Ditemukan 944 data
101 — 45
VCD,MP3, DVD.Bahwa sedangkan terkait dengan kegiatan komersial yang dilakukanoleh suatu Pihak adalah kualifikasi perbuatan yang Diperbolehkan /bersifat Sah legal menurut Hukum/Undangundang adalh kegiatanusaha komersial (khususnya pada Pengelolaan atas produk CakramOptik Isi Karya rekam Musik/lagu, film, dan karyakarya Ciptaanlainnya) antara lain mencakup kegiatankegiatan: Produksi,Perbanyakkan, Pembuatan Replikasi, dan atau Pengalihwujudan Ciptaanbaik sebagian maupun bagian yang substansi maka otorita
108 — 43
Menimbang, bahwa sebelumnya Kepala Divisi Pengelolaan Air I Perum Jasa Tirta IImelalui suratnya Nomor 20/DPA/1160/2012, tertanggal 03 September 2012 juga telahmengajukan pemblokiran penerbitan sertipikat atas lokasi obyek sengketa dengan alasanlokasi obyek sengketa adalah tanah/lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum kelola PerumJasa Tirta II berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/Milik Negara yang dikelola olehPerum Otorita
92 — 58
SIER, OTORITA BATAM, PT.PELINDO Il, PT. JIEP, tentang besarnya uang pemasukan tanahstatus HGB di atas HPL setelah habis waktu HGBnya adalah:Rp 1.000, s/d Rp 2.400,/m2/tahun; 3% 4 x Harga Dasar/m?selama 20 tahun."2" Surat Kejaksaan Agung RI NO.
44 — 11
kenal dengan dengan Saut Parulian Gurning sejak sekitar 10 tahunyang lalu orang tua saksi dan orang tua Saudara Saut Parulian Gurning adalahsahabat karena samasama jualan, dan pada saat itu truck mereka sering kamipakai untuk membawa dagangan kami dari Medan berupa bahanbahanbangunan, tetapi belakangan ini jarang ketemu; Bahwa saksi tidak ada usaha jual beli mobil, hanya ketika itu Saudara SautParulan Gurning berencana untuk menggunakan mobil yang dibeli dari saksikarena ada rencana proyeknya dari Otorita
167 — 62
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK,adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihaklain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan ; Bahwa tujuan Lembaga Tergugat V selaku otorita jasa Keuangan pasal6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalahmelaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ; b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
Tn YAW HENG
Tergugat:
1.RIKI LIM
2.PT GLORY POINT
3.PT SURYA MANGGALA PERSADA
79 — 43
Kencana Raya Maju Jaya yang akan dibangundan dikembangkan oleh Tergugat Ill, secara diamdiam telah dibuat SuratKesepakatan Bersama antara pemilik rumah liar dengan Badan PengusahaanBatam (BP Batam) dahulu Otorita Batam, Walikota Batam dan Ketua DPRDKota Batam tertanggal 19 Desember 2012 yang intinya Surat KesepakatanBersama (SKB) dimaksud telah dijadikan oleh para oknum pemilik rumah liar(ruli) menjadi alas hak serta dasar legalitas untuk menempati, menduduki danmendirikan bangunanbangunan berupa
224 — 224
terletak di KSBSungai Lekop Blok D1 No. 19 dan 19 A, Kelurahan Sungai Lekop,Kecamatan Sagulung, Kota Batam oleh Tergugat adalah Surat KavlingNomor B/7487/A3.3KSB/II/2012 tanggal 12 November 2012 dan SuratKavling Nomor B/7486/A3.3KSB/II/2012 tanggal 12 November 2012 yangdikeluarkan oleh dahulu Otorita Batam sekarang Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam namun SuratKavling Nomor B/7487/A3.3 KSB/II/2012 tanggal 12 November 2012 danSurat Kavling Nomor B/7486/A3.3KSB/II/
Bahwa dalildalil Penggugat didalam gugatannya poin 1 dan 2 halaman 9adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya sebab pemilik yang sah secara hukum adalah Tergugat IlIntervensi berdasarkan Surat Bukti Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB)Nomor: II/BTM/V/2003, Pindahan Lokasi: Pemilik Kebun, dengan nomorPendataan : 439 tertanggal 11022003, yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), yang saat inidikenal dengan nama BADAN
Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasukareal tanah di gugusan Pulaupulau Janda Berias, Tanjung Sau & Nginang danPulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau;Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanPengelolaan Lahan:Pasal 1 angka 1 : Badan Pengusahaan Batam selanjutnya disebut BP Batamadalah Badan yang
296 — 192
terletak di KSBSungai Lekop Blok D1 No. 19 dan 19 A, Kelurahan Sungai Lekop,Kecamatan Sagulung, Kota Batam oleh Tergugat adalah Surat KavlingNomor B/7487/A3.3KSB/II/2012 tanggal 12 November 2012 dan SuratKavling Nomor B/7486/A3.3KSB/II/2012 tanggal 12 November 2012 yangdikeluarkan oleh dahulu Otorita Batam sekarang Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam namun SuratKavling Nomor B/7487/A3.3 KSB/II/2012 tanggal 12 November 2012 danSurat Kavling Nomor B/7486/A3.3KSB/II/
Bahwa dalildalil Penggugat didalam gugatannya poin 1 dan 2 halaman 9adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan fakta yangsebenarnya sebab pemilik yang sah secara hukum adalah Tergugat IlIntervensi berdasarkan Surat Bukti Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB)Nomor: II/BTM/V/2003, Pindahan Lokasi: Pemilik Kebun, dengan nomorPendataan : 439 tertanggal 11022003, yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), yang saat inidikenal dengan nama BADAN
Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasukareal tanah di gugusan Pulaupulau Janda Berias, Tanjung Sau & Nginang danPulau Kasem Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau;Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanPengelolaan Lahan:Pasal 1 angka 1 : Badan Pengusahaan Batam selanjutnya disebut BP Batamadalah Badan yang
Pembanding/Tergugat III : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL KEPRI
Pembanding/Tergugat X : TN MICHAEL JOHN DUFF
Pembanding/Tergugat VIII : PT BANK PERKREDITAN BANDA RAYA
Pembanding/Tergugat VI : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), DKK
Pembanding/Tergugat IV : ANLY CENGGANA SH
Terbanding/Penggugat II : TN HIROTO SHIMOZONO
Terbanding/Penggugat III : TN HITSUO SUGIURA
Terbanding/Penggugat I : NY NORIKO MIYAMOTO BINTI SANGORO MIYOMOTO
Turut Terbanding/Tergugat II : RATNA MAHARANI
Turut Terbanding/Tergugat XI : NAJEMAH, SH.M.M, M.KN
Turut Terbanding/Tergugat IX : DIAN ARIANTO SH SE MKN
Turut Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat I : TN SURYOTO BIN MARDIONO
46 — 14
Putusan Nomor 80/PDT/2018/PT PBR19.20.21:22.23:24.Penggugat Supaya melakukan Pengurusan Pembayaran Perpanjangan UangWajid Tahunan Otorita (UWTO), karena Para Penggugat tidak mengerti carauntuk memperpanjang UWTO maka Penggugat kembali menghubungiTergugat untuk melakukan Pengurusan Perpanjangan UWTO, dan Tergugat bersedia;Bahwa pada tanggal 24 April 2010, Penggugat menyerahkan DokumenSertifikat Tanah dan bangunan II dan semua dokumen ke 04 Unit Tanah danbangunan dengan tujuan dokumen akan diajukan
Rekonvensi/ Tergugat X dalam Konvensi dengandokumendokumen berupa: Surat Gambar Pentapam Lokasi (PL), SuratPerjanjian Pengalokasian Penggunaan dan Pengurusan tanah atas bagianbagian tertentu dari pada tanah hak pengelolaan Badan pengusahaan kawasanperdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Surat KeputusanPengalokasian dan penggunaan tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah hak pengelolaan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas danpelabuhan bebas Batam, Perpanjangan Uang Wajid Tahunan Otorita
66 — 60
RACHMAN S, MMselaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan DaerahKabupatenTangerang menandatangani Keputusan Otorita Sementara Nomor: 35/I/BPKD/2003 dengan Uraian Kegiatan : Pembayaran Hutang PembelianMobil Pemadam Kebakaran dengan jumlah Rp 4.135.400.000,00, (empatmilyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;e Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi, ahli, barang bukti sertaketerangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut : Pemeriksaan Terhadap Fisik
H.RACHMAN S, MM selaku Kepala Bidang Anggaran Badan PengelolaKeuangan Daerah KabupatenTangerang perihal Keputusan Otorita SementaraHalaman 79 dari 110 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.Nomor : 35/I/BPKD/2003 dengan Uraian Kegiatan : Pembayaran HutangPembelian Mobil Pemadam Kebakaran dengan jumlah Rp 4.135.400.000,00,(empat milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi ini merupakanExtra Ordinary Crime yang mempunyai kekhususan
RACHMAN S, MM selaku Kepala Bidang AnggaranBadan Pengelola Keuangan Daerah KabupatenTangerang menandatanganiKeputusan Otorita Sementara Nomor : 35/I/BPKD/2003 dengan UraianKegiatan : Pembayaran Hutang Pembelian Mobil Pemadam Kebakaran denganjumlah Rp 4.135.400.000,00 (empat milyar seratus tiga puluh lima juta empatratus ribu rupiah), sehingga total pembayaran yang telah dilakukan olehPemerintah Daerah Kabupaten Tanggerang kepada PT.
Terbanding/Tergugat : PT.Buana Finance Cab.Jambi
69 — 37
Bahwa Klausula pemilinan penyelesaian sengketa di dalam Perjanjianpada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan hukumserta telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaituPeraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor: 29/POJK.05/2014 TentangPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Pasal 15Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf K Jo.
163 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL Otorita Batam berdasarkanKeputusan Kepala BP Batam Nomor 85 Tahun 2010 tentang PenetapanPerpanjangan Waktu Alokasi Lahan Dan Tarif Perpanjangan UWTOUntuk Jangka Waktu 20 Tahun Atas Penyerahan BagianBagian TanahHak Pengelolaan OPDIPB Kepada Pihak Ketiga hanya sebesar 3%4,5persen(tiga persen sampai empat koma lima persen) dari NJOP;81.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, yang menjadipertanyaan yang muncul ketika Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugatmenetapkan
1831/DIRPJA/X/2005 tentangPersyaratan dan Tata Cara Permohonan Pengalihan dan PerpanjanganIjin/Hak Membangun di Kawasan Ancol hanya sebesar 1,5 persen 2persen(satu koma lima persen sampai dua persen) dari NJUOP;Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL PT Surabaya Industrial EstateRungkut (SIER) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SKD/B.14/XII/2007, tanggal 20 Desember 2007 perihal Uang PemasukanPerpanjangan HGB hanya sebesar 3 persen (tiga persen) dari NJOP;Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL Otorita
PT. Trimitra Samudra
Tergugat:
PT. Pasifik Abadi
173 — 104
pelabuhan lain, kKecuali dalam kondisi tertentu (darurat).Bahwa Ahli menjelaskan bisa, seperti di lautan lepas pakai auto pilen danpengamatan 24 jam itu wajib tetapi tidak ada pengemudi.Bahwa Yang memberikan rekomendasi tersebut dari Instansi Pemerintah.Bahwa Yang memberi perencanaan pelayaran yaitu orang kapal sendiri.Hal. 52 dari 75 Putusan Nomor : 619/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Bahwa Ahli menjelaskan siapa yang salah atau boleh tidak, bisa yang salahkapalnya dan bisa pandu yang salah dan bisa juga otorita
Supardi, MM. menerangkanbahwa siapa yang salah atau boleh tidak, bisa yang salah kapalnya dan bisa panduyang salah dan bisa juga otorita yang salah.
82 — 50
Dan saksi sejak tahun 2012 bekerja pada otorita jasa keuangan ; Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari masyarakat terkait PT.Baliconsultan Life Insurance Cabang Denpasar yang telah beroperasisejak tahun 2008 ; Bahwa lalu pada bulan Agustus 2010 saksi bersama tim satgasmelakukan pemeriksaan di PT.
PT Sumba Onggole Adi Perkasa
Tergugat:
1.PT Bank CTBC Indonesia CTBC Indonesia
2.PT Citra Lelang Nasional,
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang KPKNL Tangerang II
Turut Tergugat:
1.Andrew Sumarli,
2.Lina Irwan
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kota Tangerang
75 — 29
Berikut sosialisasi yang dilakukan oleh Otorita Jasa Keuangan (OJk) dihalaman Instagram miliknya dan juga konfirmasi yang diberitahukanoleh Tergugat kepada masyarakat luas pada website Otorita JasaHalaman 19 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 459/Pat.G/2020/PN Jkt.SelKeuangan (OJK) di link ~https:/Awww.ojk.go.id/id/beritadan kegiatan/infoterkini/Documents/Pages/PengumumanRestrukturisasiatauKeringananbagiDebiturPerbankandanPerusahaan PembiayaanyangTerkenaDampakCovid19/OJK%20Update%2031%20Maret%
40 — 25
Fotokopi Surat persetujuan perawatan dan pembayaran dari atasnama yang ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 23 Agustus2015, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan denganaslinya tidak ada karena menjadi dokumen rumah sakit,dinazegelen dan bermaterai (Bukti T.9);10.Fotokopi Slip gaji Termohon Arpita Mayulis bulan Mei 2018, Unitkerja Rumah Sakit Otorita Batam, bukti tersebut telah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dan bermaterai(Bukti T.10);11.
setelah menikah antaraTermohon dengan Pemohon membina rumah tangga di Batam;Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohonberjalan rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir iniantara Termohon dengan Pemohon Pemohon dalam rumahtangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcokan danpenyebabnya karena masalah pinjaman di Bank;Bahwa, setahu Saksi Termohon bisa meminjam di Bank sampai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan gaji Termohon sebagaiseorang Perawat dirumah Sakit Otorita
94 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon Kasasi untuk tidak maumenyerahkan seluruh suratsurat tanah yang dikuasai oleh TermohonKasasi kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan yang diperjanjikan.Sementara di satu sisi, mulai dari tahap pra kontrak atau tahapperundingan, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, telahmempersiapkan diri berikut mengalokasikan sejumlah uang untukpembayaran atas pembelian lokasi tanah tersebut, dan melakukanpengurusanpengurusan mulai dari aparatur pemerintahan setingkat RTsampai dengan Walikota Batam dan di Kantor Otorita
253 — 120
Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 dengantagihan Rp.500.500.000;4 Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/ PL/XII/2003,tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihan Rp.14.300.000;5 Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/II/2004,tanggal 27 Pebruari 2004; 26 6 Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004, tangal27 Pebruari 2004;b Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampungBecek) atas nama PT.
Golden Sirait seluas 4 Ha yang terletak di TanjungUncang Batam tidak jadi saya tidak ada melakukan apaapa ;Bahwa saksi diminta oleh Achmad Machbub untuk mengurus ijin, sedangkan untukpengurusan suratsurat lainnya diurus oleh Notaris ;Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah Achmad Machbub tersebut karena tidakpernah diberitahukannya pada saksi ;Bahwa ada biaya sebesar Rp. 500.500.000, biaya itu dipergunakan untuk pengurusanUWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran
UWTO (Uang Wajib Otorita Batam)dan saksi tidak tahu siapa yang mengurusnya dan pada saat diserahkan pada saksisudah ada dokumen UWTO (Uang Wajib Otorita Batam) ;Bahwa pada saat saksi diminta untuk menguruskan surat ijin tersebut, yangmenyerahkan dokumendokumen tersebut pada saksi adalah Achmad Machbub AliasAbob ;Bahwa saksi mengenal Achmad Machbub Alias Abob dan Niwen Khairiah sejakkecil ;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Achmad Machbub Alias Abob merintisusahanya ;Bahwa saksi tidak tahu pada tahun
Lazegas Mitra Sejati;Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 dengan tagihanRp.500.500.000;Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9Desember 2003, dengan total tagihan Rp.14.300.000;Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/II/2004, tanggal 27Pebruari 2004;Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004, tangal 27Pebruari 2004;Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang Sekupang Batam (kampung Becek)atas nama
Asli Faktur UWTO nomor 442F/PL/II/2004, tanggal 9 Pebruari 2004dengan tagihan Rp.500.500.000;4 Asli faktur jaminan pelaksana pembangunan nomor 456/JB/PL/XII/2003, tanggal 9 Desember 2003, dengan total tagihanRp.14.300.000;5 Asli surat keputusan Otorita Batam Nomor 390/KPTS/KDAT/L/11/2004, tanggal 27 Pebruari 2004;Asli Surat Perjanjian Otorita Batam nomor 44/SPJ/KDAT/L/II/2004, tangal27 Pebruari 2004;b Dokumen tanah seluas 21 Ha di Tanjung Uncang SekupangBatam (kampung Becek) atas nama PT.
18 — 9
menangisyang mana sebelumnya penggugat menelpon saksi Rahmat Buluati danmengaku telah dipukul oleh tergugat meski saksi tidak melihat adanyabekas pukulan di tubuh penggugat;Menimbang, bahwa kekerasankekerasan dalam rumah tanggabisa saja di alami oleh seseorang tanpa ada yang melihat atau hanyadiketahuil oleh orang tertentu yang kebetulan tinggal serumah, hal inisangat mungkin terjadi oleh karena sebagian masyarakat masihmenganggap bahwa urusan rumah tangga adalah ruang privat danmerupakan wilayah otorita
218 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
Imron Sofian, baik selaku pribadi maupun selaku KepalaUPT Otorita Kampus, berkedudukan di Universitas Trisakti,Kampus A, Jl. Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta 11440;29.Hasiyani H. Wahyono, S.E.,M.M., baik selaku pribadimaupun selaku) Kepala UPT Hubungan Masyarakat,berkedudukan di Universitas Trisakti, Kampus A, Jl. KyaiTapa Nomor 1, Grogol, Jakarta 11440;30. Ir. Bachtiar, M.H., baik selaku pribadi maupun selaku KepalaUPT Pemagangan & Hub.