Ditemukan 126 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 29-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1195 K/PID.SUS/2011
Tanggal 29 Desember 2012 — ADAM ASYIK ;
3211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bank Papua KantorCabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.011234 atas nama CV.Hakuawenma Jaya;4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor :412.6/97 tanggal 04 Juni 2008 perihal Kronologis PersoalanPendistribusian BBNL oleh Sdr. Idham C.
    Bank Papua KantorCabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.011234 atas nama CV.Hakuawenma Jaya;31.4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor :412.6/97 tanggal 04 Juni 2008 perihal Kronologis PersoalanPendistribusian BBNL oleh Sdr. ldham C.
    Bank Papua KantorCabang Fakfak Nomor Rekening 600.21.20.01.011234 atas nama CV.Hakuawenma Jaya;31.4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor :412.6/97 tanggal 04 Juni 2008 perihal Kronologis PersoalanPendistribusian BBNL oleh Sdr. dham C.
Putus : 06-05-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 6 Mei 2009 — RASIM bin JAI
6135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • enam ratus sembilanbelas rupiah sembilan puluh sembilan sen) kepada Rumah Tangga Miskinyang berhak oleh karena itu program beras raskin ini hanya diperuntukanuntuk Rumah Tangga Miskin selain itu tidak diperbolehkan ;Bahwa penyaluran beras Raskin harus mengacu pada Pedoman Umum(Pedum) 2007 yang telah ditentukan oleh Perum Bulog bersamasamadengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen DalamNegeri sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDepartemen Dalam Negeri Nomor : 412.6
    enam ratus sembilan belas rupiah sembilan puluh sembilan sen)kepada Rumah Tangga Miskin yang berhak oleh karena itu program berasraskin ini hanya diperuntukan untuk Rumah Tangga Miskin selain itu tidakdiperbolehkan ;Bahwa penyaluran beras raskin harus mengacu pada Pedoman Umum(Pedum) 2007 yang telah ditentukan oleh Perum Bulog bersamasamadengan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen DalamNegeri sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDepartemen Dalam Negeri Nomor : 412.6
Register : 24-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PTK
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : HENDRA SYAHPUTRA DALIMUNTE, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : BUHARJO Als.OJO Anak Alm. BULIN
18377
  • permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) ADD Desa Ansang sebesar Rp180.551.082,56;
  • 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK-2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
  • 1 satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Nomor 412.6
    Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II TahunAnggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairanTahap III (40%) ADDDesa Ansang sebesar Rp180.551.082,56;24.1 (satu) berkas Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK2016,tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desadan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayahn Kecamatan MenyukeKabupaten Landak;Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2022/PT PTK25.1 satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Kecamatan MenyukeKabupaten Landak Nomor 412.6
    3Desember 2019 yang berisi tentang daftar rincian permohonanpenyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III (40%) Gelombang II TahunAnggaran 2019 Kabupaten Landak dan pencairan Tahap III (40%) ADDDesa Ansang sebesar Rp180.551.082,56;1 (satu) berkas Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK2016tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desadan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayahn Kecamatan MenyukeKabupaten Landak;1 satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Kecamatan MenyukeKabupaten Landak Nomor 412.6
    Desember 2019 yang berisi tentang daftar rincianpermohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap Ill (40%)Gelombang II Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Landak danpencairan Tahap Ill (40%) ADD Desa Ansang sebesarRp180.551.082,56;1 (Satu) berkas Keputusan Bupati Landak Nomor 141/421/HK2016tanggal 22 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Pejabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah KecamatanMenyuke Kabupaten Landak;1 satu) berkas Keputusan Kepala Desa Ansang Kecamatan MenyukeKabupaten Landak Nomor 412.6
Register : 10-07-2020 — Putus : 28-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 28 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : MANGANTAR SIMANGUNSONG
Terbanding/Penuntut Umum : Bilin Santoriko Sinaga, SH
14575
  • Siponggol Dolok Dusun II Desa Narumonda IVKecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir Tanggal 29Desember 2016.1 (satu) lembar asli Bon Faktur UD Leni Kepada Desa Narumonda IVYaitu Sebesar 51.421.000 tanggal 04 November 2016.5 (lima) lembar Surat Asli Penyampaian Laporan Realisasi Semester (Pertama) Penggunaan APBDes Tahun 2016 Nomor : 490/203/NRD/2016Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten TobaSamosir Tanggal 21 Oktober 2016.4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6
    TobaSamosir Nomor : 190 Tahun 2014 Tentang Pengesahan BadanHalaman 29 dari 76 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PT MDNPermusyawaratan Desa Narumonda I, Narumonda Il, Narumonda Ill,Narumonda IV, Narumonda V, Narumonda VI, Narumonda VII,Narumonda VIII, Siantar SitioTio, Siantar Dangsina, Siantar Tongatonga, Siantar Tongatonga Il, Dan Siantar Sigordang Kecamatan SiantarNarumonda Kabupaten Toba Samosir Periode 20142020 Tanggal 12September 2014.98. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6
    Dusun II Desa Narumonda IV KecamatanSiantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir Tanggal 29 Desember 2016.91.1 (satu) lembar asli Bon Faktur UD Leni Kepada Desa Narumonda IV YaituSebesar 51.421.000 tanggal 04 November 2016.92.5 (lima) lembar Surat Asli Penyampaian Laporan Realisasi Semester (Pertama) Penggunaan APBDes Tahun 2016 Nomor : 490/203/NRD/2016Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten TobaSamosir Tanggal 21 Oktober 2016.93.4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6
    MDN94.95.96.97.98.99.4 (empat) lembar Fotocopy Surat Salinan Keputusan Bupati Toba SamosirNomor : 190 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan PermusyawaratanDesa Narumonda , Narumonda Il, Narumonda Ill, Narumonda lV,Narumonda V, Narumonda VI, Narumonda VII, Narumonda VIII, SiantarSitioTio, Siantar Dangsina, Siantar Tongatonga , Siantar Tongatonga Il,Dan Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten TobaSamosir Periode 20142020 Tanggal 12 September 2014.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 412.6
Putus : 31-05-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — ERNES LASANDOW ;
3013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 422 K/Pid.Sus/201 1Bahwa berdasarkan. lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/2518/PMD tanggal 07 Desember 2007 tentang Pagu Anggaran RaskinTahun 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 08/23/1/2008 Tentang Penetapan Pagu Raskin Provinsi Gorontalo tahun 2008 yangdirubah melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 97/23/IlV2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : 08/23/1/2008Gorontalo Tahun 2008,Kabupaten Gorontalo termasuk salah satu Kabupaten yang mendapatkanTentang
    No. 422 K/Pid.Sus/201 1atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomlan negara, perobuatan mana ia TerdakwaERNES LASANDOW lakukan dengan cara atau dengan rangkaian perbuatansebagai berikut : Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 412.6/2518/PMD Tanggal 07 Desember 2007 tentang Pagu Anggaran RaskinTahun 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor
Putus : 03-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 Juni 2014 — HAMID KUMAN, SE., M.Si
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /SP2D/DL/LS/OTSUS/ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.12.039.000.000, (dua belas milyar tiga puluh sembilan juta rupiah) ;117 Foto copy Surat Asisten Bidang Pemerintahan (Ketua Tim TPKADKTK)telah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana dengan Surat Nomor :412.6/TAPEM/2010 tanggal 26 September 2011 ;118 Satu bundel laporan temuan verifikasi Dana Kampung (ADK) dan AlokasiDana Rukun Tetangga (ADRT) di Wilayah Kelurahan Kabupaten FakfakTahun Anggaran 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara
    /SP2D/DL/LS/OTSUS/ ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010sebesar Rp.12.039.000.000, (dua belas milyar tiga puluh sembilan jutarupiah) ;117 Foto copy Surat Asisten Bidang Pemerintahan (Ketua TimTPKADKTK) telah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana denganSurat Nomor : 412.6/TAPEM/2010 tanggal 26 September 2011 ;118 Satu bundel laporan temuan verifikasi Dana Kampung (ADK) danAlokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di Wilayah Kabupaten FakfakTahun Anggaran 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;8.
    /SP2D/DL/LS/OTSUS/ ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010sebesar Rp.12.039.000.000, (dua belas milyar tiga puluh sembilan jutarupiah) ;117 Foto copy Surat Asisten Bidang Pemerintahan (Ketua TimTPKADKTK) telah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana denganSurat Nomor : 412.6/TAPEM/2010 tanggal 26 September 2011 ;118 Satu bundel laporan temuan verifikasi Dana Kampung (ADK) danAlokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di Wilayah Kabupaten FakfakTahun Anggaran 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;Membebankan
Putus : 28-06-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 Juni 2011 — ERNA UNO ;
2920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.426 K/Pid.Sus/2011perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oteh Terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:412.6/2518/PMD tanggal 07 Desember 2007 tentang Pagu AnggaranRaskin Tahun 2008 dan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 08/23/1/2008 Tentang Penetapan Pagu Raskin Propinsi Gorontalotahun 2008 yang dirubah melalui Surat Keputusan GubernurGorontalo Nomor : 97/23/111/2008 Tentang Perubahan AtasKeputusan Gubernur Nomor 08/23
    daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan beberapaperbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagaiperbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:412.6
Putus : 27-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 Oktober 2011 — IMRAN Hi. SALEH, S.Sos
8151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Buol PropinsiSulteng, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/1517/PMD tanggal 9 November 2004 perihal pelaksanaan Raskin 2005.Selanjutnya Kabupaten Buol mendapat
    Buol propinsiSulteng, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan manadilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/1517/PMD tanggal
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PA BATAM Nomor 73/Pdt.P/2014/PA.Btm
Tanggal 22 Desember 2014 — PEMOHON I VS PEMOHON II
1812
  • dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 afO ltrchfcsO dbchafOinsrsid1 1417516 hichaf0dbchafOlochf0 tab pard Itrparqj fi3601i780ri0s1480sImult1widctlparjclisttabtx780wrapdefaultaspalphaaspnumfaautols6adjustrightrinOlin780itapOpararsid1 1417516 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1insrsid1 1417516 Bahwa pada tahun 2007berdasarkan Pedoman umum ( Pedum) beras untuk Raskin dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor :412.6
    rumahtangga miskin sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Kab.Kupang,kemudian hasil penjualan beras untuk rumah tangga miskin tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup dirinya sendiri;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO lang1053langfe1033dbchaf0langnp1053insrsid 11417516 hichaf0dbchafOlochf0 tab bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Pedoman Umum Beras dari Direktur JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dengan suratNomor : 412.6
Register : 14-02-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Skw
Tanggal 23 Oktober 2018 — SIE KWET KIE Lawan 1.Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sambas 2.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bengkayang 3.Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Singkawang
11516
  • Fotokopi Surat Kantor Pembangunan Desa Nomor:412.6/422/BANGDES tanggal10 September 1992 perihal Pekerjaan Pembangunan Balai Desa di Kel. Roban,merupakan fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnyadiberi tanda T.III.1;Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Skw2.
    Fotokopi Surat Lurah Roban No.412.6/14/Ekon tanggal 20 Februari 1993 perihal:pembangunan Balai Desa di Kelurahan Roban, merupakan fotokopi dari fotokopi,telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T.III.2;3. Fotokopi Surat Lurah Roban No. 591/83/Pem tanggal 11 Nopember 1992 perihal:Tata Guna Tanah, merupakan fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yangcukup, selanjutnya diberi tanda T.III.3;4.
Register : 02-01-2014 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 1/Tipikor.Banding/2014/PT.JPR
Tanggal 20 Januari 2014 — HAMID KUMAN, SH
11658
  • /SP2D/DL/LS/OTSUS/ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.12.039.000.000,00 (duabelas milyar tiga puluh sembilan juta rupiah);117 Foto copy Surat Asisten Bidang Pemerintahan (Ketua Tim TPKADKTK) telahmengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana dengan Surat Nomor: 412.6/TAPEM/2010 tanggal 26 September 2011;118Satu bundel laporan temuan verifikasi Dana Kampung (ADK) dan AlokasiDana Rukun Tetangga (ADRT) di Wilayah Kelurahan Kabupaten FakfakTahun Anggaran 2010;Tetap terlampir dalam berkas perkara
    /SP2D/DL/LS/OTSUS/ ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010sebesar Rp.12.039.000.000,00 (dua belas milyar tiga puluh sembilan juta rupiah);113 Foto copy Surat Asisten Bidang Pemerintahan (Ketua Tim TPKADKTK)telah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana dengan Surat Nomor: 412.6/TAPEM/2010 tanggal 26 September 2011;114Satu bundel laporan temuan verifikasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi DanaRukun Tetangga (ADRT) di Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;8.
Register : 23-02-2023 — Putus : 12-04-2023 — Upload : 13-04-2023
Putusan PT GORONTALO Nomor 7/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO
Tanggal 12 April 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : SOFYAN RAUF, SH
Terbanding/Terdakwa : PRENTO H. POMU
12759
  • POMU pada tanggal 27 Juli 2021 (COPY);
29) 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.6/DSPMD/24/V/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh RADIUS PANDJU, SE pada tanggal 19 Mei 2020 (COPY);
30) 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.6/DSPMD/158/VI/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh ULKIA KIU, SE.
M.Si pada Juni 2020 (COPY);
31) 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.6/DSPMD/275/VII/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh YULANDRI ALIE, SH pada Juli 2020 (COPY);
32) 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.6/DSPMD/379/VIII/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh FATLINA PODUNGGE, S.Pd, SH, M.Si pada Agustus 2020 (COPY);
33) 1 (Satu) Lembar
Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.6/DSPMD/558/X/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% TA 2020 yang di tandatangani oleh RADIUS PANDJU, SE pada Oktober 2020 (COPY);
34) 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.6/DSPMD/679/XI/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% TA 2020 yang di tandatangani oleh YULANDRI ALIE, SH pada tanggal 25 November 2020 (COPY);
35) 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor : 412.6/DSPMD/866/XII/2020
Putus : 10-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Januari 2012 — QARYATI binti TJIK ONI
7871 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ;1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.6 sejumlah Rp.400.000,dengan SPPD Nomor : 86/SPPD/Indagkkopukm/VIV2005 atas namaTITIN NOVITA, A.Md. ;1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.6 sejumlah Rp.590.000,dengan SPPD Nomor :122/SPPD/Indagkkopukm/XV2005 atas namaTITIN NOVITA, A.Md. ;1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.6 sejumlah Rp.400.000,dengan SPPD Nomor : 124/SPPD/Indagkkopukm/XV2005 atas namaTITIN NOVITA, A.Md. ;1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 726.a sejumlah Rp.590.000,dengan SPPD Nomor
    No.2478 K/Pid.Sus/201168. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanoa Nomor sejumlah Rp.410.000,dengan SPPD Nomor : 32 / SPPD / Indagkkopukm / V / 2004 atasnama TITIN NOVITA, A.Md. ;69. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.6 sejumlah Rp.400.000,dengan SPPD Nomor : 86 / SPPD / Indagkkopukm / VII / 2005 atasnama TITIN NOVITA, A.Md. ;70. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.6 sejumlah Rp.590.000,dengan SPPD Nomor :122 / SPPD / Indagkkopukm / XI / 2005 atasnama TITIN NOVITA, A.Md. ;71. 1 (satu) eksemplar
Putus : 19-03-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 K/PID.SUS/2012
Tanggal 19 Maret 2012 — ICHLAM SUPARNO Bin KUAT SLAMET
3430 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ichlam Suparno tanggal 18 September 2003;Foto copy Keputusan Bupati Semarang No. 6 tahun 2003;Foto copy Keputusan Bupati Semarang No. 412.6/008612002;e Foto copy kwitansi dari BPR BKK Klepu tanggal 3 Oktober 2003;e Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Pringapus tanggal 25 April 2003;e Surat Keputusan Kepala Desa / Kelurahan No. 923/ / V /2003;e Asli suratsurat tahun 2002 dikembalikan kepada Pemerintah DesaPenawangan melalui saksi Yoso Utomo (PJAK) ;e Asli suratsurat tahun 2003 dikembalikan kepada Pemerintah
    Ichlam Suparno tanggal 18 September 2003;e Foto copy Keputusan Bupati Semarang No. 6 tahun 2003;e Foto copy Keputusan Bupati Semarang No. 412.6/008612002;e Foto copy kwitansi dari BPR BKK Klepu tanggal 3 Oktober 2003;e Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Pringapus tanggal 25 April 2003;e Surat Keputusan Kepala Desa / Kelurahan No. 923/ / V /2003;e Asli suratsurat tahun 2002 dikembalikan kepada Pemerintah DesaPenawangan melalui saksi Yoso Utomo (PJAK) ;e Asli suratsurat tahun 2003 dikembalikan kepada
Putus : 30-11-2010 — Upload : 04-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 30 Nopember 2010 — Drs. H. LIZIA SOBANDI,M.Si.
4825 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diperoleh danprogram beras miskin (Raskin) terdapat uang bantuan Pemerintah sebesar Rp3.619,99 kepada RTM yang berhak oleh karena itu program beras raskin inihanya diperuntukkan untuk RTM selain itu tidak diperbolehkan ;Bahwa penyaluran beras raskin harus mengacu pada Pedoman Umum(Pedum) yang telah ditentukan oleh Perum Bulog bersamasama dengan DirjenPemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri sebagaimanaSurat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam NegeriNomor 412.6
Register : 14-01-2010 — Putus : 05-04-2010 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 05/PID.B/2010/PN.MAL
Tanggal 5 April 2010 — I : APRIANUS LIANG Alias APRI Anak dari LIANG II : YAHYA UBANG Anak Dari UBANG ALANG
6620
  • Malinau tahun anggaran 2008 ;;10.Fotokopi berkas buku petunjuk teknis pelaksanaan program gerbangdema Kabupaten Malinau tahun 2008 ;11.Fotokopi surat Nomor : 412.6/01/PMDGD/X/2008 tanggal 15 Oktober2008 tentang rekomendasi pencairan dana gerbang dema tahun 2008 ;12.Fotokopi kwitansi tanggal 24 September 2008 tentang pembayarandana gerbang dema ;13.Fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D) : 4678/SP2DLS/KeuPMD/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;14.Fotokopi surat permintaan pembayaran (SPP) No.
    Fotokopi surat Nomor : 412.6/01/PMDGD/X/2008 tanggal 15Oktober 2008 tentang rekomendasi pencairan dana gerbang dematahun 2008 ;13. Fotokopi kwitansi tanggal 24 September 2008 tentangpembayaran dana Gerbang Dema ;14. Fotokopi surat perintah pencairan dana (SP2D) : 4678/SP2DLS/KeuPMD/X/2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;15. Fotokopi surat permintaan pembayaran (SPP) No. SPP : 536/SPPLS/KeuPMD/X/2008 tanggal 25 September 2008 ;16. Fotokopi surat perintah Membayar (SPM) No.
    Foto Copy Surat Nomor : 412.6/01/PMDGD/X/2008 tanggal 15 Oktober2008 tentang rekomendasi pencairan dana gerbang dema tahun 2008 ;13. Foto Copy kwitansi tanggal 24 September 2008 tentang pembayarandana Gerbang Dema ;14. Foto Copy Surat Perintah pencairan dana ( SP2D) No: 4678/SP2DLS/KeuPMD/X?2008 tanggal 10 Oktober 2008 ;15. Foto Copy Surat Permintaan pembayaran ( SPP) No.SPP: 536/SPPLS/KeuPMD/X/ 2008 tanggal 25 September 2008 ;16. Foto Copy Surat perintah Membayar ( SPM) No.
Register : 25-10-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
SOFYAN RAUF, SH
Terdakwa:
PRENTO H. POMU
1505
  • Pomu pada tanggal 27 Juli 2021 (COPY);
    29. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/24/V/ 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Radius Pandju, SE. pada tanggal 19 Mei 2020 (COPY);
    30. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/ 158/VI/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Ulkia Kiu, SE.
    M.Si. pada Juni 2020 (COPY);
    31. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/275/ VII/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Yulandri Alie, SH.
    Pada Juli 2020 (COPY);
    32. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/379/ VIII/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Fatlina Podungge, S.Pd., SH., M.Si. pada Agustus 2020 (COPY);
    33. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/558/ X/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% TA 2020 yang di tandatangani oleh Radius Pandju, SE. pada Oktober 2020 (COPY);
    34.
    1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/679/ XI/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% TA 2020 yang di tandatangani oleh Yulandri Alie, SH. pada tanggal 25 November 2020 (COPY);
    35. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/866/ XII/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% TA 2020 yang di tandatangani oleh Yulandri Alie, SH. pada Desember 2020 (COPY);
    36. 1 (Satu) Lembar Rencana Anggaran
Register : 25-10-2022 — Putus : 13-02-2023 — Upload : 22-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2023 — Penuntut Umum:
SOFYAN RAUF, SH
Terdakwa:
IWAN DUYO Alias KORI
17520
  • Pomu pada tanggal 27 Juli 2021 (COPY);
    29. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/24/ V/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Radius Pandju, SE. pada tanggal 19 Mei 2020 (COPY);
    30. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/158/ VI/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Ulkia Kiu, SE., M.Si. pada Juni 2020 (COPY);
    />31. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/275/ VII/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Yulandri Alie, SH. pada Juli 2020 (COPY);
    32. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/379/ VIII/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II 40% TA 2020 yang di tandatangani oleh Fatlina Podungge, S.Pd., SH., M.Si. pada Agustus 2020 (COPY);
    33. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi
    Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/558/ X/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% TA 2020 yang di tandatangani oleh Radius Pandju, SE. pada Oktober 2020 (COPY);
    34. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/679/ XI/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III 20% TA 2020 yang di tandatangani oleh Yulandri Alie, SH. pada tanggal 25 November 2020 (COPY);
    35. 1 (Satu) Lembar Rekomendasi Pencairan Nomor: 412.6/DSPMD/866/ XII/2020
Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 69/PID.SUS/2011/PN.KPG
Tanggal 25 Juli 2011 — FITUS EFI
8523
  • tempattertentu. yang masih termasuk didalam daerah hukumPengadilan Negeri Kupang, secara beturut turut telahmelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu' korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara cara sebagai berikut:Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Pedoman umum( Pedum) beras untuk Raskin = dari DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDepartemen Dalam Negeri Nomor : 412.6
    2007untuk rumah tangga miskin sebanyak 4120 kgtersebut, dijual oleh terdakwa dibantu DominggusOrde kepada orang lain yang bukan rumah tanggamiskin sebagaimana data yang dikeluarkan oleh BadanStatistik Kab.Kupang, kemudian hasil penjualanberas untuk rumah tangga miskin tersebut digunakanoleh terdakwa untuk kebutuhan hidup dirinyasendiri;bahwa pada tahun 2008 berdasarkan Pedoman UmumBeras dari Direktur Jenderal PemberdayaanMasyarakat dan Desa Untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) dengan surat Nomor : 412.6
    Kupang, secara beturut turut yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, perobuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2007 berdasarkan Pedoman umum( Pedum) beras untuk Raskin dari DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDepartemen Dalam Negeri Nomor : 412.6
Putus : 25-02-2011 — Upload : 01-06-2013
Putusan PN FAK FAK Nomor 87/PID.SUS/2010/PN.F
Tanggal 25 Februari 2011 — Ir. SERIN
281218
  • Hakuawenma Jaya;4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 412.6/97 tanggal 04 Juni2008 perihal Kronologis Persoalan Pendistribusian BBNL oleh Sdr. Idham C.
    Hakuawenma Jaya;31 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kelurahan Fakfak Utara Nomor : 412.6/97 tanggal 04 Juni2008 perihal Kronologis Persoalan Pendistribusian BBNL oleh Sdr. Idham C.