Jenis Bahan Bakar Minya Umum yang selanjutnya disebut BBM umumadalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yangtelah dicampurkan dengan bahan bakar nabatai (biofeul) sebagai bahanbakar lain dengan jenis, standard dan mutu (sepesifikasi) tertentu dantidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP);e Bahwa berdasarkan Undangundang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi yang dimaksudkan dengan :a.

Solar subsidi yang dilakukan lembaga penyalur kepadakonsumen pengguna atau konsumen langsung tidak ada batas volumennva tetapi harus sesuaidengan kebutuhan sebenarnya dan berdasarkan rincian konsumen pengguna jenis BBMtertentu sesuai lampiran Perpres No. 15 tahun 2012 sedangkan BBM Solar Non Subsidi tidakdibatasi: Bahwa benar harga BBM bersubsidi diatur dalam Perpres No. 15 tahun 2012 pasal 3 ayat 1yaitu sebesar Rp.450G, untuk Minyak Solar sedangkan untuk harga tebus seteiah pajakuntuk solar Non subsidi

BBM Solar per 15 Desember 2012 adalah sebesar Rp.9.931. perliter; Bahwa benar yang berhak membeli BBM Solar Non Subsidi adalah semua berhak baikperorangan maupun industri dengan syarat telah memiliki kode pelanggan untuk pembelianSolar Non Subsidi ke Pertamina:Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan ahli tersebut:Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu

Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutya disebut jenis BBM umumadalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi danatau bahanbakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yangtelah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahanbakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP).Bahwa benaryang di maksud dengan : a.

lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu,yang didistriobusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi(premium, ron 8) Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnyadisebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan ataudiolah dari minyak bumi dan atau bahanbakar yang berasal dan ataudiolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakarnabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu(spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi

(BBM selain JBT danJBKP).c.

menghapus sifat melawan hukumnya perbuatanTerdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhipidana;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, makaMajelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan danmeringankan pidana sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnyamencanangkan program subsidi

BBM kepada masyarakat tidak mampu;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya;Bahwa Terdakwa bersikap koperatif selama persidangan;Bahwa terdakwa mempunyai tanggungjawab anak dan istri yang harus diberi nafkah;Menimbang, bahwa suatu pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang harus benarbenar memenuhi atau setidaktidaknya mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa,pihak korban, maupun masyarakat dan pemidanaan tidaklah sematamata bersifatpembalasan, namun demikian tetap harus memenuhi

dilakukan Terdakwa harusdipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu halhal yang memberatkan danyang meringankan;Hal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ataskebijakan subsidi

BBM yang bertujuan untuk perlindungan ekonomiterhadap masyarakat khususnya masyarakat kecil;Hal yang meringankan:e Terdakwa menyesali perbuatannya;e Terdakwa belum pernah dihukum serta merupakan satusatunyatulang punggung keluarga;e Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangansehingga memperlancar jalannya persidangan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telahdikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang

gas Bumi dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa dari hasil persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupunalasan pembenar dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhipidana.Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatunkanMajelis Hakim perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danyang meringankan ;Hal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampelaksanaan subsidi

BBM untuk masyarakat umum ;Hal yang meringankan :e Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.e Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan dan berterus terang.

menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;Menimbang berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum MajelisHakim menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah agar subsidi

BBM tepatsasaran ;e Perbuatan Terdakwa yang menyebabkan sering terjadinya kelangkaan BBM;Halhal yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Mengingat, Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 tentang MINYAK DAN GASBUMI Jo.

No. 2508 K/PID.SUS/2009kuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10Kg/KK/bulan dan maksimal 20 Kg/KK/obulan dengan harga Rp. 1000,(seriburupiah) per Kg Netto di titik Distribusi ;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluranRaskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS BBM)Kecamatan Sajira, Kab.

Raskin) adalah program pemerintahdalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikanperlindungan pada Keluarga Miskin melalui pendistribusian beras dengankuantum tertentu sesuai hasil musyawarah Tim Raskin Daerah, minimal 10Kg/KK/bulan dan maksimal 20 Kg/KK/oulan dengan harga Rp. 1000, per KgNetto dititik Distribusi ; Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 405/Kep.113/Ekon/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang penetapan plafond alokasi penyaluranRaskin dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi

BBM (PKPS BBM)Kecamatan Sajira Kab.

gas Bumi dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa dari hasil persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupunalasan pembenar dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhipidana.Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatunkanMajelis Hakim perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danyang meringankan ;Hal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampelaksanaan subsidi

BBM untuk masyarakat umum ;Hal yang meringankan :e Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.e Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan dan berterus terang.

Pemerintah menangeung harga eceran dengan hargapatokan, sedangkan dalam hal ini terdakwa mengambil keuntungan pribadi dari subsidi BBM yang peruntukannya kepada masyarakat umum.

AG. 8198 US dan akan dijual Kembali seharga Rp. 6.400, (enamribu empat ratus rupiah) kepada pihak lain merupakan perbuatan yangmelanggar hukum karena tidak dilengkapi dengan Ijin UsahaPengangkutan dan atau ljin Usaha Niaga dari Pemerintah sehinggaNegara mengalami kerugian karena Subsidi BBM merupakan BebanNegara sebagaimana keterangan ahli ENDO EKO SATYO, ST darikantor PT.Pertamina Kediri.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

olehpemerintah yakni Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yangselanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah Bahan Bakaryang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan /atau Bahan Bakaryang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkandengan Bahan Bakar Nabati(Biofuel)sebagai Bahan Bakar lain denganjenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan diHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkmwilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi

(BBM jenis ini adalahBensin (gasoline) RON minimum 88) dan Jenis Bahan Bakar Minyakumum yang selanjutnya disebut Jenis BBM umum adalah Bahan BakarMinyak yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau BahanBakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telahdicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakarlain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi) tertentu dan tidakdiberikan subsidi (Seluruh jenis BBM di luar dari jenis BBM tertentu danjenis BBM khusus Penugasan

tujuhpuluh) liter solar dalam tangki modifikasi, yang merupakan hasildari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan terdakwa ;Halhal yang memberatkan=> Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM di HuluSungai Tengah;=> Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah tentang subsidi

BBM;Halhal yang meringankan= Terdakwa sopan dan tidak mempersulit dipersidangan;=> Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanjitidak akan mengulanginya lagi;=> Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 53 huruf b UndangUndang No. 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Jo.55 ayat (1) ke1 KUHP,Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sertaperaturan perundangundangan

Jenis BBM Umum yaitu bahan bakar minyak yang berasal dan/atau diolahdari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariMinyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati ( Biofeul )sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu ( spesifikasi )tertentu dan tidak diberikan subsidi.Saksi Ahli menerangkan apa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak bersubsidi danNon subsidi: BBM bersubsidi atau disebut juga jenis bahan bakar tertentu adalahbahan bakar yang berasal dan/

ratus enam puluh lima riburupiah); Bahwa 22 (dua puluh dua) buah jerigen tersebut jika dikalikan dengankapasitas takaran/ukuran 20 (dua puluh) liter / 1 derigen sebagaimanadisebutkan Penuntut Umum dalam Dakwaanya adalah sejumlah 440(empat ratus empat puluh) liter, bukanlah sebanyak kurang lebih556,3 (lima ratus lima puluh enam koma tiga) liter; Bahwa atas ketidak cermatan Penuntut Umum dalam menghitungkerugian Negara tersebut, berakibat terjadinya perbedaan jumlah(selisin) kerugian Negara atas subsidi

BBM Jenis Solar sejumlah116.3 (Sseratus enam belas koma tiga) liter, sehingga menjadi kaburterkait jumlah kerugian Negara dalam bentuk nilai uang yangdiakibatkan atas perbuatan Terdakwa apakah senilai Rp2.865.000,00(dua juta delapan taus enam puluh lima ribu rupiah) ataukah senilaiHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN TdnRp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)sebagaimana hasil perhitungan yang telah kami terangkan diatas; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

pemerintah yakni:Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/LH/2020/PN Mkm Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yangselanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah Bahan Bakaryang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan /atau Bahan Bakaryang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkandengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain denganjenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan diwilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi

(BBM jenis ini adalahBensin (gasoline) RON minimum 88).

gas Bumi dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa PenuntutUmum;Menimbang, bahwa dari hasil persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupunalasan pembenar dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhipidana.Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatunkanMajelis Hakim perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danyang meringankan ;Hal yang memberatkan :Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampelaksanaan subsidi

BBM untuk masyarakat umum ;Hal yang meringankan :e Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.e Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan dan berterus terang.

minyak yang disubsidipemerintah adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untukmemperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yangmerugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lainkegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualanbahan bakar keluar negeri;Bahwa kegiatan usaha pengangkutan (yang mendapatkan keuntungan /komersil) harus memiliki 1jin usaha pengangkutan dari pemerintah (pasal 23);Bahwa daerah yang tidak lagi mendapat subsidi

BBM minyak tanah adalahkota Banjarmasin, sejak bulan Maret 2012, kota Banjarbaru dan Kab.

terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHAP terdakwaharuslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan djatuhkan kelak dalam amarputusan, dapat memenuhi dan menjamin kepastian hukum dan rasa keadilanmasyarakat maupun terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu halhalyang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan program Pemerintah dalamrangka subsidi

BBM bagi masyarakat yang kurang mampu ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa berterus terang di persidangan ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undangundang No 8 Tahun1999 kewajiban pelaku usaha adalah :a beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahnya ;b memberikan informasi yang benar ,jelas, dan jujnur mengenai kondisidan jaminan barang dan/atau jasa serta memeberi penjelasanpenggunaan, perbaikan.

berwujud badan usaha;Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 Tahun 2014 tentangPenyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan BakarMinyak, bahan bakar minyak jenis minyak tanah dibedakan menjadi 2(dua) kategori yaitu Minyak Tanah Bersubsidi dan Minyak Tanah NonSubsidi, sehingga minyak tanah termasuk bagian dari Bahan BakarMinyak (BBM);Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak Tanah yang dijual Pertamina kepadaBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) adayang subsidi dan ada yang non subsidi

, BBM subsidi memiliki batasan /kuota pembelian pada suatu wilayah, sedangkan BBM non subsidi tidakmemiliki batasan pembelian sehingga boleh dibeli berapa puntergantung pada ketersedian stok, pihak yang bisa membeli BBMsubsidi dan non subsidi dari Pertamina adalah pelaku usaha yangmemiliki usaha berbadan hukum;Bahwa perbedaan fisik minyak tanah subsidi dan non subsidi adalahminyak tanah subsidi berwarna kuning keemasan dan minyak tanah nonsubsidi berwarna putih kebiru biruan;Bahwa yang boleh membeli