Yayasan Teknologi Kedu Selatan vs Bupati Kebumen

DIGITAL VISUAL TEKNOLOGI (PT.DVT)

DIGITAL VISUAL TEKNOLOGI (PT. DVT).,beralamat di Jalan Alaydrus No.27D, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH.

AMMARDIANSYAH AMRIL VS PT ABDI TEKNOLOGI INFORMASI

JOGJA GLOBAL TEKNOLOGI tersebut;

JOGJA GLOBAL TEKNOLOGIlawanMIFTAH FAJRI

JOGJA GLOBAL TEKNOLOGI, berkedudukan di Jalan Cik DiTiro Nomor 1, Yogyakarta, 55223, dalam hal ini memberi kuasakepada Aprilda Fiona, S.H., M.H., dan kawan.

Jogja Global Teknologi, meliputi biayaproses rekruitmen, biaya pelatinan, dan biayabiaya lainnya yangberhubungan dengan kemampuan profesional dari pihak kedua.Halaman 4 dari 19 hal. Put.

Jogja Global Teknologi, meliputi biaya proses rekruitmen,biaya pelatihnan dan biayabiaya lainnya yang berhubungan denganpeningkatan kemampuan profesional dari pihak kedua;Berdasarkan Pasal 6 (4), Perjanjian Ikatan Dinas tercantum, bahwa:Nilai nominal biayabiaya dalam Pasal 4 ayat (3), adalah sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Hal ini mengacu pada hargaHalaman 6 dari 19 hal. Put.

Jogja Global Teknologi, karena sesuai denganPasal 2, Surat Perjanjian Kerja Nomor 047/JGTHR/PK/IX/2009tanggal 2September 2009, yang berbunyi: Karyawan akan menjalani masapercobaan selama 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal dimulainya HubunganKerja yaitu tanggal 1 Oktober 2009 dan berakhir pada tanggal 1 Januari2010, dengan jabatan tersebut di atas.

Jogja Global Teknologi, tetapi kemudianTergugat bekerja pada PT. Abyor International yang berkedudukan diGedung Ariobima Central 10" floor, Jalan HR. Rasuna Said. Blok X2, Kav 5.Jakarta Selatan;Sesuai dengan Surat Keterangan Kerja Nomor 010.10/AFRL/2010 tanggal 7Oktober 2010, yang ditandatangani oleh HRD PT. Abyor International.Dengan demikian apabila Tergugat kemudian mengundurkan diri daripekerjaannya, seharusnya yang melakukan dan mengajukan gugatan adalahpihak PT.

Pembanding/Penggugat : PT Angkut Teknologi Indonesia Diwakili Oleh : PT Angkut Teknologi Indonesia
Terbanding/Tergugat : Jane Sihotang

DIGITAL VISUAL TEKNOLOGI Lawan JUMADI TAJA

DIGITAL VISUAL TEKNOLOGI, beralamat di JI. Urip Somoharjo komp. PerindustrianNo. 11 D Makassar Sulawesi Selatan, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya :1. HARTINY FANNY ANGGRAINY, SH.MH. (ADVOKAT) ;2. RAHMAN DALLE, SH. (ADVOKAT) ;3. IMRAN, SH. (ADVOKAT MAGANG) ;4. UNIRSAL, SH. (ADVOKAT MAGANG) ;5. INAZ SYAWAL PERMADI NASUTION, SH. (ADVOKAT MAGANG) ;6. EKO SEPTIANTO, SH.

DIGITAL VISUAL TEKNOLOGI, berkantor pusat di JI. Alaydrus No. 27D Jakarta10130, selanjutnya disebut TERGUGAT 1 ;2. PT. DIGITAL VISUAL TEKNOLOGI, kantor cabang Makassar, JI.

Digital Visual Teknologi yang diangkatsebagai karyawan tetap pada tanggal 10 Juni 2013 berdasarkan SURAT IKATANPERJANJIAN KERJA No. 033/DVT/SPIK/VI/2013, yang ditandatangani oleh sdr.HERALD SOPAMENA sebagai Personalia PT. Digital Visual Teknologi ;2. Bahwa penggugat sebagai marketing diberikan gaji pokok dan tunjangan yangdisesuaikan dengan posisi dan jabatan, dan selama ini Penggugat menerima gajisecara rutin berdasarkan slip pembayaran gaji terlampir ;3.

Digital Visual Teknologi berdasarkansuatu perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.2. Bahwa sebelum melakukan pekerjaannya yang bersangkutan ditraining di Jakarta padatanggal 23 April 2013 s/d 17 Juni 2013 antara lain disampaikan bahwa sebelum bekerjasebagai marketing para team pemasaran termasuk Penggugat dibebani targetpenjualan yaitu 1 guater ( 3 bulan) jual minimum omset Rp.500 juta.3.

Bahwa setelah dihitunghitung data penjualan yang tertera atas nama Penggugat,Penggugat belum mencapai target penjualan yang ditentukan oleh Team Marketing PT.Digital Visual Teknologi.4. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan pelanggaran peraturan tata tertibperusahaan yakni belum adanya progress penjualan yang signifikan, perusahaanmemberi surat peringatan tertanggal 11 Agustus 2014.

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, tempat kedudukan diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.48080/PP/M.XII/16/2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan

Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamat diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 9.292.500.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 555.000.000,00Jumlah Penyerahan 9.847.500.000,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: Halaman 9 dari 32 halaman.

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48080/PP/M.XII/16/2013 tanggal 30 Oktober 2013, atas nama: PT.Bio Nusantara Teknologi (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) melalui surat Nomor P.815/SP.23/2013 tanggal 15Nopember 2013 dan diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 25 November2013 sesuai dengan surat tanda

BioNusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamat diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlahPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 menjadisebagaimana perhitungan di atas:adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, berkedudukan di Gd.Menara Batavia Lt. 5, JI. K.H Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin,Tanah Abang, Jakarta Pusat.Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal15 Juli 2009 No.

HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan sebagian sebagian permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP1242/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 18September 2007 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor: 00043/406/04/022/06tanggal 26 Juni 2006 atas nama : PT Elang Mahkota Teknologi

Evi Setiawati, dkk; Melawan; PT.DMC Teknologi Indonesia;

PekerjaElektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPEE FSPMI)PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA Mengirim surat pemberitahuan No surat072/B/PUK SPEE FSPMI/PT DMCTI/XI/2015 kepada Pimpinan Perusahaan PTDMC TEKNOLOGI INDONESIA sekaligus meminta dispensasi untukmelakukan intruksi organisasi pada tanggal 13 November 2015 dan 16 November2016 atas surat Induk Organisasi DPP FSPMI;Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 November 2015 Pihak Terguggatmengirimkan surat undangan meeting bipartit kepada

No. 103/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg11.12.13.14.15.16.VMs(PUK SPEE FSPMI) PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA;Bahwa pada tanggal 24 November 2015 jam 13:00 Wib diselenggarakan meetingantara Pihak Tergugat yang dihadiri HRDGA (Bpk. Afrizal dan Bpk. Azhar)beserta dikawal 2 (dua) aparat kepolisian dan 1 (satu) aparat TNI denganPimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat PekerjaMetal Indonesia (PUK SPEE FSPMI) PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA yangdiwakili oleh Ketua (Sdr.

DMC TEKNOLOGI INDONESIA tidakmenjalankan isi Nota Pengawas Nomor : 700/451/Disnaker/II/2016 tersebutdiatas;Bahwa merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/TUN/2012.

DMC Teknologi Indonesia yang dibuat antara PT. DMC Teknologi Indonesiadengan serikat pekerja PUK SPEE FSPMI PT. DMC Teknologi Indonesia, yang manahal tersebut membuktikan adanya hukum otonom yang berlaku dan disepakati sertamengikat para pihak yang membuatnya, yang mana dalam hal ini adalah pekerja danpengusaha PT.

DMC Teknologi Indonesia mengatur tentang tugas dan tanggung jawabHal. 120 dari 127 Put. No. 103/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdgpekerja, dan Pasal 66 ayat (3) perjanjian kerja bersama PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AURORA TEKNOLOGI tersebut;

PT AURORA TEKNOLOGI VS 1. WARSIYEM, DKK

PUTUSANNomor 1208 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT AURORA TEKNOLOGI, diwakili oleh Johanes Susanto,Direktur, berkedudukan di Jalan Nuri Indah Nomor 2 Km. 13Tanjung Uban RT.004/RW.002 Kampung Air Raja, KelurahanPinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, KotaTanjung Pinang;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;Lawan1.

Pihak Pengusaha (PT Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2. Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angka 1 (satu)tersebut di atas, pihak pengusaha (PT Aurora Teknologi) dengan pihakpekerja (Sdri.

Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri. Masrurahdkk) agar sepakat memberi dan menerima hakhak ..., namun lagilagihingga gugatan a quo di ajukan tergugat tetap tidak bersedia untukmembayaruang pesangon beserta hakhak lainnya kepada paraPenggugat;Dalam Provisi6.Bahwa sebagai akibat adanya perselisihan yang terjadi antara ParaPenggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan aturan yang berlaku,sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang upahHalaman 3 dari 15 hal. Put.

Mengingat tidak pernah ada pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja/PHKbaik lisan maupun tertulis dari PT Aurora Teknologi kepada para TermohonKasasi, dan pernyataan para Termohon Kasasi untuk dilakukan pemutusanhubungan kerja kepada Pejabat yang berwenang, maka dengan ini hasilputusan sidang yang diputuskan oleh Majelis Hakim Hubungan Industrialtidak sesuai dengan Pasal 169 ayat (3) yang berbunyi:Dalam hal Pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh lembaga PenyelesaianHubungan

,dan adalah kewajiban dari Pemohon Kasasi untuk membayar hakhak ParaTermohon Kasasi sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), dan ayat (4) serta Pasal155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PT AURORA TEKNOLOGI

XERINDO TEKNOLOGI

AURORA TEKNOLOGI, 2. CV. BINTAN ANUGRAH SEJATI, 3. CV. BATAM CAHAYA SAKTI, tersebut;

AURORA TEKNOLOGI,DKK VS MASRURAH

AURORA TEKNOLOGI, berkedudukan di Jalan Nuri IndahNomor 2 Km.13 Tanjung Uban RT 004/RW 002 Kampung AirRaja, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung PinangTimur, Kota Tanjung Pinang;2. CV. BINTAN ANUGRAH SEJATI, berkedudukan di Jalan NuriIndah Nomor 2 Km.13 Tanjung Uban RT 004/RW 002Kampung Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana, KecamatanTanjung Pinang Timur;3. CV.

Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah, dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan diakhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2. Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angka1 (satu)tersebut di atas, pihak Pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihakPekerja (Sdri. Masrurah dkk) agar sepakat memberi dan menerima hakhak terinci sebagai berikut:Halaman 2 dari 12 Hal.

Bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaTanjungpinang pada angka (2) yang menyatakan: ... pihak Pengusaha (PT.Aurora Teknologi) dengan pihak Pekerja (Sdri.

Aurora Teknologi dengan baik, maka Termohon Kasasi di PHK secaralisan oleh PT. Aurora Teknologi, sedangkan PT. Batam cahaya Sakti danCV. Bintan Anugerah Sejati sudah tidak beroperasi lagi.Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1218 K/Pdt.SusPHI/20172.

PT.AURORA TEKNOLOGI, 2. CV. BINTAN ANUGRAH SEJATI, 3. CV.BATAM CAHAYA SAKTI, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1218 K/Padt.SusPHI/2017Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT IGOMAD TEKNOLOGI, tersebut;

PT IGOMAD TEKNOLOGI VS PT POP PROPERTI INDONESIA

Aurora Teknologi, Dkk ( Tergugat )

AURORA TEKNOLOGI, berkedudukan di Jalan Nuri Indah No. 2 KM.13Tanjung Uban RT.004/ RW.002 Kampung Air Raja, Kelurahan Pinang Kencana,Kecamatan Tanjung Pinang TimurKota Tanjung Pinang, yang selanjutnya disebut Tergugat;CV. BINTAN ANUGRAH SEJATI, berkedudukan di Jalan Nuri Indah No. 2KM.13 Tanjung Uban RT.004/ RW.002 Kampung Air Raja, Kelurahan PinangKencana, Kecamatan Tanjung Pinang TimurKota Tanjung Pinang, yangselanjutnya disebut Turut Tergugat I;CV.

Aurora Teknologi) dengan pihak pekerja (Sdri.Masrurah dkk) agar sepakat untuk mengakhiri dan di akhiri hubungankerjanya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;2 Atas Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana angkal (satu)tersebut di atas, pihak pengusaha (PT. Aurora Teknologi) dengan pihakpekerja (Sdri.

4,200,00 8 33,600,0 2 8,400,00 15% 6,300,00 48,300,09 37,800,0 86,100,0m 0 00 0 0 00 00 00Zainulla 1,865,00 8 14,920,0 2 3,730,00 15% 2,797,50 21,447,59 16,785,0 38,232,5h 0 00 0 0 00 00 00 3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjurantersebutselambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelahmenerima surat anjuran ini;5 Bahwa berdasarkan Surat Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaTanjung pinang pada angka (2) yang menyatakan: ... pihak pengusaha (PT.Aurora Teknologi

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, tempat kedudukan di PondokKelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48086/PP/M.XII/16/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya

Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamatdi Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 1.770.000.000,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 9.322.500.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 394.000.000,00Jumlah Penyerahan 11.486.500.000,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 177.000.000,00

Bio Nusantara Teknologi, NPWP: 01.343.146.5328.001, beralamat di Pondok Kelapa, Pondok Keapa, Bengkulu Tengah,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 dihitungkembali sebagaimana perhitungan di atas:adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan

Pembanding/Tergugat I : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA ITERA Diwakili Oleh : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA ITERA
Terbanding/Penggugat : SUDARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

PUTUSANNomor 20/PDT/2021/PT TJK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkaraperkaraperdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA),berkedudukan di Jalan Terusan Ryacudu, Desa Way Hui,Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam halinit diwakili oleh Prof .lrOFYAR Z TAMIN, M.Sc,PhD.,

selakuRektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA), berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang PendirianInstitut Teknologi Sumatera juncto Surat Keputusan MenteriRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor460/M/KPT.KP/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut TeknologiSuimatera (ITERA) periode 2018 2022, yang selanjutnyamemberikan kuasa kepada Dr.

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 02 / Sabah Balau (dahuluSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 40 atas nama pemegang hak terakhirPemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Riset Teknologi danPendidikan Tinggi, yang dalam hal ini dikenal dengan Institut TeknologiSumatera) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lampungSelatan pada tanggal 3 Maret 2014 tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, sepanjang terhadap obyek sengketa, seluas kurang lebih20,000 (dua puluh ribu) meter persegi atau

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2593/PJ/2018, tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT DMC TEKNOLOGI

Berca Cakra Teknologi >< Yayasan Surya Institut

ACHMAD ROMYLawanPT BHINNEKA PANDU TEKNOLOGI (BPT)