Terdakwadinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankankepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaanperkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkanpenahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwatetap dalam tahanan;Memperhatikan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 dan pasalpasal dari KUHAP serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Terdakwa, sebagaimana pada halhalyang memberatkan dan halhal yang meringankan pada diri Terdakwa:Halhal yang memberatkan: Penyalahgunaan narkotika bahaya yang sangat besar bagi kehidupanmanusia;halaman 15 dari 17 Putusan NNomor 230/Pid.Sus/2016/PN Pdg Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dan Masyarakatmemberantas penyalahgunaan Narkoba.Halhal yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya; Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa belumpernah dihukum.Mengingat ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI:1.

bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa sajaataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana meruapakanbarang dilarang kepemilikannya atau digunakan untuk melakukan kejahatannya atauhasilkejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan atau untuk Negara atau dirampasuntuk dirusakkan agar tidak dapat dipakai lagi berdasarkan pasal 194 KUHAP, makamasing masing akan dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar. .Mengingat, pasal

112 ayat (1), pasal 127, ayat (1) huruf a undangUndang RInomor 35 tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981,serta ketentuan peraturanperundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SUI TJUNG ALIAS ACONG telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana * tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan I bukan tanaman dan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagidiri sendiri ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasanpenyalahgunaan narkotika;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal

112 Ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 TentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan PecanduNarkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 dan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Terhadap uang tunai sebesarRp.962.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu Rupiah) dan 1 (satu) unitHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2021/PN DglK HHParaf MsKI KI HP merek Oppo, dikarenakan tidak memiliki korelasi dengan perbuatan pidanayang dikenakan kepada Terdakwa, maka cukuplah untuk dikembalikan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal

127 ayat(1) huruf a, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair yaitu Melanggar Pasal 112 ayat(1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan LebihSubsidair yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika maka perlu dipertimbangkan mengenai penerapan Pasal 114ayat (1), Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN KwgTahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa dalamperkara ini.Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, makadapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari ketiga pasal tersebutsangat berbeda.

Rangka : MH1KB1116KK218946;Telah disita dari Saksi Ridwan;Ternyata masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Saksi Ridwan, olehsebab itu perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barangbukti dalam perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun

Terhadapbarangbarang bukti tersebut dipandang sebagai alat untuk melakukankejahatan yang telah selesai kepentingannya untuk pembuktian perkara,sehingga terhadapnya perlu dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat(1) huruf a, Pasal 132 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981

Terhadap barangbarang bukti tersebut ternyata telan selesai kepentingannya untuk dijadikanbarang bukti dipersidangan dan oleh karenanya dapat diperlakukan berdasakanketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaterutama dipandang sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehinggaterhadapnya perlu dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat

(1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

seluruh aspekpemidanaan baik dari segi keadilan, kKepastian hukum maupun kemanfaatanpemidanaan a quo terhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 26 KUHPM, UndangUndang RINomor 48 Tahun 2009, UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997, danUndangUndang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SUJUTSUTRISNO, Kopda NRP. 529923 tersebut

paraf KM HA HAI Il Telah disita dari Saksi Ridwan;Terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menjadipenentu bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, oleh sebab ituterhadapnya patutlah untuk dikembalikan dari Siapa barang tersebut disita;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Sedangkan terhadap 1 (satu) buah Kaostangan bayi bertuliskan Kids, meskipun merupakan alat bantu untukmelancarkan kejahatan namun dikarenakan secara nisbi merupakan milik Anakdari Terdakwa dan karena sifatnya sematamata bukan alat yang pasti dapatdigunakan untuk tindak pidana, maka cukuplah untuk dikembalikan kepadaSiapa ia disita;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangRepublik

yang berlakusehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga bagi siapa sajaataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama ;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana meruapakanbarang dilarang kepemilikannya / digunakan untuk melakukan kejahatannya /hasilkejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan / Negara / berdasarkan pasal 194KUHAP, maka masing masing akan dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar. .Mengingat, Pasal 114 ayat (1), pasal

112 ayat (1), pasal 127, ayat (1) huruf aundangUndang RI nomor 35 tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981,sertaketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli dan juga memiliki, menyimpan atau menguasainarkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta PenyalahgunaanNarkotika golongan I bagi diri sendiri ;Menjatuhkan

didugaNarkotika jenis shabu dan 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari kertas,1(satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman plastikmerek SAJUAK , 1(Satu) buah pirek kaca yang terpasang karet kompeng,merupakan alat yang dipergunakan para terdakwa, maka barang bukti tersebutdirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka paraterdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimanadicantumkan dalam amar putusan ;Memperhatikan, Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undangundang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

penahananterhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ,statusnya akan ditentukan dalam amar putusan :w Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana , maka paraterdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan ini ; Mengingat, ketentuan Pasal

112 ayat (1) , Pasal 127 ayat (1) huruf a,Undangundang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Pasal 197 KUHAP, serta PasalPasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILIJ.

Bahwa terhadap pasalpasal yang didakwakan Oditur Militer atasTerdakwa in casu yaitu Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a, danPasal 131 adalah membutuhkan bukti formal yaitu berupa surat hasil ujilaboratorium terhadap urine dan darah Terdakwa dari instansi berwenangyang ditunjuk Menteri Kesehatan RI yang harus menyatakan bahwa urineTerdakwa tersebut positif mengandung Narkotika Golongan I.

membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap paraTerdakwa dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan pada diri Terdakwa:Halhal yang memberatkan:e Penyalahgunaan narkotika bahaya yang sangat besar bagikehidupan manusia;e Perbuatan para Terdakwa menghambat program Pemerintah danMasyarakat memberantas penyalahgunaan Narkoba.Halhal yang meringankan:e Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;e Terdakwa belum pernah dihukum.Mengingat ketentuan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) hurufaUndang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sertaketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.

apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) UndangUndangNo. 35 Tahun 2009, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut ;Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada

ditahan, maka masingmasing masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dandiperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukansebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukumanmaka para terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan;Mengingat pasal 132 ayat (1) jo pasal

112 ayat (1) , pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor : 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanaserta peraturanperaturan lainyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:I Menyatakan Terdakwa I Dony Bambang Mulyanto Bin Joni Abidin, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menyimpan narkotika ;2 Menyatakan Terdakwa II Fajarisma Budi Risanti binti Bambang Budiono

Kll Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan