Ditemukan 96 data
83 — 24
Bangunandengan jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.Perhitungan masa berlakunya Hak Guna Bangunan tersebut terhitungsejak tanggal penandatanganan sertifikat oleh pejabat yang berwenang.Terhadap sertifikat yang diperlinatkan kepada Saksi Ahli bahwa dasarpenerbitan HGB No. 56 dan 57 didasarkan pada Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kotamadya Medan di Medan No:Sk.1/HGB.2/PKM/1994 tanggal 411994 dengan lamanya hak berlaku 30tahun dan penandatanganan sertifikat pada tgl. 12 11994
Terhadapsertifikat yang diperlihatkan kepada Saksi Ahli bahwa dasar penerbitanHGB No. 56 dan 57 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kotamadya Medan di Medan No: Sk.1/HGB.2/PKM/1994 tanggal411994 dengan lamanya hak berlaku 30 tahun dan penandatanganansertifikat pada tgl. 12 11994 sebagaimana terlihat pada halamanPendaftaran Pertama pada Sertifikat sehubungan dengan itu makaberakhirnya seharusnya pada tanggal 1212024 ;Menimbang, bahwa Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No. 56/MABARtanggal
1.DWI JOKO PRIHANTO, SH., MH., CIL
2.RUSMINI SINYOR, Amd.kEB
Tergugat:
PT. BPR Universal Kalbar
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak
2.Notaris Ratna Helena Purba., S.H,
3.Notaris Sion Silverius Sianturi., S.H.,M.Kn
90 — 35
Sejalan dengan halHalaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pat.G/2018/PN Ptktersebut berdasarkan buku Il Pedoman Mahkamah Agung RI sesuai dengansurat keputusan Ketua MARI No: KMA/002/SK/11994 tertanggal 29 April 1994yang pada halaman 146 menyatakan: untuk menjaga agar tercapai maksuddan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu Kreditur danDebitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluar.12.
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Garut telahsalah dan kellru dalam menerapkan hukum pembuktian dalampertimbangan hukum putusannya pada halaman 58, karenasebagaimana fakta hukum dan sesuai dengan : Bukti T1 berupa Akta Jual Beli No 444/22/J.B/KRP/1994, tanggal 26Agustus 11994 antara Sarief Hidayat sebagai Penjual dan Ny. Dedehsebagai Pembeli ; Bukti T2 berupa Akta Jual Beli Nomor : 498/2004, tanggal 7September 2004, antara Nandang sebagai Penjual dan Ny.
82 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 149 PK/TUN/2015Demikian pula halnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R. tanggal 7September 11994 Nomor 88 K/TUN1993 yang menyatakanMeskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat KeputusanPejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktianhak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukanterlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketaperdata;b) Selain dari pada itu fakta hukum lainnya yang tidak turutdipertimbangkan atau secara keliru dipertimbangkan
193 — 53
PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas PenetapanFiat Ketua Pengadilan Negen,Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR258 RBGHalaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pat.SusBPSKkK/2016/PN DumSehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui FiatKetua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3210.K/PD1/1984 tanggal 30 Januar 1986 juga di dukung oleh buku Il PedomanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/11994
89 — 58
No.18) dan Surat PernyataanLunas Sdr BUYUNG GOZALI dkk. tanggal 7 DesemberHalaman 37 dari 72 halaman Putusan Nomor :PAIR INNA A /EOTEINE 11994 (Bukti TII Intv. No.19 dan 20) dan SuratPernyataan Lunas MUSNAH dkk tanggal 8 Desember1994 (Bukti TII Intv.
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan DJP/Terbanding tersebut jugabertentangan dengan SE44/PJ.11994.. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding jelaskankepada Terbanding selama proses pemeriksaan bahwa PT.Dahana (Persero) dan Pemohon Banding sepakat untukbekerja bersama di dalam bentuk kerjasama yang dikenaldengan "Joint Operation";Bahwa untuk itu, maka kedua belah pihak sepakat untukmembuat perjanjian Joint Operation dengan nama JointOperation Agreement" untuk pengadaan Onshore serviceskepada PT. NNT.
84 — 39
Asli dan fotocopy Surat Jalan No. 11998, yang selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P5. b2 ; Asli dan fotocopy Surat Jalan No. 1200, yang selanjutnya pada fotocopy buktisurat tersebut diberi tanda P5. b3 ; Asli dan fotocopy Surat Jalan No. 12001, yang selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P5. b4 ; Asli dan fotocopy Surat Jalan No. 11993, yang selanjutnya pada fotocopybukti surat tersebut diberi tanda P5. b5 ; Asli dan fotocopy Surat Jalan No. 11994 , yang
170 — 40
Kep12/SPPBSIPUPN/WPN.0O1/KP.03 11994, tertanggal 17 Mci 1994 yang memerintahkankepada Kepala KP3 N Pekanharu untuk melaksanakan Pelelangan Barang Jaminan dan/ atau Harta Kekayaan milik penanggung hutang / Penjamin Hutang Ny. SutinahRasyid Cs in casu Debitur, diberi tanda dengan T.1I7;115 Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang & PermintaanPengosongan Objek Lelang yang ditujukan kepada Debitur No.
36 — 3
Janda per 1/11994 s/d 31/122010 (206 bin) = =Rp. 47.735Kerugian I =Rp. 131.480, x 18 bulan = Rp. 2.366.640Kerugian IT = Rp. 47.735 x 206 bulan = Rp. 9.833.410Jumlah Kerugian selama 214 bulan = Rp. 1 2.200.0501410.SARINEM (lstri Almarhum TASIMAN), Alm.
Janda yang diterima per 1/1199431/122010 = Rp. 20.910,Selisih Upah per 1/71991 s/d 31/121993 (30 bulan) = Rp. 131.480,Selisih Tunj.Janda per 1/11994 s/d 31/122010 (204 bin) Rp. 48.390,Selisih Tunj.Janda per 1/12011 s/d 31/102012 (22 bulan) = Rp.Kerugian I =Rp. 131.480 x 30 bulan = Rp. 3.944.400,Kerugian II =Rp. 48.390 x 204 bulan = Rp. 9.871.560,Total kerugian selama 256 bulan = Rp. 13.815.960,PONTYEM (lIstri Almarhum BOIMIN),Alm, BOIMIN, Pensiun dari Kebun Kwala MaduPTPN II eks PTP IX 1 Juli 1991
146 — 52
bansir Darat seluas 523 M2 yang berasal dari SHM Nomor 723/1978 adalahsah dan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ; Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Perkara No. 54/G/2014/PTUNPTK11121314Bahwa Pemohon Intervensi adalah selaku pemegang SertifikatHak Milik Nomor 723/BangkaBelitung yangtelah terurai dalam Surat Ukur Nomor 998/1997 tanggal 2 Desember 1997,dengan luas 1070 M2 yang dibeii dari YUNUS PATADUNGAN, B.Sc. pada tanggal 21 April1994 sesuai dengan akta jual beli Nomor 123/Ptk.sel.11994
95 — 77
Nurdin Lubis, SH,MM Pembina Utama NIP. 19531020 197903 1 0093 ; : 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Notakesepakatan antara pemerintah provinsi Sumatera Utaradengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor : 903/11994/2013 03/PK/DPRD$U/2013., tanggal 13 November 2013 tentang Prioritasdan Plafon perubahan Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : PidatoGubernur Sumatera Utara pada Acara
Nurdin Lubis, SH,MM Pembina Utama NIP. 19531020 197903 1 009 ; 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Notakesepakatan antara pemerintah provinsi Sumatera Utaradengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor : 903/11994/2013., 03/PK/DPRD$U/2013., tanggal 13 November 2013 tentang Prioritasdan Plafon perubahan Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;Hal.107 dari 177 hal.
Nurdin Lubis, SH,MM Pembina Utama NIP. 19531020 197903 1 0093 ; 1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : Notakesepakatan antara pemerintah provinsi Sumatera Utaradengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor : 903/11994/2013., 03/PK/DPRD$U/2013., tanggal 13 November 2013 tentang Prioritasdan Plafon perubahan Anggaran Sementara AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;1 (satu) bundel copy dokumen yang dilegalisir : PidatoGubernur Sumatera Utara pada Acara
31 — 21
mohon agar perkara inidiputus menurut hukum dengan seadiladilnya.Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai PegawaiNegeri Sipil/ Dosen telah mendapatkan izin mengajukan perkara perceraiansesua Surat Pemberian Izin Perceraian, nomor: T/1158/PL10/Kp.10.012020,tanggal Juni 2020 yang dikeluarkan Direktur Politeknik Negeri Ujung PandangBahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti berupa:Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 014//01/V/1994, tanggal 2 Mei .11994
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 332PK/Pdt/201 11994, yang telah dibalik namakan = dansekarang tercatat atas nama EDDY SALIKINmenjadi lIumpuh dan tidak mempunyai kekuatanhukum ; Menghukum Tergugat atau siapa saja yangmemperoleh/ menguasai/ memiliki SertifikatTanah Hak = Milik No. 821/Desa PangkalanKerinci, Gambar Situasi No. 7145/1994tanggal 13 September 1994 untukmenyerahkannya kepada Penggugat ;Bahwa dalam perkara No. 21/Pdt.G/2002/PN.BKN., jo. No.27/Pdt/ 2003/PTR.
54 — 23
MENGGA sendiri telahberakhir atau dialihkan berdasarkan perjanjian Nomor : 096/SMJOPGU2/KTRK/11994,tanggal 27 Januari 1994 (bukti P6 =T II Intervensi 7), yang kemudian diikutidengan perbuatan hukum, yaituberdasarkan :1bukti T.II.Intv6b berupa Pemindahan dan Penyerahan Hak, tanggal 15 Februari2010 antara Rudy S Mengga, SH dengan H. Agus Yuliana, SH yang diketahuioleh PT.
102 — 44
SeharusnyaPenggugat mengajukan gugatannya kepada Djudde bukan kepada Tergugat ,karena Djudde telah mengetahui objek sengketa bukan milik sebagaimanadalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 592.11135N 11994 atasnama Djudde. Dimana dalam surat tersebut sangat jelas disebutkan tanahDjudde disebelah Utara Berbatasan dengan Tanah saudara M. Jafar. (putusanMahkamah Agung RI.
TANDI, A.PI.MM Bin CASMIN
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI BREBES
86 — 20
/PN..Bbs.Mulyadi selaku KetuaKelompok22.000 wn= Bahwa, pada tanggal 30 November 2016Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN)Excavator Direktorat Kawasan Dan Kesehatan Ikan DirektoratJenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan DanPerikanan Nomor 11994 / DPB / PL. 510/ BA/ D2 / XI / 2016yang ditandatangani oleh : Bapak Dr. Ir.
Terbanding/Penggugat IX : FATUR RAHMAN
Terbanding/Penggugat VII : AGUS SALIM,
Terbanding/Penggugat V : SITI ASMARA,
Terbanding/Penggugat III : RATNA SITI HAWA,
Terbanding/Penggugat I : SITI CHAERONI,
Terbanding/Penggugat VIII : DARYANTO
Terbanding/Penggugat VI : , Ny. DEDEH,
Terbanding/Penggugat IV : , MUTIARA SRI HASTUTI,
Terbanding/Penggugat II : , SITI HARRIYAH,
Terbanding/Turut Tergugat I : PUSAT PEMBANGUNAN PEMBIAYAAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Terbanding/Turut Tergugat II : YOHANNES BUDI KRISTANTO, SH., Magister Kenotariatan,
Turut Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
121 — 99
Oktober1993, yang menjadi sengketa ini Sampai dengan putusan atas perkara inimemperoleh kekuatan hukum yang tetap Menimbang, bahwa akibat atas pelanggaran perintah tersebut sertaterhadap sebagian Tanah Sereal Bogor yang telah terlanjur diterbitkan suratukur maupun sertifikat atas nama bukan Penggugat secara yuridis danadministratif menjadi tanggung jawaab Tergugat II Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriks perkaraNo.27/G/1994/PTBdg/1993 dimana putusannya diperkuat dengan putusanNo.41/B/11994
47 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 381 K/Pdt/2011dan Giro termasuk Gaji Milik PENGGUGAT untuk kepentinganpolitik membayar luran Dana Perjuangan GOIKAR KotamadyaBandung dengan maksud dan tujuan untuk menghadapiPEMILU, Tanpa Alas Hak Apapun, Tanpa Landasan HukumApapun dan Tanpa Perintah Siapapun (Vide: Bukti P27 cq.Surat Edaran Direksi Perum Pos Dan Giro Nomor 88/DIRPEGPOS 11994 Tanggal 16 Juli 1994 Tentang PemotonganGaji Karyawan Kantor Pusat Perum Pos dan Giro untuk iuranDana Perjuaangan GOLKAR KOTAMADYA BANDUNG) ;b.
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
TANDI, A.Pi, MM BIN CASMIN
151 — 180
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Excavator Nomor : 11994/DPB/PL.510/BA.D2/IX/2016 tanggal 30 November 2016.
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Catatan Rincian Pemasukan pembayaran sewa Excavator dan kwitansi kwitansi pembayaran.
- 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Foto Penerima Bantuan Excavator.