perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP01883/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4 Juni2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP 02.265.078.2541.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

dibayar sesualdengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku untuk Penggugat,yakni NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 4 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75318/PP/M.IA/99/2016, tanggal 17 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terhadap keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1566/WPJ.19/2015 tanggal 24 Agustus 2015,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPh MasaPajak April 2014 Nomor: 00087/106/14/091/14 tanggal 7 November 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama: PT.

2019mengabulkan permohonan Penggugat dengan membatalkanKEP02696/NKEB/WP4J.11/2017;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113741.99/2015/PP/M.XIIIA Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02696/NKEB/WPJ.11/2017 tanggal 22 Mei 2017perihal Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak,atas namaPT Catur Kokoh Mobil Nasional, NPWP 01.137.088.9631.000, beralamat diJI.

Nilai nomor 00130/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Agustus 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 27 November 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011525.99/2019/PP/M.XVIB Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01304/NKEB/WPuJ.04/2019, tanggal 23 September 2019,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00130/107/16/063/18, tanggal 1 Oktober 2018, Masa Pajak Agustus 2016,atas nama PT Fujikura Indonesia, NPWP 03.307.202.6012.000, beralamatdi Gedung Menara Standard Chartered Lantai 18E, Jalan Prof.

Barang dan JasaNomor 00429/107/16/123/16 tanggal 5 Desember 2016 Masa PajakMaret 2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118808.99/2016/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01461/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 15 November 2017tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Kedua PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016 Nomor00429/107/16/123/16 tanggal 05 Desember 2016, atas PT Brahma DebangKencana, NPWP 01.536.723.8123.000, beralamat di Jalan Haryono MTGedung Medan Mall LT V, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2018,kemudian

perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP01882/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4 Juni2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP 02.265.078.2541.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

sesuai denganperaturan dan perundangundangan yang berlaku untuk Penggugat, yakniNihil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 18 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.76186/PP/M.IA/99/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurun gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2188/WPJ.19/2015 tanggal 20 November 2015,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal25 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakNomor 00088/106/14/091/14 tanggal 7 November 2014 Masa Pajak Agustus2014, atas nama: PT Perkasa Inakakerta, NPWP: 01.558.452.7091.000,beralamat di Gedung Office 8, Lantai 36 Unit B, SCBD Lot 28, JalanJenderal Sudirman Kavling 5253 (Jalan Senopati Raya 8B), KebayoranBaru, Jakarta Selatan,12190, sehingga jumlah PPh Pasal 25 Masa Agustus2014 yang masih harus dibayar adalah NIHIL;Menimbang

Putusan Nomor 2377/B/PK/Pjk/2019Perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Penggugat;Bahwa dengan menyimpulkan bahwa alasan Direktur Jendral Pajaksebagaimana telah Penggugat uraikan tersebut diatas tidak sesuai dengansubstansi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Dirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran,Tata

permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116942.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02458/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00116/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak November 2013yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116942.99/2013/PP, atasnama PT.

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113582.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Gugatan sebagai berikut:Bahwa dengan memperhatikan alasanalasan dan penjelasan Penggugatmohon agar permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 9 Mei 2017tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanHalaman 1 dari 7 halaman.

Barang dan JasaNomor 00622/107/16/123/17 tanggal 10 Juli 2017 Masa Pajak Oktober2016;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 16 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.118815.99/2016/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01451/NKEB/WPJ.01/2017 tanggal 14 November 2017tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2016 Nomor00622/107/16/123/17 tanggal 10 Juli 2017, atas PT Brahma DebangKencana, NPWP 01.536.723.8123.000, beralamat di Jalan Haryono MTGedung Medan Mall LT V, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2018,kemudian terhadapnya

perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP01882/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4 Juni2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP 02.265.078.2541.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3April 2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor : 00395/107/14/057/15 tanggal 10Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP : 01.824.646.2057.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali dan dibatalkannya Keputusan PemohonPeninjauan Kembali atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00334/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 6 Maret2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 01000

perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP01866/NKEB/WPJ.23/2018 tanggal 4 Juni2018 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP02.265.078.2541.000, adalan sudan tepat dan benar denganpertimbangan;a.

yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP00326/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6Maret 2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Nomor:00546/107/13/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa Pajak Oktober 2013,atas nama Penggugat, NPWP: 01.326.182.1007.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

permohonan gugatan ini berpendapat lain, maka mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116941.99/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP02457/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/057/16 tanggal 10 Juni 2016 Masa Pajak Agustus 2013 yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 116941.99/2013/PP, atas namaPT.

Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 24 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77882/PP/M.XVI.B/99/2016, tanggal 30 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2605/WPJ.20/2015 tanggal 22 Desember 2015tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakDesember 2012, atas nama PT Dian Mitra Bersama, NPWP02.906.402.9006.000, beralamat di Jalan Tipar Cakung Kav 57, CakungBarat, Cakung, Jakarta Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2016,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan

36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPT Persadabina Nusantaraabadi:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89462/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 27 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00338/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00954/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Agustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan keputusana quo dan membatalkan STP a quo atas nama PT PersadabinaNusantaraabadi, NPWP 01.353.305.4007.000, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, KIP Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, 13930;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

dibayar sesuaidengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku untuk Penggugat,yakni NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 4 November 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.75320/PP/M.IA/99/2016, tanggal 17 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1568/WPJ.19/2015 tanggal 24 Agustus 2015,tentang Pembatalan

Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPh Pasal25 Masa Pajak September 2014 Nomor: 00091/106/14/091/14 tanggal 10November 2014 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajid Pajak, atas nama: PT.