Rajawali Nusantara Indonesiadengan Yayasan Pendidikan Trisila, yang mana isi surat tersebuttersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Tergugat tentangadanya sengketa kepemilikan atas tanah yang digunakan oleh YayasanPendidikan Trisila di Jalan Undaan Kulon No. 5759, Surabaya yanghingga saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya ; Bahwa dengan mempertimbangkan Surat dari Kejaksaan AgungRepublik Indonesia tersebut, maka Tergugat memberi instruksi kepadaPara Penggugat untuk menghentikan

Perkara Nomor : 127/G/2014/PTUN.SBY.hukum yang timbul justru setelah adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut; (3) Berisi Tindakan Tata Usaha Negara ;Bahwa obyek sengketa bukan merupakan tindakan Tata UsahaNegara yang menimbulkan kewajiban dan/ atau hak pesertamenerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikantanah antara PT Rajawali Nusantara Indonesia dengan Penggugat

Dengan adanya proses sengketa kepemilikan tanah dipengadilan Tergugat tidak tepat apabila membiarkan kondisiSekolah Menengah Kejuruan Trisila yang izin operasionalnyamasih bergantung pada sengketa tersebut karena kepemilikantanah adalah salah satu syarat diberikannya izin operasionalsekolah oleh Tergugat 5Azas Keterbukaan dan Permainan Yang Layak ; Bahwa penerbitan obyek sengketa justru sematamatamerupakan tindak lanjut dari adanya gugatan perdata dari PTRajawali Nusantara Indonesia kepada Yayasan

Perkara Nomor : 127/G/2014/PTUN.SBY.didik terkait kondisi Sekolah Menengah Kejuruan Trisila yangdikelola Para Tergugat yang masih menjalani persidanganperkara sengketa kepemilikan tanah; 11.Bahwa berdasarkan pada penjelasanpenjelasan yang telah disampaikandiatas maka sudah jelas terbukti Tergugat dalam mengeluarkan obyeksengketa tidak melakukan perbuatan yang sewenangwenang, justruberdasarkan peraturan perundangundangan dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik; n= nnn nnn enn nnn nn nnn cen ne en

Perkara Nomor : 127/G/2014/PTUN.SBY.yang ditetapkan dalam keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;Bahwa objek sengketa a quo berisikan pemberitahuan Kepala DinasPendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugat sebagaimanaditegaskan dalam bagian " Perihal : " yang pada pokoknyamemberitahukan kepada Penggugat untuk tidak menerima siswabaru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan PT. RNI.

kepemilikan kompetensi perkaraperdata dan berdasarkan UndangUndang RI No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986Halaman 17 dari 50 halaman.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalammenentukan kewenangan pengadilan karena hanya mendasarkanpertimbangan pada adanya sengketa kepemilikan atas tanah,tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan esensipersengketaan bagi pihak yang berperkara;3.

Karena Surat Keputusan No. 88 ini bukan merupakanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka keberatan dan/atau upayahukum terhadap penerbitan Keputusan No. 88 adalah bukan wewenangdaripada Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;Jikalaupun Keputusan No. 88 dianggap sebagai Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara (quad non), maka Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikansebagai objek sengketa dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara,dikarenakan adanya sengketa kepemilikan atas sengketa kepemilikan

kepemilikan atas Tanah PEMOHONKASASI Il Yang Dipersengketakan yang merupakan ranah atau domainwewenang pemeriksaan dari permasalahan aquo adalah Pengadilan Umum;Karenanya adalah sangat tidak tepat dan bertentangan dengan hukum ataspertimbangan Majelis Hakim PT TUN yang sama sekali tidak nilaipengakuanpengakuan TERMOHON KASASI sendiri bahwa dasar pengajuanperkara aquo adalah mengenai sengketa kepemilikan yang harus terlebihdahulu diperiksa dan diputus di Peradilan Umum, yang tentunya bertentangandengan

kepemilikan,terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo.

SAHAUDDIN) kePengadilan, permasalahan tanah yang menjadi obyek eksekusi tersebuttelah diupayakan untuk diselesaikan di tingkat Desa; bahwa karena permasalahan tanah tersebut tidak dapat diselesaikan diDesa maka permasalahannya diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa dandiputus;Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disangkakan bahwapada saat terjadinya transaksi jual beli antara Pembanding semula Pelawandengan Turut Terbanding semula Turut Terlawan atas tanah obyek eksekusi telahterjadi sengketa

kepemilikan yang belum terselesaikan, oleh karenanyawalaupun permasalahan/sengketa kepemilikannya antara Pembanding semulaPelawan dengan Turut Terbanding semula Tururt Terlawan belum diajukan kePengadilan, bukan berarti tidak ada sengketa atas tanah obyek eksekusi yangpada saat itu terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00118/Kel.Bombonawulu, atas nama Haji Saharuddin, Surat Ukur NO.02/BMWL./2006,tanggal 5 April 2006;Menimbang bahwa transaksi jual beli antara Pembanding semula Pelawandengan

Turut Terbanding semula Tururt Terlawan atas sebagian (luas 70 M2)dari tanah obyek eksekusi terjadi pada saat tanah tersebut telan adamasalah/sengketa di tingkat Desa, oleh karenanya patut disangkakan bahwaPembanding semula Pelawan telah mengetahui bahwa atas tanah yang dibelltersebut masih terjadi sengketa kepemilikan;Menimbang bahwa pada saat Terbanding semula Terlawan mengajukangugatan lawan Turut Terbanding semula Tururt Terlawan (HAJI SAHARUDDIN)dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G./2006/PN.BB

Banding menemukan fakta peristiwabahwa tujuan akhir (inti persoalan) dari gugatan Penggugat menarikkembali obyek sengketa Ill yang telah dijual oleh Tergugat Ill kepadaTergugat IV dengan membatalkan Akta Jual Beli Nomor 48/2017, tanggal26 April 2017 yang dibuat/dikeluarkan oleh Tergugat V;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimanadiurakan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalamperkara a quo (perkara gugatan pembatalan hibah yang diajukan olehPenggugat) mengandung sengketa

kepemilikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006yang selanjutnya dijelaskan (ditafsirkan) oleh Mahkamah Agung RI dalamSurat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Th. 2016 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya bagian C(Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 9 yang menyatakan : Sengketa hakmilik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakankewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebuttimbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahliwaris dengan pihak lain.

Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibatdari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebutmerupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaperkara a quo tidak termasuk kewenangan pengadilan dalam lingkunganPeradilan Agama melainkan termasuk kewenangan pengadilan dalamPeradilan Umum, oleh karena itu eksepsi Tergugat Ill, Tergugat IV

kepemilikan hartaHal. 8 dari 16 hal.

Adapun upaya hukum bagi Pemohon Peninjauankembali yangmerasa dirugikan atas telah dilaksanakannya Eksekusi oleh PengadilanAgama Demak terhadap harta bendanya adalah mengajukan gugatan(sengketa kepemilikan) pada Pengadilan Negeri Demak setempat(Yurisdiksi Peradilan Umum, bukan Peradilan Agama) (Vide halaman 167Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata oleh H. Ridwan Syahrani, SH.,penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000 dan halaman 236 pokokpokok hukum acara Perdata oleh Moh. Taufik Makarao, SH.

No. 551 PK/Pdt/2008.dalam perkara aquo merupakan sengketa kepemilikan, dengan demikian menjadikewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya.Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tepat dan benar dan diambil alih sebagai/menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus permohonanpeninjauankembali atas perkara ini ;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagimempertimbangkan alasanalasan Peninjauankembali lainnya menurut pendapatMahkamah Agung terdapat

Danbertentangan pula dengan Pasal 1 angka 7, yang menerangkan: Datayuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuanrumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain sertabebanbeban lain yang membebaninya;Bahwa, jika dilihat dari tahun penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaraatas obyek sengketa tersebut, adalah tanggal 12 10 1982, dimana padatahun 1982 tersebut belum terjadi sengketa kepemilikan, akan tetapi padatahun 2008 terjadi sengketa kepemilikan antara MARHAMAH

MARTALI,dkk sebagai Para Penggugat melawan MATRIMO, dkk sebagai ParaTergugat di Pengadilan Negeri Bangkalan;Seharusnya selama dalam persidangan pihakpihak yang merasa memilikitanah/atau persil sebagaimana dalam sengketa kepemilikan tersebutmasuk untuk mengajukan keberatan dan menunjukkan bukti KeputusanTata Usaha Negara atas obyek sengketa dalam sengketa kepemilikan akantetapi kenyataannya selama dalam persidangan pihakpihak yang merasamemiliki tanah/atau persil sebagaimana dalam sengketa kepemilikandan

/atau yang tertera dalam Keputusan Tata Usaha Negara atas obyeksengketa tersebut tidak pernah masuk untuk mengajukan keberatan danmenunjukkan bukti Keputusan Tata Usaha Negara atas obyek sengketaHalaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 88K/TUN/201620.21.tersebut ke dalam sengketa kepemilikan antara MARHAMAH B.

Dalil Para Penggugattersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat sejatinya mengetahui danmengakui adanya sengketa kepemilikan Hak atas tanah antara nama namayang tercatat sebagai pemegang hak dalam SHM dengan Para Penggugat.;.

kredit penggugat I adalah tanah dan/atau bangunan dari Tergugat II sedangkan dalam uraian gugatan tidak diketahui atau dijelaskan secara detail mengenai hubungan hukum antara tergugat I dengan tergugat II dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 Perma nomor 4 tahun 2019 yang mana jika tidak diketahui status hubungan keperdataan antara tergugat I dan tergugat II maka Hakim berpendapat gugatan tersebut sifatnya tidak sederhana lagi karena akan berkaitan dengan sengketa

kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek jaminan kredit tergugat I yang akan mengarah kepada sengketa perdata dengan pemeriksaan perkara gugatan biasa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

dariorang tuanya, sesaat sebelum orang tua Para Penggugat melangsungkanpernikahan dengan Ibu Tergugat I, II, 1V, VII/Pembanding/Termohon Kasasi;Sementara Pihak Tergugat I, II, VI VII/Pembanding/Termohon Kasasimendalilkan bahwa tanah sengketa adalah sompah atau mahar ibunya ketikaorang tua Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi maumenikahi ibu Tergugat I, I, 1V, VII/Pembanding/Termohon Kasasi;Merujuk pada uraian di atas, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa yangmejadi pokok perkara adalah sengketa

Kepemilikan.

Sebab tidak mungkin sengketa KEPEMILIKAN perkara aquo, akan berubah menjadi sengketa KEWARISAN. Dengan alasan bahwakedua belah pihak masingmasing sudah membuktikan dalilnya di PengadilanNegeri;Dengan demikian, maka Pengadilan Agama, pasti akan menyatakan diri, jugatidak berwenang mengadili perkara a quo;Berdasar pada uraian di atas, maka persoalan hukum yang dialami oleh ParaPenggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi, tidak mungkin menemukanHal. 7 dari 11 hal. Put.

Karena bukansengketa kewarisan, melainkan adalah sengketa kepemilikan;Sehingga tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yangmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.Wtp adalah SALAH, KELIRU dan APRIORI dalam membuat keputusan,karena tidak ada kepastian hukumnya.

sengketatersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkunganPeradilan Umum, akan tetapi bila sengketa hak milik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam,objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasamaperkara warisnya ;Menimbang, bahwa dari pasal 50 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama dapat disimpulkan bahwa apabila dalam perkarawaris didalamnya mengandung sengketa

kepemilikan, maka sengketakepemilikan tersebut harus diputus terlebin dahulu oleh Peradilan Umum,kecuali apabila selurun pihaknya beragama Islam, maka sengketakepemilikan tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkarawarisnya, sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkaraa quo perkara sengketa waris atau perkara sengketa kepemilikan ;Menimbang, bahwa perkara waris dalam Penjelasan pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun

Makbul ataumerupakan hak milik Tergugat 1, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebutdi atas bukan menjadi wewenang Peradilan Agama untuk memeriksa danmengadili, sehingga pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsiPara Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah tidak tepat, karena perkaraa quo adalah perkara sengketa

kepemilikan yang menjadi kewenanganPeradilan Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat /Terbanding adalahcukup beralasan oleh karenanya harus dikabulkan, dan Pengadilan Agamatidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, olehkarena itu maka Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsiPara Tergugat I/Terbanding harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis HakimTingkat Banding akan mengadili sendiri dengan

Putusan Nomor 174 PK/TUN/2018Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa a quo merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 9UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi in casuterhadap tanah objek sengketa masih terdapat sengketa kepemilikan yangharus terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum, karena PeradilanTata Usaha Negara tidak berwenang menyelesaikan sengketa kepemilikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari isi gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam posita gugatannyayang pada intinya menceritakan tentang sengketa kepemilikan atas objekperkara tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Insinyur HajiJuanda Nomor 90 Pontianak adalah ternyata merupakan perkara yangtelah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengankeputusan perkara daftar Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.Ptk Juncto Nomor12/Pdt/2013/PT.Ptk, Juncto Nomor 2499 K/Pdt/2013

Nomor 3419 K/Pdt/2017Nomor 13/Pdt/2009/PT.PtK Juncto Nomor 1427 K/Pdt/2010 yangdiajukan oleh saudara Paulus Lugito Frandi;Bahwa = adapun inti permasalahan dua dalam perkara63/Pdt.G/2012/PN.Ptk Juncto Nomor 12/Pdt/2013/PT.Ptk Juncto Nomor2499 K/Pdt/2013 serta dalam perkara 88/Pdt.G/2007/PN.Ptk JunctoNomor 13/Pdt/2009/PT.PtK Juncto Nomor 1427 K/Pdt/2010 adalahmengenai sengketa kepemilikan terhadap objek tanah berikut bangunanyang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda Nomor 90 Pontianak antaraSaudara

yangberlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan tingkat kasasi adalah memeriksatentang penerapan hukum, dan sesuai fakta persidangan terlihat jelas JudexFacti telah salah dalam menerapkan hukum tentang hukum pembuktianberupa adanya perbedaaan lokasi antara kedua belah pihak sesuai gugatanPenggugat mendalilkan di Desa Jake dan Jawaban Tergugat maupunTergugat II Intervensi terletak di Desa Pintu Godang Kari sehingga jelasPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quokarena terjadi sengketa

kepemilikan dan sengekta penentuan objek wilayahdan juga Judex Facti telah melanggar asas kepastian hukum karena denganputusan a quo akan mengandung konflik horizontal karena di lokasi objekperkara terdapat dualisme wilayah administrasi yang harus diselesaikanterlebin dahulu serta untuk menghindari klaim otomatis pihak tertentu untukmenyatakan lokasi tanah termasuk wilayah tertentu tanpa ada putusanPengadilan atau pemerintah daerah setempat ;Bahwa pada perkara yang sama antara H.

kepemilikan tanah dan sengketa wilayahadministrasi antara Penggugat dan Tergugat Il Intervensi tentang letaklokasi tanah pada objek perkara yang harus diselesaikan terlebin dahuludemi kepentingan dan kepastian hukum bagi warga sekitar;Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 541K/TUN/2015 tertanggal 08 Desember 2015 pada paragraph 2 dan 3halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan : bahwa alasan kasasi PemohonKasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex pactie sudahbenar

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2016dengan yang lain sehingga sangat beralasan hukum alasan PermohonanPemohon Peninjauan Kembali untuk diterima dan sangat beralasan pulaputusan Mahkamah Agung RI Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 08Desember 2015 untuk dibatalkan;Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung PeninjauanKembali disamping dalil bantahan tersebut diatas, terbukti antara PemohonPeninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali terjadiperselisihan sengketa kepemilikan lahan di atas objek

kepemilikan tanah;Bahwa dengan demikian jelas bahwa putusan Mahkamah Agung tersebutdiatas nyatanyata melanggar kewenangan yang telah diberikan undangundang;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, dalam pokokpermasalahan dalam perkara a quo jelas mengenai sengketa kepemilikan,letak wilayah ataupun adanya perbedaan sempadan dan tindakanHalaman 16 dari 18 halaman.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadilisengketa ini karena pokok sengketanya adalah sengketa kepemilikan hak(Kewenangan Absolut); Gugatan Penggugat Obscuur Libel;Eksepsi Tergugat II Intervensi: Gugatan Kadaluarsa; Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel); Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru tidak berwenang mengadilisengketa ini karena pokok sengketanya adalah sengketa kepemilikan hak(Kewenangan Absolut);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan NomorHalaman 3 dari 7 halaman.

Nenny Rochaenyta, hal ini dapat dibuktikan bahwaberdasarkan uraian gugatan Penggugat poin 1 bahwa persoalan iniberpangkal pada sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa oleh karena sengketa tersebut dimulai dari sengketa kepemilikan,maka harus diselesaikan dulu sengketa kepemilikan tersebut diPengadilan Negeri/Umum oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang mengadili perkara a quo;.

Nenny Rochaenyta hal ini dapat dibuktikan bahwaberdasarkan uraian gugatan Penggugat poin 1 bahwa persoalan iniberpangkal pada sengketa kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa oleh karena sengketa tersebut dimulai dari sengketa kepemilikan,maka harus diselesaikan dulu sengketa kepemilikan tersebut diPengadilan Negeri/Umum, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negaratidak berwenang mengadili perkara a quo;2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel;Halaman 13 dari 22 halaman.

Darisegi pendekatan hukum yang mengutamakan kepastian hukum,disamping terpenuhinya asas keadilan maupun kemanfaatan,seharusnya tindakan Tergugat yang meminta atau memerintahkanPara Penggugat untuk tidak melakukan penerimaan siswa baruterkait adanya sengketa kepemilikan tanah baru dilakukan setelahadanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewyde) atas sengketa perdata Nomor221/Pdt.G/2014/PN.

kewajiban dan/atau hak kepada Para Penggugatkarena sifatnya hanya pemberitahuan yang sifatnya mengingatkanPenggugat untuk tidak menerima siswa baru sampai denganadanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap sengketa kepemilikan tanah antara PT Rajawali NusantaraIndonesia dengan Penggugat II.

Putusan Nomor 223 K/TUN/2016Bahwa objek sengketa a quo berisikan pemberitahuan Kepala DinasPendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugatsebagaimana ditegaskan dalam bagian Perihal : "yang padapokoknya memberitahukan kepada Penggugat untuk tidakmenerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanahantara Para Penggugat dengan PT RNI.

Penetapan Tertulis;Bahwa objek sengketa a quo bukan merupakan bentukpenetapan karena hanya merupakan pemberitahuan dariPemohon Kasasi/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana telah jelas disebutkan dalam perihaldimana Penggugat diberitahukan untuk tidak menerima siswabaru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanahantara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat II.

Dengan demikian akibat hukum yangtimbul justru setelan adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanahtersebut.Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan majelis hakimJudex Facti yang menyatakan bahwa ..Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat kepada Para Penggugat yakni Kepala Sekolah TK Trisila adalahtidak sesuai dengan prosedur yang benar karena bertentangan denganperaturan perundangundangan...

kepemilikan hak atas tanah antara Aspian Samsu dan RezaPribadi dengan Aji Indrawati ;3.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan hak atas tanahbukanlah merupakan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmengadili, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Aspian samsudan Reza Pribadi dengan tanah obyek sengketa telah berdasar hukum atau tidak,sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah objek sengketadengan Aji Indrawati

telah berdasar hukum atau tidak ;4.Bahwa sebagai bukti nyata adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara AspianSamsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawati dapat dilihat dari adanya alas hak yangdimiliki Aspian Samsu yaitu :Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 12 April 2011 ;Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 12 April 2011;Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas tanah dari Aspian samsu kepada HandojoSelamet tertanggal 13 April 2011 ;Bahwa sedangkan Aji Indrawati memiliki

Kepemilikan Hak Atas Tanah antara AspianSamsu dan Reza Pribadi dengan Aji Indrawawti karena masingmasing mempunyai alashak yang sama ;6.Bahwa Persoalan sengketa keperdataan mengenai sengketa Kepemilikan Hak atas tanahini bukanlah merupakan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidakdapat dinilai apakah hubungan hukum antara Aspian Samsu dan Reza Pribadi dengantanah obyek sengketa telah berdasar hukum atau tidak atas tanah objek sengketa denganAji Indrawawi telah berdasar hukum atau tidak

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah menyangkut sengketa keperdataanmengenai sengketa kepemilikan Hak Atas tanah yang bukan merupakan kompentensiAbsolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya maka dengandemikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara samarinda, yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat

Multi Harapan Utama adalah sah menurut hukum ;7.Bahwa oleh karena dalam perkara a quo menyangkut sengketa hak keperdataanmengenai sengketa kepemilikan Hak Atas Tanah antara Aspian Samsu dengan AjiIndrawati dan belum ada Keputusan Pengadilan Negeri, yang telah mempunyai kekuatanhokum tetap dan belum adanya penyelesaian permasalahan dimaksud secarakekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak, maka gugatan Penggugatharus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;8.bahwa terhadap dalil gugatan

sebagaimana mestinya, yaitu dalamhal : Pengadilan Negeri Gorontalo salahmenerapkan Pasal 167 ayat (1) MKUHP ; Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapatsatu. sisi saksi korban memiliki alat buktiSertifikat Hak Milik No. 583/1987 sedangkansatu sisi yang lain keluarga Terdakwa merasaberhak juga dengan dasar memiliki surat jualbeli tanggal 4 Maret 1979 yang dibuatdihadapan Kepala Kampung Limba B Abdul LatifAbay serta surat hibah dari Boki Zakia Olii Bahwa Pengadilan Negeri berpendapat telahterjadi sengketa

kepemilikan tanah antarakedua belah pihak sehingga oleh karenanyabukan merupakan delik kejahatan maupunpelanggaran karena belum jelas siapakah yangpaling berhak atas tanah tersebut sehinggaperkara tersebut harus diajukan secara perdatabukan pidana ;Bahwa pertimbangan pertimbangan Pengadilan NegeriGorontalo tersebut di atas adalah tidak dapatdibenarkan, karena Bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapatbahwa semua unsur Pasal 167 ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umumtelah

Gorontalo telahmelampaui batas wewenang mengadili terhadap perkarapidana yang telah dinyatakan terbukti tetapi menganggapsebagai sengketa perdata;Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebutMahkamah Agung berpendapatBahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukumBahwa perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana tetapiperkara a quo harus diselesaikan melalui perkara perdatakarena adanya sengketa

kepemilikan atas tanah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbanganyang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata bahwaputusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan denganhukum dan / atau UndangUndang, maka permohonan kasasitersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolakdan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepadaNegara ;Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009, UndangHal. 6

Dari segipendekatan hukum yang mengutamakan kepastian hukum, di sampingterpenuhinya asas keadilan maupun kemanfaatan, seharusnyatindakan Tergugat yang meminta atau memerintahkan ParaPenggugat untuk tidak melakukan penerimaan siswa baru terkaitadanya sengketa kepemilikan tanah baru dilakukan setelah adanyaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijde) atas sengketa perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antaraPenggugat dengan PT.

Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan HukumPerdata;Bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat karena objek sengketa hanya berupa pemberitahuan yangmengingatkan Penggugat untuk tidak menerima siswa baru sampaidengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap terhadap sengketa kepemilikan tanah yang sedang berjalanantara Penggugat dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia;Halaman 11 dari 29 halaman. Putusan Nomor 224 K/TUN/20163.

Bahwa objek sengketa a quoberisikan pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah KotaSurabaya in casu Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagianPerihal : yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat untuktidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanahantara Para Penggugat dengan PT. RNI.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapuntermasuk Para Termohon Kasasi/Para Penggugat karena objeksengketa hanya memberikan pemberitahuan untuk tidak menerimasiswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap terhadap sengketa kepemilikan tanah antaraTergugat Il Intervensi dengan Penggugat II.

Dengan demikian akibathukum yang timbul justru setelah adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap terkait sengketa kepemilikan tanah tersebut;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan Majelis HakimJudex Facti yang menyatakan bahwa ..Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat kepada Para Penggugat yakni Kepala Sekolah SMA Trisilaadalah tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena bertentangandengan peraturan perundangundangan...

Rianim Damanikdengan mertua saksi Tiambun Br Nainggolan timbul peristiwa hukum berupa gadai atastanah sawah yang di atasnya saksi Tiambun Br Nainggolan menanam padi yangdirusakkan oleh TerdakwaTerdakwa dan Terdakwa I Rianim Damanik menerangkanpernah menanam jahe di atas tanah tersebut dan dirusak oleh orang lain, serta adaperistiwa hukum berupa gadai yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdatayang dalam hal ini kelihatan jelas adanya sengketa kepemilikan tanah dan padahalaman 19 alinea keempat

sampai dengan keenam bahwa sengketa kepemilikan tanahberpeluang sangat besar menimbulkan perbuatanperbuatan yang dapat dikategorikansebagai perbuatan pidana sehingga menurut Majelis Hakim tindakan mengeluarkanstanvast yang dilakukan oleh Pangulu Pamatang Panombeian telah tepat untukmenghindari konflik yang berulang dengan cara merusakkan tanaman serta perbuatanTerdakwaTerdakwa berupa pengosongan lahan milik sendiri, apakah perbuatan tersebutmerupakan tindak pidana?

Andi Hamzah, DelikDelik Tertentu (SpecialeDelicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, halm. 197), sehingga tidak jelas apa yangmenjadi dasar atau alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simangulun memutuskanperbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :1 Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan halhal yang relevan secara yuridis dengan benar, yakni dalamperkara a quo ada sengketa kepemilikan

DIYANROSDIANA dalam menggerakkan orang lain menyuruh menempatkanketerangan yang palsu ke dalam suatu akte otentik sebagai bentuk perbuatanpidana dengan sengketa kepemilikan sebagai perbuatan perdata walapundalam persidangan fakta adanya sengketa kepemilikan muncul dari keterangansaksisaksi yang satu sama lainnya tidak bersesuaian ;Bahwa perbuatan pidana yang terbukti yang didakwakan kepadaterdakwa dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP jo.

Pasal 55ayat (1) ke2 KUHP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya,tidak seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dicampuradukkan dengan fakta adanya sengketa kepemilikan tanah.