tubuh yang terdapat bagian vital, sepertibagian dada, perut dan kepala; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam perkara a quo telah memukul kepala korbansebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu sehinggamenyebabkan korban tidak bernyawa, di mana batang kayu yangdigunakan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori alat dan bagian yangdiserang Terdakwa adalah kepala yang termasuk dalam bagian tubuh yangterdapat bagian vital, sehingga Hakim Dissenting

Opinion berpendapatTerdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawaorang lain sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agungnomor 1/Yur/Pid/2018; Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang memukul leherTerdakwa menggunakan batang kayu dikarenakan korban sedangberjongkok dan leher kepala adalah bagian tubuh yang pertama kali dilihatTerdakwa dari posisi atas, Hakim Dissenting Opinion tidak sependapatdikarenakan dalam keadaan berdiri, duduk, jongkok bahkan dalam keadaantidur

Terdakwa bisa memukul kayu ke bagian tubuhyang lain, seperti punggung atau seharusnya Terdakwa berhenti setelahmemukul leher korban untuk pertama kalinya bukan menambahkan pukulandengan kayu ke kepala korban untuk kedua dan ketiga kalinya;Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum terbukti bahwapada telinga kanan dan kiri korban keluar darah berwarna merah terangdan pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna coklat,sehingga Hakim Dissenting

Opinion berpendapat bahwa jelas Terdakwasecara sadar menyerang kepala korban dengan sadis; Menimbang, bahwa Terdakwa yang memilih kayu sebagai alat yangdigunakan untuk memukul leher dan kepala korban, bukan memilih parangataupun cungkil kelapa, Hakim Dissenting Opinion tidak mengetahul apayang menjadi dasar pemikiran Terdakwa saat itu namun demikian, mauTerdakwa memilih parang ataupun cungkil kelapa atau bahkan sebuahbatu, hal itu tidak mengubah kenyataan kalau Terdakwa menggunakansebuah alat untuk

Opinion yakin kalau Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan; Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan maka Terdakwa haruslahdihukum pidana di mana berat ataupun ringannya hukuman pidana tersebutHakim Dissenting Opinion memiliki pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau Terdakwa merupakanseorang yang sadis dan berdarah dingin, di mana Terdakwa setelahmembunuh korban, Terdakwa

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan II tersebutharus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dan Ildinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota,Dr.

ditandatangani oleh panitia pemilihan, saksisaksi,dan semua peserta; Bahwa tidak maksimalnya Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten meresponpengaduan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapatdijadikan alasan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara objeksengketa, karena terjadi setelah proses pemilihan kepala desa selesaidilaksanakan; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugatharus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Il, tidakditerima;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Hal. 4 dari 6 hal. Put.

Nomor 775 K/PID/2018Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H.,M.H., dimuat sebagai berikut: Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rika Damayanti dalam pengelolaanwarnet tersebut hanyalah sebagai karyawan dan diberi gaji, walaupundiberi kepercayaan penuh oleh Terdakwa untuk mengelola warnet tersebutsehingga sdr.

Putusan Nomor 543 K/TUN/2020dan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalan Para Pemohon Kasasi dihukummembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota Dr.

Negara juncto Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 junctis Peraturan MahkamahAgung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaAdministrasi Pemerintahan Setelan Menempuh Upaya Administratif: Bahwa oleh karena Judex Facti belum memeriksa bagian pokoksengketa, maka untuk dapat menilai penerapan hukumnya, diperintahkankepada Judex Facti untuk memeriksa pokok sengketa sesuai denganhukum acara yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 TahunHalaman 6 dari 8 halaman

No. 973K/Pid.Sus/2011bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeridengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itupermohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 244 Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP)harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 2/7 Oktober 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa danmemutus perkara ini yaitu'. H.

Saksi tidak diberi nafkah oleh Terdakwa dari Oktober2003 sampai dengan sekarang.Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapatdikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (dissenting Opinion) di antara pada AnggotaMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapitidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3Undang Undang No.14 tahun 1985, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara

Putusan Nomor 105 PK/TUN/2019membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalampeninjauan kembali;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Ketua Majelis,Dr. H.

tersebut, seharusnya yang didudukkan menjadiTergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Klaten, oleh karenawewenang yang dimiliki Kepala Desa Juwiran adalah wewenang mandatdari Bupati Klaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2)UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbedadalam Majelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat(3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 TahunHalaman

Yang turut memeriksa dan mengadiliperkara ini telah melakukan Dissenting opinion yang berbeda pendapatdengan apa yang menjadi keputusan dua orang Majelis hakim yang lainnya;Menimbang, bahwa dua orang Majelis Hakim yang lain yang memutusperkara ini telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.

pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama yang mempermasalahkan bahwa anak angkatharus berdasarkan penetapan Pengadilan, dan tidak boleh ada komulasigugatan antara penetapan anak angkat dengan gugat waris, serta tidakjelasnya Pembanding terhadap apa yang dimohonkan untuk dirinya dalammengajukan perkara ini adalah merupakan pembahasan pokok perkara yangtidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa demikian juga, pertimbangan anggota Majelis HakimPengadilan Tingkat pertama yang melakukan dissenting

opinion yangmempermasalahkan bahwa pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam tidakbisa berlaku surut dan anak angkat mendapat 1/3 bagian berdasarkan wasiatwajibah, juga merupakan pembahasan dalam pokok perkara yang juga tidakperlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tidakmempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, makagugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan

dan peristiwa itu terjadi di dalamrumah Terdakwa (milik Ibu Terdakwa), maka secara hukumTerdakwa tidaklah dapat dipidana, karena perbuatan itu (jika punbenar quod non) untuk mempertahankan dirinya atau diri oranglain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atauorang lain, dari pada serangan yang melawan hak danmengancam dengan segera saat itu juga sebagaimana yangditentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP dan fakta inipun bersesuaiandengan apa yang dipertimbangkan Judex Facti tingkat pertama(dissenting

opinion oleh Hakim J) ;Bahwa selanjutnya, jika memperhatikan amar putusan No.521/Pid.B/2012/PN.Psp tanggal 04 Maret 2013 yang intinya menyatakan"MASBULAN TAMBUNAN DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "Secara bersamasama melakukan Penganiayaan"atau menurut Judex Facti tingkat pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPbukannya Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan primair PenuntutUmum, maka disimpulkan bahwa locus delicti menurut Judex Facti tingkatpertama

No. 1297 K/PID/2013di dalam rumah ibu Terdakwa KHAIRUL SALEH HARAHAP sehingga jelaslahapa yang dipaparkan dalam pertimbangan hukum hakim I tingkat pertama(dissenting opinion) o.

bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP(UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hariSenin, tanggal 9 Desember 2013 terdapat perbedaan pendapat (dissenting

opinion) dariAnggota Majelis Kasasi yaitu : Dr.

menerapkan hukum,bahwa benar Terdakwa masih merasa tanah di atas tidak bolehdibangun pagar, akan tetapi saksi Remy Maringka merasa diatelah menegakkan pembangunan pagar di atas tanahnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/ atau undangundang, makapermohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 10 Agustus 2011, terdapat perbedaan pendapat(Dissenting

Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini, yaitu) Dr.

No. 996 K/Pid/2010(Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dantelah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun = 2004, setelah Majelisbermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitumenolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasitersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwadipidana, maka harus dibebani untuk

Bahwapara Pembanding, setelah membaca gugatan dan jawabmenjawabnya,mempelajari alatalat bukti dan ketentuanketentuan hukum yang berlaku,menyatakan keberatan atas pertimbangan Anggota dan II Majelis Hakim, baiktentang hukumnya maupun faktanya, kecuali terhadap dissenting opinion dariKetua Majelis Hakim.2.

bahwa surat gugatan para Penggugat/ Terbanding juga tidak menguraikandan membuktikan adanya hubungan keturunan sebagaimana pertimbanganKetua Majelis Hakim melalui dissenting opinion pada Halaman 27, Bahwapara Penggugat mendalilkan berasal dari suku Mamulak dan mendapatpembangian tanah dari Raja ASumanu tetapi dalam gugatan tidak munculsilsilah dan garis keturunan yang jelas yang merupakan nenekmoyang paraHalaman 20 dari 44 Putusan Nomor 198/PDT/2019/PT KPGPenggugat.

Bahwa selain keberatan atas dasar isi gugatan, pembuktian dan pertimbanganMajelis Hakim Anggota dan II yang sangat sumir, kecuali terhadap KetuaMajelis Hakim melalui dissenting opinion, para Tergugat/ Pembandingmenyatakan pertimbangan Anggota dan II Majelis Hakim telah bertentangandengan hukum. Suatu perkara berupa sengketa para pihak, jika sudah adapenyelesaian dengan perdamaian di hadapan tetua adat dan kepala desa,otomatis menyudahi sengketa.

opinion) yaitu ketua Majelis Hakim sdr.

opinion tersebut diatas, Majelis HakimBanding sependapat dan menilai pendapat tersebut sudah tepat dan benarssehingga Majelis Hakim Banding akan menggunakan faktafakta yang diuraikandalam dissenting opinion tersebut , sebagai pertimbangan hukum dalam memutusperkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa selain fakta yang telah terungkap dalampersidangan yang telah dimuat dalam pendapat (dissenting opinion ) tersebut ,setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan buktibukti Surat yang diajukan olehTerbanding

pidana,patut menurut hukum untuk dipertahankan; Bahwa alasan kasasi selebinnya adalah mengenai berat ringannya pidanayang merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi,Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Dr.

., menyatakan pendapatberbeda (dissenting opinion). Bahwa Hakim Anggota Subronto, S.H., M.H.

., yangmemberikan dissenting opinion sebagaimana tertuang/termuat dalamPutusan Nomor 54/Pdt.SusPHI/G/2016/PHI Smg., pada halaman 23 alineaHalaman 9 dari 13 hal. Put.

Nomor 704 K/Pdt.SusPHI/2017ke4 sampai dengan halaman 26 alinea ke2 dan oleh karena itu PemohonKasasi mengambil seluruh pertimbangan dissenting opinion tersebutsebagai materi/isi memori kasasi;Bahwa prinsip nebis in idem juga sejalan dengan asas peradilan yangcepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan undangundang kekuasaanKehakiman. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung telah secara konsistenmenerapkan prinsip nebis in idem dalam berbagai putusannya.

gram merupakan sisapembelian sebelumnya; Bahwa atas dasar tersebut dengan mengingat barang bukti sedikit Terdakwadijatuhnkan pidana minimal selama 4 (empat) tahun adalah tepat dan tidaksalah dalam menerapkan hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof.

ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi JawaTimur Nomor 603/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 9 Agustus 2018 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 206/ Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 6 Juni 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yangdijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan denganHalaman 5 dari 9 hal.

Nomor 3079 K/Pid.Sus/2018sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelahbermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung Prof. Dr.

., M.SI mengajukan pendapat berbeda(dissenting opinion) sebagai berikut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion):Terhadap penetapan Pengadilan Agama Buol nomor0078/Pdt.P/2017/PA.Buol di atas, hakim Anggota Fathur Rahman, S.H.I, M.S.1mempunyai pendapat berbeda (Dissenting Opinion) sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui pada saatpernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2015 Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun dan sebelum melakukan akad nikahperkawinan para

untukdilantik dan diambil sumpah/janji Rio Terpilin di Dusun Sirih Sekapur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

opinion) dari Hakim Anggota Dr.

Peninjauan Kembali/Termohon (BupatiBungo) dalam bentuk rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahanpemilinan Rio di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, KabupatenBungo, maka seharusnya yang dijadikan objek gugatan adalah keputusantersebut melalui gugatan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat(1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

opinion) dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Memperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang

Putusan Nomor 194 K/TUN/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari anggota Majelis Hakim IsSudaryono, S.H., M.H. yang berpendapat sebagai berikut:Bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Tergugat Nomor 2485tanggal 17 Nopember 2015 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau Kkepada Tergugat Il intevensi yang wewenang menerbitkannya

Dan gugatan Para Penggugat harus dikabulkanseluruhnya.Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting opinion) dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, MajelisHakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyakyaitu Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang

Pasal 80 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, dan setelah Judex Factimenjatuhkan pidana terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkanhal yang memberatkan dan meringankan pidananya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam

Putusan Nomor 1015 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Ketua Majelis/Hakim Agung padaMahkamah Agung (Prof. Dr.

.), dan mempunyai nilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut:hal. 8 dari 21 hal Pen.

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting

Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota Il.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut,maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakahperkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000di Dusun Kusumanegara, Desa Malei, Kecamatan Pedongga, KabupatenPasangkayu tersebut telah

., berpendapatyang berbeda (dissenting opinion) dengan 2 (dua) hakim anggota lainnyadengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti yang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diamandemen dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sertaperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyamajelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2000 tentanghakim adhoc, dan Pasal 9 disebutkan bahwa pertimbangan Dissenting Opinionitu berbentuk lampiran dan disatukan dengan Putusan, begitu juga dalamUndang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Dissenting

Opinion diaturdalam ketentuan Pasal 30 ayat 3 dan ayat 4, demikian juga dalam UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, DissentingHalaman 14 dari 17.

Nnk.Opinion diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan 4, dimana kedua aturanperundangundangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarahMajelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda(Dissenting Opinion) wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa meskipun Ketua Majelis Mardha Tillah, S.HIberbeda pendapat (Dissenting Opinion), demi keadilan dan kepastian hukummaka Ketua Majelis tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus denganmengabulkan gugatan Penggugat;Menimbang