Ditemukan 8359 data
230 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebut dengan Verifikasi yangpada dasarnya diberi kekuatan hukum yang dapat dikatakan samadengan Pemeriksaan yang sudah diatur dengan UndangUndangKUP, sehingga Pemohon menilai dan karenanya harus berpendapatbahwa telah terjadi oenambahan kewenangan secara tidak sah padaDirjen Pajak yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yangderajat atau tingkatannya di bawah UndangUndang (dalam hal iniUndangUndang KUP);Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011mengenai Verifikasi tersebut juga rawan
118 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 46 P/HUM/2016Penjelasan Pasal 15(1) Penunjukan Kawasan Hutan adalah kegiatan PersiapanPengukuhan Kawasan Hutan, antara lain berupa:a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batasluar:b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan loronglorong batas;c. pembuatan parit batas pada lokasilokasi rawan; dand. pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutamadilokasilokasi yang berbatasan dengan tanah hak;2.
69 — 28
menjadi menantu sejak tahun 2003;e Bahwa saksi menikah di gereja Sanata Maria Pekanbaru;e Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini;e Bahwa tanah sengketa digarap oleh saksi bersama Kelompok Tani sejaktahun 1993;Bahwa kelompok tani saksi beranggotakan 8 orang;Bahwa pada tahun 1993 dilakukan imas tumbang dan pada tahun 1994 adabantuan dari pemerintah saksi menanam padi karena lahan banjir, akhirnyapanen gagal dan kirakira tahun 1998 saksi menanam pohon karet karenamasih rawan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Hal mana berbedadengan pengalaman sebelum lahirnya UndangUndang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat, di mana Organisasi Advokat rawan disusupi dandiintervensi oleh penguasa. UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat memberikan jaminan bagi kemandirian Organisasi Advokat.
29 — 12
M.NURDIAN Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatas telah terlihatjelas bahwa Terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin AHMADI HM memangmenghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat dari apa yang akan timbul dariperbuatannya tersebut, karena sudah menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya umum bahwakepala adalah bagian atau organ manusia yang sangat peka dan rawan kematian, apabilaterkena bacokan/timpasan dari benda tajam apalagi berupa parang maka akan dapatmenyebabkan
116 — 21
adakepentingan beberapa orang, sehingga menjadiperistiwa pidana; terhadap hal ini Pengadilanberpendapat bahwa Undangundang RepublikIndonesia Nomor 12/Darurat/1951 Pasal 1 ayat (1)memuat mengenai beberapa perbuatan yangdapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dandalam pasal tersebut sama sekali tidakmensyaratkan adanya korban baik jiwa maupunmaterial terlebin dahulu) kemudian baru bisaditerapkan pasal tersebut;114Bahwa hal ini mengingat bahan peledak adalahbarang yang sangat berbahaya dan sangat rawan
781 — 636
Pantas dan patut artinyaseluruh fungsi dan pendukung suatu gedung sebagaimana ditentukan dalam RAB danKontrak maupun CCO dapat dijalankan kecuali terhadap itemitem yang secara tegas telahdipertimbangkan dalam putusan ini yakni :e Belum terpasangnya unit AC inverter di seluruh lantai karena secaraprinsip rawan terhadap pencurian atau faktor keamanan,e Belum dapat berfungsinya Lift karena spesifiksasi kabel lift dalam kontraktidak standar atau tidak sesuai kapasitas dan jenis lift,e Belum terpasangnya
Terbanding/Pembanding/Penggugat : CV. YULI MAS BERDIKARI Diwakili Oleh : MUJIBURRAHMAN SH MH
105 — 40
Kondisi menuju lokasi yang rawan kriminalitas (penodongan danHalaman 3 dari 88 Putusan Nomor 114/PDT/2016/PT.PLG.perampokan);6. Bahwa mendasarkan pada keadaan sebagaimana tersebut di atas makatidak ada satupun kontraktor rekanan Tergugat yang menyanggupi pekerjaanpemborongan tersebut, untuk itu. pihak Tergugat meminta kesediaanPenggugat untuk mengerjakan pembangunan Mess Karyawan denganmenjanjikan peluang pekerjaan pemborongan yang lain kepada Penggugat;7.
136 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
kawasan hutan,Cc. pemetaan kawasan hutan, dand. penetapan kawasan hutan.Ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikanrencana tata ruang wilayah;Penjelasan Pasal 15Ayat (1)Penunjukan kawasan hutan= adalah kegiatan persiapanpengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa:a. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentangbatas luar;b. pemancangan batas sementara yang dilengkapi denganloronglorong batas;c. pembuatan parit batas pada lokasilokasi rawan
PT. BHUMI KENCANA SEJAHTERA diwakili oleh RONALD SINATRA
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
PT. GRIYA PRIMA AMANDA diwakili oleh ARI HUTOMO
106 — 42
Jadi dia hanya sekedar menguasai tanpa ada izin, kalaukita bicara pada perlindungan ini tanah Negara ini sebetulnya orangorang seperti ini yang rawan/rentan dari sisi aspek perlindunganNUKUMNY@. j 2722222 2 ono nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen en nnn ee eeBahwa, menurut Ahli hak garap mestinya tidak bisa dipindahtangankanwalaupun kenyataannya itu ada ;Bahwa, pemilik site plan yang sudah terbit duluan juga harus dilindungiterhadap apa yang sudah diterbitkan karena disini sudah timbul
36 — 5
, leher depan,tangan kanan dan kiri, kaki bagian lutut kanan sehingga mengalami lukabakar dan kulit Saksi menjadi terkelupas;Bahwa akibat kejadian itu Saksi dibawa ke Puskesmas untuk dilakukanpengobatan dan Saksi sempat dirawat inap di rumah sakit selama sekira 2(dua) minggu karena luka bakar yang cukup parah dan bernanah dibagiankedua telinga Saksi;Bahwa dokter mengatakan luka bakar tidak dapat sembuh sempurna 100(seratus) persen seperti sediakala terutama dibagian telinga yangmerupakan tulang rawan
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1830/B/PK/PJK/201 7sehingga Pemohon menilai dan karenanya harus berpendapat bahwatelah terjadi Penambahan Kewenangan secara tidak sah pada DirjenPajak yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yangderajat atau tingkatannya di bawah UndangUndang (dalam hal ini UUKUP);6 Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011mengenai Verifikasi tersebut juga rawan terhadap penyalahgunaanwewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan asas kepastianhukum yang menjadi landasan dari
315 — 1554 — Berkekuatan Hukum Tetap
6.Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tingkat Banding yang Judex Facti dan Judex Juris tidak membaca MemoriBanding, Sanggahan Kontra Memori Banding dengan Bukti P.1 s/d P.114 dan korelasinya, padahal kepada KetuaPengadilan Tinggi TUN Jakarta sesuai UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang PTUN Pasal 84 ayat (1) dikirimsangkalan tertulis agar jangan ikutan salah berakibat keributan dilokasi ,perang plang, pakai Preman Ambon/Floresanarkhis rawan bentrokan fisik tanah semula kosong menjadi penuh bangunan
249 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
kewenangan baru yang disebut dengan Verifikasi yangpada dasarnya diberi kekuatan hukum yang dapat dikatakan samadengan Pemeriksaan yang sudah diatur dengan UU KUP, sehinggaPemohon menilai dan karenanya harus berpendapat bahwa telahterjadi Penambahan Kewenangan secara tidak sah pada Dirjen Pajakyang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang derajat atautingkatannya di bawah UndangUndang (dalam hal ini UU KUP).Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP No. 74 Tahun 2011mengenai Verifikasi tersebut juga rawan
78 — 29
rehab.e Pada bulan Agustus 2013 Membuat draf rancangan gambar bangunanmasjid dan melaporkan hasil draf rancangan gambar tersebut kepada PA(ZASMEN), dan Wali Kota Pagar Alam dan ada beberapa koreksi gambaryang dipilih oleh wali Kota seperti masjid yang atapnya menggunakan kuba,dan masjid yang berdesain atap besemah sedangkan yang dipilih untukmasjid tersebut tidak menggunakan model atap keduaduanya dikarenakanmodel atap masjid menggunakan kuba terlalu berat dengan pertimbanganlokasi kota Pagar Alam rawan
bangunanmasjid dan melaporkan hasil draf rancangan gambar tersebut kepada PAHalaman 13 dari 138 Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg(ZASMEN), dan Wali Kota Pagar Alam dan ada beberapa koreksi gambaryang dipilih oleh wali Kota seperti masjid yang atapnya menggunakan kuba,dan masjid yang berdesain atap besemah sedangkan yang dipilih untukmasjid tersebut tidak menggunakan model atap keduaduanya dikarenakanmodel atap masjid menggunakan kuba terlalu berat dengan pertimbanganlokasi kota Pagar Alam rawan
53 — 19
rehab.e Pada bulan Agustus 2013 Membuat draf rancangan gambar bangunan masjiddan melaporkan hasil draf rancangan gambar tersebut kepada PA(ZASMEN), dan Wali Kota Pagar Alam dan ada beberapa koreksi gambaryang dipilih oleh wali Kota seperti masjid yang atapnya menggunakan kuba,dan masjid yang berdesain atap besemah sedangkan yang dipilih untukmasjid tersebut tidak menggunakan model atap keduaduanya dikarenakanmodel atap masjid menggunakan kuba terlalu berat dengan pertimbanganlokasi kota Pagar Alam rawan
65 — 19
Rekonvensi akan melakukan perbuatanperbuatan yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi terkait dengan harta bersama yangmenjadi objek dalam perkara a quo;Bahwa fakta yang terjadi saat ini, semua suratsurat bukti kepemilikan barangbergerak dan tidak bergerak, aktaakta, surat nikah dan segala hal yang bersifatadministratif yang berkaitan dengan perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan10Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi seluruhnya dikuasai oleh TergugatRekonvensi, sehingga sangatlah rawan
SHANDRA FRANSISKA, SH.MH
Terdakwa:
FRILLY HARI SAPUTRA BIN HARTONO
39 — 10
persidanganyang berupa:1) 1 (Satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastikbertuliskan CHINESE TEA berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) buahtas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besarbertuliskan CHINESE TEA berisikan narkotika jenis shabu dengan total beratseluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluhdelapan koma lima ratus tiga puluh enam gram) oleh karena barang bukti inimerupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan
225 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
disebut dengan Verifikasi yangpada dasarnya diberi kekuatan hukum yang dapat dikatakan samadengan Pemeriksaan yang sudah diatur dengan UndangUndangKUP, sehingga Pemohon menilai dan karenanya harus berpendapatbahwa telah terjadi Penambahan Kewenangan secara tidak sah padaDirjen Pajak yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yangderajat atau tingkatannya di bawah UndangUndang (dalam hal iniUndangUndang KUP);Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011mengenai Verifikasi tersebut juga rawan
76 — 18
.53.550.000,0020. 1 (satu) bundel Surat Berkop BPBD Asli Perihal Permintaan Data Nama dan Alamat Pejabat Tanggal 23 Desember 2013 mei 2013 Nomor :893.3/377/20.40.21. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 mei 2013 No 030/153/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang Milik Daerah/Kuasa Pengguna Barang Milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Kudus TA 2013. 22. 1 (satu) bundel Surat Berkop Kec Jekulo perihal Usulan penerima bantuan rawan
bencana tgl 06 Desember 2012. 23. 1 (satu) bundel Nota Dinas Perihal Laporan Kejadian tembok roboh di desa loram Kulon Kec Jati Kab Kds tgl 05 Desember 2012.24. 1 (satu) bundel Surat Berkop Dari Kec Gebog perihal Alokasi Bantuan Beras Rawan Pangan wilayah Kec Gebog tgl 22 Oktober 2012.25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor 800/16/V/2012 tgl 10 mei 2012 tentang penugasan pegawai atas nama Agus Widayat.26. 1 (satu) bundel Surat perintah Nomor 800/16/V/2012 tgl 10 Mei 2012 tentang Penugasan
.53.550.000,0014020.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.1 (satu) bundel Surat Berkop BPBD Asli Perihal Permintaan Data Nama dan AlamatPejabat Tanggal 23 Desember 2013 mei 2013 Nomor :893.3/377/20.40.1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Kudus tanggal 17 mei 2013 No 030/153/2013Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang MilikDaerah/Kuasa Pengguna Barang Milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten KudusTA 2013.1 (satu) bundel Surat Berkop Kec Jekulo perihal Usulan penerima bantuan rawan