Ditemukan 8183 data
Terbanding/Penuntut Umum : HERI ANTONI, S.H
170 — 165
URAIAN PEKERJAAN Harga HargaVol Satuan Vol Satuan(Rp) (Rp)A PEKERJAAN PERSIAPAN1 Pasangan pengukuran dan bouwplank 190,00 M 51.398,10 220,00 M) 51.398,10(50x60m2)2 Pagar Pengaman Proyek dari Seng T= 2 280,00 M 111.375,0 280,00 M) 111.375,0MTR 6 63 Pembuatan Direksiket (5x8) 40,00 M2 1.067.638, 40,00 M2 1.067.63815 7154 Pembuatan Gudang Bahan dan alatalat 50,00 M2 757.856,9 50,00 M2) 757.856,1(5x10) 0 55 Papan Nama Proyek 1,00 Unit 300.000,0 1,00 Unit 300.000,00 0Biaya Air Kerja 6,00 Bin 1.000.000
URAIAN PEKERJAAN Harga HargaVol Satuan Vol Satuan(Rp) (Rp)A PEKERJAAN PERSIAPAN1 Pasangan pengukuran dan bouwplank 190,00 M) 51.398,10 220,00 M 51.398,10(50x60m2)2 Pagar Pengaman Proyek dari Seng T= 2 280,00 M) 111.375,0 280,00 M 111.375,0MTR 6 63 Pembuatan Direksiket (5x8) 40,00 M2 1.067.638, 40,00 M2 1.067.63815 AS4 Pembuatan Gudang Bahan dan alatalat 50,00 M2) 757.856,9 50,00 M2 757.856,1(5x10) 0 55 Papan Nama Proyek 1,00 Unit 300.000,0 1,00 Unit 300.000,00 0Biaya Air Kerja 6,00 Bin 1.000.000,
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SITI MARYAMI, SE. M.Si. AK Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA SH
134 — 136
Hidrolik TanggaHidraulic Circuit Tangga atau Outringer 2 kiri 2 kanan Pompa Hidraulic Sensor Beban Pompa Piston Tekanan Kerja Minimal 280 barMaksKapasitas Tangki Minimal 300 literPompa F, Pengaman Tangga Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217.
Pengaman Tangga Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/217.
Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PD FSP TSK SPSI
2.DPD FSP LEM SPSI
3.PD FSP KEP SPSI
4.PD FSP RTMM SPSI
641 — 2785
Normanya sudah menyatakan bahwa upah minimummerupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan pemerintah(Gubernur) sebagai jaring pengaman sebagaimana tertuang dalamPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 41 angka (1) ;Bahwa apabila kita cermati dengan seksama, lalu mengapa ParaPenggugat menolak untuk merekomendasikan usulan penetapan UpahMinimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Barat dantidak bersedia menandatangani Berita Acara Kesepakatan terhadapUsulan Penetapan Upah Minimum
di Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi JawaBarat;Bahwa dalildalil Penggugat huruf 1, J dan K merupakan ketentuanyang suadah diatur secara tegas dalam ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan apabilaPenggugat keberatan dengan pasalpasal tersebut harusnyaPenggugat mengajukan Judical Review Ke Mahkamah Konstitusi(MK), salah alamat apabila Penggugat mengajukan keberatan kePengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap pasalpasaltersebut;Bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman
75 — 4
Ponorogo, sebagai Ketua DewanDakwah Islamiyah Ponorogo, koordinator Da,i Muhamadiyah, KordinatorPresidium Dewan Dakwah Ponorogo, pendamping jaring pengaman sosial danprogram sosial kemanusiaan lainnya.Bahwa ahli menjadi dosen sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang.Bahwa dalam pasal 372 dan 374 KUHP itu pasalpasal mengenai apa ?
bahwapasal 372 KUHP mengenai penggelapan, sedangkan pasal 374 KUHPmengenai penggelapan dalam jabatan, penggelapan biasa harus memilikiunsur melawan hukum, barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik oranglain dan untuk memiliki barang tersebut yang berada dalam kekuasaannyabukan karena kejahatan, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi menurutpendapat pakarpakar hukum maka Terdakwa harus dilepas dari segalatuntutan.Bahwa menurut pendapat ahli mengenai Jaring pengaman sosial ataublokgrend ?
206 — 80
impor tersebut sejak semula diluarkawasan pabeaan dilakukan oleh importir ;Bahwa tugas pengawasan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 78 Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan Terhadap barangImpor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya dan barang Ekspor ataubarang lain yang harus diawasi menurut undangundang ini yang berada di saranapengangkut atau tempat penimbunan atau tempat lain, Pejabat Bea dan Cukaiberwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman
Pasal 78 Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan:Terhadap barang Impor yang belum diselesaikan kewajiban Pabeannya danbarang Ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut undangundang iniyang berada di sarana pengangkut atau tempat penimbunan atau tempat lain,Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/ataumelekatkan tanda pengaman yang diperlukan.4.
1.Beni Pranata, SH
2.Frans Mona, S.H., M.H.
3.KHAERUL RIZAL, S.H.
Terdakwa:
MARTONI alias TONI bin NURDIN
34 — 31
1 (satu) buah parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
65. 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman
Dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
40 — 30
Soepratman dan electrotype berupa ornamen;6) Benang pengaman berbentuk anyaman yangmemuat tulisan mikro Bl 100.000 yang utuh atauterpotong sebagian;6. Bahwa setelah Saksi1 melihat dan melakukan pemeriksaanterhadap barang bukti sebanyak 50 (lima puluh) lembar kertas denganukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 100.000, (seratus riburupiah) Tahun Emisi 2004 akan diperoleh fakta sebagai berikut :a.
1.EDMON RIZAL ,SH
2.YUNITA EKA PUTRI,SH
Terdakwa:
1.LAMHOT SITUMORANG Pgl LAMHOT
2.LIBER JADIMAN SIBARANI Pgl LIBER
73 — 19
kearah dalam, lalu seorang muncul danmenarik baju saksi dari belakang sehingga badan saksi ditarik kebangku bagian tengah, saat itu) saksi melihat seseorangmendekati Japar dan menodongkan senjata api kepada Japardiarah kepala, setelah itu badan saksi ditindih dengan kepaladitekan kearah lantai mobil belakang kursi sopir, setelah ituseseorang menutup mulut dan mata saksi dengan lakban warnahitam, dan mengikat tangan saksi kearah belakang dengan taliplastik warna hitam, kaki saksi diikat dengan sabuk pengaman
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
Terbanding/Tergugat : WILLIAM, SE. Diwakili Oleh : NANANG SUJAHANTOPO, SH
44 — 22
Mewajibkan kepada penerima penunjukan(HASANNORDIN)senantiasa memelihara kebersihan danmengamankan tanah yang termasuk jalur pengaman jalan yangada didepannya;3. Resiko,untung dan rugi sebagai akibat penunjukan, menjaditanggung jawab sepenuhnya dari penerima penunjukan ;4.
161 — 44
:e Bahwa yang pertama harus dilihat sebelum menentukan apakah seseorang yangmemegang jaminan melakukan tindak pidana penggelapan adalah kronologisyang menjadi alasan awal mengapa orang tersebut memegang sebuah jaminan.Tentu saja dalam hal ini ada kesepakatan yang mendahului antara pemberijaminan dan pemegang jaminan yang menjadikan sebuah objek sebagai jaminan.Jaminan ini biasanya menjadi pengaman dalam melindungi kepentinganpemegang jaminan.
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
269 — 261
Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUNtersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. ApabilaHalaman 38 dari 99 halaman Putusan Nomor: 86/G/2020/PTUN.SMGdikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, makakeputusan ini akan ditinjau kembali.14.
LEE HYOUNWOO ALS HYOUNWOO LEE
Termohon:
BEA CUKAI
140 — 79
memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkanmenurut undangundang ini dan pembukuan lainnya yangterkait;h) mengambil sidik jari orang;i) menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;j) menggeledah tempat atau sarana pengangkut danmemeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigaiadanya tindak pidana di bidang kepabeanan;k) menyita bendabenda yang diduga keras merupakanbarang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengantindak pidana di bidang kepabeanan;I) memberikan tanda pengaman
116 — 56
pekerjaannya karena tidak ikut absen ceklok, karenaPenggugat cerita sama saksi bahwa pada saat diterapbkan absenceklok tersebut Penggugat tidak diberitahu oleh Pak asisten;Saksi menerangkan bahwa saksi ikut absen ceklok;Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa orang yangtidak diberitahu ada absen ceklok;Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Penggugatmengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan matanya sakit;Saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi lihat Penggugat tidakpakai alat pengaman
Rita Sarah
Tergugat:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Administrasi Jakarta Barat
218 — 139
Kemudian tanah garapan di atas tanahinstansi atau badan hukum milik Pemerintah, yaitu untuk tanahinstansi Pemerintah subyeknya adalah departemen, lembaga nondepartemen dan Pemerintah daerah sedangkan obyeknya adalahJalur hijau, taman, bantaran kali, jalur pengaman, tanah yangmasih kosong dan hutan. ...5. Bahwa tanah objek sengketa berada di bantaran kali grogol, kelurahanTanjung Duren Selatan, Kecamaan Grogol Petamburan, KotaAdministrasi Jakarta Barat;6.
Pembanding/Tergugat II : PUNGUAN SITUMORANG Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat III : LAMHOT TIORAJA SIHALOHO Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA DESA PARBABA DOLOK Diwakili Oleh : Jaingat Sihaloho, S.H.
Terbanding/Penggugat : Ir. BONJOL BERNARDUS SILALAHI, MSc
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
101 — 115
Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebuttidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyataada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kemballi.8.
33 — 8
Saksi MADNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang adalah PNS sebagaiTenaga Pengamanan Hutan Lainnya di Balai Besar KSDA Jawa Barat,Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananBahwa wewenang tenaga pengaman hutan lainnya adalah : mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayahhukumnya;Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 187/Pid.B/2016/PNCjr memeriksa suratsurat atau dokumen yang berkaitan denganpengangkutan hasil hutan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Diwakili Oleh : Drs. NOFRIET R. RANSULANGI
139 — 61
PERLENGKAPAN KENDARAAN> STNK> BPKB> Dongkrak> Manual book> Segitiga pengaman> Ban cadangan> Tool kit set> Pesawat komunikasiJ.
PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Semarang
Tergugat:
Tuan Purnomo
Turut Tergugat:
1.Nyonya Hariyanti
2.Kepala Kantor Pertanahan Nasional Semarang
70 — 34
Tengah, ternyata benar Tergugat telahmenyerahkan jaminan kredit ;Menimbang, bahwa secara umum jaminan kredit diartikan sebagaipenyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untukmenanggung pembayaran kembali suatu utang, Jaminan yang dimaksuddisini adalah jaminan materiil, yang disediakan oleh debitur (Tergugat)untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur(Tergugat) tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan,maka Jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pos Indonesia Tok, knususnya mengenai sistempembukuan dengan kode: 1/10 (Penyelesaian hutang titipan Tasopen/KPKN) (2/10 (Pengeluaran hutang titipan Taspoen/KPKN) D1/5 (Penyelesaian panjar Jaringan Pengaman Sosial/JPS) D2/5 (Pengeluaran panjar Jaringan Pengaman Sosial/JPS)Bahwa Kantor Pos Ternate adalah Kantor Pos Kelas V sehingga jumlahkerugian sebesar lebih dari Rp.50 milyar adalah jumlah fantastis yang tidak logisberkaitan dengan kapasitas dan volume kerjanya.Sehingga dengan demikian pertimbangan
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
194 — 88
saksi mengetahui adanya akta 13 dan akta 14, saksimendatangi Notaris yang sama untuk mengkonfrontir dan minta agar aktaakta yang terbit tanpa sepengetahuan saksi tersebut dibatalkan; Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang hasil penjualan aset PT.Tribharata Sejati dari Terdakwa, sebab memang Terdakwa menjual aset PT.Tribharata Sejati berupa tanah di Kalimalang tanpa sepengetahuan dantanpa persetujuan saksi; Bahwa di dalam Akta Nomor 35, disebutkan hutang Rp.3.500.000.000sebenarnya hanya sebagai pengaman
bagi saksi, jadi kuasa dalam aktanomor 35 ialah untuk menjual aset, kalau sekiranya terdakwa telah berhasilmenjual dan telah menerima pembayaran lalu tidak menyetor kepada saksi,tentu dapat merugikan saksi, oleh karenanya di dalam Akta nomor 35tersebut dibuat seolaholah ada hutang sebesar Rp. 3,5 Milyar, jadi itu hanyauntuk pengaman saksi sehingga dibuat seperti itu; Bahwa setelah saksi membaca Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14, ternyataisinya sama dengan Akta Nomor 35 yaitu mengenai pemberian kuasa