NORBU GT. 228 adalah PTMELDA JAYA; Bahwa waktu pengangkutan barang impor ke dalam WilayahIndonesia tidak menentu, kadang Saksi mengangkut sekali sebulan dankadang dua minggu sekali. Tergantung perintah Toke.

Bukti P 1. 22 Fotocopy dari Fotocopy Pemberitahun pengangkutan barang Impor/Ekspor dari Satu Tempay ke Tempat lain Dalam pengawasan Pabran,tanggal 25 April 2006.23. Bukti P 1. 23 Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pembukaan Begel No.BA.017/WBC.06/KP.010804/2002, tanggal 26042006.24. Bukti P 1. 24 Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penyegelan/Pembukaan SegelNomor :BAP12/KP.0509/NIP/IV/2006, tanggal 26 April 2006.25.

Dimanapemeriksaan fisik dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai secara selektifdengan berdasarkan manajemen resiko.Bahwa Bahwa yang dimaksud dengan tindakan Penegahan adalah :merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Beadan Cukai berdasarkan pasal 77 undangundang RI No. 17 tahun 2006tentang kepabeanan dan merupakan tindakan administrasi untuk menundapengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau eksporsampai dipenuhinya kewajiban Pabean, tindakan Penegahan ini merupakantindakan

Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yangberkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhanatau tempat impor di Daerah Pabean;g. Biaya asuransi;2.

sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belumtermasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar daribarang impor yang bersangkutan;Nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperolehpembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidaklangsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan,atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;Biaya transportasi barang impor yang dijual untukdiekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerahpabean;Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yangberkaitan dengan pengangkutan

barang impor kepelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;Biaya asuransi;2.

dalam Pasal 5 ayat(2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalambentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajibmelakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatnomor identitas dalam rangka akses kepabeanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6A ayat (1).Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN.Ksp halaman 13 dari 32 halamanKewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungandengan pengangkutan

barang impor yang dimuat di sarana pengangkut KM.DIRABI GT.25 No. 4455/PPf (bendera Indonesia) berupa bawang merah.bibit anggrek, dan pakaian. dapat saya jelaskan sebagai berikut :a.

royalti dan biaya lisensi tersebut belumtermasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar daribarang impor yang bersangkutan;d. nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yangdiperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsungatau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan,pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yangbersangkutan;e. biaya transportasi barang impor yang dijual untukdiekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerahpabean;f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penangananyang berkaitan dengan pengangkutan

barang impor kepelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;g. biaya asuransi.2.

Outward Manifest adalah Daftarbarang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dandarat pada saat meninggalkan kawasan pabean atau tempat lain setelahmendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut (pasal 1angka 14 PMK Nomor 97/PMK.04/2020);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta persidangan dari keterangansaksisaksi serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, saksi de charge,saksi verbalisan maupun barang bukti di persidangan diketahui bahwa adannyaperistiwa pengangkutan

barang Impor kena cukai pada hari Sabtu tanggal 20Februari 2021 sekitar pukul 04.30 WIB, bertempat di Perairan TanjungSengkuang Kota Batam dengan Titik Koordinat 0101013 N (satu derajatsepuluh menit tiga belas detik lintang utara) / 10400352 E (seratus empatderajat tiga menitlima puluh dua detik bujur timur);Menimbang, bahwa bermula ketika anggota PNS Bea Cukai pada KantorPelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam sedang melakukan patroli laut diwilayah Perairan Tanjung Sengkuang menggunakan Kapal BC

manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);Menimbang, bahwa mengenai terlebin dahulu proses pembuktian harusmembuktikan siapa pemilik kapal, dan siapa yang terlibat di dalam perjanjiansewamenyewa kapal KM Budi GT 34 bukanlah ranah kewenangan Majelisdalam perkara aquo, lagi pula dalam pembuktian unsur ini tidak mestidipertimbangkan siapa pemilik kapal dan siapa yang terlibat di dalam perjanjiansewamenyewa kapal KM Budi GT 34, yang mesti dipertimbangkan adalahsiapa saja yang terlibat dalam pengangkutan

barang impor yang tidak tercantumdalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan, bahwa perbuatan Terdakwatersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undangundangsebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 huruf (a) UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan, sehingga unsur Mengangkut barang impor yang tidaktercantum

Yang dimaksud dengan"menegah barang" adalah tindakan administrasi untuk menundapengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor atau eksporsampai dipenuhinya kewajiban pabean. Maksud dari penegahan iniadalah untuk memberikan waktu bagi TERMOHON dalam melakukanpenelitian terhadap permasalahan tersebut apakah memenuhi unsurunsur ketentuan Pidana atau Administrasi UU Kepabeanan, atau bahkansama sekali tidak melanggar peraturan perundangundangan.313.

tahun1995 tentang Kepabeanan pada Pasal 77 ayat (1) menyebut bahwa untukdipenuhinya kewajibannya Pabean berdasarkan undangundang ini, PejabatBea dan Cukai berwenang menengah barang dan/atau sarana pengangkutdan terhadap penjelasan Pasal 77 ayat (1) yaitu ayat ini memberikanwewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugasadministrasi Kepabeanan berdasarkan undangundang ini dan yangdimaksud dengan menengah barang adalah tindakan adiministrasi untukmenunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan

barang impor atauekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean dan pada Pasal 53 ayat (4)menyebut barabg yang dilarang atau dibatasi untuk impor atau diekspor yangtidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai70barang yang dikuasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuallterhadap barang dimaksud dan ditetapkan lain berdasarkan peraturanperundangundang yang berlaku dan berdasarkan Pasal 68 ayat (1) barangyang dikuasai Negara adalah a. barang yang dilarang atau

royalti dan biaya lisensi tersebut belumtermasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar daribarang impor yang bersangkutan;d. nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yangdiperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsungatau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan,pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yangbersangkutan;e. biaya transportasi barang impor yang dijual untukdiekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerahpabean;f. biaya pemuatan, pembongkaran, dan penangananyang berkaitan dengan pengangkutan

barang impor kepelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;g. biaya asuransi.2.

nubungannya dengan perbuatan Para Terdakwa yang melangsirbalpress sebanyak 20 (dua puluh) ballpres dan diperkuat juga Putusan PraPeradilan No. 52/Pra.Pid/2016/PN Mdn atas nama Pemohon RamadhanNasution dan kawankawan, maka kapal tersebut haruslah dikembalikankepada pemiliknya dari mana kapal itu disita, yaitu saksi Ramadhan Nasutionalias Madan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (Satu) unit sampan/kapallangsir, telah dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana/alat untukmelakukan tindak pidana pengangkutan

barang impor sebagaimanaKetentuan Pasal 109 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17 tahun2016 tentang Kepabeanan, dan barang bukti tersebut mempunyainilaiekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 444/Pid.B/2016/PN TjbMenimbang, bahwa terhadap barang bukti: 20 (dua puluh) bal pakaianbekas/balepress adalah merupakan barang hasil kejahatan dan pakaian bekasitu. diindikasikan

Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari SatuTempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3)Bahwa Ahli menjelaskan kewajibankewajiban kepabeanan yang harusdipenuhi sehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuatdi atas sarana pengangkut kapal KM.

royalti dan biaya lisensi tersebut belumtermasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yangbersangkutan;. nilai setiap bagian dari hasil/oendapatan yang diperoleh pembeli untukdisampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, ataspenjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yangbersangkutan;. biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor kepelabuhan atau tempat impor di daerah pabean;biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitandengan pengangkutan

barang impor ke pelabuhan atau tempat impor didaerah pabean;biaya asuransi.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010;Pasal 181)metode pengulangan (fall back) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3ayat (5) dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip danketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15,pasal 16, dan pasal 17.ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenggunakan tata

Tahun 2006 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 10 tahun 1995 tentangKepabean, pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukanpemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaanfisik barang;Bahwa yang dimaksud dengan tindakan pencegahan adalah : merupakansuatu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiberdasarkan pasal 77 UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabean dan merupakan tindakan administrasi untuk menundapengeluaran, pemuatan dan pengangkutan

barang impor atau eksporsampai dipenuhinya kewajiban Pabean, tindakan pencegahan inimerupakan tindakan administrasi dan hanya diatur dalam UndangUndangHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2019/PN DpsKepabean, contohnya pencegahan yang sering dilakukan oleh petugasbea dan Cukai dilapangan antara lain;Bahwa pencegahan yang dilakukan terhadap importasi barang yangdibatasi impornya dimana memerlukan ijin dari instansi terkait Sesuaiketentuan perundangundangan yang berlaku, misalnya impor obat

Dps.merupakan tindakan adminstrasi untuk menunda pengeluaran,pemuatandan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinyakewajiban pabean; Bahwa Tindakan Penegahan ini merupakan tindakan Administrasi danhanya diatur dalam Undangundang Kepabeanan, contohnya Penegahanyang sering dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di lapangan antara lain :penegahan yang dilakukan terhadap importasi barang yang dibatasiimpornya yang memerlukan ijin dari Instansi terkait sesuai ketentuanperundangan yang berlaku

Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean DariSatu Tempat Ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC1.3.).Bahwa Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhisehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat di saranapengangkut KM. DOA AMAK GT 06 berupa Bawang Merah sebanyak1.155 (seriou seratus lima puluh lima) karung @ 10 kg, dapat sayajelaskan sebagai berikut :Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN BIs..

DOA AMAK GT 06, maka Terdakwa ZAINUDIN BIN KUTANdapat dikatakan sebagai pengangkut karena Terdakwa ZAINUDIN BINKUTAN adalah orang yang bertanggung jawab atas pengoperasiansarana pengangkut yang mengangkut orang dan/atau barang;Dengan demikian, orang yang dapat dimintai pertanggung jawabansehubungan dengan adanya pengangkutan barang impor berupaBawang Merah sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) karung@ 10 kg yang dimuat diatas Kapal KM.

Dan Pemeriksaan Pabean dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukaisecara selektif dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barangdan importirBahwa yang dimaksudkan dengan tindakan Penegahan adalah merupakansalah satu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiberdasarkan pasal 77 Undangundang Nomor 17 tahun 2006 tentangKepabeanan dan merupakan tindakan adminstrasi untuk menundapengeluaran,pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampaldipenuhinya kewajiban pabean.

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0); Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1); Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untukdiangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeanlainnya (BC 1.2); Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari SatuTempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3)Kewajibankewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungandengan pengangkutan

barang impor berupa bawang merah sekitar 28ton yang dimuat di sarana pengangkut KM ILHAM GT. 22 NO. 91/QQGberbendera Indonesia, dapat AHLIjelaskan sebagai berikut :a.

Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean dari SatuTempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3);Bahwa Ahli menerangkan kewajibankewajiban kepabeanan yang harusdipenuhi sehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat disarana pengangkut KM.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU Kepabeanan, yangdimaksud dengan menegah barang adalah tindakan administrasi untukmenunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor danekspor sampai dipenuhinya Kewajiban Pabean.c.