Ditemukan 1094 data
163 — 173
Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK BMN ;38). Daftar Tiga Pembanding Harga Pengadaan Alat Kesehatan ;39). Kerangka Acuan Kerja/TOR Pengadaan Alkes RSU Masohi Tahun 2013 ;40). Rekapan Usulan Kebutuhan Peralatan Kesehatan User/Unit Tahun 2013 ;41). Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Alat Kesehatan ;42). Spesifikasi Peralatan ;43).
NIRWATI ada sempat keJakarta dalam rangka penyusunan RKAK/L kegiatan tersebut, kemudian terkaitkegiatan tersebut, saksi juga pernah disuruh oleh ibu direktur untuk berangkat keJakarta dengan membawa format Aplikasi SIMAK BMN untuk kelengkapanadministrasi pengusulan anggaran atau penyusunan RKAK/L untukmendapatkan dana TP APBNP tahun 2013 tersebut, dan seingat saksi kegiatanHal. 59 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.kami di Jakarta tersebut sekitar bulan September, karena setelah
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Keg Thn 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Thn 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Thn 2013 ;Surat Pernyataan kebutuhan Riil RKAKL TP ABNP Thn 2013 ;Hal. 161 dari 223 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2014/PN.Amb.353637383940414243444546AT484950515253545556575859606162Surat Pernyataan ttg Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK
Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan danBMN ;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belumk memiliki data SIMAK
Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun 2013 ;Rencana Kebutuhan Peralatan Kesehatan RSUD Masohi Tahun 2013 ;Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Perubahan Volume dan Harga Alkes Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tahun 2013 ;Surat Pernyataan Kebutuhan Riil RKAK/L TP APBNP Tahun 2013 ;Surat Pernyataan tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Keuangandan BMN;Surat Pernyataan Kebersediaan Menyelesaikan Pengadaan Alkes ;Surat Keterangan belum memiliki data SIMAK
37 — 10
hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvantkelijke verklaard) ;C.EKSEPSITENTANG KABUR (OBSCUUR LIBELS).Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilankita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis sertasaling mendukung antara posita dan petitum gugatan ;Bahwa apabila kita simak
Eksepsi Tentang Kabur (Obscuur Libels).Bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilankita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dancermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis sertasaling mendukung antara posita dan petitum gugatan ;Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat tertanggal27 Maret 2014 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan denganHalaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pat.G
45 — 14
Jadi namanya HGB yang dimaksud sudahberstatus tanah Negara, dengan demikian sudah tidak dapat dilakukanPengkonversian hak secara pribadi (waris, jual beli, dll) Karena sudahjangka waktunya tertentunya sudah habis dan tidak diupayakandiperpanjang lagi ;II..11 Yang mengherankan lagi, coba simak poin nomor 3 (tiga) GugatanA Quo, pada tahun 1995 melakukan Perundingan/Musyawarah..??,kemudian bandingkan dengan poin nomor 4 (empat) Gugatan A Quotahun 1987 melakukan membeli (nyusuki).??
112 — 65
1/Manukaya seluas10.900m2 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Manukaya seluas 181.750m2keduanya tercatat atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia terletakdi Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar ProvinsiBali.Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendanaran 33 (tanah seluas 10.900m2) dan Nomor UrutPendanaran 34 (tanah seluas 181.750m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK
Selanjutnya Kementerian Sekretariat Negara telah mencatat tanah IstanaKepresidenan Tampaksiring sebagai Barang Milik Negara (BMN) denganNomor Urut Pendaftaran 33 (tanah seluas 10.900 m2) dan Nomor UrutPendaftaran 34 (tanah seluas 181.750 m2) dalam Laporan BMN padaaplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiBarang Milik Negara) dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan.e.
50 — 33
sertipikat tersebut menjadi atas namaTergugat IV(Nyonya Emi Sukiati Lasimon ) dalam batas waktupaling lambat 4 (empat ) bulan sejak tanggal 28 Maret 2011,sehingga pada tanggal 28 Juli 2011 tanah tanah tersebutsemestinya sudah dibalik nama kepada Tergugat IV ;Tergugat dan Nyoman Sujastra bersedia membayar dendasebesar Rp. 25.000 per hari per are, bila mana mereka tidakmampu menunaikan kewajibannya. dengan menyelesaikansertipikat setipikat tersebut menjadi atas nama Tergugat IVNYONYA EMI SUKIATI LASIMON ( Simak
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
SUYADI
113 — 82
- Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014
- Form cek list/Daftar Simak Pokja
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Bill of Qulaity (BoQ)
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)
- Spesifikasi Teknis
- Syarat-syarat khusus Kontrak / syarat-syarat umum kontrak
- Gambar/Body Plan
INKAMINA 909Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Balimelalui saksi Ir MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.Sf.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Of.98.99.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BOQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat
INKAMINA 909Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BoQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP.
MADE DWI WIRYA ASTAWA, M.Agb.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Surat permohonan lelang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi BaliNomor : 523.2/681/PTB/DKP/2014 tanggal 13 Maret 2014Form cek list/Daftar Simak PokjaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Bill of Qulaity (BOQ)Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Term of References (TOR)Spesifikasi TeknisSyaratsyarat khusus Kontrak / syaratsyarat umum kontrakGambar/Body PlanDokumen Pengadaan Nomor : /833/PK.ULP.
76 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Denganhandeling dimaksudkan tidak saja "een doen" (perbuatan), akantetapi juga "een nalaten (mengabaikan);e Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dandiancam dengan hukuman oleh undangundang;e Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapatdipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karenamelakukan perbuatan tersebut.Kalau kita simak rumusan tersebut di atas, "Suatu perbuatan manusia"tidak berarti satu elemen perbuatan saja sebagaimana yang diartikanoleh Hakim dan
122 — 44
(Simak Hal. 12 Hukum Benda, oleh Prof. Dr. Ny.
119 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 70 K/Pdt/2017 Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya sertatidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperolehlangsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan; Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa sajayang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatankabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond):Mohon simak Hukum Acara Perdata M.
1.ISKANDAR ZAINUDIN
2.NELYANA
3.MAYA SAFITRI
Termohon:
1.Kapolres Rejang lebong cq Tim Penyidik Perkara Pidana
2.Kajari Rejang Lebong cq Jaksa Peneliti Perkara Pidana
68 — 34
maka adalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:"Penetapan Ical sebagai tersangka pelaku 338 KUHP adalah tidakberdasarkan hukum, melanggar perintah peraturan perUndangHalaman 19 dari 51 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Crpundangan dan atau melawan hukum sehingga harus dinyatakanBATAL DEMI HUKUM atau setidaktidaknya DIBATALKAN"Bahwa berdasarkan berita yang juga telah viral di massmedia, terjadi Suatuperistiwa yang serupa dan atau identik dengan peristiwa yang dialami oleh Ical,yakni dapat kita simak
103 — 39
Bahwa dalam hal ini timbul pertanyaan foto copy surat keputusan manayang dimaksud oleh penggugat diterima pada tanggal 10 Mei 2012, jika di simak dandi cermati surat foto copy sertifikat tersebut No. 155/DesaIslam pada awalnya adalahatas nama Penggugat (ROOS KALLIU) yang telah beralih kepada pihak lain yaituROONY KOILAM dengan jualbeli.Bahwa fakta hukum tidak benar Penggugat mengetahui surat keputusan TataUasaha berupa sertifikat hak milik No. 155/Desa Islam pada tanggal 10 Mei2012, yang benar adalah
83 — 22
Saksi Aap Alfian Bahwa saksi mengerti mengenai sengketa tanah antara Penggugatdengan Tergugat dan Tergugat II yang terletak di Bongja Kelurahan Sebalo Bahwa luas tanah milik Polres Bengkayang sesuai SPT adalah 2(dua) hektar ; Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut pernah diajukansertifikat ke BPN ; Bahwa tahun 2016 diajukan Pronas untuk tanah BMN ; Bahwa tanah sengketa tersebut telah masuk dalam kekayaan asetdaerah ; Bahwa tanah sengketa tersebut telah masuk dalam SIMAK BMNsekarang menjadi SIMANTAP
63 — 16
dalam posita dan petitumgugatan Penggugat point 4 yang menghukumTergugat untuk membagi '% (setengah) dari hartabersama (gono gini) kepada Penggugat bersifatObscuur Libel (kabur) dan Comulatief objektifgugatan demikian telah melanggar azasketertiban Beracara;Bahwa mempedomani Yurisprudensi standard padapokoknya menekankan Gugatan yang bersifatcomulatif dipersyaratkan hanya dapat dilakukanapabila gugatan itu) masing masing tidak berdirisendiri atau gugatan yang satu sama lain dapatdipisahkan (Mohon simak
78 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
BiayaProgram Sosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan Untuk BiayaProgram Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaraan BiayaProgram Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp11.987.600,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan BiayaProgram Pengembangan Workshop Inventarisasi denganProgram SIMAK
BiayaProgram Sosialisasi Kopertis Wil Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp4.800.000,00 ;1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan Untuk BiayaProgram Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15November 2011 senilai Rp5.482.000,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Untuk Pembayaraan BiayaProgram Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November2011 senilai Rp11.987.600,00 ;1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaraan BiayaProgram Pengembangan Workshop Inventarisasi denganProgram SIMAK
1.BASRIAL
2.MISNAR
3.YENI WATI
Tergugat:
1.ROSMIDA YANTI Pgl EMI
2.MIRNA WATI Pgl SIWAT
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
79 — 11
gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat telah = salahHalaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Lbsmengutip ketentuan Pasal 606a RV dalil dalil yang mengada tidak benarpernyataan yang frustrasi untuk mencari narasi yang seolah olah bisamembuat Posisi Penggugat pada posisi yang benar.Berikut penjelasan singkat mengenai RV, HIR, RBG:RV: Reglement of de Rechtsvordering merupakan Hukum acara Perdatayang berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing yang berada di Indonesia,lebih jauh simak
70 — 23
menyelenggarakan tugas danfungsinya.45Bahwa sesuai dengan pasal angka Peraturan Pemerintah No.6Tahun 2006 menentukan BMN merupakan semua barang yang dibeliatau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yangsyah.Bahwa tanah yang terletak Desa Jatimakmur, Kec.Pondok Gede,Kab.Bekasi, Jawa Barat yang menjadi obyek perkara telah diterbitkansertipikat oleh Kantor Pertanahan atas nama Departemen Pertanahancq.TNI AU serta saat ml telah terdaftar dalam Inventaris kekayaan Negara(IKN) No.50502024 SIMAK
66 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
YangAnehnya lagi, Mabes Polri baru masuk dalam system InformasiManajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tahun 2012 yangdidasarkan pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor246/KM.6/2012 bertanggal 11 September 2012.
Terbanding/Tergugat I : Komandan Lantamal VI Makassar
Terbanding/Tergugat II : Pusat Koperasi Angkatan Laut Armada Maritim PUSKOPAL ARMATIM
Terbanding/Tergugat III : Bundu Dg. Sirua alias Bundu Kelle
Terbanding/Tergugat IV : Tjinda Kawa alias Hj. Cinda
Terbanding/Tergugat V : HAJI MANGGU DG TABA
Terbanding/Tergugat VI : Dra. Sanang
Terbanding/Tergugat VII : Halija Binti Kalusa
Terbanding/Tergugat VIII : Nurbaya Binti Hajjah Sahalang
Terbanding/Tergugat XII : Luddin alias Pataluddin
Terbanding/Tergugat XV : Haji Taufiqurrahman
Terbanding/Tergugat XVI : Haji Ibrahim
Terbanding/Tergugat XVIII : Gege Bin Yatonna
Terbanding/Tergugat XIX : Muna Binti Mone
Terbanding/Tergugat XX : Hajja Mami
Terbanding/Tergugat XXI : Baharuddin Bin Borahima
Terbanding/Tergugat XXII : Jala Bin Yambo
Terbanding/Tergugat XXIV : Marawia binti Paressa ahli waris alm. Paressa Bin Haling
Terbanding/Terguga
134 — 64
Berdasarkan Surat Keterangan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S7155/WKN.15/KNL.02/2011 tanggal 12 Desember 2011, obyek sengketamerupakan Tanah Negara yang termasuk dalam Daftar Barang MilikNegara dan Daftar Barang Pengguna (SIMAK BMN). Dengan demikiangugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini seharusnyamemasukkan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negaraserta Menteri Pertahanan selaku Pengguna barang milik negara sebagaiPihak dalam gugatan ini.
88 — 68
Keuangan WISMP 2010.54.Bagian Anggaran 033 laporan keuangan WISMP 2010(asli).55.Loan Credit WISMP Project 2010.56.Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus tahun2011.57.Bagian Anggaran 033 laporan SIMAK BMN 2010 (asili).58.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 82 / WISMP /2010.59.SKPD tugas pembantuan WISMP 050 / 212 / WISMP /2010.60.Keputusan Kepala DPUDS tentang pembentukanorganisasi implementtation.61.Standar dan Pedoman Pengadaan PengerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultasi dan Dokumen KontrakLampiran
Terbanding/Penggugat : SUHARTO
59 — 27
Coba simak baikbaik surat Bupati LuwuTimur Nomor: 100/042/Bub/tanggal 8 Januari 2014, PerihalHal. 19 dari 65 Hal. Put.