Ditemukan 7399 data
118 — 26
Indexs Prima Buana ternyata realisasipemasangan fasilitas dikawasan Sport Center PorProv III tahun 2010 tidak sesuai denganyang ditentukan sehingga terdapat beberapa fasilitas yang belum terpasang sama sekali,pemasangan fasilitas yang tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan serta pemasanganyang tidak sempurna sehingga sangat merugikan pihak Koni Bangka Selatan sebagaiPengguna Jasa, akibatkan pada saat pembukaan Porprov III tahun 2010 di Kabupatenbangka Selatan tidak sesuai dengan yang harapkan.Hal
93 — 138
BULUNGAN HIJAU PERKASA pada Lokasi II, seluas +6.750 Ha berada diKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNk);3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka sesuai Kep. MenhutbunNo. 312/Kpts1 1/1999 tanggal 7 Mei 1999 pasal 19 dan 20 pada prinsipnyakami dapat mendukung pemberian Hak Pengusahaan Hutan TanamanPerkebunan dan pemberian ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT.Hal. 479 dari 491 hal. Put.
227 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
MITRA TANINUSA SEJATI diKawasan Hutan Produksi Gaung Kecamatan Kerumutan KabupatenPelalawan Provinsi Riau Bulan Juni 2002, yang disusun oleh PusatStudi Konservasi dan Sumber Daya Alam Fakultas Matematika danllmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Riau berdasarkan SuratBupati Pelalawan Nomor : 522.21/DISHUTPR/10/VII/2001/01 tanggal12 Juli 2001 dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh KepalaBAPEDALDA Kabupaten Pelalawan (Ir. Bambang Pudji Suroto). (BBHal. 393 dari 1737 hal. Put.
MITRA TANINUSA SEJATI diKawasan Hutan Produksi Gaung Kecamatan Kerumutan KabupatenPelalawan Provinsi Riau Bulan Juni 2002, yang disusun oleh PusatStudi Konservasi dan Sumber Daya Alam Fakultas Matematika danllmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Riau berdasarkan SuratBupati Pelalawan Nomor : 522.21/DISHUTPR/10/VII/2001/01 tanggal12 Juli 2001 dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh KepalaBAPEDALDA Kabupaten Pelalawan (Ir. Bambang Pudji Suroto).
490 — 232
untukmenyelesaikan kewajiban PT OD kepada para konsumen yang dulu;Bahwa benar PT MTU, PT IPG atau PT LMS harus membayar bebanpajak PT OD dan benar PPKK memerintahkan PT OD untuk membangunsesuai UDGL (Urban Design Guide Lines); Bahwa setahu saksi pada tahun 2010, UDGL Kemayoran belum disahkanoleh Pemda DKI Jakarta; Bahwa mengenai proses pembuatan UDGL, karena kawasan PPKK itucukup luas, maka PPKK yang mengusulkan UDGL ke Pemda DKI, karenasemua aturan yang ada itu adalah aturan Pemda DKI yang diterapkan dikawasan
914 — 721
fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050/1452 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Dukungan TerhadapUsulan Anggaran Belanja Tambahan BPKS Tahun 2005.b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050/1453 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Reklamasi Laut diKawasan
fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050/1452 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Dukungan TerhadapUsulan Anggaran Belanja Tambahan BPKS Tahun 2005;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Walikota Sabang Nomor:050/1453 tanggal 09 Mei 2005 kepada Menko Perekonomian danMenteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, Perihal: Reklamasi Laut diKawasan
120 — 35
Bogorindo yang beralamat diKawasan Industri Sentul, Bogor, dimana H.
188 — 68
Seraya Sumber Lestari dalam kawasan hutan produksi; Bahwa semua kayu yang ada dikawasan tersebut kayu alam; Bahwa izin UPHHKHT sampai sekarang masih ada ; Bahwa setahu saksi sudah di revirifikasi; Bahwa Izin itu sah; Bahwa pertimbangan teknis untuk mengusulkan RKT tidak ada ditolak; Bahwa RKT PT.
146 — 137
Bogorindo yang beralamat diKawasan Industri Sentul, Bogor, dimana H.
572 — 215
Bhakti PrajaMulia melakukan penebangan hutan dikawasan hutan alam sekitartahun 2004 dan tahun 2005, untuk tahun 2010 saksi tahu karena saksiyang membuat kontrakkontrak suplay kayunya, yang menebangkontrakor dan yang membayar biayanya kepada kontraktor adalah CVtersebut, kKemudian kayunya dijual pada RAPP ; Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR322Bahwa perusahaan CV. Putri Lindung Bulan itu benarbenar ada danada kegiatan usahanya tetapi saksi tidak ingat kapan CV.
Didalam RKT kan juga menggunakan alat berat,untuk membersihkan lahan dan seterusnya sehingga itu tentu ada izintersendiri yaitu untuk menggunakan peralatan dikawasan hutanNegara ; Bahwa yang menerbitkan ijin peralatan itu diatur oleh Menteri dalamKepmen, jadi prosedurnya ada mengenai dinilai dan seterusnya itu dariKadis Provinsi, kemudian kewenangannya diterbitkan oleh Dirjenbersama Menteri diterbitkan setelah RKT disahkan ; 34. Ahli : NASRUL WATHON, Ak.
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
426 — 122
memberikan pinjaman denganmengatakan ya sekaligus sajalah ini jatah Komisi III kemudiandiberikan kepada Saksi dan SUFARDI NURZAIN masingmasingbesarannya Saksi lupa yang dari situ Saksi titipkan kalau tidak salahRp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) kepada SUFARDINURZAIN untuk diserahkan kepada ZOERMAN MANAF, kemudianuntuk tahap kedua di Hotel Seruni, Puncak Bogor Saksi menerimauang sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dariZAINAL ABIDIN saat ada rapat pembinaan teknis Komisi Ill diKawasan
1.Surya Dharma Tanjung
2.Eko Wahyu Prayitno, SH.
3.Muhammad Albar Hanafi
4.Dwi Novantoro, S.H.,M.H.
5.Widya Hari Sutanto,SH,MH
6.Muchamad Afrisal, SH., MH.
7.Sisca Carolina Karubun
Terdakwa:
Ir. H. SARIMUDA, M.T.
183 — 0
div>39 2 (dua) lembar copy dokumen minutes of meeting tanggal 14 Januari 2020 rapat tentang Pemberitahuan dan laporan kepada Komisaris Mengenai rencana kerjasama PT SMS dan PT MRI, terdapat stempel PT Sriwijaya Mandiri Sumsel dan tulisan tangan sesuai aslinya;
523 — 460
danpemerintah menawarkan Rp 13.000.000, lalu akhirnyadisepakati harga Rp.14.000.000, per are pada saat rapatdipimpin terdakwa I Wayan Candra selaku Bupati;Bahwa selain kesepakatan harga ganti rugi sebesar Rp.14.000.000 per are tersebut, saksi juga mendengar tanahsisa akan disertipikatkan dan dibiayai oleh pemda danmasyarakat tidak perlu menanggung pajaknyaBahwa saksi mengetahui Surat Nomor 593/265/Pemtanggal 30 Agustus 2010 perihal Tidak Melegalisasisuratsurat terkait dengan perolehan hak atas tanah dikawasan
143 — 35
Perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berawal pada saat terdakwa DONNY SETIAWAN Bin SUNGGING SUNDORO sedangdudukduduk nongkrong dikawasan Jababeka Kab.Bekasi bersama dengan temantemanterdakwa yaitu sdr BAYA serta IKI (belum tertangkap), kemudian teman terdakwa yangbernama BAYA mengajak untuk membeli minuman keras untuk diminum bersama, saatitu terdakwa mengajak kedua temannya untuk minum minuman keras dirumah kontrakanterdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan kedua
467 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Keberatan jugatelah ditetapbkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat dan Pengusahadi Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 1411/KM.4/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang PerubahanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.04/2001 tentangPenetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian PersetujuanPenyelenggaran Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha diKawasan Berikat (PDKB) Kepada PT Pacific Palmindo Industri YangBerlokasi Di Jalan Pulau Bawean, Kawasan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
708 — 1570
Jaya boral) lokasi dikawasan indutri Ssesuai nomor kontrak HK.02.01/0093/2011 penagihansebesar 50% jumlah Rp. 2.089.890.000, 3586.171 (satu) lembar fotocopy, rekening koran bank Jabar Banten tanggal 02Desember 2011 dengan nomor rekening 0070010001987 atas nama PT. SinarCiomas Raya Utama periode tanggal 1 November 2011 s/d 30 November2011 3586.181 (satu) lembar fotocopy, surat invoice dari PT. Sinar Ciomas Raya Utamatanggal serang 24 Februari 2012 kepada bagian keuangan PT.
Jaya boral) lokasi dikawasan indutri sesuai nomor kontrak HK.02.01/0093/2011 penagihansebesar 50% jumlah Rp. 1.872.890.900, 3586.201 (satu) lembar fotocopy, fax dari Kadin Provinsi Banten berupa rekeningkoran bank Jabar Banten tanggal 05 April 2012 dengan nomor rekening0070010001987 atas nama PT. Sinar Ciomas Raya Utama periode tanggal 1Maret 2011 s/d 31 Maret 2012 3586.211 (satu) lembar fotocopy, surat invoice dari PT.
114 — 0
disebut OBJEK JUAL BELI, dengan Harga Jual Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan cara pembayarannya dengan Uang Muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pelunasannya Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);51. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang terletak dikawasan
Kemang Village Residences Tower; Ritz, Unit; 0703A, Tanah dan atau Bangunan tersebut diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan PPJB No.;0225/PPJB-AMR/11/2007 tanggal 06/11/2007 yang ditandatangani bermaterai oleh Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO;52. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang terletak dikawasan Kemang
106 — 25
Sumbar adalahsebagai berikut :1)Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasusdugaan TPK kegiatan/operasional Jembatan Timbang Oto (JTO ) Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti KabupatenPesisir Selatan.Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasusdugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkung Area diKawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar tahun2008.Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasusDugaan TPK Pemotongan Dana Bantuan Gempa di KorongBatang Piaman Kenagarian Gunung Padang AlaiKecamatan
423 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1964 K/Pid.Sus/20151166.1167.1168.1169.1170.2005;b. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat WalikotaSabang Nomor 050/1453 tanggal 9 Mei 2005 kepadaMenko Perekonomian dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenasdan Menteri Keuangan, perihal Reklamasi Laut diKawasan Pasiran;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang Nomor 910/BPKS/262 tanggal26 Agustus 2005 kepada Dirjen Anggaran, perihal RencanaPenggunaan