MuhammadBahaudduror, S.Pi sebagai anggota DPRD KabupatenRembang tanpa alasan yang sah menurut hukum adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daa) ;bahwa, demikian pula tindakan/perbuatan Tergugat dalammenjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai anggota PartaiNasDem dan Penggantian antar waktu Penggugat sebagaianggota DPRD Kabupaten Rembang melalui Surat KeputusanHalaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.

meminta kepada Pengadilan untuk menilai danmenguji mengenai adanya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh para tergugat sebagaimana di uraikan secara lengkappada posita angka Ill No. 32, 33 dan 38 mengenai alasanalasangugatan penggugat ;Bahwa, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat secarakeseluruhan nyatanyata berisi uraian mengenai adanya perbuatanmelawan hukum yang di lakukan oleh para tergugat yang disertaipetitum agar para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

yang berkenaandengan kepengurusan ; (2) pelanggaran terhadap hak anggotaPartai politik ; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas ; (4)penyalahgunaan kewenangan ; (5) pertanggungjawabankeuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan PartaiPolitik ; Sedangkan uraian posita dan petitum gugatanpenggugat secara keseluruhan nyatanyata mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat danpermintaan kepada Pengadilan agar Tergugat I,II dan Illdinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum/onrechmatige

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

• Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad);
3. Menyatakan transaksi jual beli sebidang tanah Pekarangan yang diatasnya ada bangunan rumah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat

Tergugat IIItelah mengakungaku sebagai pejabat Lurah Bojong Herang pada halbukan, adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yangdilakukan Tergugat Ill bersamasama Tergugat II (vide bukti P5);Halaman 5 dari 30 Hal. Put. Nomor 722 PK/Pdt/201713.

Menandatangani secara masingmasing tidakdihadapan PPAT adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)(vide bukti P5);14.Bahwa pada butir ke14 dipertegas pernyataan Tergugat di acarapernikahan anaknya bapak Kamil di Rest CTH, di depan kakaknya Tergugat ,Penggugat , lwan Ridwan dan Hamdan Munawar Said, pernah mengatakanperihal akta jual beli Tergugat , saat itu dia mengatakan: saya dengar adatanda tangan Lurah palsu, di akta jual beli tersebut tapi saya tidak tahu siapayang buat jadi bukan tanggung

delapan ribu tiga ratus dua puluh enammeter persegi) dari Penggugat II sebesar Rp422.496.000,00 (empat ratusdua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Jual Beli Nomor 290/2012,tanggal 27 Desember 2012 dihadapan Tergugat II adalah pernyataan palsu/bohong karena Penggugat II tidak pernah menerima uang tersebut.Menerangkan dalam akta otentik tentang pemberian uang sejumlah tertentupadahal keterangannya tidak benar adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige

Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR tanggal31 Maret 2021 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakanHalaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT AMB... sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perouatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

Nomor42/PDT/2021/PT.SMR tanggal 31 Maret 2021 dalam pertimbangannyaMajelis Hakim menyatakan ... sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), maka PengadilanNegeri berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat

Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Ktl.Tanggal 28 Oktober 2013:Mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan paratergugat yang telah menguasai atas tanah obyek sengketadengan membangun Kantor Kecamatan Betara KabupatenTanjung Jabung Barat dan Gedung Olah Raga (GOR) NoorSetyobudi, tanpa seizin Penggugat adalahHalaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2021/PT AMBsebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (onrechmatige overheidsdaad).Memerintahkan kepada para Tergugat yang telah

Tanggal25 Januari 2019:Menyatakan secara hukum Tergugat bersalahmelakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ( onrechmatige Overheidsdaad).

berdasarkan Pasal 2 UndangundangNomor 51 PP Tahun 1960tentang larangan pemakaian tanahtanpa izin yang berhak atau kuasanyamenyatakan dilarangmemakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanyayangsah;Halaman Z dari 26 Putusan Nomor:23/Pdt.G/2019/PN.KLt10.11.Bahwa penguasaan tanah hakmilik Penggugat oleh Tergugat tanpa dasarhukum yang sahdan telah mendirikan bangunan diatas tanah hakmilikPenggugat tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpaizin Penggugat,merupakan suatu perbuatan melawan hukumoleh penguasa (onrechmatige

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad/tort) kepada Para Penggugat;3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor 101/W/V/2011 tertanggal 11Mei 2011 dan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 109/W/V/2011tanggal 8 Juni 2011 sah demi hukum;4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepadaPenggugat sebesar Rp5.150.000.000,00 (lima miliar seratus lima puluhjuta rupiah);5.

(lima ratus dua puluhdelapan meter persegi), dengan batasbatas:Sebelah Utara : Gang Tektju;Sebelah Timur : Pekarangan Umar;Sebalah Selatan : Sekolah Hak Tong;Sebelah Barat : Pekarangan MasaniAtaupun saat ini mempunyai batasbatas:Sebelah Utara: Sekolah Hak Tong;Sebelah Timur : Pekarangan Umar;Sebalah Selatan : Gang Tektju;Sebelah Barat :Pekarangan Masani Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan sangatmerugikan Penggugat; Menyatakan putus

Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI terbukti melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige heid daad) yang sangatmerugikan PENGGUGAT REKONVENSI.5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian Materil kepada PENGGUGATREKONVENSI sebesar Rp.500.000.000. (/ima ratus juta rupiah).6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian Immateril kepada PENGGUGATREKONVENSI sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah).7.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige Daad) ; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.634.000.000, (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) ; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; 5.

Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);6. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);7. Menyatakan semua surat-surat yang dipergunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepanjang mengenai Tanah Terperkara atau Objek Perkara didalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;8.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telan melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang telah merugikandan melanggar hak subjektif Penggugat:Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 912 PK/Pdt/20207. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak berhak atas objek sengketa;8.

Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, Tergugat VI, Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar hak subjektifPenggugat;7. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak berhak atas objek sengketa;8. Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, TergugatHalaman 13 dari 24 hal. Put.

Risnayeti Rusli(Tergugat D Konvensi) adalah dengan cara merebut dari penguasaanTergugat C Konvensi dan Tergugat D Konvensi, maka secara hukumTergugat Rekonvensi dapatlah dikwalifisir sebagai orang yang telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);6.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad), maka sudah seharusnya TergugatRekonvensi dihukum untuk mengembalikan tanah objek perkara kepadaPenggugat Rekonvensi dan kepada Tergugat C Konvensi dan Tergugat Dselaku pembeli dari Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan kosong danbebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatdaripadanya, jika Tergugat Rekonvensi ingkar mohon dengan bantuan Polisiatau alat Negara lainnya;7.

adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaq);7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah objekperkara kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada Tergugat C Konvensidan Tergugat D selaku Pembeli dari Penggugat Rekonvensi, dalam keadaankosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapatdaripadanya, jika Tergugat Rekonvensi ingkar mohon dengan bantuan Polisiatau Alat Negara lainnya;8.

adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);.

Sularso Basarah, timur : tanah Penggugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 190), selatan : tanah Penggugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 190), barat : tanah Penggugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 190);adalah merupakan hak milik Para Penggugat;Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat (satu) yang telahmenguasai objek sengketa dengan cara yang tidak sah adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menghukum Tergugat (satu) atau siapa saja yang menguasai objeksengketa agar menyerahkan kepada Para

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang telah merebut tanah Objek perkara Sertifikat Hak Milik No. 102, Gambar Situasi No. 467/1992, seluas 2.688 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 101, Gambar Situasi No. 468/1992, seluas 1.988 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ; ------------------------------7.

RISNAYETI RUSLI (Tergugat D Konpensi) adalahdengan cara merebut dari penguasaan Tergugat C Konpensi danTergugat D Konpensi, maka secara hukum Tergugat Rekonpensidapatlah dikwalifisir sebagai orang yang telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daadq) ; .

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad), maka sudah seharusnyaTergugat Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan tanah objekperkara kepada Penggugat Rekonpensi dan kepada Tergugat CKonpensi dan Tergugat D selaku pembeli dari Penggugat Rekonpensi,dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik oranglain yang diperdapat daripadanya, jika Tergugat Rekonpensi engkarmohon dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya ; 257.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah merebut tanah Objekperkara Sertifikat Hak Milik No. 102, Gambar Situasi No. 467/1992, seluas2.688 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 101, Gambar Situasi No. 468/1992,seluas 1.988 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) ; n neon nn nen ncn ncn nnn nnn nce cc nccns7.

Menyatakan Tergugat dan Terguat Ii yang membuat/menerbitkanmasingmasing, Akta Nomor 21 tanggal 8 Juni 2007, Akta Nomor 22tanggal 8 Juni 2007, Akta Nomor 23 tanggal 8 Juni 2007, Akta Nomor24 tanggal 8 Juni 2007 adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);5. Menyatakan masingmasing, Akta Nomor 21 tanggal 8 Juni 2007,Akta Nomor 22 tanggal 8 Juni 2007, Akta Nomor 23 tanggal 8 Juni2007, Akta Nomor 24 tanggal 8 Juni 2007 adalah cacat hukum danbatal demi hukum;6.

Nomor 2722 K/Pdt/2017bidang sertifikat milik Penggugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sahadalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);19.

, yangdiuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 8 November 2010, Nomor 00108/2010, terletak di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ketut Redam (PenggugatRekonvensi) adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);4.

Reg. 592.2/75/VI/2017, merupakan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat ;11. Bahwa Tergugat II selaku pembeli tanah perwatasan seluas 72.000M2 (tujuh puluh dua ribu meter persegi) dari Tergugat I, jelas telah melakukankelalaian dalam melakukan jual beli, karena Tergugat tidak memiliki hak/dasar penguasaan atas tanah yang dijualnya.

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat dan Tergugat II telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) dengan segalaakibat hukum dari padanya ;8. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi secara kumulatif, tunaidan sekaligus kepada Penggugat, untuk kerugian materiil Penggugat yangdiperhitungkan sebesar Rp. 95.000.000, (Sembilan puluh lima juta rupiah);9. Menyatakan menurut hukum, bahwa sah dan berharga sita jaminan yangdilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta ;10.

Merupakan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad) yang sangat merugikan Penguggat;Posita ini tidak jelas.

Menyatakan perbuatan Tergugat. menduduki tanah A quo bukanperbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) ;6. Menyatakan dan memerintahkan Penggugat untuk membongkarrumah Sdr. BENRI atas perintah Penggugat untuk mendirikan rumahdi atas tanah milik Tergugat. pada tahun 2013;7. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Materil kepadaTergugat. Isebesar Rp. 700.000.000. (Tujuh ratus juta rupiah) dankerugian Immaterilsebesar Rp. 300.000.000. (Tiga ratus juta rupiah) ;8.

Menyatakan tanah seluas + 3.300 M2 sesuai SKT Nomor107/SKT.VIV/2005 adalah cacat hukum dan atau tidak sah ;MenyatakanTergugat dan Tergugat Il menduduki tanah A quo bukanperbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) ;. Menghukum Penggugat untuk membayar Kkerugian MaterilkepadaTergugat sebesar Rp. 700.000.000. (Tujuh ratus juta rupiah)dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 300.000.000' (Tiga ratus jutarupiah) ;Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biayabiaya perkarayang timbul dalam perkara ini;.

Menyatakan Tergugat Ill tidak terbukti menduduki tanah A quosehingga bukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) ;. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Materil kepadaTergugat (P.SIMANJUNTAK sebesar Rp. 700.000.000. (Tujuh ratusjuta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 300.000.000. (Tigaratus juta rupiah) ;Halaman 18 dari 38 halaman. Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Bgl6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biayabiaya perkarayang timbul dalam perkara ini ;7.

Bahwa perkara No. 122/Pdt.G/2021/PNMdn yang merupakan perkarayang termasuk dalam administrasi pemerintahan sesuai pasal 75UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanjo pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2019: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri.Bagi Penggugat yang merasa dirugikan maka Penggugat seharusnyadapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yangdiperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakantidak berwenang mengadili.2. Penggugat Kapasitas atau Hak Untuk Mengajukan Perkara No.122/Pdt.G/2021/PNMdn . Dalam gugatannya tanggal 6 Januari 2021 yang ditujukan ke PengadilanNegeri Medan bahwa penggugat merupakan pekerja/buruh PT.

dan Turut Tergugat juga telah mengajukanEksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :Eksepsi Tergugatl;Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili Perkara No.122/Pdt.G/2021/PNMdn.Bahwa perkara No. 122/Pdt.G/2021/PNMdn yang merupakan perkarayang termasuk dalam administrasi pemerintahan sesuai pasal 75 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo. pasal11 Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2019: Perkara perbuatanmelanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang diperiksaoleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadili.Eksepsi Tergugatll.Tentang Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara(Eksepsi Absolut).Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam posita gugatanhalaman 2 angka 8, 9, 10, 11 dan halaman 3 angka 16, 19, 20, 22, 23, 24dan 25 maupun petitum (tuntutan) angka 2 sampai dengan angka 6

Linawati Hasan,SH Notaris di Belitung pada tanggal 19 November 2005 adalah sah danberharga serta mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menyatakan menurut hukum Tergugat dan turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) terhadap Penggugat yangmengakibatkan kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat ;Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan usaha APMS (AgenPremium dan Minyak Solar) beserta tanah seluas + 20.000 m2 (lebih kurangdua puluh ribu meter persegi) yang terletak

Linawati Hasan,SH Notaris di Belitung pada tanggal 19 November 2005 adalah sah danberharga serta mempunyai kekuatan hukum tetap ; Menyatakan menurut hukum Tergugat dan turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) terhadap Penggugat yangmengakibatkan kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat ; Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan usaha APMS (AgenPremium dan Minyak Solar) beserta tanah seluas + 20.000 m2 (lebih kurangdua puluh ribu meter persegi) yang terletak

No. 11/ Pdt/2020/PT.DKI6.Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar HukumOleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)(PERMA NO. 2/2019) perkara perbuatan melanggar hukum oleh badandan/atau Pejabat Pemerintahan adalah tanggung jawab PTUN, sebagaimanaTergugat kutip sebagai berikut:Perkaraperbuatanmelanggar hukumolehBadan dan/atauPejabatPemerintahan

kekuasaan Pengadilan Negeri;Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama yang dimaksudPembanding pada memori bandingnya terdapat pada halaman 24 25Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 430/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst.tanggal 12 November 2019 ;Bahwa Pembanding tidak memahami maksud dari Pasal 10 dan Pasal 11Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Pedoman PenyelesaianSengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechmatige

No. 2490 K/Pdt/2000bahwa di samping alasan tersebut, di atas juga barang yang akandilelang tidak diikat dengan Hipotik, hanya berdasarkan surat kuasa biasa danbukan surat kuasa untuk memasang Hipotik ;bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan kredit Penggugattermasuk kredit macet padahal masa perjanjian pengembalian kreditsebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) sub. a belum jatuh tempo,termasuk perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa(onrechmatige overheidsdaad) dan perbuatan