Pembanding/Tergugatsecara keseluruhan, yakni batasbatas dari tanahseluas 110.148 M2, menjadi batasbatas dari tanah dalamOBJEK JUAL BELI yang luasnya 39.000 M2 pada Surat Perjanjian Jual BelliBekas Tanah Adat bertanggal 15 Januari 2014 tersebut;Dengan kata lain, batasbatas tanah seluas 39.000 M2 yang menjadi OBJEKJUAL BELI dalam Surat Perjanjian Jual Beli Bekas Tanah Adat bertanggal15 Januari 2014, disamakan atau sama dengan batasbatas tanah seluas110. 148 M2milik Pembanding/Tergugat secara keseluruhan;Penyamaan

Bahwa dengan demikian, pelelangan eksekusi Hak Tanggunganterhadap obyek jaminan a quo tidak memerlukan fiat eksekusiPengadilan Negeri dan dapat dilakukan dengan Parate Executie.10.Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi haktanggungan sesuai Undang Undang No. 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan dengan parate eksekusi Pasal 224 HIR / 258 Rbg adalah kelirusama sekali.

Temuan yang yang ada yakni adanya selisin antara fisikversus stock barang di data Komputer, dan dibuktikan dengan Aajust StockHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN SrlOpname (Penyamaan Stock) dan dengan data yang sudah diprintkan danSaksi berikan ke Pihak Kepolisian;Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlinatkan di persidangan;Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti berupa slip penjualan adalah benar slippenjualan barang di Indomaret Aur Gading pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020yang

Dan masa berlaku kartu .Bahwa Pelaku ,meminta untuk aktivasi kartu dan menginformasikankartu sudah di terima dan meminta untuk penyamaan data alamatrumah dengan alamat kantor CV. ABADI MITRA alamat PerumLeyangan V JI. Kenari Il no 15 L rt 007 Rw 14 Kel.

Leyangan Kec.Ungaran Timur UngaranSemarang, seasampainya beretmudengan kurir dan diterima kartu kredit Bank Mandiri dan diberikankepada saya dan pada waktu tersebut saksi teloon ke customerservis dengan nomor 082135331456 dari verifikasi data berupa :Tempat tanggal lahir .AlamatNama lbu kandung .No HP .Dan masa berlaku kartu .Hal 37 dari 46 Putusan No.109/Pid.B/2017/PN.Smgsaksi, meminta untuk aktivasi kartu dan menginformasikan kartusudah di terima dan meminta untuk penyamaan data alamatrumah dengan

Mulaipertemuan di Hotel Kempinski, pihak Terdakwa telah memberitahukanuntuk adanya penyamaan data, jadi siapa sebenarnya yang harusmelakukan pembayar;Bahwa hutang piutang dari Terdakwa terkait permasalahan tambang batubara dan masalah perjanjian, hal mana tidak dibayarkannya hutangtersebut berkaitan dengan perjanjian;Bahwa berdasarkan perjanjian, ketika sampai pada akhir tahun, makaakan dilakukan evaluasi kerja PT.

Mulai pertemuan di Hotel Kempinski, pihak Terdakwa telahmemberitahukan untuk adanya penyamaan data, untuk mengetahui siapasebenarnya yang harus melakukan pembayaran;Bahwa berdasarkan perjanjian, ketika sampai pada akhir tahun, maka akandilakukan evaluasi kerja PT.

Mulai pertemuan di Hotel Kempinski, pihak Terdakwa telahmemberitahukan untuk adanya penyamaan data, untuk mengetahui siapasebenarnya yang harus melakukan pembayaran;Hal. 85 dari 96 hal. Putusan No. 722/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian, ketika sampai pada akhirtahun, maka akan dilakukan evaluasi kerja PT.

Nur Azizah, selanjutnya diberi tandaFotocopy Peraturan Internal BCA berdasarkan ketentuan Peraturan BI perihal KetentuanOtomasi Perubahan dan Penyamaan Kolektibilitas, selanjutnya diberi tanda T, 26 ; Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas AktivaBank Umum, selanjutnya diberi tanda T; 27 ; Fotocopy Sertfikat Hak Tanggungan No. 953/2011, Kab.

Dan masa berlaku kartu .Bahwa Pelaku ,meminta untuk aktivasi kartu dan menginformasikankartu sudah di terima dan meminta untuk penyamaan data alamatrumah dengan alamat kantor CV. ABADI MITRA alamat PerumLeyangan V Jl. Kenari Il no 15 L rt O07 Rw 14 Kel.

Leyangan Kec.Ungaran Timur UngaranSemarang, seasampainya beretmudengan kurir dan diterima kartu kredit Bank Mandiri dan diberikankepada saya dan pada waktu tersebut saksi teloon ke customerservis dengan nomor 082135331456 dari verifikasidata berupa:Tempat tanggal lahir.AlamatNama lbu kandung.No HP.Dan masa berlaku kartu .Hal 37 dari 46 Putusan No.109/Pid.B/2017/PN.Smgsaksi, meminta untuk aktivasi kartu dan menginformasikan kartusudah di terima dan meminta untuk penyamaan data alamatrumah dengan alamat

-

Penyamaan istilah sebagaimana yang tersebutdalam ketentuan lain di perusahaan telah menyesatkan dan mengubahesensi PKB sebagai hasil perundingan yang disepakati bersama.C.

Penyamaan mahaz serta sosialisai kitab Khulasoh.2. Penyamaan struktur Pusat dan daerah.3. Memberitahukan bahwa ABU MUSA telah hijarah ke Suriah dan untukJAD Pusat dipimpin oleh ZAENAL ANSHORI alias Ust FAHRI.

Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973);Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi haktanggungan sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan parateeksekusi Pasal 224 HIR/258 Rbg adalah keliru sama sekali. MajelisArbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara a quotelah menafsirkan lain dari ketentuan yang diatur Undang Undang HakTanggungan dengan seolah olah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusidari Pengadilan Negeri.

dalam ayat (3), maka BPSK melaporkan kepada PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan konsumen untuk dilakukan penyidikandan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan yangberlaku.Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK juga tidak tegas menyatakanapa definisi Klausula Baku Yang Dilarang dan dan juga tidak pernahmemanggil Saksi Ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai klausulabaku yang dilarang undang undang;Bahwa terhadap penyamaan

perekonoian negara;14.Pengertian kata dapat sematamata untuk menyatakan bahwa tindakpidana/delik tersebut adalah tindak pidana formil, yang mana tidak perluperbuatan tersebut telah nyatanyata berakibat terjadinya kerugian keuangannegara atau perekonomian negara, melainkan sudah cukup kalau perbuatantersebut nyata telah dapat (berpotensi) terjadinya kerugian kKeuangan negara;15.Tidak ada yang keliru atau salah dalam pencantuman ancaman pidana padaPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 oleh pembuat undangundang;16.Penyamaan

Percobaan bukanlah delik yang tidaksempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri (delictumsui generis) hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa.e Menyamakan perbuatan percobaan dengan perbuatan pidana yang selesaibukanlah sesuatu yang asing dalam sistem hukum pidana Indonesiasebagaimana dapat dilihat pada beberapa contoh delik percobaan dalamKUHP adalah delik makar (aans/lag delicten) dalam Pasal 104, 106, dan 107.Penyamaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesai yang

Saksi diamanahkan untuk menjadi amir JAD Bengkulu oleh ustadIWAN @UJANG @GHIFARI (dari Lampung).Adapun penjelasan tentang pertemuan tersebut diatas diantaranyabahwa Jamaah Anshor Tauhid yang selama ini menjadi wadah dakwahserta penyamaan manhad jamaah dibubarkan atau dilebur menjadiJamaah Anshor Daulah (JAD), peleburan tersebut terjadi karena ustadABU BAKAR BAASYIR telah melakukan baiah terhadap Daulah (ISIS),atas meleburnya JAT menjadi JAD tersebut selanjutnya anggota yangbelum berbaiah akan melaksanakan

kemudian dibawa kepenginapan, yang mana dipenginapan tersebut sudah terdapatbanyak peserta Daulah dari berbagai daerah, keesokan harinyaSaya, UJANG alias IWAN, SOLIHIN, SYAHRIR dan KUSTOWOkembali dijemput oleh panitia Dauroh dan dibawa ke sebuah Villayang berada didaerah batu Malang.Agenda kegiatan Dauroh di Villa Batu Malang tersebut adalah untukpenyamaan Manhaz/pemahaman antar sesama ikhwan JAD seIndonesia, adapun pemberi sambutan adalah ZAENAL ANSORI.Yang dilanjutkan dengan materi Tausiah / penyamaan

pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhirtahun anggaran;Halaman 9 dari 121 halaman, Putusan No. 22/G/2016/PTUNSRG1012.13.14.Bahwa Perbuatan TERGUGAT kemudian menerbitkan dan mengirimkanSURAT KEPUTUSAN PPK PENGADAAN DAN PEMELIHARAANBANGUNAN UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR: 31081/UN31/SKPPSP/2015 tanggal 24 Desember 2014 dan Surat Undangan denganNomor: 43382/UN31.11.1/UND/2015 tanggal 24 Desember 2015 agarPENGGUGAT hadir pada tanggal 25 Desember 2015 dengan agendaPengecekan, penghitungan, dan penyamaan

telah bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku serta AzasAzas Umum Pemerintahanyang Baik dengan dasar/alasan sebagai berikut:1.106Bahwa Tergugat dalam menerbitkan dan mengirimkan Surat KeputusanPPK Pengadaaan dan Pemeliharaan Bangunan dan Unversitas TerbukaNomor : 31080/UN31/SKPPSP/2015 tanggal 24 Desember 2014 dan suratundangan Nomor : 43382/UN31.11.1/UND/2015 tanggal 24 Desember 2015agar Penggugat hadir pada tanggal 25 Desember 2015 dengan agendapengecekan, penghitungan dan penyamaan

Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi haktanggungan sesuai Undang Undang No. 4 Tahun 1996 dengan parateeksekusi Pasal 224 HIR / 258 Rbg adalah keliru sama sekali. MajelisArbitrase BPSK BATUBARA dalam perkara a quo telah menafsirkan laindari ketentuan yang diatur Undang undang Hak Tanggungan denganseolaholah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusi dari PengadilanNegeri.;10.Bahwa Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo.

,M.P selaku KPA dan PPK, saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dansaksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staffhonorer dibidang Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkanSurat Perintah Kerja/ SPK dan untuk melakukan penyamaan harga satuan,Hal 20 dari 146 halaman Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PT PBRtermasuk diantaranya komponen, koefisien, dan harga satuan dasar agarberkoordinasi kepada Pejabat Pengadaan serta melakukan koordinasidengan sesama tenaga honorer untuk

Mislan selaku KPA bersama sama dengan terdakwa AbdulHaris, saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dan saksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staf honorer dibidangSarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkan dokumen SuratPerintah Kerja/ SPK dan melakukan penyamaan harga satuan, termasukdiantaranya komponen, koefisien, dan harga satuan dasar agarberkoordinasi kepada Pejabat Pengadaan serta melakukan koordinasidengan sesama tenaga honorer untuk menyamakan analisis harga

Mislan selaku KPA bersama samadengan terdakwa Abdul Haris, saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dansaksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staffhonorer dibidang Sarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkanSurat Perintah Kerja/ SPK dan melakukan penyamaan harga satuan,termasuk diantaranya komponen, koefisien, dan harga satuan dasar agarberkoordinasi kepada Pejabat Pengadaan serta melakukan koordinasidengan sesama tenaga honorer untuk menyamakan analisis harga satuantersebut

dimaksud dalam ayat (3),maka BPSK melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungankonsumen untuk dilakukan penyidikan dan proses penuntutan sesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku;Bahwa selain itu Majelis Arbitrase BPSK juga tidak tegas menyatakanapa defenisi klausula baku yang dilarang dan juga tidak pernahmemanggil Saksi Ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai klausulabaku yang dilarang UndangUndang;Bahwa terhadap penyamaan

karena terdesak segera dilelang, laluditanyakan, Bagaimana agar bisa cepat, kalau cepat bukan jual bell tetapiPPJB syaratnya keterangan waris, IPT, roya, oleh karena Bu Nora adalahWNI keturunan dan di DIY ada ketentuan WNI keturunan tidak bolehmemiliki SHM, maka harus diturunkan haknya menjadi HGB;Bahwa semula tidak jadi, tetapi karena saksi terdesakwaktu dengan BRI maka dibuatlan PPJB;Bahwa IPT itu saksi aktif, jadi jika dikatakan ada pemalsuanitu adalah pemalsuan yang diketahui oleh yang dipalsu/penyamaan

akta para pihak datang ke kantor;Bahwa saksi tanggal dan tahunnya lupa, waktunya tetapi terjadipenandatanganan akta perikatan jual beli, akta kKuasa dan akta kuasamenjual:;Bahwa justru itu pada saat permohonan IPT saksi masukkan ke kantorSatu Atap dikembalikan karena kekurangan surat kuasa itu sehinggadengan pertimbangan saksi bahwa jual beli ini lunas dan saksi tidakmerugikan hakhak penjual maka saksi menyamakan tanda tangan;Bahwa saksi tidak lapor kepada Terdakwa, saksi lakukan sendiri;Bahwa penyamaan

Tetapi jika penghadapnya tidak mempunyai legal standing dantibatiba menguruskan sesuatu yang bukan miliknya berarti tidakprocedural dan jika itu terjadi dan Notaris sudah menerima danmemproses dan dia sudah mengerti jika yang mengerjakan tidakmempunyai legal standing untuk urusannya misalnya IPT itu artinyaprosedur berikutnya adalah jika ada penyamaan maka sudahHalaman 136 dari 238 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Smnmengandung unsur pemalsuan;Bahwa pada Pasal 55 prinsipnya, jika temanya pada tindak

Sehingga serangkaian kelakuanpemalsuan tersebut yang melibatkan 2 orang lebih berarti hubunganketurut sertaan;Bahwa jika tidak punya legal standing dan melibatkan 2 orang atau lebihyang terlibat itu berarti turut serta dan jika ada kesengajaan yang berartikesamaan niat;Bahwa ahli tidak tahu, tahunya hanya dokumen pendukung karena yangahli terangkan adalah mengenai penyamaan tanda tangan yang dalamteori tidak ada penyamaan tanda tangan itu yang ada tanda tanganpalsu;Bahwa disampaikan sebagai prolognya

Membayaratau menyerahkan dokumen tidak perlu meminta kepada orang lain.Tetapi kalau yang datang orang lain da nada penyamaan tanda tangan ituberarti kamuflase dari pemalsuan tanda tangan. Sehingga Notaris tidakbisa berbuat apaapa jika tidak ada penghadap.

Akibat penyamaan tersebut, alat berat harus mengikuti uji tine dan ujiberkala seperti kendaraan bermotor yang tidak dapat dipenuhi oleh alat berat.Akibatnya alat berat para Pemohon tidak dapat dipergunakan dalam aktivitasusaha.