diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Raja Amirullah, Apt. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs.

Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 September 2016;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 23 Agustus 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 6 September 2016 serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal

UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;----------------------------------------------------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks tanggal 5 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda yang selengkapnya sebagai berikut :- Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Mulyadi.

M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;------------------------------------------------ Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;--- Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Mulyadi.

M.Si terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ;---------------------------------- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. DR. Mulyadi. M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000.

PUTUSANNomor 9/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Makassar yang mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi, telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:Nama lengkap : Prof. DR. MULYADI, M.Si.;Tempat Lahir : Soppeng;Umur/Tgl. Lahir :51 Tahun/10 Desember 1966;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : BIP Jin. Tamalanrea Blok M 17 Kel.

MULYADI, M.Si. tidak terobukti secara sah danmenyakinkan bersalah turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secaraberlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut.Menyatakan Terdakwa Prof. Dr.

Bahwa tindak pidana korupsi sangatmerugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara danmenghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasionalyang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaranterhadap hakhak social dan ekonomi masyarakat secara luas, dantindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dansistemik sehingga harus diberantas.

Tindak pidana korupsi digolongkansebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehinggapemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara laindengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang beratagar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihakpihak lain yang mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektifdalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.2.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejaktanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengantanggal 17 Juli 2015;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 99 K/Pid.

sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Subsider : Perbuatan Terdakwa sesbagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 11 juncto pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor

Sus/2019Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki putusan judexfacti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya mengenai kualifikasi perbuatan pidana menjadi menyatakanTerdakwa Irfan Yudianto, S.Pd telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan olehkarena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahundan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) denganketentuan

Tinggi Surabaya yang memperbaikiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayaharus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepadaTerdakwa:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY,tanggal 19 November 2015 yang merubah Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya NomorHalaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 99 K/Pid.

PUTUSANNomor 2282 K/PID.SUS/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto,telah memutus perkara Terdakwa:Nama lengkap > MOCH.

No. 2282 K/PID.SUS/2018SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Mojokerto tanggal 19 Januari 2018 sebagai berikut:1

Armanu terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomiannegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

HENDYO SUPARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.Hal. 35 dari 115 hal. Put. No. 713 K/Pid.Sus/2008 SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa 1. DRS. H. MUH. SYAMSURI ARIEF , 2. H.SOEPRAPTO bin PAWIRO , 3. DRS.

HENDYO SUPARNO terbukti bersalan melakukan tindak pidanaKorupsi Secara BersamaSama Dan Berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaaan primair.Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10

Jadi sangatlah ironis bila pelaku tindak pidana korupsi hanyadipidana 1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti,hukuman untuk kejahatan korupsi apalagi dilakukan oleh wakil rakyattersebut adalah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif,korektif maupun refresif.Dan dalam hal penilaian berat ringannya hukuman atau besar kecilnyajumlah denda ini Mahkamah Agung berwenang, sebagaimana putusanMahkamah

No. 713 K/Pid.Sus/2008dijatunkannya putusan Bebas oleh Mahkamah Agung RI atasPerkara Korupsi No. Perkara 536K/Pid/2005, dengan TerdakwaAnggota DPRD Sumatera Barat karena didakwa dan dituntut olehJaksa/Penuntut Umum melanggar Peraturan Pemerintah 110 Tahun2000.

Terhadap Dakwaan Primair1.Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur sebagaimana diatur dalam DakwaanPrimair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang terdiriatas:1. Setiap orang;2. Secara melawan Hukum;3.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mam, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; --------------------------------- Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ; Membebaskan terdakwa oleh

karena itu dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan terdakwa TENRI NUR IRMAWATI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA; Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Yos Sudarso No.290 Kota Makassar, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 14 November 2016 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriMamuju dengan Nomor: W22.U12.Mu184/HK/X1/2016/PN.Mu, tanggal28 November 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah M@MbDaca : == nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nn en nn ren enn nee1.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2)dan ayat (38) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufa,b,d ayat (2) dan ayat (3) undangundang RI nomor 31 tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 31 tahun tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum ?

No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSsistim keuangan di Kabupaten Mamuju Utara tidak terlaksanasebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassarsebagai Peradilan Tingkat Banding mengubah / memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mamuju tanggal13 Maret 2017, Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/Mam.

PUTUSANNomor 187 PK/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauankembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkaraTerpidana:Nama :R.

yang diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;: Diatur dan diancam pidana Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 1 dari 21 hal.

., terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi SecaraBersama sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair:Menghukum Terdakwa R.

Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP;2.

., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 Terpidana mengajukanHal. 14 dari 21 hal.

ATP, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair.Menghukum Terdakwa SYAMSUL ARIZAL, Dipl.

Atpterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimanayang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggarPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjaraselama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwasebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Padang No. 01/TIPIKOR/2011/PT.PDG tanggal 10 Juni2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 167/Pid.B/2010/PN.KBR tanggal 30 Maret 2011 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arizal, Dipl.

Pasal 18 ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaanPrimatr ;Membebaskan Terdakwa Syamsul Arizal, Dipl. Atop oleh karena itu dari dakwaanprimair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa Syamsul Arizal, Dipl.

Atp.terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama* ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Arizal, Dipl. Atp. dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun ;4. Menjatuhkan pidana denda kepada TerdakwaSyamsul Arizal, Dipl. Atp. sejumlah Rp 200.000.000.

JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH

Menyatakan terdakwa Paulina Rara,B.Amd,Pd tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan;3.

Sus/TPK/2013/PN.MU.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertamayang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama terdakwa sebagai berikut :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/kewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanPenahanan Terdakwa :PAULINA RARA,B.Amd.Pd.Polewali53

pada Pengadilan NegeriMamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.1.Menyatakan terdakwa PAULINA RARA,B.Amd.Pd tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UURI No.31 tahun 1999 jo UURI No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam dakwaan Primair kami ;Membebasakan terdakwa PAULINA RARA,B.

Amd.Pdterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 joPasal 18 ayat (1) huruf b UURI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UURINo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULINA RARA,B.

di Kantor Sekretariat Komite Sekolah SMPNBuntu Buda Daerah Kabupaten Mamasa atau pada suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Barat yangberkedudukan di Mamuju berdasarkan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentangPembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju yang meliputi wilayahSulawesi Barat dan

sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif alternatif namun dapatbersifat alternatif.

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. RAJA AMIRULLAH, Apt, dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.,- 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( Tiga ) bulan ;5.

Pasal 18UndangUndang No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP tersebut.Menyatakan membebaskan Terdakwa Drs.

Bahwa benar terdakwa RAJAAMIRULLAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang RI No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubahdengan UndangUndang RI No. 20tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1ke1 KUHPidana;2.

Undang Undang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Wiyono yang dimaksud dengan merugikankeuangan negara, adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangannegara atau berkurangnya keuangan negara ( UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32 ) ;Bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) kata dapat, sebelumfrasa merugikan merugikan perekonomian atau keuangan negara,menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsurperbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan

PUTUSANNomor: 21/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiMakassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : Nama : DRS.H.MUHAMMAD ILYAS ; Tempat lahir a aUmur/tanggal lahir : 59 Tahun /2 Mei 1954 ; Jenis Kelamin : Laki laki ;2 no non nn =Kebangsaan : Indonesia

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang40tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari JaksaPenuntut Umum tertanggal 11 Juni 2014 No. Reg Perkara PDS09/R.4.10/Ft.1/11/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs. H.

No. 31Tahun 1999 jo UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana,sebagaimana dalam dakwaan Primair ; Membebaskan terdaakwa dari dakwaan Primair ; Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad llyas terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangR.I No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang R.!

No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana,sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Muhammad llyas denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selamaterdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan dengan jenispenahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta menjatuhkan pidanadenda sebesar Rp. 50.000.000.

MUHAMMAD ILYAS tidak terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan Primair dan olehnya itumembebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 2. Menyatakan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD ILYAS terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersaMaSamMa;

Menyatakan TerdakwaMARIA ROSLIN MAROSA KOTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaMARIA ROSLIN MAROSA KOTENdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

PUTUSANNomor : 51/Pid.SusTPK/2016/PN.KpgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap MARIA ROSLIN MAROSA KOTENTempat lahir LarantukaUmur/tanggal lahir 40 Tahun / 17 November 1975Jenis kelamin PerempuanKewargaNegaran IndonesiaTempat

Kpg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriKupang Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 31 Agustus2016tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsipadaPengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 31 Agustus2016, tentang Hari Sidang perkara ini; Berkas perkara atas namaTerdakwa beserta seluruh lampiran dan suratsurat

Pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi; Kedua, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi; Ketiga, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal9 jo.

dari tindak pidana korupsi, dari pengertiantersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilaiharta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum di atas, adanya pengeluaranpengeluaran fiktif serta hutang Badan Keluarga Berencana dan PemberdayaanPerempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur kepada UD.Alvino, dimasa Terdakwasebagai bendahara pengeluaran pada tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015,menyebabkan terjadinya kerugian Negara

sebagaimana telah dirubahdengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi danTerdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang No. 31 tahun tahun1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpanjangan keI oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2012 sampai dengan tanggal02 Juni 2012 ;4. Perpanjangan kell oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal02 Juli 2012 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21Juli 2012 ;6.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal20 Agustus 2012;7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negerisejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 September2012;8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2012 sampai dengantanggal 05 November 2012 ;9.

Perpanjangan keI oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2012 sampai dengantanggal 05 Desember 2012 ;10.Perpanjangan kell oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengantanggal 04 Januari 2013 ;11.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejaktanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ;12.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada

Yani No. 16Mojokerto berdasarkan UndangUndang Nomor : 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi jo.

SUMINTO ADI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DANBERLANJUT ;Hal. 152 dari 184 hal. Put. No. 1449 K/PID.SUS/2013.

Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d 08 Nopember2013;4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Nopember 2013 s/d tanggal 07Januari 2014;5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejaktanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014; 6.

MM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo pasal18 Undangundang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Jo UU RINmr: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nmr: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;2. Menghukum Terdakwa Achmad Rumaratu, S.Pd.

(seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana.SUBSIDAIR:n Bahwa ia Terdakwa ACHMAD RUMARATU, S.Pd.

Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR: Melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Terdakwa juga mencairkan dana Tahap Il kepada SDKwanmor dan SD Inpres Kwanmor padahal diketahuinya tidak adapekerjaan sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) KSOyaitu ditentukan pembayaran secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan; Oleh karenanya, berdasarkan beberapa fakta tersebut telah cukup untukmenyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersamasama dengan Saraf Lestaluhu.

Sus / 2012 /PN.KPG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupangyang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara T erdakwa: 222" 20=" Nama : FRIDS ELISON SINE,S.E. j"Tempat lahir : Kupang;Umur / tgl lahir : 54 Tahun/ 29 Desember1957 ;Kebangsaan : Lakilaki;Jenis kelamin : ladonesia:Alamat : Kelurahan NamodaleKecamatan

Perkara PDS02 / BAA / 03 / 2012 yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa FRIDS ELISON SINE, SE tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang RI No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jopasal 64 ayat (1). Membebaskan terdakwa FRIDS ELISON SINE, SE tidak dari dakwaanprimair tersebut;.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.