• Samarinda Utara Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING VI semula TERGUGAT VII ;SUPARNO, beralamat di Bengkel AC Mobil Devan Jalan P.M. Noor RT. 39(Sekarang RT 26) Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda,untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII ;SLAMET HANDOKO, beralamat di Jalan P.M. Noor RT. 39 (Sekarang RT 26) Kel.Sempaja Selatan Kec.

  SUPARNO untuk dijadikan sebagai wadah tempat usaha Bengkel AC Mobil Devan dan Rumah Tinggal.Bahwa Sdr. HENDRIK (Pihak Tergugat VII) dahulunya memperoleh Sebagian dariTanah Milik Pihak Penggugat / Objek Sengketa dengan luas sebesar + 731 M? berasal dari Pembelian dari Sdr. SYAMSUDDIN alias SYAMSUDDIN TARE alias H.SYAMSUDDIN HT. (Pihak Turut Tergugat X). Ada pun Sdr. SYAMSUDDIN aliasSYAMSUDDIN TARE alias H. SYAMSUDDIN HT. (Pihak Turut Tergugat X) memperoleh Objek Sengketa tersebut dari Sdr.

• Kelengkapan Devan) Belanja Perjalanan 306.200.000. 244.520.000. 61.680.000.Dinas Luar Daerah(PeningkatanKapasitas Pimpinandan anggota DPRD) Jumlah 458.240.000. 387.680.000. 70.560.000. Bahwa Berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuatoleh terdakwa Ventje N. Lesnussa selaku Bendahara Pengeluaranrealisasi belanja perjalan dinas luar daerah sebesar Rp. 387.680.000.

• hal ini jelas terlihat dalam Pasal 8ayat (1) UU No. 12/2011, menegaskan:e Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 mencakupperaturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,Devan Pemakilan Rakyat, Dewan Pemakilan Daerah, MahkamahAgung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, KomisiYudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, danseferusnya.Dengan demikian Peraturan Menteri juga sebagai salah satu jenisperaturan perundang

• Putusan No: 23/G/2017/PTUN.Kdi3.9.3.10.3.11.3.12.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahmaupun penyelenggara negara lainnya ; Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 4 UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :Devan Pemakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga pemakilan rakyat daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;Bahwa ketentuan Pasal

• Artinya, pada forumRUPS melalui hak suara yang dimilikinya pemegang sahamdapat menentukansikap apakahtindakanyang dilakukanPerseroan, Direksidan Dewan Komisaris yang berlangsungsebelum RUPS diadakan, dapat dibenarkan atau disetujui atau Halaman 25 dari 52 putusan Nomor 96/Pdt/2018/PT.PLGtidak oleh para pemegang saham merupakan pelaksanaankontrol akhir pemegang saham terhadap Perseroan, Direksidan Devan Komisaris atas Pengurusan Perseroan.Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa penolakanPembanding

• Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama.c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi darvaiau devan komisans.d. Perubahan alamatlengkap Perseroan.e. Pembubaran Perseroan atau berakhimya Perseroan karena jangka waktu berakhir.f Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawabanlikuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, Pengadilan, atau HakimPengavas, dan:g.

• Devan lalu Saksi14 berpisah dengan temanteman dan bergabung denganSdr. Devan dan pacarnya.Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekirapukul 02.00 WIB Saksi14 berpamitan kepada Sdr. Devanakan bergabung lagi dengan temanteman Saksi14 namunsaat mendatangi meja temanteman sudah tidak ada laluSaksi14 berjalan ke arah pintu keluar dan bertemu dengantetangga Saksi14 Sdri.

Dari korban Devan Andri Irawan

• 1 (satu) buah kunci kontak;
• Surat Keterangan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) dari ADIRA FINANCE selaku perusahaan pembiayaan kredit.

Dari korban Riyan Hidayat :

• 1 (satu) buah kunci kontak;
• 1 (Satu) lembar foto copy BPKB No.

• Balapan Jaya.Keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahve ketentuanmengenai devan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for JointVenture telah mengikat para pihak sebagai undangundang (Pasal 1338BW), dan karenanya putusan Judex Factie telah bertentangan denganpasal 615 Rv dibenarkan.Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Factie dan menyatakanbahvea Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu.

• Saatpak Robinton melihat didepan truk tersebut ada tulisan Devan yangmenandakan mobil itu milik abangnya Robinton serta mengatakan apakahmobil itu dicurinya, kKemudian supir itu mengeluarkan pistol dan mengatakanbahwa dia anggota brimob. Selanjutnya Pak Robinton mengatakan kalau kauanggota Brimob mana surat tugasmu dan dijawab supir itu Surat tugasnyadari PT. Samukti Karya Lestari ( SKL ) yang ditugaskan untuk membawa hasilCurian sawit tersebut ke Kantor Polisi.

• terhadap pengadaan Gedung Bank BJB agar para Direksi lainnyatidak melanggar prinsip kehatihatian ; Bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya Jaminan berupa sertipikatuntuk pengadaan Gedung Bank BJB sesuai keterangan saksi Yulianto,SH, CN (Vide Bukti P33) ; (Vide BuktiP36, halaman 145 s/d halamanhalaman 147 bagian atas); Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas,dari segisubstansi obyek sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahvae tindakanTergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Devan

• Surat Keputusan ini disampaikan kepada yangbersangkutan dan Devan Pimpinan cabang PartaiPersatuan Pembangunan Kabupaten PulauMorotai untuk diketahui, dipergunakan dandilaksanakan sebagaimana mestinya;6. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tangalditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya;Bahwa kiranya sudah cukup jelas alasan pemberhentian Penggugatberdasarkan Keputusan DPP PPP tersebut.

• menjadiHak Walikota Bogor (TERGUGAT) untuk mengangkat atau memberhentikanDireksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal10 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Tira Pakuan Kota Bogor (Perda 16/2011) yangmenyebutkan:Hal 74 dari 86Putusan No 78/PDTG/2016/PN.BGR29.30.31.32.Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah Warga NegaraIndonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengarperimbangan Devan

DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei: 868725047144632 dan nomor imei: 868725047144624 berikut dengan sim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701 dan sim card telkomsel dengan nomor: 621005883212234800.

   ., M.Kn.DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.>1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei:868725047144632 dan nomor imei: 868725047144624 berikut dengansim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701 dan sim cardtelkomsel dengan nomor: 621005883212234800.1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari NomorRekening BCA 0887013059 atas nama YUSNITA SARI kepada NomorRekening BCA 4900367011 atas nama EKO HARYANTO sejumlah Rp.1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta

   Pulogadung, Jakarta Timur;4. 1 (satu) buah surat kuasa nomor: 150 yang ditandatangani oleh NotarisPengganti SRI NGADIRAH, S.H., M.Kn.DIKEMBALIKAN KEPADA DEVAN KUSUMA FURQON.1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 dengan nomor imei:868725047144632 dan nomor imei: 868725047144624 berikut dengansim card telkomsel dengan nomor: 621000146204427701 dan sim cardtelkomsel dengan nomor: 621005883212234800.2. 1(satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari NomorRekening BCA 0887013059 atas nama

• undangansesuai denganhierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).em oao7DPasal 8(1) Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan olehMajelis Permusyavwaratan Rakyat, Dewan Pemakilan Rakyat, DewanPemakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BadanPemeriksa Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menten,Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk denganUndangUndang atau Pemerintah atas perintah UndangUndang,Devan

• belum dilaksanakan namun pihakPenggugat sudah menyatakan pelaksanaannya melawan hukumtanpa didasari oleh bukti dan hukum.3.5 Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undangundang Nomor 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) mengaturhak pemegang saham sebagai berikut:Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikankarena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan vajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi,dan/atau Devan

• 2014sampai dengan tanggal 7 April 2015 atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan bulan April 2015 atausetidaktidaknya dalam waktuwakiu lain dalam tahun 2014 sampai dengan2015, bertempat di kantor Bank Of India Indonesia (BOI) Cabang PembantuMD Place Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,terdakwa sebagai anggota Devan

• Merampas Hak Rakyat Indonesia menentukan Jelmaan Rakyat padaMajelis Permusyavwaratan Rakyat dan menentukan Wakil Rakyatpada Devan Pemakilan Rakyat.3. Merampas Kekuasaan dan kewenangan dan atau hak konstitusionalMajelis Permusyavwaratan Rakyat (MPR) selaku badan yangmelakukan sepenuhnya kedaulatan yang ada di tangan rakyat.Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 38/Pdt/2017/PT YYK4. Merampas Hak Asasi Manusia orangorang Bangsa Indonesia.5.

• PUTUSAN No:47/PID.SUS TPK/2016/PT.DKI4. 1 (satu) lembar fotocopy Jalannya rapat paripurna devan masapersidangan I tahun sidang I 20142015 dengan acara PengumumanKeputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap hasilpenyempurnaan ranperda perubahan APBD Prov Sumut TA 2014dan Ranperda APBD Prov Sumut TA 2015 serta RancanganPeraturan Gubernur atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2014 danAPBD TA 2015 berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri RIoleh Badan Anggaran DPRD Prov Sumut, tanggal 30

  Perubahan Kedua Jadwal Kegiatan Dewan PemakilanRakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember 2013(Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRDSU tanggal 9Desember 2013) j 2sann anne rs cess eres neem nemnnnns3. 4 (empat) lembar Perubahan Ketiga Jadwal Kegiatan DewanPermakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Bulan Desember2013 (Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRDSU tanggal 13Desember 2013) ; n nn nnnn non nnn non mon nnn nnn nnn nnn nen nee cnn4. 3 (tiga) lembar Perubahan keempat Jadual Kegiatan Devan

• Kemudian Ketua Rapat kembali menyatakan bahwa Rapat inidilangsungkan atas permintaan MITRA TIRTA UTAMA selaku pemegangsaham 45% (empat puluh lima) saham dalam Perseroan sesuai ketentuanPasal 9.18 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan surat MITRA TIRTAUTAMA kepada Devan Komisaris Perseroan Ref.