ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIFPRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, pada waktu dan tempat sebagaimanadiuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah menerima Gratifikasi yang dianggapsebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancaracara sebagai berikut:Bahwa Terdakwa SYAMSU MARZUKI bin MARZUKI selaku Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 19992004 yang telahmempunyaai

Terjadinya korupsi menerima suap menurut pasal 11 tidak adahubungannya dengan terjadinya korupsi menerima suap pada 5 ayat (1)huruf a akan tetapi, terjadinya korupsi menerima suap pasal 12 huruf asetelah terjadi korupsi permberian Pemberian Suap menurut pasal 5 ayat(1) huruf a.Pendapat Prof. Dr. Jur.

Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan kepada umum ; Bahwa Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada ke Pegawai Negeri Sipil /Penyelenggara Negara Bahwa pemberian

suap tersebut dimaksudkan agar yang disuap berbuatsesuatu ; Bahwa sebagai obyek penerima suap harus Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara dan pasal tersebut tidak bisa dikenakan kepadaOrang yang bukan PNS ; Bahwa pada intinya isi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 adalah setiapOrang yang memberikan hadiah kepada PNS ; Bahwa Janji pengertiannya hampir mirip pada penipuan yaitu sesuatuyang dilakukan oleh pelaku/penyuap agat berbuat sesuatu yang dapatmenguntungkan bagi yang menerima janji baik berupa

sekitar akhir tahun 2003 dan awal tahun 2004, bertempat Di kantorDPRD Kota Pangkalpinang atau seticlaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak PidanaKorupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor :153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PenyelenggaraNegara, telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian

suap karena berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai orangyang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481/SK/11/1999Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan PeresmianPemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota4Pangkalpinang Nomor :

Pasal 65 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa ketentuan rumusan Pasal 12 B tersebut secara lengkapnyaadalah sebagai berikut:(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuansebagai berikut :a. yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukanoleh penerima gratifikasi;b. yang

Dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;4.

Unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnyaMenimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi initidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara semata, namun suatu gratifikasi tersebut barulah dianggappemberian suap, apabila :a. berhubungan dengan jabatannya;b. dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut.Menimbang

, bahwa selain kedua syarat tersebut di atas, suatu gratifikasibarulah dianggap pemberian suap apabila penerimaan gratifikasi tersebut tidakdilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, sebagaimanadipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa dari

Selain itu perbuatan terdakwa yang menerimagratifikasi tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapatunsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya telah terpenuhi menuruthukum.Ad.4 Unsur dikaitkan dengan ketentuan Paal 65

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwaHalaman 14 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Cbigratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan olehpenerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta

selanjutnyauang tersebut diserahkan untuk dimasukkan kedalam rekening atas nama DEVIRACHFIYANTI istri dari saksi BRUSEL DUTA SAMODRA ; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 (lima) yang melakukan atau turut serta melakukan dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan pasal 18 Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi oleh karena terdakwa belum menikmati hasil perbuatan pemberian

suap,sehingga tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti ; Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal 11 jo pasal 18Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP, makaTerdakwa harus dinyatakan telah terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan Subsidair ; Hal 28 dari 36 halaman perkara No. 23/Tipikor/2012/PT.BdgMenimbang, bahwa

Rani (Penuntutannyadiajukan secara terpisah) pada tanggal 30 September 2003, 19 November 2003, dan 5Januari 2004 atau setidaktidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2003 dan tahun2004, bertempat di ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan NegeriPangkalpinang, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah4menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungan denganjabatannya dan

;Bahwa dengan tidak diberikanya BAP tersebut kepada Penggugat, makahal ini telah membuktikan bahwa Tergugat tidak transparan dalammelaksakan tugas dan fungsinya yang telah tidak sesuai dengan UndangHalaman 7 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjn32.33.34.35.36.37.Undang dan telah melawan hukum, yaitu melawan, melanggar UndangUndang No. 14 tahun 2008 Tentang Informasi Keterbukaan Publik ;Bahwa atas dugaan Penggugat adanya dugaan pemberian suap yangdilakukan oleh Tergugat II terhadap

Dengandemikian, tidak beralasan hukum KPK ditarik sebagai TurutTergugat III dalam gugatan a qou.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka posita dan petitumgugatan Penggugat haruslah dinyatan obscuur libel, dan sudahsepatutnya majelis hakim perkara a quo menolak GugatanPenggugat atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard).1.3.EKSESPSI TENTANG ERROR IN OBJECTOBahwa Penggugat dalam positanya angka 28, 32 dan angka 39yang mempermasalahkan:adanya unsur pemberian

suap yang dilakukan oleh Tergugat IIterhadap Tergugat dimana suami Penggugat dijadikantersangka dengan laporan tindak pidana penggelapa sehinggaTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; danTurut Tergugat Ill adalah pejabat yang mempunyai fungsi dantugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraanpemerintahan negara dan tugas utama yaitu. melakukanpengawasan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan.Dalildalil Posita Gugatan tersebut adalah keliru, tidak benar,tidak beralasan, dan tidak berdasarkan

./2011 Tanggal 11 Oktober 2011, sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PenyelenggaraNegara, telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap karena berhubungandengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai orangyang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara sebagaiberikut :Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 481/SKJ11/1999 Tanggal 10 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan PeresmianPemberhentian keanggotaan

pertengahantahun 2012, bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il PekanbaruHal 12 dari 46 hal Put.No.14/Tipikor/2014/PTRdi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Il Pekanbaru Jalan KaharuddinNasution No.27 Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaktidaknyaditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepadapegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap,apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya, sebagai beberapa perbuatan yangmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggapsebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala seksi Upaya KesehatanLintas Wilayah (UKLW) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IlPekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorKP.04. 04.3.1.01.01583 tanggal O03 Februari 2009

Apabila tidak dibayar maka dilakukan penyegelan.Kejadian ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk pemaksaan untuk membayaratau tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dakwaan Jaksa/PenuntutUmum;Bahwa, pemberian uang kepada Terdakwa dimaksud oleh pemberi uangsaksi Zaenuddin sebagai bentuk pembayaran DP/panjar IMB dan bukan dalamrangka pemberian suap.

Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007, pada waktu antarabulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidak tidaknya padawaktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Kegiatan Biro Rektorat UniversitasRiau di Pekanbaru atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, gratifikasi kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awal Tahun Anggaran 2007 bulan Januari 2007 Biro RektoratUniversitas Riau mendapatkan alokasi dana anggaran proyek kegiatan di lingkunganUniversitas Riau (UNRD) untuk 12 (dua belas) paket proyek kegiatan dengan nilaikeseluruhan sebesar Rp 4.976.984.000, (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh20enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah

ZARNUBI MUIN, KAPTENCAM ARIF PRUANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah menerimagratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan denganJabatannya dan yang berlawanan dengan kenajiban atau tugasnya, perbuatanmana dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 2004 yang telah mempunyai

tidaknyapada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012, bertempat di KantorKesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IIPekanbaru Jalan Datuk Setiamaharaja No. 4 Kota Pekanbaru Propinsi Riau atausetidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,telah melakukan atau turut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawainegeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap, apabilaHal. 12 dari 44 hal.

. ," (halaman 45 putusan PT), dikaitkan dengan 185ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) KUHAP ;Bahwa dengan demikian oleh karena yang ditemukan dalam kesaksian didepan persidangan adalah pemberian suap dengan jumlah kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka terhadap Terdakwa harus dikenakandengan pasal yang berhubungan dengan Pasal 12 A UU No. 31 tahun 1999Jo.No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut "(1) Ketentuanmengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalamPasal 5

SH 22 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn neeMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima yang melakukan atauturut Serta melakukan dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi pula ; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan pasal 18 Undangundang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Terdakwa belummenikmati hasil perbuatan pemberian suap, sehingga tidak dapat dibebankan untukmembayar Uang PENGYANti ; nn nnn

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeriatau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungandengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;9. Selanjutnya pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahHalaman 3 dari 42 hal. Put. Nomor 02/Pid.prap/2018/PN.

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 s/d pertengahan tahun 2012,bertempat di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru di KantorKesehatan Pelabuhan Kelas I Pekanbaru Jalan Kaharuddin Nasution No.27Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPekanbaru pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atauturut serta melakukan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeriatau penyelenggara Negara dianggap pemberian

suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya, sebagai beberapa perbuatan yangmempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggapsebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, yang dilakukan dengancara sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia nomor : KP.04.05.2.2.6614 tanggal 27 Mei 2008 terdakwa dipindahkan dari kantor kesehatan Pelabuhan kelas II tembilahan dan diHal. 14 dari 53 hal.

telah melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasi berupauang sejumlah Rp1.902.706.792,00 (satu milyar sembilan ratus dua juta tujuhratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut dan 1 (satu) unit mobil Grandis B 8328 JH warna silvermetalik tahun pembuatan 2005, sebagai Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan dengan jabatan danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Ir.

lain setidaktidaknya masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2)Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi dan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang, setiap gratifikasi kepada Pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian

suap, apabila berhubungan denganjabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bermula pada tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten SumbaBarat Daya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten SumbaBarat Daya mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yangbersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesarRp. 18.443.800.000, (delapan belas milyar empat ratus empat puluh tiga