UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaanPertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ILHAM HASIBUAN berupa pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak ILHAMHASIBUAN berada dalam tahanan sementara dan agar Anak ILHAM HASIBUANtetap ditahan ;3.

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;AtauKeduaBahwa anak ILHAM HASIBUAN bersama dengan saksi Muhammad HasanPardomuan Harahap (berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017,Halaman 3 Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2017/PN Rapsekitar pukul 14.15 wib atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari2017, bertempat di Jalinsum Desa kampong Yaman Kecamatan Aek Natas KabupatenLabuhanbatu Utara atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 4 Putusan Nomor 08/Pid.SusAnak/2017/PN RapMenimbang, bahwa Anak menyatakan telah mengerti akan maksud dan isiSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukanKeberatan/Eksepsi atas Surat Dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi,maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar danatau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena anak masih berusia 17 (tujuh belas

UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan Anak ILHAM HASIBUAN telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan", sebagaimanadalam dakwaan alternatif pertama ;Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama10 (Sepuluh) bulan ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukanpersetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo UURI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak.2.

25 Februari 2019,Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Deny Iswara telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu pasal 81 ayat(2) UURI No.17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi Undangundang Jo.UURI No.11 Tahun 2012tentang sistem

Peradilan Anak; dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim TingkatBanding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,dengan mengambil alin pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka HakimTingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN Rap tanggal 25 Februari 2019,, yangdimohonkan banding;Menimbang, bahwa karena

Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan ini;Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi UndangUndang Jo Undang Undang RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

S.Si.Aptmasingmasing Petugas Laboratorium Forensik Cabang Medan,menyimpulkan barang bukti 1 (satu)bungkus plastik klip berisikan kristal putihdiduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.08 grammilik Anak TaufikFahri positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1)Undangundang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak;AtauKedua :Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat diHalaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid SusAnak/2019/PT MDNDusun Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kisaranyang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa

No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;AtauKetiga :Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 09.30Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018, bertempat diDusun Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat KabupatenAsahan,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kisaran,yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAPberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya

UU RlNomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak;Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriAsahan tertanggal 27 Februari 2019 No.Reg.Perkara : PDM65/Kisar/Euh.2/02/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 11/Pid SusAnak/2019/PT MDN1.

Ruslan Pandia, SpOG denganmengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korbanDiva Ismawardah pada Alat Kelamin ditemukan selaput dara (Hymen) robekpada jam 1, 5, dan 11 yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul ;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;AtauKedua :Bahwa Anak Saifuddin Alamsyah Harahap bersama Saksi

Ruslan Pandia, SpOG denganmengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korbanDiva Ismawardah pada Alat Kelamin ditemukan selaput dara (Hymen) robekpada jam 1, 5, dan 11 yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan NegeriLubuk

Menyatakan Anak Saifuddin Alamsyah Harahap Alias Ucok bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;2.

.: PDM50/Euh.1/SKM/09/2016, tanggal 26 September 2016 yang selengkapnyasebagaimana termuat dalam BAP perkara ini, yang pada pokoknya dalamDakwaan Primair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (2)Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jo UndangUndangnomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, dan dalam DakwaanSubsidair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 33 ayat (1) Qanunnomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinaya, jo UndangUndang nomor 11tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak, serta dalam Dakwaan lebihsubsidair Anak didakwa telah melanggar ketentuan pasal 47 nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinaya, jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umumtersebut dan Anak atau walinya menyatakan tidak mengajukan keberatannya(eksepsi) atas dakwaan tersebut;9.

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 35 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 4 UndangUndang nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadikorban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anakyang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaanfisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh

dan sifat kejahatannya sertamendasarkan pada asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan, Hakimberharap putusan pidana ini dapat dilinhat dengan arif dan bijaksana denganmenjunjung hukum dan keadilanMenimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun AcehNo. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Anak dibebankanmembayar biaya perkara;Mengingat ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, UndangUndang nomor11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Qanun Aceh nomor 7 tahun2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat serta Peraturan Perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini:MENGADILI1.

Peradilan Anak.2.

Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasanpembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa didalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

peradilan anak yangmana didalam Undang undang ini juga mengatur tentang hukuman Penjara bagianak yang melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu maka Hakim akanmenerapkan hal tersebut dalam perkara ini ;Menimbang oleh karena itu maka menurut Hemat Hakim, Nota Pembelaaandari penasehat Hukum anak tidak beralasan oleh karenanya Nota PembelaanPenasehat Hukum anak patutlah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI1.

Timur.Agama : Islam.Pekerjaan : Pelajar.2 Berita Acara Diversi Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT Tanggal 9 September2014;3 Kesepakatan Diversi Tanggal 9 September 2014;4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 12 September 2014;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Perundangundangan lain yangbersangkutan;Hal. 1 dari 2 Hal.Penetapan Nomor. 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGTMENETAPKAN Menyatakan penghentian pemeriksaan Perkara Nomor 02/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Karena telah terjadiKesepakatan Diversi;Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dikembalikan kepada yangberhak atau dari mana barang bukti tersebut disita;Memerintahkan

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.wanes Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP AtauKedua :Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2019/PN Dum.ann Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul23.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau,Ketigawanes Bahwa ia anak M pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira Pukul 23.00Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yang

Dina Anggraini, SIP.154/SIPD/DPMPTSP/XII/2017.ae Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 82 UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umumtersebut Anak menyatakan sudah mengerti dan Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa

Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggarPasal 82 Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaannyadengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Hakim dapatlangsung memilin salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan padafakta fakta persidangan;Menimbang

Peradilan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sertaKetentuanketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Telah mengambil barang kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malamdalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutudengan cara memanjat dan membongkar sebagaimana dalam DakwaanTunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363Ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PT MDN2.

persidangan Senin tanggal 7 Desember2020, pada pokoknya menyatakan memohon agar Pengadilan Negeri Tarutungyang memeriksa dan mengadili perkara Anak atas nama Jonson Pasaribumemutuskan:Menolak pembelaan Anak yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 3Desember 2020 untuk seluruhnya;Menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak yang melanggarPasal 363 Ayat (2) KUH Pidana juncto UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 31/Pid.SusAnak/2020/PT MDNNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, telah terbukti secarasah dan meyakinkan;3.

Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidanaakan menggangu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapatmenimbulakan disorder.Selain itu alasan lain Penuntut Umum anak menyatakan Bandingterhadap Putusan Pengadilan Tarutung yaitu;> Bahwa pengadilan tidak memberikan petikan putusan padahari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat, pembimbingkemasyarakatan dan penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal62 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.> Bahwa amar putusan

UU RI No. 11 tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak;Subsidair:Bahwa terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul11.30 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014bertempat di balebale dalam kebun yang terletak di Songkolo KelurahanBontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa atau setidaktidaknyapada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriHal. 4 dari hal. 15 Put.No. 363/PID.Sus/2014/PT.MksSungguminasa, dengan sengaja melakukan tipu

UU RI No. 11Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal10 Juli 2014 No : Reg. Perk PDM 35/ Snggu /0.8/2014 , meminta agarPengadilan Negeri memutuskan :1.

UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;3. Menetapkan agar barang bukti berupa:e 1. (Satu ) lembar baju kaos warna pink bergambarkan kartunperempuane 1(satu ) lembar celana kaos panjang warna pinkHal. 7 dari hal. 15 Put.No. 363/PID.Sus/2014/PT.MksSemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korbanJuwita binti Dwi Sudarto4.

Dy, bersalah melakukan TindakPidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RI no.11 tahun 2012tentang SPPA (Sistem Peradilan Anak);2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak berupa pidana penjara selama :1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanansementara dengan perintah Anak tetap dalam tahanan;3. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing masingsebesar Rp.5000.

daripemniliknya; Bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi korban Manimbul LumbanTobing mengalami kerugian sebesar 3.000.000, (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU RIno.11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem

Peradilan Anak), yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

Peradilan Anak) telahterpenuhi, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada diri Para Anak tidak ditemukan alasan pemaaf(Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupunalasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifatmelawan hukum dari perbuatannya maka Para Anak tersebut haruslah dijatuhipidana yang setimpal

Peradilan Anak) dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI;Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.SusAnak/2021/PN Btm1.

UURI No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Dan Kedua Pasal 332 ayat (1) ke1 KUHPJo. UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang tertuangdalam dakwaan Penuntut Umum;2.

ini ;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapatbertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadadirinya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaituKesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Kedua melanggar Pasal 332ayat (1) Ke1 KUHP Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat(2) UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak Jo UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Peradilan Anak Dan Pasal 332 ayat (1) Ke1 KUHP Jo UUNo 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; maka untuk selanjutnya olehHakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti pulasecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHANDENGANNYA DAN MEMBAWA PERGI SEORANG WANITA YANG BELUMHalaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2016/PN BirDEWASA TANPA DIKEHENDAKI ORANG TUANYA TETAPI ATASPERSETUJUANNYA, DENGAN MAKSUD

., telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terangterangandan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPjo UndangUndang NO.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak,sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Anak I.

pidana, kemudianberdasarkan Asas Proporsional adalah segala perlakuan Anak harusmemperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.Bahwa Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tuntutannya kepada Para Anakdengan pidana berupa Pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anakmemerlukan Perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama6 (enam) bulan dimana penuntut umum masih tetap mengacu pada UndangHalaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 32/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan samasekali tidak melihat dari sisi pembalasan atau efek jera untuk Para Anak,sekalipun tidak ada perdamaian antara para pihak Anak dan korbannya,akan tetapi Jaksa Penuntut Umum Anak dalam tujuan mengembalikankeadaan semula sehingga tercipta keadaan semula baik dari pihak korbanmaupun Para Anak dengan tetap mengedepankan atas asas kepentinganterbaik bagi Anak yakni yang paling dibutuhkan oleh Anak dalam hal iniuntuk memperbaiki psikologis Para Anak yang menjadi pelaku tindakpidana

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dansependapat oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar faktafakta hukum sebagaimana yangterungkap dipersidangan dengan tepat dan benar' serta alasanalasan yangmenjadi dasar putusannya ;Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan tindakan kepadaPara Anak berupa tindakan pengembalian kepada orang tua sudah tepat karenademi kepentingan terbaik buat Para Anak sebagaimana diatur dalam pasal 2huruf d UndangUndang sistem

peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya padaintinya keberatan atau tidak sependapat dengan Hakim Anak soal penjatuhantindakan kepada Para Anak untuk dikembalikan kepada orang tua, olen PenuntutUmum menghendaki Para Anak mendapatkan pembinaan di Balai RehabilitasiSosial Anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassaragar Para Anak mendapatkan bimbingan dari segi sosial, mental, fisik, agama danketerampilan agar anak dapat siap untuk kembali diterima

;Umur / Tanggallahir : 17 tahun / 18 Oktober 2002;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempattinggal : Kab.Pesisir Barat ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pelajar;Pendidikan > SMK.Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor :W9.PAS22.PK01.01.340 tanggal 18 Mei 2020 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, makaproses pemeriksaan perkara harus dihentikan;Memperhatikan Pasal 12 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem

Peradilan Anak dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 TentangPedoman pelaksanaan Diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun;MENETAPKAN1.

Perk : PDM 14 /Pare/Epp.2/09 /2016, tanggal26 September 2016, sebagai berikut :DAKWAANKESATUBahwa Anak AAN DAHFAH PRATAMA Alias) AAN BinBURHANUDDIN dan Anak Il MUHAMMAD ARFANDY Alias FANDY BinKASMAN USMAN GANI kedua Anak sesuai Pasal 1 butir nomor 3 UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah Anak yangberkonflik dengan Hukum karena yang bersangkutan telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetap!

mengalami kerugian sebesarkurang lebih Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;Perbuatan para anak diatur dan diancam dengan pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke1 dan ke2 KUHPjuncto Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak ;7 222 n nnn nnn nnn nnn nnnKeduaBahwa Anak AAN DAHFAH PRATAMA Alias) AAN BinBURHANUDDIN dan Anak Il MUHAMMAD ARFANDY Alias FANDY BinKASMAN USMAN GANI kedua Anak sesuai Pasal 1 butir nomor 3 UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak adalah Anak yangberkonflik dengan Hukum karena yang bersangkutan telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetap!

ini dalam tingkat banding ; Menimbang,bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Parepare No.11/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pre, tanggal 13 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan harusdikuatkan ; 2222222 ono nnn nnn nnn anneMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan;Memperhatikan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke 1dan ke 2 KUHP,Undang undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak,Undang undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan peraturan lainnya yang berkaitan ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumterS@DUt ; $2222 22 nono nnn nn nena nn eee Menguatkan putusan Pengadilan Negeri ParepareNo.11/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pre tanggal 13 Oktober 2016, yangdimintakan banding tersebut ; Hal. 13 dari 14 hal putusan No.47/PID.SUS.ANAK/2016/PT.Mkse Membebankan kepada kedua anak untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Pengadilan

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnyaserta tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasanuntuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014TentangPedomanPelaksanaanDiversiDalamSistemPeradilanPidanaAnak, pasal 12, Pasal52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sehingga pada diri terdakwa tidakHalaman 22 dari 27 Nomor 7/Pid.SusAnak/2016/PN.Ttndijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskanatau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana yangsetimpal dengan kesalahannya tersebut;Menimbang,

UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa Muhammad Zulfadli Bin ZainalAbidin telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakni berumur 16tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebuttentunya Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dandapat mempertanggungjawabkan

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan

peradilan anak dalam rangkamenegakan hukum materil terhadap anak dan bukan merupakan hukummateril itu sendiri sehingga tidak dapat mengatur tentang tindak pidana danpemidanaan (Subtantive Criminal Law), kedua hal tersebut merupakanranah hukum materil bukan hukum formil, hal tersebut Sesuai dengan Pasal1 angka 1 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tetang Sistem PeradilanPidana Anak menyatakan : Sistem Peradilan Pidana Anak adalahkeseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan denganhukum

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 mempunyai 6 (enam) unsur yaitu:1.

Peradilan Anak (SPPA);Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMenimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang ditetapkan kepadapara Anak yang menurut Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan dengan alasansebagai berikut :Bahwa, para Anak adalah dari lingkungan yang cukup artinya mereka disekolahkan dan keluarganya memang memperhatikan para Anaktersebut;Bahwa, terhadap korban mengalami kerugian material selama barangnyadicuri oleh para Anak;Bahwa, perbuatan para Anak dikatagorikan

gagalkarena motor yang hendak dibawa ke Martapura terkena razia;Bahwa penjatuhan pidana dalam kasus yang pelakunya AnakAnakharuslah memperhatikan berat atau ringannya perbuatan yangdilakukannya;Bahwa dengan alasanalasan tersebut diatas Majelis Hakim PengadilanTinggi perlu mengadili sendiri dan memperbaiki putusan PengadilanNegeri Banjarbaru Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN.Bjb mengenai pidanayang dijatunkan kepada para Anak.Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Banjarbaru.Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSANAK/2018/PT.BJMMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Pebruari2018 Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Bjb sekedar mengenai tindakankepada para Anak berupa : Pengembalian kepada orang tua, sehinggaberbunyi sebagai

ituHakim dapat menerima barang bukti tersebut sebagai barangbukti yang sah dalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan fakta fakta yang terungkap di11persidangan seperti dikemukakan di atas anak terbuktimelakukan tindak pidana seperti didakwakan terhadapnya.Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 365 ayat(1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RINomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dandakwaan Subsidair melanggar pasal : 363 ayat (1), 4e KUHP jopasal 53 KUHP jo UU RIDakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 365 ayat(1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RINomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dandakwaan Subsidair melanggar pasal : 363 ayat (1), 4e KUHP jopasal 53 KUHP jo UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan AnakMenimbang, bahwa oleh karena Anak dalam perkara inididakwa dengan dakwaan Subsidaritas, maka Hakim yangmemeriksa

perkara ini akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbuktimaka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal365 ayat (1) dan (2) ke le, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UURI Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yangunsur unsurnya adalah sebagai berikut1.Unsur Barang Siapa.2.Unsur Didahului, Disertai, Diikuti dengan Kekerasan atauAncaman kekerasan terhadap orang dengan maksudmempersiapkan atau

meringankan 16e Anak berlaku sopan dipersidangan.e Anak mengakui perbuatannya dan menyesal.e Anak belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara iniakan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, makakepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesarnya ditentukan dalam amar Putusan ini.Mengingat dan memperhatikan pasal 365 ayat (1) dan ayat(2) 1 e, 2 e KUHP jo pasal 53 KUHP jo UU RI Nomor : 11 tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak serta peraturan yangberkenaan dengan perkara ini.MENGADILI1.Menyatakan Anak TUPALDO STAHAAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan Pencurian Dengan Kekerasan.2.Menjatuhkan pidana terhadap Anak TUPALDO SIAHAAN olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 7 (Tujuh) bulan.3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.Menyatakan barang bukti berupae 1 (satu) buah tas sandang merk Giordani

Peradilan anak dalamDakwaan pertama Penuntut Umum;2.

XXXX3220107XXXX)Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU RINo. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang Jo UUNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKEDUABahwa ia anak yang berhadapan dengan hukum Egi, pada hari Sabtutanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktuwaktu lain dalam bulan

XXXX8220107XXXX) yang artinya masihberusia 18 tahun;Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RINo. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangundang No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang undang Jo UUNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.