Ditemukan 7759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan pemungutan penguatan pungan pongutan pangukan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
94 — 603
  • Poskesdes dan Pengadaan Belanja ObatObatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten SumbaBarat Daya Tahun Anggaran 2014 adalah Saksi Obet Kondo Mete, S.Kep.NS;Halaman 197 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa Tugas dan wewenang Terdakwa selaku KPA tertuang dalam SK Bupatiyaitu menyusun laporan keuangan SKPD, melaksanakan tugastugas KuasaPenggunaan Anggaran lain berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati,bertanggungjawab pelakanaan tugas ke Bupati, melaksanakan pungutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;
387 — 487 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain itu Judex Juns sama sekali tidak mempertimbangkandengan cukup mengenai uang pungutan retribusi IMB tingkatkecamatan sebagian besar diantaranya digunakan atau dibayarkanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk kepentinganpelayanan umum kepada masyarakat setempat, seperti sumbanganHal. 323 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
260 — 178
  • Sedangkan hak Negara terkaitdengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruhkekayaan yang ada di wilayah Negara tersebut, dan juga hak untukmembebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yangdikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa ataulebih dikenal dengan istilah pajak. Kewajiban Negara tersebutdimuat dalam konstitusi berbagai Negara karena terkait dengan halazasi manusia, demikian pula dengan hak Negara yang menjadipenyeimbang atas kewajiban Negara tersebut.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
99 — 74
  • Sedangkan hak negara terkait dengan kewayjiban tersebutadalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negaratersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentukpendanaan yang dikenal dengan terminologi pungutan yang bersifat memaksaatau lebih dikenal dengan istilah pajak; Kewajiban negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai negara karenaterkait dengan hak azasi manusia, demikian pula dengan hak negara yangmenjadi penyeimbang atas kewajiban negara tersebut.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
59 — 16
  • bangku siswa.o 1 (satu) lembar nota pembelian 35 nasi dos dari depot KalimantanBAMARAN senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei2013;o 1 (satu) lembar nota pembelian 35 nasi dos dari depot KalimantanBAMARAN senilai Rp. 465.000, (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)tertanggal 8 Mei 2013;o 1 (satu) lembar nota pembelian 33 nasi kotak senilai Ro. 445.500, (empatratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2013;Ketiga nota pembelian tersebut dibiayai dari pungutan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
321 — 181
  • Dan sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebutPKP wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak yangdimilikinya.Bahwa setiap penyerahan BKP dan/atau JKP maka Pengusaha Kena Pajakmempunyai kewajiban memungut (dan menerbitkan Faktur Pajak sebagaibukti pungutan), menyetorkan dan melaporkan PPN dan/atau PPnBMBahwa Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:e Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuanuntuk suatu masa pajak.e Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.
201 — 100
  • gunaan wewenang dan atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara; danHalaman 54 dari 483 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Gtoh.tidak menerima, tidak menawar kan atau tidak menjanjkan untuk memberiataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa Saja dari atau kepadaSiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaanbarang/jasa.Pasal 115 ayat (1) adalah: K/I/D/I dilarang melakukan pungutan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pidana Korupsi - Fatmawaty Faqih
164 — 70
  • tidak pernah mendengar untuk menduduki jabatan harusada setoran ke pak Asrun sebagai Walikota, Saksi menduduki jabatanKadis PU Kendari dan Kepala Badan Penaggulangan Bencana tidak adasetoran uang ke Pak Asrun;Bahwa lbu fatmawati pernah dengan saya di Dinas PU Provinsi SulawesiTenggara sebagai Bendaharawan Proyek, saksi tidak pernah mendegarmemungutsetoran dari proyek;Bahwa lou Fatmawaty pernah bersamasama dengan saya, sampai ibuFatmawaty pindah itu saya tidak pernah mendengar;Bahwa kalau mengenai pungutan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
81 — 22
  • Hal ini berlangsung Sampaimasa tahun 1961 (Sampai diundangkannya PP.No.10 1961 ) masihdikenal dengan 3 (tiga)macam pungutan pajak tanah, yaitu : Untuk Tanahtanah hak Barat disebut Verponding Eropa Untuk tanahtanah milik adat di wilayah Gemente (perkotaan) disebutVerponding Indonesia.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
157 — 45
  • Terkadang dari Dinas meminta saksi hadirmenyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menginstruksikan perihal danasebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019, apalagidengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.DEDE HENDRA MR SH MH
2.Umar Assegaf, SH
3.ZILZALIANA, SH.
4.ISKANDAR SH
5.Lena Rosdiana Aji, SH
6.Cut Henny Usmayanti, SH
Terdakwa:
SURYA DHARMA BIN M.RASYID
198 — 40
  • Daftar Pungutan Pajak yang belum ada Bukti Setor Tahun Anggaran 2014 (21 nomor dengan 19 nomor SP2D)
  • Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) lembar.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 18-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 07-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 57/PID/2019/PT BNA
Tanggal 14 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum VI : Cut Henny Usmayanti, SH
Terbanding/Terdakwa : SURYA DHARMA BIN M.RASYID
169 — 10
  • Daftar Pungutan Pajak yang belum ada Bukti Setor Tahun Anggaran 2014 (21 nomor dengan 19 nomor SP2D)
  • Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) lembar.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
86 — 94
  • Yk.Kertanegara.Pengadaan Pemancar pada PerjanRRI Tahun 2003.Pungutan Kemigrasian di KonsulatJenderal Johor Baharu Malaysia.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
74 — 54
  • Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
  • 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
  • 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
73 — 31
  • danpengaturan negatif tersebut juga bertentang dengan Pasal 6 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur Etika Pengadaan, bahwa para pihakdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerimadan bertanggungj jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan Negara.Jika adanya pungutan
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
304 — 88
  • Binti (Alm) HENRY BAHARSAH tersebut tidak ada tandaterimanya;Bahwa tidak ada uang pungutan lain selain uang untuk pembelian bajuseragam;Bahwa ruang lingkup Keraton Agung Sejagat (KAS) meliputi PurworejoYogyakarta;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN Binti MARSINDU tidak diibebaniuang iuran bulanan, akan tetapi Ssesuai kesepakatan rapat anggota,Halaman 130 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrsetiap akan diadakan kegiatan, dibebankan iuran masingmasinganggota/punggawa;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
93 — 25
  • danpengaturan negatif tersebut juga bertentang dengan Pasal 6 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur Etika Pengadaan, bahwa para pihakdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerimadan bertanggungj jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan Negara.Jika adanya pungutan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
102 — 33
  • PNPBmaupun rupiah murni untuk kegiatan rutin, PNPB maupun PKUPT.Kemudian dalam pelaksanaan tugastugas ini, saksi dibantu olehbendahara pengeluaran pembantu kegiatan rutin dan bendaharapengeluaran PKUPT;Bahwa setahu saksi terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungandengan adanya pertanggungjawaban fiktif pada penggunaan anggarantahun 2013, hal ini ada hubungannnya dengan tugas saksi yakni menerimausulan anggarannya yang telah ditandatangani olrh bendahara dan dekan;Bahwa dana PNPB ini bersumber dari pungutan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 20 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan DRH. IDA BAGUS PUTU ARTANA, MM
63 — 18
  • DIPA.Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan danmenyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanjaoperasioal kantorMeneliti kKelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen / SPJperhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KuasaPengguna Anggaran / Pejabat Pembuat KomitmenMenyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPUP, SPGU, SPPTUdan SPPLS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapankepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)Melakukan pungutan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
226 — 86
  • Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.