Perkara Nomor :03/G/2014/PTUN SBY; Penggugatnya adalah orang yang bernama NATA,sedangkan Tergugatnya adalah BUPATI SUMENEP yang inti gugatannyaadalah Pembatalan SK Bupati Sumenep tentang Pengesahan danPengangkatan Nintras sebagai Kepala Desa Bullaan, dengan alasan SuratKeterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang Atau Rusak milik NINTRASdiragukan keabsyahannya. NATA adalah Calon Kepala Desa yang kalahbersaing dengan NINTRAS dalam Pemilihan Kepala Desa Bullaan padaTahun 2013;.

Bahwa, gugatan tersebut berakhir dengan Pencabutan Gugatan oleh NATA(Penggugat) sebagaimana yang tertuang didalam PENETAPAN dariPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 03/G/2014/PTUN SBY;yang amar penetapannya berbuny/!

Perkara Nomor180/G/2019/PTUN SBY;Bahwa, RASYID pada Tahun 2013 bersamasama dengan NATA(Penggugat dalam Perkara Nomor : 03/G/2014/PTUN SBY;), sebagai CalonKepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Bullaan Tahun 2013 2019.Selain itu RASYID juga sebagai Calon Kepala Desa Bullaan pada Tahun2019 ini;14.Bahwa, Perkara Nomor : 180/G/2019/PTUN SBY; masih belum selesai,disusul lagi dengan Perkara Nomor : 52/G/2020/PTUN SBY; yang diajukanoleh SUWARA, saingan NINTRAS yang kalah dalam Pemilihan KepalaDesa Bullaan

NINTRASdapat dirinci sebagai berikut :15.1.Nomor : 03/G/2014/PTUN SBY;3, uu... ceeeeeeeeeeeee putusannyaPenetapan Pencabutan !15.2.Nomor :138/G/2019/PTUN SBY; on... eee putusannyaPenetapan Pencabutan !15.3. Nomor :180/G/2019/PTUN SBY; ........ccceeeeeees masih dalam prosespemeriksaan !15.4.Nomor : 52/G/2020/PTUN SBY;j ..........ccccceeeeeeees masih dalam prosespemeriksaan !

Bukti T2Salinan Penetapan dari Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, Nomor : 03/G/2014/PTUN.SBY.,tanggal 14 Mei 2014, tentang Pencabutan Gugatanatas nama Nata, (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kuasa Hukum Penggugat (Kurniadi, SH.And Partners Law Firm) berupa Gugatan yangdiajukan oleh Cholil dan Suwara selaku ParaPenggugat dalam Perkara Sengketa Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 138/G/2019/PTUN.SBY.

/G/2014/PTUN.PL, adalah risalah gugatan yang mengandungcacat tidak dapat dijadikan dasar atau patokan dalam kerangka memeriksadan mengadili perkara a quo;Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017Hal ini disebabkan oleh karena, di kala persidangan yang diselenggarakanpada hari dan tanggal tersebut di atas, adalah dalam kerangka memeriksadan mengadili risalah gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 yang telahdiperbaiki pada tanggal 17 April 2014 sebagaimana tertera dalam cap resmiPengadilan

/G/2014/PTUN.PLyang kini salinannya telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat dariPenggugat pada hari persidangan, Kamis, tanggal 24 April 2014 danrisalah gugatan hasil Perbaikan, yakni risalah gugatan yang sesingkatsingkatnya harus tanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannyaperbaikan pada tanggal 17 April 2014 tersebut, yang hingga saat inirisalah gugatan yang dimaksud, tidak pernah diserahkan olehPenggugat kepada Tergugat;I.1.6.

23 Januari 2014 sebagai objek sengketaIl dalam perkara a quo adalah mengandung cacat prematur dan salahalamat:Berdasarkan uraian dalildalil yang telah dikemukakan di atas, niscayaMajelis Hakim Yang Mulia, akan sependapat dengan Tergugat II Intervensi,jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijkeverklaard) dan/atau setidaktidaknya mengeluarkan objek sengketa Ilsebagai objek sengketa dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu Nomor 03

/G/2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 adalah sebagaiberikut:Dalam Penundaan,;Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang PenetapanPenundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:1.

/G/2014/PTUN.PL., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palutersebut pada tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 31 Januari 2017, kKemudian terhadapnya oleh Termohon PeninjauanKembali diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

., juncto Nomor 03/G/2014/PHI Sby.

;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2014/PTUNMDN.

., Tanggal 25 Nopember 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 11 Desember 2014 kemudianterhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 19 Desember 2014diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 23 Desember 2014sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2014/PTUNMDN., Nomor 165/B/2014/PT.TUNMDN. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata

No:03/G/2014/PTUN MDN, tertanggal 7 Juli 2014 ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sebelum perjanjian terhadap Objek Sengketa dilakukan, maka perludilakukan terlebin dahulu pengajuan keabsahan putusan perdata yangdilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi

., tanggal 30 September 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 11 November 2014, kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 30 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 24 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 03/G/2014/PTUN.PLK. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Palangka Raya.

Putusan Nomor 92 K/TUN/2015konyong mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 03/G/2014 /PTUN.PLK tanggal, 04 Juni 2014, dengan tanpa membahas satu persatupertimbangan yang bagian mana yang dipertimbangkan tersebut serta telahtidak menelaah dan meneliti seluruh buktibukti,suratsurat dan keteranganketerangan saksi yang terungkap dipersidangan pada tingkat pertama(Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya ), oleh karena ituPutusan

Nomor 03/G/2014/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdisertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHal. 7 dari 13 hal Put.

Gugatan Penggugat di tandatangani oleh advokat yang tidak Disumpah,sehingganya tidak memiliki /egal standing sebagai Advokat untukmemberikan jasa hukum dan mewakili Penggugat Prinsipal:;1.Bahwa Gugatan Penggugat yang teregister di Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang dengan Nomor 03/G/2014/PTUN.PLG diajukandan ditandatangani oleh M.

Eden di depan persidangan Peradilan Tata UsahaNegara Palembang ex. ketentuan Pasal 57 UndangUndang Nomor 5Th 1986 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004dan diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009.Dengan demikian, senyatanya terdapat alasan hukum yang cukup bagiMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusanmenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor 03

/G/2014/PTUNPLG, tanggal 24 Juli 2014 adalah sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;Dalam Pokok Perkara:1.

Mahkamah Agung Nomor 184K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 diberitahukan kepada PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/M/TUN/V/2016, tanggal 28 Mei 2016 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 1 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Peninjauan Kembali Nomor 03

/G/2014/PTUNPLG yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonantersebut disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 6 Juni2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban MemoriPeninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara

Jalan Raya Kuala 2 Desa Kuala 2Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya bernama Andel, SH.MH dan Usman Juntak, SH.MH Pekerjaan Advokat,beralamat kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andel & Associates beralamat TrunojoyoNomor D8 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT.Pengadilan Hubungan Industrial Tersebut :e Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak tertanggal 16 Januari 2014, Nomor : 03

/G/2014/ PHI.PN.PTK tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut.e Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebuttertanggal 27 Januari 2014 tentang hari persidangan.e Telah membaca berkas perkara.e Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan

2015/PTUNJBIkedua keputusan tata usaha Negara (SK) tersebut dapatdijadikan objek gugatan (objek sengketa), asalkankeputusankeputusan tata usaha negara memenuhi syaratsyarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 3UndangUndang No. 5 Tahun 1986;6.Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melaluiYurisprudensi tetapnya telah menentukan mengenai KeputusanTata Usaha Negara yang dapat di gugatan di Pengadilan TataUsaha Negara, sebagaimana dikutip di bawah ini:PutusanPengadilan Tata Usaha Negara JambiNo.03

/G/2014/PTUN.JBI tertanggal 3 April 2014, yang berbunyisebagai berikut: Menimbang, bahva secara yurdis telah ditentukan secarajelas yang menjadi kKewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara dalam memeriksa, memutus serta menyelesaikansuatu sengketa diatur dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangdalam BAB III tentang Kekuasaan Pengadilan dalam Pasal50 dinyatakan bahve: Pengadilan Tata Usaha Negarabertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata

T13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No.03/G/2014/PTUNJBI Tertanggal 3 April 2014.(Fotokopi dari salinan Putusan). ;16. T14 : Buku Yang berjudul Hukum Acara Peradilan TataUsaha Negara, Pasca Amandemen Diterbitkan olehPT. Adhitya Andrebina Agung Pada Tahun 2015,karangan Dr. Ali Abdullah M., S.H., M.M., M.H., M.Kn.(Fotokopi sesuai dengan buku terbitan aslinya). ;17. T15 : Buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan TataUsaha Negara Diterbitkan oleh PT.

Bukti T.I5 dan Bukti T.I6.Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan lagi pegawai Tergugatl/Pemohon Kasasi, maka tidak tepat dan tidak beralasan Tergugatl/Pemohon Kasasi membayar tuntutan pesangon beserta hakhaklainnya kepada Para Penggugat.Bahwa oleh karena Judex Facti telah bertindak berat sebelah dalammemeriksa dan mengadili perkara a quo, maka terbukti Judex Factitelah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga berakibatputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PaluNomor 03

/G/2014/PHI.PN.PL tanggal 7 Juli 2014 harus dibatalkan dangugatan Termohon Kasasi/Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Hal tersebut dikarenakan dalam dalil gugatan, Penggugatdalam dalil gugatannya menuntut pembayaran pesangon, faktanya pihakPenggugat telah menerima pesangon selama yang bersangkutan bekerja diYayasan Mitra Karya Membangun dan hal ini telah dibuktikan dalampersidangan perkara Nomor 03/G/2014/PHI.PN.PL dan Nomor 629 K/PdtSusPHI/2014 dan telah ditetapkan diputuskan oleh Mahkamah AgungRepublik Indonesia sebagai Yurisprudensi dalam perkara ini;2.

KM 17,Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo, Jambi.Yang selanjutnya disebut .......... eee eee eee eens TER AT.Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebutSetelah membaca suratsurat dalam perkara ini.Setelah mendengar kedua belah pihakMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2014 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal17 Februari 2014 dengan register No. 03

/G/2014/PHI.Jbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikutBahwa para PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT pada perusahaan SPBU No.24.372.24Jalan Lintas Sumatera km 17 simpang sawmill Kec Tanah Sepenggal Kab Bungo sebagaiDerikut 20... eee eeeceeeeteceesteeeeeteeeenteeeees ( sesuai isi gugatan )Menimbang bahwa dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, telah hadir Penggugat yangdiwakili kuasa hukumnya yaitu SYAFRI,SH.MH, EDI SUTIKNO,SH berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Januari 2014 sedangkan

Bahwa objek sengketa telan sangat terang dan jelas yaitu tentang tanah,sawah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat sampai dengan VIII Asli: yang kepemilikannya dibuktikan dengan SertifikatHak Milik (Vide P1 s/d P10); Bahwa kebenaran P1 s/d P10 adalah sahdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang untuk itu telah diujimelalui proses pengadilan, sebagaimana bukti bertanda P11 dan P.92:serta Surat Pemberitahuan isi/copy salinan putusan Mahkamah Agung RI,terhadap perkara Nomor 03

/G/2014/PTUN, tertanggal 2 Maret 2016 yangkami lampirkan dalam surat memori kasasi ini;Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah diklaimnya tanah ParaPemohon Kasasi dahulu Para Pembanding dan Penggugat sampai denganVill Asli oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat Aslidengan alasan masuk lokasi jjin kebun dari Termohon Kasasi dahuluTerbanding dan Tergugat Asli tersebut, dan lahan kebun sawit diatas tanahpara Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi dan III) dahulu Pembanding danIl atau Penggugat

mendapatkan pelepasan kawasanhutan.Dengan demikian secara substansi kandungan dari materi muatanKeputusan permohonan a quo adalah Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara (beschikking) yang kKewenangan untuk pengujiannya ada dalamPeradilan Tata Usaha Negara dan bukan berada pada domainMahkamah Agung melalui permohonan hak uji materiil (toetsingrecht).Bahwa objek permohonan a quo telah diajukan gugatan Tata UsahaNegara oleh Para Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medandengan register perkara Nomor 03

/G/2014/PTUN.MDN dan telahdiputus pada tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima, serta putusan tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 165/B/2014/PT.TUNMEDAN tanggal 25 November 2014.Disamping itu, objek permohonan a quo juga pernah diajukan gugatanTata Usaha Negara oleh Bangun Siregar, SH. di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor113/G/2011/PTUN.JKT dan telah diputus pada tanggal 14 Juni 2011,yang amarnya

Putusan Nomor 22/P/HUM/2015untuk pengujiannya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara danbukan berada pada domain Mahkamah Agung melalui permohonan hakuji materiil (toetsingtecht); Obyek HUM tersebut telah digugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dengan register perkara Nomor 03/G/2014/PTUN.MDN. dantelah diputus tanggal 7 Juli 2014 yang amarnya: Menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (putusan ini dikuatkan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 165/B/2014/PT.TUNMDN.tanggal 25

Foto copy Akta Permohonan Kasasi No 03/G/2014/PTUN.PL tertanggal10 Agustus 2015 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar No 27/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 26 Mei 2015,diberi tanda T5;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Tergugatmengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: MUHAMMAD SULTAN dan MUHAMADSOHAR, yang mana saksisaksi tersebut telah memberikan kesaksian danketerangan tidak dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

RoyalGensa Asih, dan dengan Putusan sela Nomor 03/G/2014/PTUN.TPI telah diterimamasuk sebagai pihak yang karena kepentingannya paralel dengan kepentinganTergugat untuk mempertahankan keabsahan Surat Keputusan objek sengketaditetapkan dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi, dan atas gugatan Penggugattersebut di atas Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban/tanggapantertanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya menjelaskan Pengumuman PemenangPelelangan yang menjadi objek sengketa telah

Terkait dengana adanya putusan Mahkamah Agung ini makabeberapa putusan PHI terkait penolakan dan tidak mengabulkannnya atasadanya permintaan Dwangsom / uang paksa adalah sebagaimana dalamputusan Nomor 03/G/2014.PN.PL, putusan Nomor 16/PDT.SUSPHI/2014/PN.PL, putusan Nomor 09/PDT.SUSPHI/2015/PN.PL, putusanNomor 11/PDT.SUSPHI/2015/PN.PL, putusan Nomor 467 K/Pdt.SusPHI/2013;27) Bahwa lebih lanjut apabila hukuman pokok dijatunkan berupa pembayaransejumlah uang, maka Dwangsom / Uang paksa tidak dapat dijatunhkan

ISNAWATI, diberi tanda P10 ;Foto Copy Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor 03/G/2014/PTUN.PLKantara PT.HPIP melawan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas tanggal 4Juni 2014, diberi tanda P11 ;Foto Copy Salinan Putusan Perkara Banding Nomor219/B/2014/PTUN.JKT tanggal 30 September 2014, diberi tanda P12 ;Foto copy Surat Keterangan mengenai Kepemilikan Sei Batanjung Kecilatas nama H.

(Gema Peratun,Tahun IV Nomor 11 Triwulan IV Januari 1998, Him. 56, yangdikutip oleh Abdulah Gofar, Teori dan Praktek Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara, Tunggal Mandiri, Malang, 2014,Halaman 37 ;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melaluiYurisprudensi tetaopnya telah menentukan mengenai KeputusanTata Usaha Negara yang dapat di gugatan di Pengadilan TataUsaha Negara, sebagaimana dikutip di bawah ini :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 03/G/2014/PTUN.JBItertanggal 3 April 2014,

sekall;Bahwa uang paksa (dwangsom) pada hakikatnya hanya bisa dijatuhkanterhadap putusan pengadilan yang berupa menghukum (comdemnatoin),ada dwangsom apabila ada perkara pokok yang gugatannya berkaitandengan perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak dandikabulkan oleh pengadilan, tidak ada dwangsom apabila tidak adaputusan pokok perkara terlebih dahulu yang berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde), sebagaimana Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 03

/G/2014/PHI.PN.PLdan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor: 86/Pdt.SusPHI/2016/PN.Smr tanggal 12 April 2017;Dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Para Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan atau ditolak;Jawaban atas posita Poin 27 halaman 19 Gugatan Para Penggugattentang sita jaminan atas tanah dan kantor milik Tergugat II:Bahwa berkaitan dengan tuntutan sita jaminan atas tanah dan kantor diatasnya milik Tergugat II yang beralamat di Jalan Cenderawasih