Ditemukan 891 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bandingng bangkingan bandingh bandingm banongan bandungan bandengan bandongan bandangan bendungan bantingan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2010 — Putus : 18-10-2011 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 18 Oktober 2011 — PT. E.K.PRIMA EKSPOR INDONESIA M E L A W A N 1. PT. CHARTIS INSURANCE INDONESIA dahulu bernama PT. Asuransi AIU Indonesia, Tbk. 2. J.B BODA SURVEYORS PVT. LTD,
245 — 380
  • Selain itu, gugatan yang diajukan bukanpula sengketa/perselisihan tentang hak kepunyaan sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan bukan pula sengketasengketa lainnyasebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.Dimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, telah diatur dengan tegas sebagai berikut: Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankandahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-11-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 747/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
PT. PACIFIC PRESTRESS INDONESIA
Tergugat:
PT. SILVERY DRAGON
313 — 244
  • syarat penjatunan putusan serta merta (u/tvoerbaar bijvoorraad) sebagaimana diatur di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo angka 4Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tentang PutusanSerta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang mengatur syarat putusan yangdapat dijalankan terlebih dahulu adalah gugatan harus didasarkan padaputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Pasal 180 ayat (1) HIR:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Wanprestasi
Register : 07-01-2009 — Putus : 25-06-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 8/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel
Tanggal 25 Juni 2009 — PT. PANCARAN HALUAN SAMUDERA VS PT.MEDCOPAPUA INDUSTRI LESTARI
269 — 184
  • ketentuan dapatdijalankan terlebih dahulu) walaupun pihak pihakmembantah putusan itu atau) menerima bandingapabila ada: surat otentik; surat yang memenuhi peraturan yang bersangkutanmempunyai kekuatan bukti; putusan Hakim sebelumnya dengan putusan' yangsudah menjadi pasti; dan/atau tuntutan provisi (provisioneeleesis ) dikabulkandi dalam perselisihan tentang hak milik.Pasal 180 (1) HIRPengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaanterlebih dahulu akan putusan putusannya walaupunada perlawanan atau bandingan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-06-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 350/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL
Tanggal 19 Januari 2015 — 1.GERMANIA MENANG DJUANG 2.DADANG YOGASWARA lawan 1.HABSARI BUDHI UTAMI 2.FENNY SULIFADARTI,SH 3.KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
345 — 235
  • Oleh karena itu,permohonan provisionil dari Para Penggugat dimaksud wajib diterima dandikabulkan untuk seluruhnya.Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad).34.35.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan, bahwa :Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankandahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatusurat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai buktiatau jika ada hukuman lebih
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 127/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. PENGANGKUTAN KALIMAS
Terbanding/Tergugat I : LANY WIDJAJA
Terbanding/Tergugat II : YUHYUNG SUHARGO
Terbanding/Tergugat III : KOKO SUHARGO
Terbanding/Tergugat IV : TISYE ERLINA YUNUS, S.H., M.M
Terbanding/Tergugat V : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jakarta IV
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
84 — 59
  • UntukDikabulkanHalaman 25 Putusan Nomor 127/PDT/2021/PT.DKI48.49.50.Bahwa TERGUGAT s/d Ill Secara tegas menolak permohonanPenggugat dalam butir 27 halaman 10 Posita dan butir 8 PetitumGugatan a quo yang telah memohon putusan serta merta (UitvoerbaarBij Voorraad), oleh karena permohonan tersebut tidak didasarkan padaalasan hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1)HIR.Pasal 180 ayat (1) HIR:Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudiialankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 38
  • dalam pertimbangannya menyatakanbahwa Penggugat sebagai penjual belum memenuhi prestasinya untukmenjamin memberikan barang yang aman dan tentram pada Tergugat(Tergugat II).10.Bahwa dalil point 17 sudah Tergugat jawab satu kesatuan denganeksepsi yaitu putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun adaperlawanan, banding atau kasasi tidak memenuhi ketentuan pasal 180HIR yang menyatakan :ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supayakeputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
HERLINA BAHAR
Tergugat:
PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
138 — 48
  • Hal tersebut sangat berlebihan danbertentangan dengan hukum yang berlaku;Bahwa permohonan Putusan Serta Merta yang diajukanPenggugat Konvensi tidak disampaikan dalam dalil Gugatanaquo pada posita dan tidak dilengkapi dengan buktibuktidan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukanPasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi:"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supayakeputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawananatau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surattulisan yang menurut
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 109/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat:
Sdr. Ho Kiarto
Tergugat:
1.Badan Urusan Logistik
2.PT. Goro Batara Sakti
185 — 99
  • uitvoorbaaar bij vooraad)yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena bertentangan denganhukum acara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR danKetentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 Tahun2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Permasalanan Putusan Serta Merta(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang mentukan sebagai berikut :Pasal 180 ayat (1) HIR:(1) Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itudijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tjs
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.Mikhdol Huda
2.A Husain
3.Riadi
4.H Subono
5.H Subono
6.Edi Purwanto
7.Sumariyanto
8.M Fathulmujid
9.M Hatta
10.Yana Saraswati
11.SUBONO MT
12.M. FATCHULMUJID
Tergugat:
PT Multi Jaya Energi MJE Plus
190 — 102
  • menyangkut pokok perkara, dimana apabila putusan provisitersebut dikabulkan, maka harus dilaksanakan secara serta merta walaupunada perlawanan atau banding (Pedoman Teknis Administrasi Dan TeknisPeradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklatkumdil Mahkamah AgungRI 2007, halaman 87);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1)RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan Pengadilan Negeri dapatmemerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu) akan putusanputusannyawalaupun ada perlawanan atau bandingan
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 01-11-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 69/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 9 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : MENIE I BINTI LUI Diwakili Oleh : PUA HARDINATA, S.H.
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT. BUMI HUTANI LESTARI (BHL) Diwakili Oleh : HARI SETIAWAN, S.H.,M.H
120 — 102
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dinyatakan,bahwa : "Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supayakeputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan,jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang memenuhi aturan yangberlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahuluHal. 50 dari 69 Hal.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
DARMADI
Tergugat:
1.PT KARIMUN SEMBAWANG SHIPYAED PT KSS
2.PT KARIMUN SHIPYART
85 — 51
  • Pengadilan Negeri dapat memerintahkanpelaksanaan terlebih dahulu akan putusanputusannya walaupunada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak(titel) otektik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku mempunyai kekuatanpembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatuputusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu puladalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalampersengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht).
Pengadilan PN MANDAILING NATAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mdl
Tanggal 13 Januari 2021 — - ERNIDA lawan - SABARUDIN, DKK
168 — 132
  • dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disebutkan dalam AmarPutusan;Menimbang, bahwa tentang petitum angka 13 (tiga belas) tentangmenyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu,walaupun ada Banding, Kasasi, dan Verzet (Uit Voebaar bij Voraad), MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. disebutkanPengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akanputusanputusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2014 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 705/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Juni 2015 — PT. GRAHA MULTI INSANI, Lawan 1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU KANTOR CABANG JAKARTA, 2. PT. SAPTAWIBAWA MANDIRIPRIMA,
239 — 161
  • mengharuskan atau mewajibkan hakim untukmengabulkan permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad yangdiajukan oleh pihak Penggugat.Ketentuan Pasal 180 (1) HIR hanya membolehkan hakim untukmengabulkan permohonan putusan uitvoerbaar bij voorraad.Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutitp bunyi ketentuan Pasal 180 (1) HIRtentang putusan uitvoerbaar bij voorraad :Pasal 180 (1) HIR berbunyi :Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusanitu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — AGUS SALIM BATALIPU, SE
88 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di 10persidangan (bandingan : Pasal 18 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 danPasal 20 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004). Terdakwa memangmempunyai kewenangan menandatangani SP2D, tetapi wewenang materilsepenuhnya melekat pada jabatan Pengguna Anggaran, PPK, PPTK, danBendahara Pengeluaran SKPD bukan pada Terdakwa.
Pengadilan PN CIANJUR
Register : 16-06-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN CIANJUR Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Cjr
Tanggal 18 Januari 2017 —
41 — 5
  • Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu secara seriamerata (uit voerbaabij vorraad), meskipun ada vezet, bandingan maupounkasasi ;8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara in;SUBSIDAIR :Apabila Yth.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-03-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 18 Maret 2015 — PT SANDY PUTRA MAKMUR VS SLAMET LATMAN, DKK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cilongok, RT01/RW 02, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;DUL ROJAK, bertempat tinggal di Kelurahan PandansariRT 03/RW 01, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;SUNARYO, bertempat tinggal di Kelurahan Kalikajar, RT2/VI, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga;SUCIPTO DWI UTOMO, bertempat tinggal di KelurahanSelaganggeng, RT 02/RW 01, Kecamatan Mrebet, KabupatenPurbalingga;SUDARTO, bertempat tinggal di Kalimanah Kulon, RT 01/RW 03, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga;SUPIYONO, bertempat tinggal di Bandingan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-09-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/G/2014/PHI.Smg
Tanggal 17 September 2014 — SLAMET LATMAN, DKK. (PENGGUGAT) VS PT. SANDY PUTRA MAKMUR (TERGUGAT)
95 — 17
  • Kalimanah, Purbalingga selanjutnyadisebut sebagai Penggugat LIII;SUPIYONOTUKIJOSETIONOIMAM NURSODIKARIF ANDI DERMAWANSRI PARTOMOWAGIYOSLAMET PRIHATINBUDI PRAYETNOWIYANTO HADIHARDINGADINOARI HARIYANTOSUBUR WAHYAKAAGUNG BUDIONObertempat tinggal di Bandingan, Rt.04 Rw.06,Kel. Gunturmadu, Kec. Mojotengah, Wonosoboselanjutnya disebut sebagai Penggugat LIV;bertempat tinggal di JI. Singkir, Rt .02/Rw.04, Kel.Jaraksari, Kec.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Putus : 27-10-2010 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Plg
Tanggal 27 Oktober 2010 — AGUS YAHYA LAWAN ABUBAKAR BUN DANSJEH HADI,DKK
82 — 22
  • Gugatan Penggugat ini didasarkan bukti yang kuat menurut hukum karenaitu, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupunada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).Berdasarkan uaraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Klas LA Palembang, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa danmengadili dengan amarnya sebagai berikut :1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 04-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 329/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 September 2020 — Pembanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS Diwakili Oleh : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS
Terbanding/Penggugat I : R ETI RUSMIATI Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Penggugat II : FANI HERAWATI, SH Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Penggugat III : ASRI MAYANGSARI, SH Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Penggugat IV : HJ SITI SAHARA Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Penggugat V : HJ YETTI MUSMIATI, S.IP Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Penggugat VI : KUSWAN SUHENDAR Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Penggugat VII : RACHMAT SUBITA Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Penggugat VIII : R MOCH DACHRI SOERIANATA Diwakili Oleh : IWAN RIDWAN, SH.
Terbanding/Tergugat : JEANE FRANCISCUSI
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : PEMERINTAHAN KABUPATEN CIAMIS CQ KEPALA KANTOR KELURAHAN CIAMIS
67 — 40
  • Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebihdahulu/serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun Tergugat TurutTergugat dan Turut tergugat Il mengajukan permohonan upaya hukumVerzet dan bandingan ;9.
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
283 — 208
  • menyangkut pokok perkara, yang mana apabila putusan provisitersebut dikabulkan, maka harus dilaksanakan secara serta merta walaupunada perlawanan atau banding (Pedoman Teknis Administrasi Dan TeknisPeradilan Perdata Umum Edisi 2007, Balitbangdiklatkumadil Mahkamah AgungRI 2007, halaman 87);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1)RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan Pengadilan Negen dapatmemerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusanputusannyawalaupun ada perlawanan atau bandingan
    petitum angka 8 ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agarputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,kasasi, dan peninjauan kembali (u/tvoorbar bij vorraad), Majelis Hakim akanmempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1)RBg/Pasal 180 ayat (1) HIR, dinyatakan Pengadilan Negen dapatmemerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusanputusannyawalaupun ada perlawanan atau bandingan