kerja Jo Pasal 55ayat 1 KUHP pada Dakwaan kami.2.

Kerja.

Kerja, Jo.

Kerja Jo.

bersalah melakukan tindak pidana turut serta, melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja Jo.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan,memperoleh bagian agian, memprtinggi mutu, dan mempertingg!

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan /atau Gas Bumi; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndopnesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, makawajid terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha.

Jmb.diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kegiatan tersebut masihmasuk kedalam kegiatan usaha hulu migas, sehingga wajib terlebihdahulu. memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana(sekarang SKK Migas).

Kerja) di Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 pada tanggal 2 November 2020,khususnya pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan UntukMendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175angka 6, yang berbunyl:"Beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 292, Tambahan Lembaran

batas waktu 3 (tiga)bulan Peraturan Pelaksanaan dari Undangundang yang telah diubah (UU APPasal 53 berkaitan dengan fiktif positif) dinyatakan tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja.

Menegaskan bahwa pasca berlakunya UU Cipta Kerja menghapuspengaturan kewenangan PTUN memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa fiktif positif sebagaimana diatur Pasal 175angka 6 UU Cipta Kera;2. Kepaniteraan PTUN agar secaraaktif menjelaskan kepadamasyarakat pencari keadilan yang mendaftarkan sengketa fiktif positifmengenai dihapuskannya ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) UUAPkhususnya berkaitan dengan pengaturan kewenangan PTUNmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa fiktif positif,3.

Kerja menjadiada kembali dengan dalin masyarakat masih menghendaki mendaftar sengketafiktif positif ke PTUN dan Pengadilan dilarang menolak ?

positif ke PTUNsekalipun telah dijelaskan oleh Kepaniteraan bahwa kewenangan PTUN telahdihapus dengan UU Cipta Kerja, maka penanganan pendaftarannyaberpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017, namun bukan berarti PTUNmenjadi berwenang, SE Dirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021 hanya memberikantatalaksana penanganan pendaftaran, terlebin menurut ketentuan Pasal 185UU Cipta Kerja, Peraturan Pelaksana Undangundang yang telah diubah(UUAP) dengan Undangundang ini (UU Cipta Kerja) dinyatakan tetap berlakusepanjang

Batu Bara tersebutTerdakwa MUHAMMAD SYAFI'l bersama dengan massa lainnya berorasi dalampenolakan Undang Undang Cipta Kerja OMNIBUSLAW Cipta Kerja tersebut, danTerdakwa MUHAMMAD SYAFII melihat MUHAMMAD RIZKI, ARWAN, PAKGUNTUR, dan orang lain yang tidak Terdakwa MUHAMMAD SYAFIl kenal, saatitu mereka berorasi untuk menyampaikan pendapat dan juga ada berkata "KALAUANGGOTA DPR TIDAK TURUN KAMI AKAN MASUK, DAN MEMBERIKANWAKTU ENAM PULUH KALI DUA UNTUK TURUN MENEMUI MASSA", JIKATIDAK KAMI AKAN MASUK" ,

Batu Bara tersebutTerdakwa MUHAMMAD SYAFI'l bersama dengan massa lainnya berorasi dalampenolakan Undang Undang Cipta Kerja OMNIBUSLAW Cipta Kerja tersebut, danTerdakwa MUHAMMAD SYAFII melihat MUHAMMAD RIZKI, ARWAN, PAKGUNTUR, dan orang lain yang tidak Terdakwa MUHAMMAD SYAFII kenal, saatitu mereka berorasi untuk menyampaikan pendapat dan juga ada berkata "KALAUANGGOTA DPR TIDAK TURUN KAMI AKAN MASUK, DAN MEMBERIKANWAKTU ENAM PULUH KALI DUA UNTUK TURUN MENEMUI MASSA", JIKATIDAK KAMI AKAN MASUK" ,

Batu Bara tersebutTerdakwa MUHAMMAD SYAFI'l bersama dengan massa lainnya berorasi dalampenolakan Undang Undang Cipta Kerja OMNIBUSLAW Cipta Kerja tersebut, danTerdakwa MUHAMMAD SYAFII melihat MUHAMMAD RIZKI, ARWAN, PAKGUNTUR, dan orang lain yang tidak Terdakwa MUHAMMAD SYAFI!

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut ;
2. Menguatkan Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 tanggal 15 Januari 2021 yang dimohonkan keberatan tersebut ;
3. Menghukum

Bahwa pada kenyataanya Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkanKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.811Yanbangsos/2020tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020tertanggal 11 Desember 2020, setelah diundangkannya UUCK padatanggal 2 Nopember 2020, hal ini jelas bertentangan dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;10.Bahwa Tergugat selain melanggar UndangUndang No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, Tergugat juga telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang Baik

Hal inibersandar pada ketentuan Pasal 90A UU Cipta Kerja dinyatakan bahwaUpah diatas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarapengusaha dan pekerja/oburuh di perusahaan.

dalam UU Cipta Kerja tidak berlaku surut, danberlaku untuk penetapan Upah Minimum selanjutnya;.

Kerja ;Bahwa tanggal 11 November 2020 UndangUndang Cipta Kerja diketokmaka saat itu juga dinyatakan berlaku atau berlaku pada saatdiundangkan.

UndangUndang Cipta Kerja sudah tidak lagi mengaturupah minimum berdasarkan sektor, UndangUndang Cipta Kerja hanyamemberlakukan upah minimum berdasarkan wilayah ;Bahwa sedikit flashback, upah minimum berdasarkan sektor ditetapkanada dasarnya, dulu ada dasar pertimbangannya.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja Jo.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan,memperoleh bagian agian, memprtinggi mutu, dan mempertingg!

Nomor : 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian,penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan / atau hasil olahannya,termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3)Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiriatas Kegiatan usaha hulu). yang = mencakup

Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RepublikIndopnesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, makawajid terlebih dahulu memiliki Perizinan Berusaha.

Bin H.PABIK bersalahmelakukan tindak pidana eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusahaatau kontrak kerja sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan pertama Pasal 52 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak Dan Gas Bumi yang terakhir dirubah dengan Undang nomor11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AZIZ, S.E. BinH.PABIK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi denganmasa penahanan yang telah dijalani.

Unsur yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memilikiPerizinan Berusaha atau Kontrak Kerja SamaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah denganUndangUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yangdimaksud Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasimengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraancadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;Menimbang

, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubah denganUndangUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yangdimaksud Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untukmenghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yangterdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan saranapengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnianMinyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan

yang diubah denganUndangUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yangdimaksud Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrakkerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebihmenguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesarbesarnyakemakmuran rakyat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang diubahdengan UndangUndangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kerja, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Kerja, yang telah mengubah ketentuan Pasal 53UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,maka menimbulkan permasalahan hukum, apakah Pengadilan Tata UsahaNegara menjadi tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara permohonan fiktif positif pasca diundangkannya UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

Halaman 17.Put.No.4/P/FP/2021/PTUN.MDNMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakahPengadilan Tata Usaha Negara menjadi tidak berwenang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara permohonan fiktif positif pasca diundangkannyaUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terlebin dahuluMajelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon kepadaTermohon (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan) berdasarkan suratNomor: 01/KBR/I/21, perihal: Keberatan atas Eksekusi Hak

Milik Atas Tanahtanggal 29 Januari 2021(vide bukti P3), merupakan permohonan (fiktif positif)dan kewajiban Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untukmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkanPasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang telah diubah dalam Pasal 175 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan peraturanperundangundangan di atas dan setelah Majelis Hakim

30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang telah diubah berdasarkan ketentuan Pasal 175UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka beralasanhukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidakdapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo tidakdapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk diperiksa,diputus dan diselesaikan, maka terhadap apakah Pengadilan Tata UsahaNegara masih

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkarapermohonan fiktif positif pasca diundangkannya UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan eksepsi Termohon tidak perludipertimbangkan lagi;DALAM POKOK PERMOHONAN:Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapatdiajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk diperiksa, diputusdan diselesaikan, maka pokok permohonan dalam Permohonan Pemohontidak perlu dipertimbangkan, dan menurut hukum Permohonan Pemohon harusdinyatakan

Kerja Sektor Kelautandan Perikanan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 JoPasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang Undang R.I.

Kerja Sektor Kelautandan Perikanan:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 JoPasal 9 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang Undang R.I.

Kerja Sektor Kelautandan Perikanan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 JoPasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang Undang R.I.

Kerja JoUndang Undang R.I.

Kerja JoUndang Undang R..

Menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan untukmemberhentikan sementara Komisioner Komisi Informasi ProvinsiBanten Periode 2019 2023 telah melebihi 5 (lima) hari kerja setelahSurat Permohonan dari Pemohon diterima secara lengkap,sebagaimana ketentuan Pasal 175 UU 11 Tahun 2020 Tentang CIPTAKERJA, BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHANUNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA, yang telah mengubah ketentuanPasal 53 UU Administrasi Pemerintahan;.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 53ayat (5) setelah perubahan dalam UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwa ketentuan lebih lanjutmengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara hukumdianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Artinya,pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaian PermohonanFiktif Positif dilaksanakan secara internal olen Badan/Pejabat Pemerintahan, yangbentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diatur lebih lanjut olen PeraturanPresiden sebagai peraturan pelaksananya (delegated legisilation);Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakim konsistendengan latar belakang lahirnya UndangUndang Cipta Kerja yang diyakini olehPemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan

Khususberkenaan dengan Permohonan Fiktif Positif, Pasal 175 angka 6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuntut Badan/PejabatPemerintahan untuk merespon dengan cepat permohonan yang diajukan olehwarga masyarakat (paling lama 5 hari kerja).

Pasal 175 angka 6UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berlakusejak diundangkannya pada tanggal 2 November 2020, Pengadilan Tata UsahaNegara tidak berwenang memutus Permohonan Fiktif Positif.

Kerja Jo.

Kerja, Pengolahan adalah kegiatanmemurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertingg!

Undangundang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah; 6.

Kerja yangdiundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang menyebutkan:6.

6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak terbuka ruang penafsiran lain dalam norma pasal tersebutberkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam menilai Permohonan Fiktif Positif,sehingga ketentuan Pasal 175 angka 6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja harus dibaca secara literal (harfiah) ;Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan tentunyamenimbulkan pertanyaan bagi para pencari keadilan terkait upaya yang dapat ditempuhsehubungan

BerkaitanHalaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor: 1/P/FP/2021/PTUN.KDIdengan itu, ketentuan Pasal 53 ayat (5) setelah perubahan dalam UndangUndang RINomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwaketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yangsecara hukum dianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.Artinya, pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaianPermohonan Fiktif Positif dilaksanakan secara internal

Khusus berkenaan denganPermohonan Fiktif Positif, Pasal 175 angka 6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menuntut Badan/Pejabat Pemerintahan untuk merespondengan cepat permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat (paling lama 5 harikerja).

Kerja, maka gugatan perselisihan hubungan industrial ini selainharus berdasarkan ketentuan pasalpasal sebagaimana yang diatur dalamUndangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga harusberdasarkan pada ketentuan pasalpasal yang diatur dalam UndangundangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang bahwa pada Pasal 186 Undangundang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Undangundang ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Kerja menyatakan bahwa Dalam rangka penguatanperlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraanpekerna/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, UndangUndang inimengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapaketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati

quopada angka 3, angka 7 dan angka 10, ketentuan hukum yang dijadikan dasar darigugatan (Rechtelijke Grond) Penggugat adalah ketentuan Pasal 32, Pasal 152ayat (2), Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal 169 ayat (1) UndangundangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuanketentuan peraturanperundangundangan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan denganketentuan Pasal 81 Bagian Kedua tentang Ketenagakerjaan dari Undang UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, terdapat beberapa pasal yangdijadikan dasar gugatan oleh Penggugat yaitu Pasal 152, Pasal 154, Pasal 155dan Pasal 169 secara tegas telah dinyatakan dihapus dan Pasal 156 telah diubahdengan adanya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannyamenggunakan ketentuan Pasal 152, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156 dan Pasal169 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang manadengan ketentuan Pasal 81 Bagian Kedua tentang

Ketenagakerjaan dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 152, Pasal 154, Pasal155 dan Pasal 169 secara tegas telah dinyatakan dihapus dan Pasal 156 telahdiubah, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat memiliki cacatformil:Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat memiliki cacat formil,maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat haruslahHalaman 10 dari 11, Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2021/PN Pgpdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta, melakukan eksplorasi dan / atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja Jo.

Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalahkegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisigeologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadanganminyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;Hal. 23 dari 48 Hal.

Jmb.tentang Cipta Kerja, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan,pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan /atau Gas Bumi; Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor : 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan,ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasukNiaga Gas Bumi melalui pipa; Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 5

IndonesiaNomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Republik IndonesiaNomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka wajib terlebihdahulu) memiliki Perizinan Berusaha.

Jmb.Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang Undang Nomor : 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahari bin.

Kerja, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan Produksi Pangan adalah kegiatan atauproses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan,mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;Menimbang bahwa Pasal 1 angka 26 Undangundang Nomor 18 Tahun2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan Peredaran Pangan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepadamasyarakat

, baik diperdagangkan maupun tidak.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 UndangundangNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RINomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan Sanitasi Panganadalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yangsehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan bendalain;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 UndangundangNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RINomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan Persyaratan Sanitasiadalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjaminSanitasi PanganMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) UndangundangNomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan UU RINomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan "Setiap orang yangHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Mrkmenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, pengangkutan,dan/atau peredaran pangan

Kerja dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 175 angka 6 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2014 Tentang Cipta Kerja telah diubahdalam Pasal 175 angka 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga tidak ada lagi dasar kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengadili Permohonan Fiktif Positif, karenamenurut Pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan di atashukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diaturdengan undangundang (bij de wet);Menimbang, bahwa Selain itu pula secara mutatismutandis dasarhukum dari pembentukan norma

Berlaku Pasal 53 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan setelah diubah dalam Pasal175 angka 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja, maka Pengadilan sudah tidak berwenang secaraabsolut?

Kerja Jo.

Kerja;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon diajukankepada Badan atau Pejabat Pemerintahan in /itis Bupati Boven Digoel(Termohon) setelah disahkannya UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh Presiden Republik Indonesia,sehingga sudah berlaku rezim hukum Pasal 53 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan setelahdiubah dalam Pasal 175 angka 6 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja, Penyimpanan adalah Kegiatanpenerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran MinyakBumi dan/atau Gas Bumi.

Usaha Minyak dan Gas Bumidilathksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah denganHalaman 20 dari 39 Putusan Nomor40/Pid.Sus/2021/PN NlaUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KegiatanUsaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :a.

Kerja Jo.

Kerja dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Nomor 781 K/Pdt.SusPHI/2021diputus hubungan kerjanya dengan mendapatkan kompensasi sebagaimanaketentuan (vide Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan);Bahwa dalil Pemohon Kasasi tentang eksepsi telah dipertimbangkandengan tepat oleh Judex Facti;Bahwa dalil tentang Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan telah diganti oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja (Undang Undang Cipta Kerja), sehingga penyelesaianperselisihan antara para

pihak seharusnya menggunakan Undang UndangCipta Kerja adalah dalil yang tidak beralasan karena peristiwa perselisinanterjadi sebelum Undang Undang Cipta Kerja diundangkan dan Penggugat jugasudah mengajukan gugatan sebelum Undang Undang Cipta Kerja berlaku;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat amar Judex Facti/Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 44/Pdt.SusPHI/2020/PN Tjk, tanggal 22 Maret 2021 harus diperbaiki sepanjang

Kerja jo.