29-07-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 24/PID/K/PM.III-15/AD/VI/2011
Tanggal 29 Juli 2011 — SERTU I KETUT AGUS WIBAWA DKK 12 ORANG
66 — 105
  • melihat 2 (dua) orang sedang ditindak olehPraka Bertolomeos Djawa (Terdakwa 7) dengan merayappunggung dan kembali melaksanakan = guling kemudianTerdakwa diperintahkan untuk mengawasi kedua orangtersebut dengan mengatakan Yud, kamu awasi keduaorang itu, dan apabila ada yang melakukan pemukulansampaikan harus' berani bertanggung jawab atau tidakTerdakwa menjawab "la kemudian Prada Eustakius DenaDopo (Saksi VII) yang saat itu beradadisitumenyampaikan kepada Terdakwa *ljin bang, dia punyakakaluk (ilmu kebal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 754/Pdt.Arb/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Desember 2019 — PT INDONESIA POWER lawan KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA., Turut Tergugat: 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK 3.PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO
728 — 630
  • adalah Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas GadjahMada;Bahwa putusan arbitrase tersebut bersifat final, sehingga tidak ada upayahukum yang dapat diajukan, dan walaupun bersifat final, namun jikaputusan arbitrase tersebut terdapat kelemahan dan kesalahan yangmerugikan salah satu pihak maka upaya yang dilakukan adalah mengajukanpembatalan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri;Bahwa tugas dan kewenangan arbiter tetap dikontrol oleh LembagaPengadilan karena tidak ada satupbun Lembaga yang kebal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
555 — 291
  • Dalamhukum perseroan dimana direksi sama sekali tidak kebal perkarapidana karena Pasal 155 UU PT menyatakan bahwa jika terdapatunsurunsur perbuatan pidana dalam tindakan direksi ataukomisaris maka pertanggungjawaban pidananya tetap diproses.Bahwa Pasal 1853 KUHPer masih berlaku saat ini, dimana :Dalam hal ini perdamaian sekalikali tidak menghalangi pihakKejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yangbersangkutan.Bahwa Jika ada perbuatan melawan hukum pidana tetap dapatdituntut secara pidana.Bahwa
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 25-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 16-K/PM.I-07/AD/II/2020
Tanggal 20 Mei 2020 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
1.Adnin Tri Permana
2.Dani Sugianto
3.Deni Susanto
132 — 60
  • membawa senjata tajam sejenisbadik dengan panjang mata pisau sepanjang kurang lebih 19(sembilan belas) sentimeter, lebar sekitar 3 (tiga) sentimetergagang dan sarung senjata tajam jenis badik tersebut terbuatdari kayu berwarna Coklat, yang di selipkan di pinggangnya,setiap Terdakwa1 (Sertu Adnin Tri Permana) mabuk, laluTerdakwa1 (Sertu Adnin Tri Permana) sering mencabut senjatatajam tersebut dan menusukkan ke badannya sendiri, agarOrangorang disekitarnya tahu Terdakwa1 (Sertu Adnin TriPermana) kebal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Februari 2014 — ABBAS BARADJA (terdakwa)
121 — 39
  • lampirannya untuk proses skuler dan pihak pemberi kerja sudahmenandatangani kontrak tersebut atau belum hanya untuk revisi dari pihakGSD untuk membaca dan mengecek lampiran terkait untuk prosespenadatanganan bersama atau bisa juga para pihak tandatangan diwaktuyang ditentukan ;Bahwa kalau GSD sebagai pemberi kerja proses pembuatan drafing kontraksesuai dengan dokumen terkait yang ada di GSD ;Bahwa kalau itu GSD sebagai pemberi kerja, dibuatnya di GSD yangbekerja staf legalnya ;Bahwa saksi tidak kebal
Pengadilan PN TENGGARONG Pidana Umum Penganiayaan
Register : 06-07-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 333/Pid.B/2021/PN Trg
Tanggal 3 Agustus 2021 — TAUFIK BIN IDRUS
60 — 0
  • penganiayaan di karenakan saksi Arfan Boma Pratama.AP menyuruh operator excavator untuk berhenti dan memanggil Terdakwa untuk datang ke Lokasi kebun saksi Arfan Boma Pratama.AP agar memberhentikan kegiatan penambangan karena merusak tanaman milik saksi yang kebetulan saksi berkebun di tanah milik saksi Arfan Boma Pratama.AP;- Bahwa kemudian terjadilah adu mulut antara Terdakwa dengan saksi Arfan Boma Pratama.AP, dan pada saat itu Terdakwa juga membawa 1 (satu) buah parang memamerkan bahwa dirinya kebal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
319 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan tersebut tidak melanggar hak subjektif orang lain,karena dalam hal ini hak subjektif Termohon Kasasi (Penggugat), sebab Termohon Kasasi (Penggugat) bukanlahorang yang kebal hukum yang tidak boleh dilaporkan keKepolisan dan juga tidak mempunyai hak immunitas;c. Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yangbertentangan dengan tata susila;d. Tindakan tersebut juga bukan merupakan tindakan yangmelanggar asas kepatutan;e.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
207 — 66
  • Pasirian masih berlangsung sampai saat ini karena saksi Sudah pension ; Bahwa saksi kebal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi mengetahui mengenai Permohonan Persetujuan KelayakanLingkungan Hidup yang diajukan oleh PT. Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS)karena saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang sebagaitenaga ahli Biologi berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 12-11-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 12 Nopember 2021 — Pembanding/Terdakwa : DADANG SUGANDA
Terbanding/Penuntut Umum I : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Penuntut Umum II : TITO JAELANI
Terbanding/Penuntut Umum III : MUH RIDUAN
Terbanding/Penuntut Umum IV : HAERUDIN
Terbanding/Penuntut Umum V : MOH. HELMI SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum VI : PUTRA ISKANDAR
521 — 294
  • Apabila menggunakanargumentasi yuridis PEMBANDING tadi sudah barang tentu pihak lain yang terlibatmewujudkan delik menjadi kebal hukum karena tidak akan ada yang dimintalpertanggungjawaban pidana, padahal sebagian besar pihak inilah yang justurmendapatkan keuntungan yang paling besar,sebagimana perkara a quoPEMBANDING/TERDAKWA memperoleh keuntungan dari keuangan negarapuluhan milyar dibanding orang yang memiliki Kedudukan atau jabatan, dalam halini HERRY NURHAYAT.Para pembentuk UndangUndang, para
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
454 — 341
  • PAN ASIA, namun saksi tidak tahu dan tidak kebal siapa orang yangmelakaukan pemeriksaan kwalitas dari PT.