mempertimbangkan usia debitur yang pada saat itu sudahberusia 52 tahun, dimana seseorang yang berusia 50 tahun ke atas padaumumnya rawan terserang penyakit dan kematian;Bahwa seharusnya TERGUGATI mengikutsertakan asuransi kredituntuk menjamin bilamana debitur mengalami suatu kejadian yangmenghambat pengembalian kredit sehingga prinsip kehatihatian dalampemberian kredit dapat terpenuhi, terbukti benar, baru 2 bulan setelahpenandatanganan akad kredit tanggal 10 Maret 2010, Ibu SULASMI BintiSUMANTRI

Nomor903/164/2018 tanggal 25 Juni 2018 PerihalPenyampaian Persyaratan Pengadaan BarangOTSUS APBA Tahun Anggaran 2018 beserta TORPengadaan Barang Sarana Para Penyandang Cacatdan Trauma Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas SosialKabupaten Bener Meriah Dana OTSUS APBA TA2018;1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas SosialPemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor188.45/16/SK/2018 tanggal 17 April 2018 tentangPenetapan Namanama Calon Penerima PengadaanKelengkapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)Jualan Kios Wanita Rawan

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapa terjadisecara langsung atau tidak langsung, secara langsung misalnyamenubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari obyek,menendang atau melempar bawahan dan sebagainya.

Bahwa benar pada tahun 1991 terdapat relokasi warga dari Kampung GangAmbi Jalan Kartini, Kampung Bayawak dan Kampung Pabrik Es KelurahanCiwaringin Kecamatan Bogor Selatan ke Kampung Dekeng KelurahanGenteng Kecamatan Bogor Selatan dikarenakan wilayah tempat tinggalsebelumnya merupakan perkampungan kumuh dan rawan bencana longsor.Lalu kirakira pada tahun 2003 terjadi perjanjian sewa menyewa antara wargaKampung Dekeng dengan PEMDA Kota Bogor dimana saksi tidakmengetahui secara pasti isi dari Surat Perjanjian

UTOMI kepada PemerintahDaerah Kota Bogor.Bahwa tanah tersebut masih menjadi milik Pemerintah Daerah KotaBogor, akan tetapi secara fisik tanah tersebut diduduki oleh wargarelokasi dari Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah KotaBogor dikarenakan tempat tinggal warga sebelumnya merupakandaerah rawan bencana alam longsor.Bahwa saksi mengetahui riwayat tanah tersebut. Awalnya tanahtersebut merupakan milik Ny. H.

kuitansi Bumens66 senilai 1.400.000 total keseluruhan 13.130.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganTamu Bupati dari Perwakilan Direktorat Jendral PendidikanDasar dalam rangka Survey Kelayalkan Sarana Pendidikan anSosialisasi Penigatan mutu Pendidikan SD terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 19.870.000 Bumens 66 senilai 3.500.000total keseluruhan 23.370.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganTamu dari Perwakilan Departemen Sosial dalam rangka SurveyWilayah Rawan

pabrik terdirikuitansi Hotel Madiyara senilai 19.025.000 kuitansi Bumens66 senilai 4.200.000 total keseluruhan 23.225.000Kunjungan Tamu dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan dalamrangka Survey Rencana Pembangunan Sekolah Kesehatan dikab Mukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai18.630.000 kuitansi Bumens 66 senilai 2.800.000 totalkeseluruhan 21.430.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganTamu Bupati Kab Mukomuko dari Badan PengaggulanganBencana dalam rangka Survey Wilayah Rawan

Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2019/PN.BgI4414424434444454464474481 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganTamu Bupati dari Perwakilan Direktorat Jendral PendidikanDasar dalam rangka Survey Kelayalkan Sarana Pendidikan anSosialisasi Penigatan mutu Pendidikan SD terdiri kuitansi HotelMadiyara senilai 19.870.000 Bumens 66 senilai 3.500.000total keseluruhan 23.370.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganTamu dari Perwakilan Departemen Sosial dalam rangka SurveyWilayah Rawan

4.200.000 total keseluruhan 23.225.000Kunjungan Tamu dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan dalamrangka Survey Rencana Pembangunan Sekolah Kesehatan dikab Mukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai18.630.000 kuitansi Bumens 66 senilai 2.800.000 totalkeseluruhan 21.430.000Halaman 202 dari 343 Putusan Nomor: 36/Pid.SusTPK/2019/PN.BgI4494504514524534544554564571 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganTamu Bupati Kab Mukomuko dari Badan PengaggulanganBencana dalam rangka Survey Wilayah Rawan

Dan hal tersebut dipertimbangkanpula dalam putusan Majelis Hakim, namun putusan yang dijatuhkan belumsebanding dengan halhal yang memberatkan tersebut;Negara Indonesia sedang dihadapkan pada masalah rawan korupsisehingga perlu menghukum tinggi para koruptor, agar dilakukan pembinaandengan waktu yang lebih lama di Lembaga Pemasyarakatan sehinggasetelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan diharapkan perilaku korupTerdakwa dapat berubah menjadi tidak korup ;Bahwa dari sisi masyarakat putusan Majelis

Bahwa Tahapan pemberkasan, verifikasi dan validasi Tenaga HonorerK2 dilakukan berjenjang dengan prinsip kehatihatian dan transparandari SKPD tempat bekerja dan juga oleh Badan Kepegawaian Daerah,karena pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sangat rawan terjadipemalsuan, rekayasa atau manipulasi oleh pihakpihak tidakbertanggung jawab;7.

Bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yangmerupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikanyang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannyasangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkanpelanggaran hak asasi manusia. (Konsideran Peraturan KapolriNomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan PengendalianPerkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RepublikIndonesia);2.

Disamping itu Akta PPATsebagai alat bukti diharuskan oleh peraturan perundangundangan sehubungandengan adanya suatu transaksi yang menggambarkan adanya perjanjian diantarapara pihak yang mengadakan perjanjian tersebut (/rawan Soerodjo, KepastianHukum Hak Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonsia, Arkola Surabaya, Cet.

Maka terhadap barang bukti diatasoleh karena terkait dengan kejahatan narkotika serta rawan untuk disalahgunakanserta tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum terhadap barang buktitersebut dirampas Negara untuk dimusnahkan.Menimbang, bahwa terhadap barang bukiti berupa 1 (satu) buan HP merkSamsung type A5 wama hitam beserta simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merkHonda type Revo wama hijau hitam Nopol:AA2468NN beserta STNK dan anakkuncinya, berdasarkan ketentuan Pasal 136 UndangUndang

telah bertentangan menurut cara yang diaturdalam undangundang, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakansuatu perbuatan yang melawan hukum ;13.Bahwa Para Penggugat sangat merasa resah dengan keselamatan hidupterkait pembangunan Tower SUTT di maksud mengigat kondisi strukturtanah di lingkungan tersebut adalah tanah berpasir sehingga sangatdikhawatirkan bila sewakiuwaktu waktu terjadi bencana alam (gempa dll)dan kita juga mengetahui bersama bahwa Maluku utara khususnya kotaternate termaksud daerah rawan

Bahwa kemudian sekitar tahun 1960, setelah jemaat HKBP semakinbertambah banyak dan kemudian kondisi tanah perkara yang tidak stabilatau rawan longsor, maka rumah ibadah yang berdiri di atas tanahperkara dipindahkan ke atasnya yaitu termasuk tanah yang telah dimilikiloleh HKBP, dan disanalah dibangun gereja dan itulah gereja HKBP yangsekarang, maka seluruh aktifitas pengajaran/pendidikan dan peribadahandipindahkan ke gereja tersebut, sedangkan rumah ibadah yang ada diatas tanah perkara difungsikan

Padt/2018/PT SMGMenimbang, bahwa Tergugat Il membantah dalildalil gugatan ParaPenggugat dengan mengajukan jawaban sebagaimana dalam surat jawabanTergugat Il tertanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut:1.Tergugat Il adalah benarbenar pegawai Kantor Kecamatan Tayu sejaktahun 1977 (SK Terlampir) sampai tahun 1999 masih tetap bekerja di KantorKecamatanTayu bekerja selama (22 tahun) Tergugat Il belum memilikirumah sendiri;Pada tahun 1999 Pemerintahan Orde Baru di Reformasi dampaknyakeamanan di daerah rawan

Agustus 2019 dan dipersidangan Oditur Militer tidak bisa menghadirkanbarang bukti pokok yang digunakan oleh Terdakwaseperti Sabu dan alat hisap sabu (bong).Cara pengambilan sample darah dan urineterhadap Terdakwa dilakukan oleh petugas dariKesdam II/Swj di Denpom II/4 Palembang kemudiandiserahkan ke Laboratorium Forensik Polri CabangPalembang, caracara tersebut dikhawatirkansample urine yang diambil oleh petugas dariKesdam Il/Swj tersebut dalam perjalanannya hinggamenuju laboratorium uji narkoba rawan

Rencana Tata Ruang (Pasal 15 butir 2),akan diuraikan lebih lanjut pada bagian (2.a) UU Nomor26/2007 Tentang Tata Ruang, dan bagian (3) PP Nomor26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional:Penjelasan Pasal 15 Ayat (1):Penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapanpengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentangbatas luar:b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi denganloronglorong batas;pembuatan parit batas pada lokasilokasi rawan

Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 7 UU tersebut.Halaman 185 dari 275 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.

Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismesebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan pasal 3 ayat (1) UU keuangan negara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernancejuga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yang adadi PT POS, yaitu kKeuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturanperundang undangan

melihat detail/rincian kekurangan yang disetujui olehterdakwa Zulifli Assagaf , selaku Senior Vice President Operasi padaDirektorat Surat dan Paket PT Pos Indonesia (Persero) yang termasuk dalamkategori penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 UUHalaman 223 dari 275 Putusan No. 04/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdg.Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN.Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan

persetujuan/ijin tambahan biayadistribusi KPS tanpa melihat detail/rincian kekurangan yang disetujui olehterdakwa Terdakwa Zulkifli Assagaf , selaku Senior Vice President Operasipada Direktorat Surat dan Paket PT Pos Indonesia (Persero) yang termasukdalam kategori penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh pasal 1UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN.Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 7 menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi:a.

RAWAN TJANDRA, SH, M.Humterdapat perluasan pengertian Penyelenggara Negara karena melaksanakanfungsi staregis berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Hal inidapat dilihat dengan disebutkannya Bendahara dan Pimpinan Proyek padaPenjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor : 28 Tahun 1999, yangmemberi penjelasan mengenai Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang tugas dan wevenangnya di dalam melakukan penyelenggaraannegara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotism. sedangkanBendahara dan Pimpinan Proyek bukanlah Pejabat Struktural tetapi fungsional.Menurut Ahli salah satu kriteria Pejabat Lain tersebut dengan menggunakankriteria

penjatuhanhukuman di Pengadilan militer III12 Surabayaa.n Serka Edy Harjanto Nrp 3910132991071Babekhar Denma Brigif Linud 18/2 dkk 7(tujuh) orang.b Bahwa untuk Terdakwa1 atas nama Serka EdyHarjanto menerima penghargaan Satya Lencanaseroja dan Satya Lencana Dharma Nusa karenamelaksanakan tugas Operasi Militer di dalamnegeri, antara lain :e Operasi Sertoja Timor Timur tahun 1993.e Satgas Rajawali II TimorTimur tahun 1996 s/d1997.e Operasi Pemulihan Keamanan di Maluku Utaratahun 1999 s.d 2000.e Operasi Rawan

darurat Militer Aceh tahun 2000s/d 2004.c Bahwa untuk Terdakwa2 atas nama SerkaAgus Hartono menerima penghargaan SatyaLencana Dharma Nusa karena telahmelaksanakan tugas Operasi Rawan DaruratMiliter Aceh tahun 2003 s/d 2004.d SBahwa untuk Terdakwa6 atas nama SertuYulius Rizal menerima penghargaan SatyaLencana Dharma Shanti dan Medaliperdamaian dari PBB karena melaksanakantugas pasukan perdamaian di Libanon Unifil.e Bahwa para Terdakwa telah bersikap kooperatifdan berterus terang sehingga memperlancarjalannya

Serka Edi Harjanto, Terdakwa2 Serka AgusHartono, Terdakwa3 Serda Yudho Prasetyo, Terdakwa4 Sertu Joepriadi, Terdakwa5Sertu Andi Wijaya, Terdakwa6 Sertu Yulius Rizal, dan Terdakwa8 Prada Yudha, parapelatih kemudian melakukan pemukulan dengan menggunakan selang di bagian punggungSerda Rafindo Putra Sihaloho dan Saksi melihat Terdakwa1 Serka Edi Harjanto memukuldengan menggunakan tangan kanan ke tubuh bagian depan Serda Rafindo Putra Sihaloho.Selanjutnya Saksi pergi untuk melaksanakan Pam dititiktitik rawan

telah menurunkan citrainstitusi TNI AD pada umumnya dan kesatuanYonif Raider 733/Masariku pada khususnya dimata masyarakat.Perbuatan Terdakwa dapat memperluas jaringanatau. peredaran munisi ilegal di lingkunganmasyarakat yang dapat berdampak kepada aksikejahatan/kriminalitas.Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa,menyimpan, menyerahkan munisi dalam jumlahyang relative besar yaitu sebanyak 600 (enamratus) butir.Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saatTerdakwa tergabung dalam Satgas PengamananDaerah Rawan

III18/AD/VI/202 1bertanggungjawab dalam hal ini KelompokKriminal Bersenjata (KKB) di Manokwari Prop.Papua Barat.Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatanyang menjadi perkara ini, Terdakwa tergabungdalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan(Pamrahwan) Yonif 734/SNS di wilayah Malukudan Maluku Utara dalam rangka mendukungterciptanya stabilitas keamanan di wilayah teritorialKodam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Pos 8Laha SSK1 Ambon, sehingga seharusnyaTerdakwa ikut menjaga kondisi sosial masyarakatdari

Putusan Nomor 957/Padt.G/2020/PA.JBB.yang sah, namun dalildalil tersebut tidak didukung oleh buktibuktiyang lengkap, sehingga rawan menimbulkan permasalahan barudikemudian hari, terlebin Pewaris (XXXi) Semasa hidupnya diketahuimenikah dengan 5 (lima) orang istri, yang dari masingmasingpernikahan tersebut memperoleh keturunan, untuk itu sulitmembuktikan keabsahan Ahli Waris dari masingmasing pernikahanPewaris XXXi tanpa Ssuatu bukti yang kuat/keputusan yang mengikat;24.Bahwa, untuk memperoleh suatu

Bahwa dalil TERGUGAT IX angka 23 halaman 8pada Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:" acanees bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat s/d Turut Tergugat III demi hukum merupakan ahli waris yang sah,namun dalil tersebut tidak didukung oleh buktibukti yanglengkap, sehingga rawan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.Bahwa pada poin ini TERGUGAT IX membahas mengenai buktibukti yang belum saatnya diadakan dalam persidangan karenasejatinya pembuktian itu. adalah berada