Ditemukan 8924 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penelitian peniti pedelati peliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-04-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
97 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 96/B/PK/PJK/2015Bahwa Keputusan Terbanding dimaksud di atas, Pemohon Bandingterima dalam dua kali ekspedisi yaitu: Melalui faksimili dari 0411 456855 diterima tanggal 03 Mei 2012 Pukul15.34; Melalui pos, diterima tanggal 05 Juni 2012 (cap harian pos tidak tertera padasampul surat);Bahwa sesuai informasi dari Peneliti Keberatan Kanwil DJP Sulsel,Sulbar dan Sultra, bahwa keputusan keberatan semula dikirim dengan alamatperusahaan JI. Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S7056/WPJ.07/2011 tanggal 5Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatan mempertahankankoreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal 9ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UndangUndang Nomor 11/1994tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah ("UU PPN 1994") beserta penjelasannya;5. Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 22-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 Maret 2017 — - LA LUDI, S. Pd., M.Pd; - LA BOLO, S.pd;
126 — 79
  • SAYUTI (selaku Sekretaris MajelisPendidikan Tinggi Peneliti dan Pengembangan PP Muhamadiyah), tugas pokokdan fungsi Pimpinan Daerah Muhamadiyah dalan hal pengelolaan amal usahapendidikan sebagaimana ditur dalam AD/ART dan dalam Peraturan PPMuhamadiyah No. 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar danMenengah pada Pasal 4 adalah mengangkat dan memberhentikan kepalaSMP/MTS/SMP luar biasa dan bentuk lain yang sederajat, Pimda Muhamadiyahtidak mempunyai hak / wewenang untuk mengelola amal usaha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122/B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — PT WEDA BAY NICKEL ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
49 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 122/B/PK/PJK/20164. bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang terlampirpada Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S7056/WPUJ.07/201 1tanggal 5 Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang Nomor 11/1994 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("UU PPN1994") beserta penjelasannya;bahwa
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pps
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
YUPIE HENDRA
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau
142 — 119
  • Martono Ruby, MT, telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: HK.01.22/KPTS/PKPKT/IV/74 Tentang PembentukanPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pada Satuan Kerja PengembanganKawasan Permukiman Prov. Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016,tanggal 29 April 2016;3.Bahwa lokasi pengerjaan kegiatan Pembangunan InfrastrukturPermukiman Kumuh di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten PulangPisaua quo ditetapbkan dengan SK Bupati Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA;
28 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 43/B/PK/PJK/201 7Bahwa hal ini berarti bahwa pembeli di dalam Daerah Pabean jugamemperoleh manfaat atas aktivitas jasa yang dilakukan oleh Pemohon Bandingberupa ketepatan atas produk yang benarbenar dibutuhkan oleh pembeli danketepatan pemakaiannya;Bahwa berdasarkan data/fakta dikaitkan dengan peraturan perpajakanterkait di atas, Tim Peneliti Keberatan berpendapat sebagai berikut:a. bahwa jasa perantara tidak termasuk dalam jenis jasa yang dikecualikan daripengenaan Pajak Pertambahan
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 01/PID.TIPIKOR/2014/PT.MALUT
Tanggal 11 Maret 2014 — SAFIUDDIN BUAMONA BOT,ST
75 — 49
  • Kepulauan Sula Nomor : 600.027/59/ KPTS/DPU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/01/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 05 Januari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;25.
    Kepulauan Sula Nomor : 600.027/02/KPTS/PU-KS/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak dan Pemeriksa Barang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Nomor : 600.027/06/ KPTS/PU-KS/2009, tanggal 28 Oktober 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2010;28.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Bachtiar Jamali
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
240 — 161
  • , Tergugat telah terlebin dahulu melakukan penelitian ternadap datafisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Tim Peneliti Tanah yang dijadikandasar permohonan penerbitan objek sengketa telan memenuhi syaratsebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 60/PID/2016/PT- BNA.
Tanggal 30 Juni 2016 — 1. Ir. MARJAN NASUTION ; 2. ANAS MUDA SIREGAR ;
311 — 179
  • Muhammad Noor,M.Si.selaku peneliti fungsional di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa ( Balitra ) diKementerian Pertanian, masingmasing keterangannya bersesuaian antarayang satu dengan lainnya pada pokoknya bahwa akibat kebakaran di kebun PT.Surya Panen Subur (PT.SPS2) tidak berdampak pada kerusakan gambut danlahan tersebut masih tetap berfungsi dengan peruntukannya sebagai kebunsawit, demikian juga dengan lahan sawit yang terbakar masih dapat lagi sawittumbuh dengan baik ;Menimbang, bahwa demikian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1348 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S7056/WPJ.07/2011tanggal 5 Desember 2011 (S7056), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang No. 11/1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1994)beserta penjelasannya;5. Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No. KEP3178;Ill.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/PID/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — DIAN FRANS JAYA, S.E. bin DIMA GIMAN BASAR
135 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau sebelum perkara dilimpahkanke Pengadilan;Bahwa mengingat dalam perkara pidana in casu telah disangkakan dandidakwakan ketentuan Pasal 263 ayat (2), dimana surat yang diduga sebagaisurat palsu tersebut sejatinya adalah suatu surat yang menjadi alas hakkepemilikan atas suatu bidang tanah, maka seharusnya institusi KejaksaanTinggi Palangka Raya tidak dengan sertamerta menyatakan berkas perkarain casu P21, tetapi hendaknya terlebih dahulu dilakukan penelitian lebihlanjut dan hatihati oleh Jaksa Peneliti
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 07-09-2018 — Putus : 21-12-2018 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 21 Desember 2018 — Pemohon:
Victor Yoga Widiyanto
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia RESORT KOTA BESAR BANDUNG
2.Kepala Satuan RESERSE DAN KRIMINAL Polrestabes Bandung
3.Direktur Direktorat Reskrim Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia DaerahJawa Barat
4.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat
5.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6.Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.Kepala Kejaksaan Negeri BANDUNG
8.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
9.JAKSA AGUNG MUDA bidang PIDANA UMUM Kejaksaan Agung R.I
10.JAKSA AGUNG R.I
387 — 187
  • 2488/X1/2016/JBR/POLRESTABES tertanggal 04 Nopember 2016yang telah dilaporkan oleh PELAPOR / SAKSI / KORBAN atas namaHENDRI LESTARI kepada Termohon dan Termohon II tersebut.Bahwa sebagaimana diketahui bahwa, KEJAKSAAN berperan aktifdalam dan terhadap serta selama proses penyidikan suatu tindakpidana masih berlangsung, dimulai sejak Penyidik menerbitkan danmengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan),segera setelan menerima SPDP tersebut KEJAKSAAN = akanmembentuk dan menunjuk Jaksa Peneliti
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Perceraian
Register : 01-03-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PA PONTIANAK Nomor 261/Pdt.G/2013/PA.Ptk
Tanggal 2 Oktober 2013 — Pemohon V Termohon
39 — 3
  • selama Pemohonmenyelesaikan Pendidikan S2 maupun $3, Termohon telah membantu biayabiayanya, selain itu Pemohon juga mempunyai banyak pekerjaan selain sebagaiDosen tetap di UNIVERSITAS A di Jakarta juga sebagai Dosen luar biasa padaProgram Pasca Sarjana Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS Bserta penghasilan dari seminarseminar sebagai narasumber dan proyekpenelitianpenelitian, pembayaran royalty atas penerbitan beberapa bukudiantaranya berjudul BUKU A, dan BUKU B (YOI1: editor), sebagai peneliti
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 08-11-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1583/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2017 — IDUR DULMANAN
322 — 106
  • EVA ACHJANI ZULFA,SH.MH : Bahwa ahli dihadirkan dikarenakan memiliki keahlian dibidang HukumPidana; Bahwa ahli adalah dosen dan peneliti Hukum Pidana dan KriminologiFHUI; Bahwa apabila ada sengketa yang lahir karena suatu perjanjian makakita harus uji dahulu, tidak serta merta kemudian menghukum denganpidana, dikarenakan kita ini sangat terikat dengan asasasas hukumperdata itu sendiri yaitu Pacta Sunt Servanda; Bahwa demikian pula mengenai perjanjian kemudian pihak lainmelakukan dengan iktikad tidak
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-04-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 17 Juni 2020 — Penuntut Umum:
SISKA MARIATY,SH
Terdakwa:
MAERASTA SANDI APRILA Als SANDI Bin ASMAWI MANGKUALAM
49 — 30
  • danteknologi, bahkan Pasal 8berbunyi :(1) Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan ;(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkanHalaman 39 dari 47 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Bglpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan ;Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Is Sudaryono, SH., MH; Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S7056/WPJ.07/2011 tanggal5 Desember 2011 ("S7056"), Tim Peneliti Keberatan mempertahankankoreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (5), Pasal9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dari UndangUndang No. 11/1994tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualanatas Barang Mewah ("UU PPN 1994") beserta penjelasannya;. Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2059 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT BANK BUKOPIN, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
256 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (a + b) 0 0 04 PPN yang Lebih dibayar /seharusnya 7 5 185.757 >1.385.757tidak terutang (2.f 3.c)Bahwa dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan/Risalah Pembahasan/Berita Acara Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp162.000.000,00;Keputusan Keberatan Dan Alasan Keputusan Keberatan Pos yangJumlah menurut Dasar Dilakukan Koreksi Dalam No dikoreksi Banding Pemeriksa Peneliti Keputusan Keberatan1 Koreksi DPP 0 162.000.000 162.000.000 Penjualan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 11-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JIDECO INDONESIA
187 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi Peredaran UsahaMenurut Peneliti KeberatanBahwa Pemeriksa mempertahankan koreksi peredaran usaha denganalasan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang ada antara laindata Pemohon Banding, Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas KerjaHalaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2014 Pemeriksaan, diketahui bahwa pada data Pemohon Banding dalam kartuproduksi barang jadi dan kartu pengiriman barang jadi ke konsumen (yangdisebut oleh Pemohon Banding sebagai laporan
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-11-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
1.PURWANTO
2.SYARIF
3.MAJID
4.RAHMAN LAJEMMA
5.AMIRULLAH
6.Drs. MUSTAKIM, M.Si
7.LASSE MAKKARAWA
8.ISWAN HI. ABD. RAHMAN
9.SUDIRMAN
10.ZAENAL ABIDIN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah
253 — 186
  • Tim peneliti melakukan penelitian sebatas apakah SHM Tumpang tindihatau tidak, dan hasil penelitiannya diserahkan kepada bagian sengketa, akandibagaimanakan terhadap SHM yang menurut hasil penelitian ternyata tumpang tindih; Bahwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1349 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. WEDA BAY NICKEL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • S7056/WPJ.07/2011tanggal 5 Desember 2011 (S7056), Tim Peneliti Keberatanmempertahankan koreksi Pemeriksa berdasarkan Pasal 9 ayat (2),Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (8) huruf b dariUndangUndang No. 11/1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan masa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1994)beserta penjelasannya;5. Bahwa Terbanding menolak permohonan keberatan Pemohon Bandingdengan menerbitkan surat keputusan keberatan No. KEP3067;Il.