Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. telah mengalami kerugian yaitu hilangnya aset negara berupahutanseluas 413.902 M2 (empat ratus tiga belas ribu koma sembilan ratus dua meterpersegi) berdasarkan Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Negara di Kawasan HutanLindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret 2017 yang dibuat olehTim Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakandan Perubahan lIklim (P3SEKPI) pada Badan Penelitian dan PengembanganKementerian

Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. telah mengalami kerugian yaitu hilangnya aset negara berupahutan seluas 413.902 M2 (empat ratus tiga belas ribu koma sembilan ratus duameter persegi) berdasarkan Laporan Akhir Perhitungan Kerugian Negara diKawasan Hutan Lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur tanggal 31 Maret2017 yang dibuat oleh Tim Peneliti pada Pusat Penelitian dan PengembanganSosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) pada BadanPenelitian dan Pengembangan Kementerian

Pandangan lain diberikan oleh ahli dari Peneliti padaPusat Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Dra. SETIASIH IRAWANTI, M.Si., yangmenjelaskan mengenai kerugian negara di Hutan Sekaroh yaitu terbitnya suatu hakseperti sertifikat di dalam kawasan hutan termasuk dalam okupasi. Okupasi sendiriberarti menduduki kawasan hutan tanpa izin. Selanjutnya ahli yang diajukan olehPenasihat Hukum Para Terdakwa yaitu. ; Prof. AMIRUDDIN,SH.

Pandangan lain diberikan oleh ahli dari peneliti padaPusat Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijalan dan Perubahan Iklim KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Dra. SETIASIH IRAWANTI, M.Si., yangmenjelaskan mengenai kerugian negara di Hutan Sekaroh yaitu terbitnya suatu hakseperti sertifikat di dalam kawasan hutan termasuk dalam okupasi. Okupasi sendiriberarti menduduki kawasan hutan tanpa izin. Selanjutnya = ahli Prof.AMIRUDDIN,SH.,MH., Dr. SADINO,SH.,MH., dan Dr. ASLAN NOOR,SH.

Padahal masyarakat tidak terkait denganpemeriksaan ini; Bahwa ahli berpendapat bahwa peneliti dari kementrian LHKsesungguhnya tidak punya kewenangan untuk menghitung kerugian Negara.

RIZKY tersebut bukanlah dalam rangkamenjalankan tugas atau profesi sebagai Dokter, Apoteker maupun Peneliti ilmupengetahuan atau teknologi, sehingga dapat dikatakan perbuatan Terdakwabersamasama dengan Saksi LALANG dan Sdr. RIZKY dalam menerima danmenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman tersebut dilakukan dengantanpa hak dan melawan hukum;Menimbang, bahwa dengan adanya persekongkolan antara Terdakwadan Saksi LALANG serta Sdr.

setelah mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanansedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untukmenggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembagapendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta,pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat jjindari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesisebagai peneliti

mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman danbenda benda lain yang berkaitan dengan tanah , yang haknya akandilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukumbidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumenyang mendukungnya, menerima hasil penelitian harga tanah, dan ataubangunan, dan atau tanaman atau benda benda lain yang berkaitan denganHalaman 14 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.tanah dari Lembaga atau Tim Peneliti

mengadakanpenelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman danHalaman 22 dari 101 Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2016/PN Ptk.benda benda lain yang berkaitan dengan tanah , yang haknya akandilepaskan atau diserahkan, mengadakan penelitian mengenai status hukumbidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumenyang mendukungnya, menerima hasil penelitian harga tanah, dan ataubangunan, dan atau tanaman atau benda benda lain yang berkaitan dengantanah dari Lembaga atau Tim Peneliti

Bahwa saksi selaku Purek Il menekankan kepada PPK, ULP, Tim Ahli HPS,Tim Peneliti Barang untuk melakukan proses pengadaan alatalatLaboratorium pada fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik dan Fakultas MIPAUnlam Banjarmasin 2011 untuk bekerja sesuai yang diamanatkan di PerpresNo. 54 tahun 2010 agar tidak terjadi penyimpangan. Bahwa benar terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 847/UN8/OT/2011tanggal 19 Nopember 2011 tentang pembentukan tim peneliti/perifikator,penerima/pemeriksa barang hasil kegiatan pengadaan barang/jasa padaAPBNP Unlam TA. 2011 dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan barang tidakpernah ada arahan, dan supervisi dari tim PPK. Bahwa alat laboratorium dan manikin yang diterima oleh Fakultas Kedokterankemudian dicek kesesuaiannya dengan daftar barang yang dimiliki olen FKUNLAM hasil dari HPS.

Bahwasaksi tidak merekomendasikan namanama Tim Peneliti/ Verifikator,Penerima/Pemeriksa barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa padaAPBNP Unlam Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat KeputusanRektor Unilam Nomor: 847/UN8/OT/2011, namun saksi membenarkan telahmenandatangani Surat tersebut yang menyatakan ketua PPK adalahterdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MH.

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tim peneliti/ verifikator Penerima/Pemeriksa Barang Hasil Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa namun yangsaksi ketahui dari Saudara ERWIN bahwa tanda tangan di Berita Acaratersebut ditiru oleh Saksi LUKMAN GINANJAR. Bahwa pekerjaan telah dibayarkan 100% (seratus persen) berdasarkanlaporan dari PPK. Selanjutnya dari kegiatan yang ada ternyata pada saatpembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan belum selesai, seperti:a.

Sc mengetik surat keputusanRektor Unlam Nomor : 847/UN8/OT/2011 tanggal 19 Nopember tentangpembentukan tim peneliti/verifikator, penerima / pemeriksa barang hasilkegiatan pengadaan barang/jasa pada APBNP Universitas LambungMangkurat TA. 2011 beserta lampirannya. Bahwasaksi pernah disuruh oleh Terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH. MHmelayani dan membantu saksi Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M. Sc dalam kegiatanPUTUSAN NOMOR : 49/PIDSUSTPK/2015/PN. Bjm.

menduduki jabatan KepalaSeksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis padaKPPBC TMP C Entikong, selain itu ahli juga telah beberapa kalimengikuti diklat seperti : Diklat Pemeriksa Barang Ekspor, DiklatPenyetaraan Program Diploma 1 Bea dan Cukai, Diklat Teknis SubsantifSpesialis (DTSS 1) ,Diklat Teknis Subsatansi Dasar (DTSD 1)Kepabeanan dan Cukai,Diklat Intelijen Taktis,Workshop Identifikasi danPengawasan CPO,Workshop Crude Palm Oil, Training Course For RuleOf Origin, Diklat Fungsional Peneliti

kemudian Terdakwa dan Barang Bukti yang di temukan di bawa ke PolsekRiau Silip; Bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan , menyuruh melakukan danturut serta melakukan perbuatan, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidakmempunyai izin dari instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebuttanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwabukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti

untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam,mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yangdiselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga danaparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan, sedangkan Terdakwabukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti

;o Apakah benar hasil pemeriksaan Tim Peneliti Tanah bahwa tanahtersebut dikuasai secara fisik oleh Departemen PendidikanNasional dan apakah benar halhal lainnya hasil pemeriksaan TimPeneliti Tanah ?;o Apakah ada kepentingan pihak ketiga (Para Penggugat) terhadaptanah tersebut ?

Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam strukturorganisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti,Dokter, pustakawan dan lainlain yang serupa dengan itu; Bahwa memperhatikan proses penerbitan objek sengketa a quo serta buktibukti danketerangan saksi yang diajukan dalam persidangan tersebut Hakim Anggota Imenilai dalam persidangan para pihak yang bersengketa diakui oleh pihak Tergugatbahwa tidak ada yang dijatuhi hukuman disiplin melainkan

Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapandokumen SPP, yaitu Saksi NUR IRWANSYAH, S.E. selaku PejabatPenatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bontang;Bahwa atas SPPLS dan SPMLS serta dokumendokumen pendukungnyasebagai syarat administrasi pencairan / penerbitan SP2D yang telahdiajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang kepada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, selanjutnya olehSaudara ABDUL

Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS tanggal27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh peneliti kelengkapandokumen SPP, yaitu Saksi NUR IRWANSYAH, S.E. selakuPejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan KotaBontang;Bahwa atas SPPLS dan SPMLS serta dokumendokumen pendukungnyasebagai syarat administrasi pencairan / penerbitan SP2D yang telahdiajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang kepada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, selanjutnya olehSaudara ABDUL

., 35tahun 2009.e Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti atau ilmuwanyang akan menggunakan narkotika golongan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi dan terdakwa juga tidak pernah memiliki ijin darimenteri kesehatan untuk menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5gram ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal114 ayat

UJI NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yangdiperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dandiketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan :Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan kristal warna putin dengan berat netto 4,2981gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram)adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftardalam golongan nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35tahun 2009.Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti

NARKOBA tanggal 29 Agustus 2012 yangdiperiksa dan ditandatangani Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si, Puteri Heryani, S,S.Si, Apt, Tanti, S.T dandiketahui oleh Kuswardani, S.Si.Apt dengan kesimpulan :Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik beningberisikan kristal warna putin dengan berat netto 4,2981gram (empat koma dua sembilan delapan satu gram)adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftardalam golongan nomor urut 61 UU Narkotika RI No., 35tahun 2009.15e Bahwa terdakwa bukanlah tenaga peneliti

UM.01.03/SNVT PJPA-Sul II/K-PABPAT/210 tanggal 15 Januari 2015;23. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala SNVT Tertentu PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 08/KPTS/SNVT PJPA-Sul.II/2015 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 84/KPTS/BWS-Sul.II/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan

(asli) ;272 1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan Mobil Tangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 027/006/Pan-Kontrak/Perlab/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Paket Pengadaan Mobil Tangga.

(asli)1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunAnggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga. (asli)1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota TangerangNomor : 027/004/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan danPerubahan Spesifikasi Teknis.

(asli);1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunAnggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga. (asli);1 (satu) lembar Surat Dinas Pemadam Kebakaran Kota TangerangNomor : 027/004/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 31 Juli 2013perihal Undangan Evaluasi Penambahan Waktu Pekerjaan danPerubahan Spesifikasi Teknis.

(asli) ;1 (satu) lembar surat Panitia Peneliti Kontrak Pengadaan MobilTangga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang TahunHal 173 dari 177 hal. Putusan Nomor 7/Pid.SusTPkK/2016/PT.BTN2732742752762772782/9280281282Anggaran 2013 Nomor : 027/006/PanKontrak/Perlab/2013 tanggal 1Agustus 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi dan Negosiasi PaketPengadaan Mobil Tangga.

Hinosis juga bukan merupakan salah satu cabang Ilmu pengetahuan ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di SBMS Institute adalah:e = Terapist Aktif di SBMS Clinicque.e Peneliti Studi Otak & Pikiran Bawah Sadar.e Mengembangkan Metode SBMS.e Menyusun semua materi dan atau kurikulum workshop dan kelas di SBMSInstitute.e Mengajar & Memberikan lisensi pada alumnus yang belajar tentang TeknologiPikiran dan Pikiran Bawah Sadar dalam Program Kelas Personal Development diSBMS Institute seluruh Indonesia (C.Mt

pensiun sudah diberitahu terlebih dahulu ;Bahwa terhadap Surat keputusan yang sudah terlambat tentu ada proses danpersyaratan, ada asas kelayakan, namun saya tidak akan menilai fakta antaraBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Badan KepegawaianNegara II Surabaya, karena itu saksi serahkan kepada Majelis Hakim, saksihanya akan menjawab teorinya saja ; Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional setelah usia 56tahun dapat diperpanjang masa pensiunnya antara lain Dosen, Peneliti

Putusan Nomor 167 K/TUN/2017 Daftar Hadir Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal 14September 2015: Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia PemeriksaTanah A tanggal 15 September 2015: Risalanh Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor. 310.22174262015 tanggal 15 September 2015; Risalah Pengelolaan Data (RPD) Permohonan Hak Pakai Seluas7.635 m?

Peneliti ICW Bidang Hukum Febridiansyah mengatakan, pemberantasankorupsi dibutuhkan langkah konkret salah satunya adalah kebijakanpenghentian remisi bagi koruptor.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna mengafektifkanpemberantasan tindak pidana korupsi dan menciptakan rasa keadilan bagimasyarakat, Tergugat memandang perlu untuk lebih memperketat pemberianhakhak narapidana tindak pidana korupsi.Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.5 Bahwa pada posita halaman

AsasAsas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnyaasas kecermatan, asas kehatihatian dan asas kepentingan hukum ; Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan diatas, setelahpemohon memenuhi data yuridis dan data fisik, barulah Kepala SeksiHak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk itu serta Tim Peneliti Tanahatau Panitia Pemeriksa Tanah A mengadakan pemeriksaan danpenelitian dan selanjutnya baru menyampaikan laporan ataupendapatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan setelah itu barulahKepala

Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2013Surat keterangan Sah Kayu Bulat dengan voulume 50.776,99 M kubik, dantelah dicatat dalam pembukuan Pemohon Banding termasuk DanaReboisasi;bahwa pembuktian tersebut telah pernah dijelaskan dan Pemohon Bandingtunjukan buktinya kepada peneliti keberatan;C.