Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Januari 2011 serta seluruh Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00070/KEB/ WP4J.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/11/

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112306.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001

Putusan Nomor 4151/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/11/057/15 tanggal 29Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atas nama PT CargillIndonesia, NPWP 01.002.071.7057.000, beralamat Wisma 46Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, RT010, RW 009

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00001/304/1 1/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 Masa Pajak Januari 2011 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, Jalan JenderalSudirman Kav.1, RT 010, RW 009, Tanah Abang, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10220, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

this trial version for further 0 days.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00070/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001

OBJEK GUGATAN :Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor: 00001/Kel. Songka. Surat Ukur Nomor :00037 /Songka / 2005 tanggal 26 Maret 2005 seluas 82.517 M2. Atas namaPerseroan Terbatas (PT) Wekasa Karya Berkedudukan di Palopo; Il.

Kepentingan :Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan Kepengadilan TataUsaha Negera berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun L986terhadap terbitnya objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00001 / Kel. Songka.

WEKASAKARYA, namun oleh Tergugat menerbitkan KTUN berupa SertipikatHak Guna Bangunan No. 00001 / Kel. Songka, Surat Ukur Nomor :00037 / Songka / 2005 tanggal 26 Maret 2005 seluas 82.517 M2.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Guna Bangunan No. 00001 / Kel. Songka, Surat UkurNomor : 000387 / Songka / 2005 tanggal 26 Maret 2005 seluas 82.51 7 M2,atas nama Perseroan Terbatas (PT) Wekasa Karya seluas+ 600 M2 yangdimohonkan Penggugat; 2 222Putusan Perkara Nomor : 76/G/2016/PTUN.MKsHalaman 9 dari 29 Halaman3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/mengangkat Sertipikat Hak GunaBangunan No. 00001 / Kel. Songka.

Hj.FAUSTIGIL jeeeeesseene teense sentneraromnennrmanennientanmneintn: Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Guna BangunanNo.00001/ Kel.Songka, tanggal 21 April 2005, Surat UkurPutusan Perkara Nomor : 76/G/2016/PTUN.MKsHalaman 13 dari 29 Halaman10.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Para Tergugat/verstek;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Hutang Nomor 01056/PH/MDN-TMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD-01056/MDN-TMG/XI/2018 tanggal 08 November 2018;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi

Bahwa halhal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah: Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 25.000.000, ( DuaPuluh Lima Juta Rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan di tambahkanmenjadi Rp 30.000.000, ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) berdasarkanAddendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD01056/MDNTMG/X1/2018tanggal 08 November 2018;e Seluruh pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh tergugatsetiap bulan dalam

Danselanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan untuk Surat Perjanjian Hutang Nomor 01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 dan Addendum Pengakuan HutangNo. 00001/ADD01056/MDNTMG/XI1/2018 tanggal 08 November 2018atas nama HARIYATI antara tergugat dan penggugat adalah SAH;Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat dan Il adalah wanprestasidari surat perjanjian Nomor 01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07Februari 2018

dan Addendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADDHalaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 85/Pat.G.S/2019/PN Byw01056/MDNTMG/XI/2018 tanggal 08 November 2018;4.

Fotocopy sesuai dengan aslinya, Adendum Pengakuan Hutang, NomorAddendum: 00001/ADD01056/MDNTMG/XI/2018, Nomor Pinjaman 153101119.0 tanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penuduk NIK : 3510201703450004atas nama PUTUS, selanjutnya diberi tanda bukti P3;4. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penuduk NIK : 3510204204680006atas nama HARIYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P4;5.

Menyatakan sah Surat PerjanjianHutang Nomor 01056/PH/MDNTMG/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 danAddendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD01056/MDNTMG/X1/2018tanggal 08 November 2018;4. Menyatakan demi hukum perbuatanPara Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;5.

Tanjung Raja Kabupaten Ogan llir berdasarkanSHM No.00001 a.n.

KTP 1610036506690001;Keterangan Singkat :Bahwa benar, TERGUGAT adalah debitur a.n Edi Rahman dan Neliwatimemiliki bukti identitas diri sebagaimana tercantum dalam copy KTPtersebut;P 3 : (Copy dari Asli) Data Pembukaan Rekening Pinjaman a.n EdiRahman Nomor Rekening 003001501003158;Keterangan singkat :Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairankredit/pinjaman, yang mana total pencairan kredit sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah);P 4: (Copy dari Asli) SHM No. 00001 a.n

Edi Rahman;Keterangan singkat :TERGUGAT telah menyerahkan 1 (satu) buah SHM No. 00001 seluas200 M?

Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah wanprestasi.Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibansebesar Rp. 163.541.565, (Seratus enam puluh tiga juta limaratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh limarupiah) secara tunai dan seketika;Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukanpenjualan agunan milik TERGUGAT / Edi Rahman, yaitu tidakterbatas terhadap SHM No.00001 Desa Tanjung Balai Baru melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasanhutang TERGUGAT;Menghukum TERGUGAT

P 4: (Copy dari Asli) SHM No. 00001 a.n Edi Rahman;5. P5: (Copy) Surat Peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:1. Surat Peringatan No. B.1025/KCIV/ADK/04/2017 tanggal 10 April2017;2. Surat Peringatan II No. B.1120/KCIV/ADK/04/2017 tanggal 18 April2017;3. Surat Peringatan III No. B.1183/KCIV/ADK/04/2017 tanggal 26 April2017;6. P6:(Copy) Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;7.

., telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.2.Bahwa Pemohon Lahir Dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Syuhada;Bahwa pemohon pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dicatatdikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor NIK5204220107630022 ;Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 6152.04/00001/KEP/R.II/01 tanggal 18Januari 2001 ;Bahwa pemohon ingin menambah tanggal dan tahun didalam Akta KelahiranPemohon, didalam

Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6152.04/00001/KEP/R.II/01 tanggal 18 Januari 2001, yang diberi tanda bukti P4;5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10748/Dis/2002 tanggal 22 Agustus 2002atas nama M. SALEH, yang diberi tanda bukti P5;6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 010770 tanggal 6 Desember 1976atas nama M. SALEH, yang diberi tanda bukti P6;7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/69/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 atas namaM.

USMANS: Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa, Pemohon Lahir Dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Syuhada; Bahwa, pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6152.04/00001/KEP/R.II/01tanggal 18 Januari 2001; Bahwa, pemohon ingin menambah tanggal dan bulan didalam Akta KelahiranPemohon; Bahwa, pemohon berkeinginan mencantumkan tanggal dan bulan AkteKelahiran Pemohon sesuai dengan yang tercantum didalam SK pemohon;Halaman 3 Penetapan Nomor 56/Padt.P

ELI SUSANTI :Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa, Pemohon Lahir Dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Syuhada;Bahwa, pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6152.04/00001/KEP/R.II/01tanggal 18 Januari 2001;Bahwa, pemohon ingin menambah tanggal dan bulan didalam Akta KelahiranPemohon;Bahwa, pemohon berkeinginan mencantumkan tanggal dan bulan AkteKelahiran Pemohon sesuai dengan yang tercantum didalam SK pemohon;Bahwa, saksi mengetahui Pemohon

mengajukan permohonan untukpenambahan tanggal dan bulan lahir di dalam Akta Kelahirannya;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohonmembenarkannya;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa, Pemohon Lahir Dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Syuhada;Bahwa, pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan KeputusanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6152.04/00001/KEP/R.II/01tanggal 18 Januari 2001;Bahwa, pemohon

Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 MasaPajak Oktober 2010 serta selurun Surat Tagihan Pajak ataupunsuratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Nomor 00001/304/10/057

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112303.13/2010/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal26 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Pasal26 Nomor 00001

Putusan Nomor 4149/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakOktober 2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober2015 atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000

, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT 010, RW 009,Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00001/304/10/057/15 tanggal 29 Oktober 2015 atasnama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00074/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 26 Januari 2017mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Penghasilan Pasal 26Nomor 00001

Put51256/PP/M.IIB/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor S5050/WPJ.06/KP.02/2013 tanggal 2September 2013, tentang Jawaban atas Surat Nomor 013/TaxPPN/05/MSP/VI/13 tanggal 10 Juni 2013;: bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 Nomor 00001

/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 1 April 2013 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaMenurut PengugatPendapat MajelisJakarta Gambir Dua tanggal 4 April 2013;: bahwa dikarenakan alasan force majeur yang berada di luar kekuasaanPenggugat, maka Penggugat baru benarbenar menerima Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 30 Januari 2013

;: bahwa setelah Majelis mempelajari keterangan Tergugat dan Penggugattersebut di atas serta berdasarkan buktibukti dan hasil pemeriksaan dalampersidangan dapat dikemukakan halhal sebagai berikut;bahwa kepada Penggugat telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal 3 Desember 2012 dan Surat KetetapanPajak tersebut dikirimkan kepada

ABC tersebut memang benar diterima oleh pihak Penggugat padatanggal 7 Desember 2012.bahwa dikarenakan alasan force majeur yang berada di luar kekuasaanPenggugat seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat baru benarbenarmenerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 30 Januari 2013.bahwa Penggugat mengajukan Surat

ABC kepada Tergugat pada tanggal 7 Desember 2012.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan terhadap buktitanda terima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang Dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00001/277/05/028/12 tanggal3 Desember 2012 pada tanggal 6 Desember 2012 sedangkan tanggal 7MemperhatikanMengingatDesember 2012 adalah laporan pengiriman CV.

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;B. (i).(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 MasaPajak Januari s.d. Desember 2000;Surat Paksa Nomor SP00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari s.d.

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;B. (i).(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 MasaPajak Januari s.d. Desember 2000;Surat Paksa Nomor SP00200/WPUJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;Halaman 9 dari 58 halaman.

Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari s.d. Desember 2000;Surat Paksa Nomor SP00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari s.d.

Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;B. (i).(ii).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 MasaPajak Januari s.d. Desember 2000;Surat Paksa Nomor SP00200/WPUJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari s.d.

(i).Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 MasaPajak Januari s.d. Desember 2000;Surat Paksa Nomor SP00200/WPUJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27Desember 2010;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Januari s.d.

pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor00001/204/03/081/12 tanggal 9 April 2012;Mbahwd adenbdinding menerbitkan Surat Terbanding Nomor S00158/WPJ.07/KP. 1003/2013tanggal 23 September 2013, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi PersyaratanFormat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2003 Nomor 00001

/204/03/081/12 tanggal 9 April 2012;Mbahyet Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Surat Terbanding Nomor S00158/WPJ.07/KP.1003/2013 tanggal 23 September 2013, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Format atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00001/204/03/081/12 tanggal 9 April 2012;Mbahbyut Rtapelixon Banding mengajukan Surat Banding tanpa nomor tanggal 13 Desember 2013 atas SuratTerbanding

Nomor S00158/WPJ.07/KP.1003/2013 tanggal 23 September 2013, tentang PemberitahuanSurat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Format atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00001/204/03/08 1/12tanggal 9 April 2012;bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00374/PP/PM/IV/2014 tanggal 4April 2014 dan Surat Pemberitahuan Sidang Nomor Und110/PAN.15/2014 tanggal 23 Mei 2014 danSurat Panggilan Sidang Nomor

MbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundanganlainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Mvfartyakdmn permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak NomorS$00158/WPJ.07/KP. 1003/2013 tanggal 23 September 2013, tentang Pemberitahuan Surat KeberatanTidak Memenuhi Persyaratan Format atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00001

/2020telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapatditerima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01487/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 4 Juni 2018, yang mempertahankan seluruhkoreksi berdasarkan SKPKB PPh Pasal 15 Masa Pajak Januari 2014Nomor 00001

banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Desember 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006923.27/2018/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 11 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01487/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 4 Juni 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00001

/241/14/053/17, tanggal23 Maret 2017, Masa Pajak Januari 2014, atas nama BUT LubrizolInternational Management Corporation, NPWP 01.668.911.9053.000,beralamat di Gedung World Trade Center Lt.16, Jalan JenderalSudirman Kav.2931 Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan:1.Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP01487/KEB/WPu.07/2018, tanggal 4 Juni 2018;Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 15 Nomor 00001/241/14/053/17, tanggal 23 Maret 2017,Masa Pajak Januari 2014;Halaman

TradeCenter Lt.16, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2931 Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00001/241/14/053/17,tanggal 23 Maret 2017, Masa Pajak Januari 2014, atas nama BUTLubrizol International Management Corporation, NPWP 01.668.911.9053.000, beralamat di Gedung World Trade

Putusan Nomor 5183/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP01487/KEB/WPUJ.07/2018, tanggal 4 Juni2018, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00001/

dan Sertipikat HakMilik Nomor 00299 tanggal 06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4Januari 2011 a.n. Bowo Laksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan KotaManna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00299tanggal 06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4 Januari 2011 a.n.Bowo Laksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

(.Objek Perkara A) danSertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 00299 Surat Ukur 00001/PasarBaru tanggal 06012011 seluas 8.180 m?

dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00299 tanggal06012011 Surat Ukur Nomor 00001 tanggal 4 Januari 2011 a.n. BowoLaksono terletak di Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, KabupatenBengkulu Selatan, Seluas 8.180 m?

(Objek Perkara A) danSertipikat Hak Milik atas Tanah Nomor 00299 Surat Ukur 00001/PasarBaru tanggal 06012011 seluas 8.180 m?

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakFebruari 2015 Nomor 00001/167/15/057/16 tanggal 17 Maret 2016,dengan segala akibat hukumnya,2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24Oktober 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00001/167/15/057/16 tanggal 17Maret 2016; dan3.

Putusan Nomor 2117/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015,Nomor 00001/167/15/057/16 tanggal 17 Maret 2016, atas nama: PT CheilJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00001/167/15/057/16tanggal 17 Maret 2016 atas nama PT Cheil Jedang Indonesia,NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di Menara JamsostekLt. 21 Jalan Jend.

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat denganmembatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) HurufC Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015, Nomor:00001

haknya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak PakaiNomor: 00001/Desa Gilireng, Tanggal 24 Februari 2007, Surat UkurNomor: 00229/2007, Tanggal 18012007 Luas 746 M2 (Tujuh ratusempat puluh enam meter persegi) atas nama Pemegang PemerintahKabupaten Wajo sebagaimana Objek Gugatan merupakan suatutindakan yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat,terlebin lagi Penggugat tidak dapat menerbitkan Sertipikat Hak PakaiNomor: 00001/Desa Gilireng

Bahwa Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Tergugat untukmenerbitkan Objek Sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor:00001/Desa Gilireng, Tanggal 24 Februari 2007, Surat Ukur Nomor:00229/2007, Tanggal 18012007 Luas 746 M2 (Tujuh ratus empat puluhenam meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Desa Gilireng, Tanggal24 Februari 2007, Surat Ukur Nomor: 00229/2007, Tanggal 18012007 Luas746 M2 (Tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) atas namaPemerintah Kabupaten Wajo;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Desa Gilireng,Tanggal 24 Februari 2007, Surat Ukur Nomor: 00229/2007, Tanggal 18012007 Luas 746 M2 (Tujuh ratus empat puluh enam meter persegi) atas namaPemerintah Kabupaten Wajo;4.

Berdasarkan tuntutan Penggugat atas surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Desa Gilireng tanggal 24Februari 2007, Surat Ukur Nomor: 00229/2007 tanggal 18012007 luas746 M2 (Tujuh ratus empat puluh enam meter persegi atas nama PemerintahKabupaten Wajo;2.

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Kredit Nomor:00001/PP/544/07/2013 TANGAL 7/18/2013 yang ditanda tangani olehPenggugatselaku Debiturdan Tergugat selaku Kreditur;Bahwa Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanahberikut bendabenda yang ada di atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 486atas nama Penggugat sesuai dengan Bukti Serah Terima JaminanTanah

/Tanah dan Bangunan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugatpada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 di kantor Tergugat ;Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor 00001/PP/544/07/2013 Tanggal7/18/2013, disepakati jangka waktu perjanjian kredit adalah selama 120 bulandengan angsuran sebesar Rp. 1.304.485 (Satu Juta tiga ratus empat empatratudelapan lima rupiah) per bulan yang jatuh tempo tanggal 18july 2013 ;Bahwa Penggugat selaku debitur telah melakukan pembayaran angsuransebesar Rp. 1.304.485 (Satu Juta

544/07/2013 Tanggal 7/18/2013 ;Bahwa Tergugat memberikan tambahan pinjaman kepada Penggugat sebesarRp 150.000.000,(Seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan RP. 1.304.485(Satu Juta tiga ratus empat empat ratudelapan lima rupiah) dengan jaminanyang sama seperti tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (GHM) No.486 sesuaidengan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan yang ditandatangani Penggugat dan tergugat 7/18/2013 di kantor Tergugat ;Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor Nomor 00001

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidakmemberikan salinan addendum Perjanjian Kredit Nomor 00001/PP/544/07/2013Tanggal 7/18/2013 kepada Penggugat ;3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat semuasalinan perjanjian kredit antara Penggugatdan Tergugat ;4. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat denganperincian sebagai berikut : Kerugian Materil : Rp.

Kotabaru, KotaJambi, Provinsi Jambi, sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat HakMilik (SHM) No.436/Beliung atas nama Penggugat/Khotib (ObyekGugatan) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor.00001/PP/544/07/2013 tertanggal 18 Juli 2013 (Fasilitas I) danPerjanjian Pembiayaan Nomor. 00002/PP/544/07/2013 tanggal 18 Juli2013 (Fasilitas II) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat danTergugat, serta disetujui oleh Isteri sah dari Penggugat.3.

No. 24/B/PK/PJK/2008.Bahwa Terbanding telah mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding dan tetapmempertahankan sisanya sebagaimana SKPKB PPh Badan Nomor. 00001/206/02/059/04US$ tanggal 23 September 2004 Tahun Pajak 2002, alasan Pemohon Bandingmengajukan Banding terhadap keputusan Terbanding adalah sebagai berikut :A.

Kep1341/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 6Desember 2005 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2002 Nomor. 00001/206/02/059/04US$ tanggal 23 September 2004 atasnama : PT. J. Ray McDermott Indonesia, NPWP : 01.870.123.5059.000, alamat WismaTugu II Lt. 5, Jalan H.R Rasuna Said Kav.

Pemohon Peninjauankembali (semula Terbanding) telah memberikan keterangandan penjelasan kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa bandingtersebut bahwa SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002 No. 00001/206/02/059/04US$ tanggal 23 September 2004 atas nama : PT. J. Ray McDermott Indonesia,NPWP : 01.870.123.5059.000 dikirimkan pada tanggal 23 Sepember 2004melalui Kantor Pos Mampang dengan amplop yang telah dibubuhi stempel pos.b.

Bukti Pengiriman SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor. 00001/06/02/59/04US$ tanggal 23 September 2004 terbukti ada dan benar berdasarkan suratjawaban PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Jakarta Selatan Nomor.805/BMLI/1/0707 tanggal 3 Juli 2007, yang merupakan jawaban atas suratkonfirmasi yang dikirimkan Pemohon Peninjauankembali (semula Terbanding)Nomor : S05/WPJ.07/KP.0903/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 dan Nomor. S08/WPJ.07/KP.0903/2007 tanggal 27 Maret 2007 ;c.

No. 24/B/PK/PJK/2008.Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan nyata bahwa tanggal yang tercantumdalam bukti pengiriman pos tersebut adalah tanggal sah sebagai dasar penentuanpenerbitan ketetapan pajak tersebut, yaitu SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002Nomor. 00001/206/02/059/04US$ tanggal 23 September 2004.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor. 00001/206/02/059/04US$ yang diterbitkan tanggal 23 September2004, yang merupakan produk hukum hasil pemeriksaan

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Tergugat :MenurutPenggugatMenurut MajelisPut.55983/PP/M.1B/99/2014Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuraTergugat Nomor: S873/WPJ.07/KP.10/2014 tanggal 10 Februari 2014, tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan KeberatSKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001/206/08/081/13 tanggal 22 Mei 201yang sudah diralat dengan Surat Nomor:

Hal ini juga sesuai dengan PSC kontrak Malacca Strait Pasal 5.2. yang berkaitan dengan kewajiban kontraktor mengenai kewajiban perpajakan darikontraktor;bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Surat Tergugat Nomor:S873/WPJ.07/KP. 10/2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal Pemberitahuan Surat Keber:Tidak Memenuhi Persyaratan Atas Permohonan Keberatan SKPKB PPh Badan Tahun Pa2008 Nomor: 00001/206/08/081/13 tanggal 22 Mei 2013, yang tidak disetujui dan digugoleh Penggugat;bahwa berdasarkan pemeriksaan

berkas sengketa, penjelasan para pihak secara lisantertulis serta buktibukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan halhal seb:berikut:bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun P;2008 Nomor: 00001/206/08/081/13 tanggal 22 Mei 2013 dengan Surat Nomor: PRS033/VIII2013 tanggal 19 Agustus 2013, yang diterima oleh Tergugat tanggalAgustus 2013;bahwa dengan surat Nomor: S10096/WPJ.07/BD.05/2013 tertanggal 3 Oktober 2Tergugat melakukan peminjaman buku, catatan, data

keberatannya;bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, KPP Migas (Tergugat) menerbitkan surat Nomo1S873/WPJ.07/KP.10/2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemerPersyaratan Atas Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2Nomor: 00001/206/08/081/13 tanggal 22 Mei 2013;bahwa Surat Keberatan Nomor: PRES/S033/VIU2013 tanggal 19 Agustus 2ditandatangani oleh Ms.

Mengabulkan permohonan gugatan Nomor: RSAL007/II2014 tanggal 19 Februari 2014membatalkan Surat Kepala KPP MIGAS No S8mengingatMemutuskanWPJ.07/KP.10/2013 tanggal 10 Februari 2013 tent"Pemberitahuan Surat Keberatan tidak MemerPersyaratan atas Permohonan Keberatan SKPKB Badan Tahun Pajak 2008 No. 00001/206/06/08 1/12c.

---------------------- M E N G A D I L I -------------------------DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan Penggugat ; DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang gugatan Penggugat salah alamat khusus terhadap Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 00001 Kelurahan Bhayangkara, Tanggal 21 Agustus 2009, Surat Ukur Nomor : 07/Bhayangkara/2009 Tanggal 04 Maret 2009, Luas 11.095 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Sertipikat Hak

Sertifikat Hak Peneglolaan No. 00001 tanggal 21 Agustus2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenJayapura yang terletak di Jalan Samratulangi, KelurahanBhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura,Provinsi Papua dengan luas 11.095 M2.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) NO. 00783 tanggal11 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Jayapura Kepada PT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hak PengelolaanNomor : 00001 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 00783 tahun 2010 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jayapura kepada PT. Modern WidyaTechnical yang didasarkan pada Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor01 Tahun 1986. 4.

Sertifikat HP1 No. 00001/1/2009 tanggal 21 Agustus 2009, Luas= 11.095 M? 2222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn enonec. Sertifikat HGB No. 00783/2010 tanggal 11 Januari 2010, Luas= 11.095 M?

Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Kota Jayapura telahmenerbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan (Pemberian Hak AtasTanah Negara HPL 00001/2008) kepada PT. Modern WidyaTehniCal ; 272222 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn ne12.

Menyatakan SAH penerbitan SERTIFIKAT HAK PENGELOLAANNOMOR : 00001 TAHUN 2009 dan SERTIFIKAT HAK GUNABANGUNAN (HGB), Nomor : 00783 Tahun 2010;4.

TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadappenerbitan Surat Tergugat Nomor: KEP921/WPJ.02/2013 tanggal 3 Oktober2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak, diterbitkan oleh KPP Madya Pekanbaru yangmenolak permohonan pembatalan ketetapan pajak Penggugat danmempertahankan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor: 00001

/207/07/208/13tanggal 14 Februari 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2007;: bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00001/207/07/218/13 tanggal 14 Februari 2013Masa/Tahun Pajak Januari s.d Desember 2007, Penggugat telah mengajukanpermohonan pembatalan ketetapan pajak dengan surat tanpa nomor tanggal 06Mei 2013 yang diterima oleh KPP Madya Pekanbaru pada tanggal 10 Mei2013 berdasarkan LPAD Nomor: PEM:01002953218may2013 tanggal 16Mei 2013 dan telah

Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dUndangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa melalui Surat Gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis untukmembatalkan Keputusan Tergugat yang menolak permohonan pembatalanketetapan yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat berpendapatbahwa penerbitan ketetapan tersebut yaitu Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 Nomor: 00001

Risalah Pembahasan Akhir yang ditandangani oleh Budi Azhari, S.E.dan Tergugat (Tim Pemeriksa),15) bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Penggugat menyerahkan LembarPernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Budi Azhari,S.E. selaku Direktur yang berisi pernyataan bahwa Penggugat menyetujui seluruhhasil Pemeriksaan,16) bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember2007 Nomor: 00001

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor:KEP921/WPJ.02/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor: 00001/207/07/218/13 tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf d.Demikian diputus di Jakarta

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 01709/PH/MDN-SGN/IX/2016 tanggal 19 September 2016 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD-1709/MDN-SGN/X/2017 tanggal 30 September 2017, telah diubah kembali berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002/ADD-1709/MDN-SGN/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan telah diubah kembali berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No

Tergugat telah menerima pinjaman kredit sejumlah Rp.85.000.000, ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah ) berdasarkanSurat Pengakuan Hutang No. 01709/PH/MDNSGN/IX/2016 tanggal 19September 2016, menerima pinjaman kredit sejumlah Rp.115.000.000, ( Seratus Lima Belas Juta Rupiah ) berdasarkanAddendum Pengakuan Hutang No. 00001/ADD1709/MDNSGN/X/2017 tanggal 30 September 2017 dan menerima pinjamankredit sejumlah Rp. 150.000.000, ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No. 00002

antara Penggugatdan Para Tergugat dengan syaratsyarat dan ketentuan yang diaturantara lain sebagai berikut :e Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Tergugat telah menerimapinjaman kredit sejumlah Rp. 85.000.000, (Delapan Puluh LimaJuta Rupiah) berdasarkan Surat Pengakuan WHutang No.01709/PH/MDNSGWN/IX/2016 tanggal 19 September 2016,menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 115.000.000, ( SeratusLima Belas Juta Rupiah ) berdasarkan Addendum PengakuanHutang No. 00001

Fotocopy Addendum Pengakuan WHutang Nomor Addendum:00001/ADD1709/MDNSGN/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017,selanjutnya diberi tanda bukti P.9;10. Fotocopy Pengakuan Hutang Nomor:01709/PH/MDNSGWN/IX/2016,tanggal 19 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;11. Fotocopy tanda terima Surat Peringatan Nomor 008336 atas namaMurtiyani, Spd, tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P.11;12.

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidakdilaksanakannya Surat Pengakuan Hutang No. 01709/PH/MDNSGN/IX/2016tanggal 19 September 2016 sebagaimana telah diubah dengan AddendumHalaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor57/Pdt.G.S./2020/PN BywPengakuan Hutang No. 00001/ADD1709/MDNSGN/X/2017 tanggal 30September 2017, telah diubah kembali berdasarkan Addendum PengakuanHutang No. 00002/ADD1709/

Menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. 01709/PH/MDNSGN/IX/2016tanggal 19 September 2016 sebagaimana telah diubah dengan AddendumPengakuan Hutang No. 00001/ADD1709/MDNSGN/X/2017 tanggal 30September 2017, telah diubah kembali berdasarkan Addendum PengakuanHutang No. 00002/ADD1709/MDNSGN/V1/2018 tanggal 26 Juni 2018 dantelah diubah kembali berdasarkan Addendum Pengakuan Hutang No.00003/ADD PH/MDN/SGN/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, antara ParaTergugat dan Penggugat adalah SAH.3.

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding NomorKEP00060/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 04 April 2017 Tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Nomor: 00001/240/15/513/16 tanggal03 Maret 2016 Masa Pajak September 2015;3.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat 2 Nomor 00001/240/15/513/16 tanggal03 Maret 2016 Masa Pajak September 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113739.25/2015/PP/M.IVB Tahun 2018, tanggal 1 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00060/KEB/WPJ.10/2017tanggal 4 April 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00001/240/15/513/16 tanggal 3 Maret 2016, atasnama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Siluwok/SubahGringsing, NPWP 01.001.647.5513.003, beralamat di KebunSiluwok/Subah, Gringsing, Batang, alamat korespondensi di Kandir PTPN IXJalan Mugas Dalam (Atas) Semarang 50243, sehingga

Putusan Nomor 2921 B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September2015 Nomor 00001/240/15/513/16 tanggal 3 Maret 2016, atasnama PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) KebunSiluwok/Subah Gringsing, NPWP 01.001.647.5513.003, beralamatdi Kebun Siluwok/Subah, Gringsing, Batang, alamat korespondensidi Kandir PTPN IX Jalan Mugas Dalam (Atas) Semarang 50243,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00060/KEB/WPJ.10/2017 tanggal 4 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak September 2015Nomor 00001