OKTAVIANUS ALEXANDER MATHEOS HANAS Alias OKTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Christian Andekarsa Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Christian Andekarsa Raharjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah

Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primairdalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;Membebaskan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. dari Dakwaan Kesatu Primair dalam SuratDakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;Menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana

Perbankan dan PencucianUang ; 22 nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn ennnnesMenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh)tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jikadenda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan; Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;Memerintahkan agar Terdakwa

Menyatakan terdakwa Rahman Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta pembuatan surat palsu 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Arif tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga ) bulan5.

tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014;Pengadilan Negeri tersebut ;e Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan denganperkara ini .e Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa .e Setelah mendengar tuntutan penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014 yangpada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :e Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF tidak terbukti bersalah melakukanperbuatan Tindak Pidana

Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahanatas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPdan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair.e Menyatakan terdakwa RAHMAN ARIF terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Subsidiair melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No10 Tahun 1998 tentang

perbankan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 huruf a dan bUndangundang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Jo.

Pasal 55 ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana.2 Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana Perbankan sebagimana di maksud pasal 49 ayat 2 huruf b Undangundang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankaan sebagaimana yang telah diubahdengan UU No. 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana.3 Menyatakan terdakwaa tidak bukti secara sah dan meyakinkan melakkan tindakpidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana di maksud pasal 374 Jo pasal 55ayat 1 huruf ke 1 KUHPidana

KUHAP serta peraturanperundangan yang bersangkutan .Mengadili1 Menyatakaan terdakwa Rahman Arif tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaankesatu Primair.Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kesatu primair .Menyatakan terdakwa Rahman Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah turut serta melakukan tindak pidana Perbankan dan turut serta pembuatansurat palsu Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Arif tersebut di atas dengan

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yangmenyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, dan karena itu membebaskanTerdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkanHal. 202 dari 214 hal. Put. Nomor 1539 K/PID.SUS/2015pertimbangan hukum yang salah.

Menyatakan Terdakwa ASNAWI ABDULLAH bin ABDULLAH terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Turut Serta MelakukanTindak Pidana Perbankan yang Dilakukan Beberapa Kali;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakanpidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;3.

Tugas dan tanggung jawab sayaadalah melakukan analisa dan ivestigasi terhadap indikasitindak pidana perbankan, sebagai tindak lanjut daripengawasan Bank yang dilakukan oleh Satuan KerjaPengawas Bank di BI.e Bahwa Bank Century yang telah berubah nama menjadiBank MUTIARA yang berkantor pusat dengan alamat diGedung Sentral Senaya II Lantai 22, Jalan Asia Afrika No8, Yang saya ketahui adalah sebagai berikut :a.

bukti tersebut dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan.Menimbang bahwa berdasarkan keterangn saksisaksi, keterangan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan di persidangan jika dihubungkan satu denganyang lain maka terdapatlah fakta fakta hukum sebagai berikut : Benar bahwa pada bulan Mei tahun 2006 sampai dengan 2008 bertempat diBank Century Senayan Gedung Sentra Senayan. 2 jalan Asia Afrika JakartaPusat diduga telah terjadi tindak pidana kejahatan perbankan;e Benar bahwa tindak pidana

perbankan tersebut diketahui setelah adanya Timinvestigasi dan Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan kepada BankCentury Tbk terhadap pengelolaan aset Bank yang berupa AYDA 44 Kavlingtanah yang berada di Kelapa Gading ;Pemberian fasilitas Kridit kepada PTTirtamas Nusa Surya (TNS) serta Pemberian fasilitas Usance L/C kepada 10debitur PT yaitu PT.

TNStelah lunas;Bahwa tindak pidana Perbankan bukan delik aduan, dengan dilunasinyapinjaman, tidak berarti tindak pidana yang telah dilakukan menjadi hapus.Dengan demikian resiko pemidanaan tetap berlaku.

permohonan kredit dari PemohonKasasi Il/Terdakwa, dan pihak yang berwenang untuk memutusataupun menolak permohonan kredit dari Pemohon KasasiIl/Terdakwa tersebut;Bahwa sekalipun quad non Bank BNI SKC Pekanbaru telahmelakukan kelalaian dengan menyetujui permohonan kredit dariPemohon Kasasi II/Terdakwa, maka hal tersebut bukanlah termasukmerupakan tindakan yang diklasifikasikan ke dalam tindak pidanakorupsi, karena hal tersebut merupakan kelalaian pegawai/karyawanBank, yang diatur dalam mekanisme tindak pidana

perbankan, yangjuga diatur dalam UndangUndang Nomor :10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 7 Tahun 1992 tentangPerbankan;Bahwa sesungguhnya ketentuan yang tercantum dalam UndangUndang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah mengaturperihal sanksi pidana bagi Dewan Komisaris, Direksi atau PegawaiBank yang dengan sengaja melakukan kelalaian untuk memastikanketaatan bank terhadap pelaksanaan ketentuan dalam UndangUndang

Tindak Pidana Perbankan,2. Criminal Justice System,3. Etika dalam Peradilan Pidana.

Sentausa selaku Direktur Risk Management dan Hery Gunardi selakuDirektur Micro & Retail Banking)dalam pemberian Kredit Serbaguna Mikro dimana MKS,MKA, dan MMM, sebelum melakukan Pencairan atau memberikan persetujuan kredittersebut harus melakukan Investigasi, Verikfikasi namun hal tersebut tidak dilakukan,menurut Ahli secara Umum hal tersebut masuk kedalam ranah tindak Pidana Korupsidan bukan tindak pidana perbankan.

. , dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pendidikan Ahli S.8 Unpad tahun 2011 dan sekarang Ahlimenjabat Sebagai Dekan Fakultas Hukum Unpad Bandung;Bahwa Ahli sering memberikan keterangan Ahli dengan keahlian yangsaksi miliki diantaranya dalam perkara tindak Pidana Korupsi BupatiHalaman 55 dari 106 Putusan Nomor 206/Pid.B/2014/PN.Smd.Ciamis, perkara tindak Pidana Perbankan, Pencucian Uang dan perkarapidana lainnya;Bahwa menurut Ahli ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2004tentang

Walaupun demikian perlu juga dipahami bahwa Bank Century adalahberbentuk Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) dimana masingmasing, sehingga organ PT mempunyai kewenangan dan tanggung jawabmasingmasing, sehingga batasan tanggungjawab di dalam suatu perbuatanhukum yang memenuhi unsur tindak pidana perbankan dapat dipahami secaratepat.

B/7029/VII/2009/Dit Reskrim dalamkasus Tindak Pidana Perbankan; Sebagai Ahli berdasarkanSurat Permohonan Kasat Reskrim Poltabes Denpasar No.B/485/V/2010 Reskrim dalam kasus memberikan keteranganpalsu. dibawah sumpah; Sebagai Ahli berdasarkan SuratPermohonan Kasat Reskrim Poltabes Denpasar No.B/536/V1I/2010 Reskrim dalam kasus menggunakan surat palsu;Sebagai Saksi ahli berdasarkan surat panggilan KepalaKejaksaan Negeri NegaraNo. : B07.72 /P.1.16 / Ft1 /08 / 2010 dalam kasus korupsi pabrik kompos(penyimpangan

BogorNo.REG.PERK : PDM187/Bgr/07/2019 yan dibacakan pada persidangantanggal 2 Desember 2019 telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagaiberikut :1.1)2)3)Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukanPenipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuiatau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

perbankan dengantujuan menyembunyikan atau) menyamarkan asal usul Harta,sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP Jo.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 328/Pid.B/ 2016/ PN Japtanggal 20 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/ 2016 / PN Jap tanggal 23September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Ir.SYAMSUL ANSHAR MUIS, bersalah melakukantindak pidana Perbankan

rekening fiktif atas namaHermawan;Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam rangka memberikanpelayanan kepada nasabah dan kepada bank Artha Graha CabangKendari;Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan bahwa:1.Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama subsidair jaksapenuntut umum tersebut;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya dakwaan jaksaPenuntut Umum;Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana

perbankan sebagimana dakwaan jaksapenuntut umum tersebut atau setidaktidaknya melepaskan terdakwadari segala tuntutan hukum;Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkanterdakwa Waode Yulita, S.P Binti Laode Muh.

kerugian tersebut;Bahwa kesalahan Kepala Cabang dapat ditentukan berdasarkantupoksinya;Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 913/Pid.B/2015/PN Rap Bahwa kelalaian dapat ditentukan apabila bertentangan dengantupoksi;Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menerangkan :Bahwa terdakwa diperiksa di Polda Sumatera Utara sehubungandengan laporan Deden Durachman ke Polda Sumut dalam perkaratindak pidana

perbankan syariah;Bahwa terdakwa diperiksa di Polda Sumut sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bank MandiriSyariah Cabang Rantauprapat sejak tanggal 15 Januari 2009 s/d awaltahun 2011;Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang BankMandiri Syarian Cabang Rantauprapat, yang menjabat sebagaiManager Marketing adalah Surya Adami Alias Surya;Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Bank MandiriSyariah Cabang Rantauprapat adalah memimpin personil cabangRantauprapat

Olehkarena peristiwa tersebut merupakan tindak pidana perbankan, maka temuan tersebutsaksi laporkan.e Bahwa data yang tercantum dalam fisik Bilyet Sertifikat Deposito isinya tidakmengandung kebenaran karena namanama yang digunakan dalam fisik Bilyet SertifikatDeposito tidak pernah menyetorkan uangnya dan tidak pernah datang ke PT.Century, Tbkuntuk diterbitkan Bilyet Sertifikat Deposito.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan Keterangan Ahii,WiWIT PUSPASARi, SH yang dibawah sumpah menerangkan

perkara tipkor mengacu pada jabatan atau PNS ;Bahwa perkara Tipikor dan Perbankan yang membedakan adalah sumberuang apabila uang nya adalah uang negara maka masuk kie ranah Tipikor;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 bahwa delik korupsi yang pada mulanya merupakan delik formalberubah menjadi deliak material maka kerugian negara tidak sematamatabisa masuk keranah Tipikor ;Bahwa voltoid untuk perkara Tipikor pada BUMD atau BUMN yaitu ketikaakibat timbul bahwa tindak pidana

perbankan yang dilakukan menimbulkankerugian keuangan negara ;Bahwa perpanjangan kredit menggunakan dokumen yang tidak benarmaka masingmasing perbuatan merupakan delik yang berdiri sendiri;Bahwa mens rea pada Tipikor di BUMN yang berperanBahwa adalah melibatkan beberapa orang, jarang yang berdiri sendiri danyang berperan adalah pertanggungjawaban korporasi akan tetaplberdasarkan kewenangan secara managerial maka yang tanggung jawabadalah Kepala BUMD/BUMN atau Kakanwil ;Bahwa sifat melawan hukum

untuk orang yang sudahnyatanyata memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan lalumengembalikan kerugian kKeuangan negara ;Bahwa mengembalikan kredit sebelum jatuh tempo namanya pelunasanbukan pengembalian kerugian keuasngan negara karena masih dalamwaktu yang berlaku ;Bahwa SOP sudah dijalankan tetapi ada salah satu yang tidak dipenuhiadalah hubungan antara nasabah dengan bank dan hubungan tersebutmerupakan hubungan perdata dan kalau SOP tidak dilaksanakan adatahapamtahapan dan laporan dan tindak pidana

Perbankan harus adalaporan dari OJK, jadi kalau ada pelanggaran SOP merugikan keuangannegara maka termasuk ranah Tipikor ;Bahwa titik singgung memperkaya diri sendiri dengan menguntungkan dirisendiri atau orsang lain atau korporasi yang harus diperhatikan adalahsalah satu menguntungkan diri sendiri bagi seorang pejabat harus adaapakah dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau saranakarena jabatan atau kedudukan;Bahwa menguji sifat melawan hukum bisa menggunakan perjanjian kontrakatau SOP

Sebagaicontoh tindak pidana Perbankan, meskipun memenuhi unsurunsur Pasal 2,pada umumnya tidak diterapbkan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi karena telah diatur sebagai tindak pidana tersendiri dan tidakditentukan sebagai perkara korupsi (Vide Pasal 14 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001);Menimbang, bahwa Terdakwa Harsi Yuianti Binti Haryono adalahBendahara Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabuaten Belitung yangberdasarkan Peraturan Bupati Balitung