• Menyatakan surat-surat yang terdiri dari :
  1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 1.711.2/0133/09-01/115/B/1999 dan Surat perpanjangan HGB atau Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 050/838-550.2-09.01-PJ-2000.

  2. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.022/15-550.2-09.01-PJ-2002,
  3. Ijin mendirikan Bangunan No. 00744/IMB/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang diterbitkan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,
  4. Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 182/KM/P/2002, tanggal 27 Juni 2002,

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

• Jati Jaya Abadi berdasarkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tgl. 21 4 1990No. 644/550.2/35/1990 yang merupakan tindak lanjut dari permohonan hakyang diajukan oleh PT Jati Jaya Abadi sesuai Peraturan Menteri DalamNegeri No 1 tahun 1977 tentang tata cara permohonan dan penyelesaianpemberian hak atas bagianbagian tanah hak pengelolaan sertapendaftarannya.

• atas nama Penggugat sesuaidengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiNusa Tenggara Barat No. 550.2/13/ 1/14/62/94, tanggal 9 Juni 1994 atas namaPenggugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok. PT.PPL/LTDC);Bahwa setelah Penggugat menguasai Hak Guna Bangunan No. 3 Tahun 1994seluas 1.873. 385 m?, pada tahun 1995, yang persisnya pada tanggal 18 September 1995Penggugat menjual sebagian dari luas Hak Guna Bangunan No. 3, yaitu seluas 20.000m?

• No.550.2 / 011 / 60 / 62 / 1993,berdasarkan ;e Surat permohonan TERGUGAT I tanggal 24 Septembere Surat kehilangan Sertifikat Nomor : 763/52.02.100/2/IX/2012 yangdiumumkan pada Harian Umum Nurani Rakyat, tertanggal 18 Septembere dan Berita Acara Pengumuman Sertifikat Pengganti No.21/52.02/ 106/IX/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa sertifikattersebut berasal dart sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB ) Nomor : 4yang hilang yang tidak jelas data fisik dan data yuridisnya ;Bahwa karena

  atas namaPenggugat terlebih dahulu terbit dari pada HBG Nomor : 21/ Desa SelongBelanak atas nama Tergugat I itu adalah tidak benar karena Sertipikat HGBNomor : 21/Desa Selong Belanak merupakan Sertipikat Pengganti dari padaSertipikat HGB Nomor : 4/Desa Mangkung karena hilang, dimana SertipikatHGB Nomor : 4/Desa Mangkung diterbitkan pada tanggal 23 April 1993berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SK. 550.2/01/1/60/62/1993.berarti

• SK.550.2/1267/1/2842//91 Tanggal 31 Oktober 1991), danbukti T 10 (Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 475/KelurahanBandarharjo) bukti T 16, T 17, T18, T 19 yang semuanya berupa SuratPenyanjian Sewa Menyewa antara PT. PELNI cabang Semarangsebagai pemilik dengan PT.

  Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1961 tentangPendaftaran TanahPasal 3 ayat (2) menyebutkan :Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan ;a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu danb. penetapan batas batasBahwa penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan No.475/Kelurahan Bandarharjo, atas nama Perseroan TerbatasPelayaran Nasional Indonesia Berkedudukan di Jakartadidasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah NomorSK.550.2/1267/I/2842/33/91

• Jawa Barat No. 716-550.2-32-2000 tanggal 22 Desember 2000 No. 716-550.2-32-2000;
  Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perusahaan a.n. PT.

  Jawa Barat No, tanggal 22 Desember 2000 No. 716-550.2-32-2000 beserta lampirannya;
  Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 251/I/PMDN/1998 tanggal 14 Desember 1998;
  Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.82/SK.2274-BPN/93 tanggal 23 Nopember 1993 tentang Persetujuan Lokasi, Penggunaan dan ijin Pembebasan Tanah seluas kira-kira 500 Ha di Desa Telajung dan Cikedokan;
  Daftar

• diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten MarosNo. 550.2/16/5305/B/1995 tanggal 18 Desember 1995 untuk PT BuanaBajoe Permai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) yang berakhirhaknya pada tahun 2006 yang diterbitkan diatas tanah yang telahdibebaskan berdasarkan akta jual beli no 57/KMD/24/1971 di hadapanAbdul Latief BA Asisten Wedana Kepala Ketjamatan Mandai sehinggapada saat Hak Guna Bangunan ini dimohon, status tanahnya adalah tanahNegara dan tidak ada lagi hubungan

• (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan meterpersegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8193/1995 tanggal 09101995,diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 16 Februari 1996 berlaku selama30 (tiga puluh) tahun sampai tanggal 15022026, Surat Keutusan Ka KanwilBPN Propinsi SulSel tanggal 06111995 Nomor 550.2/59/03/5314/95;3 PT Mamuang;Sertifikat HGU Nomor 1 Desa Martajaya atas nama PT Mamuang denganluas 8.000 Ha (delapan ribu hektar), Gambar Situasi Nomor 23/1994 tanggal14 Juni 1994, diterbitkan

  (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan meterpersegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8193/1995 tanggal 09101995,diterbitkan oleh BPN Mamuju tanggal 16 Februari 1996 berlaku selama 30 (tigapuluh) Tahun sampai tanggal 15022026, Surat Keputusan Ka.Kanwil BPNPropinsi Sulsel tanggal 06111995 Nomor 550.2/59/03/5314/95, Sertifikat HGUNomor 01 Desa Martajaya atas nama PT Mamuang dengan luas 8000 Ha (delapanribu hektar), Gambar Situasi Nomor 1/1995 tanggal 14 Juni 1994, diterbitkan olehBPN Mamuju

  (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapanmeter persegi), Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 8193/1995 Tanggal09101995, diterbitkan oleh BPN Mamuju pada tanggal 16 Februari1996 berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai tanggal 15022026,Surat Keputusan Ka Kanwil BPN Propinsi SulSel tanggal 06111995Nomor 550.2/59/03/5314/95;3 PT Mamuang;Sertifikat HGU Nomor 1 Desa Martajaya atas nama PT Mamuang,dengan luas 8.000 Ha (delapan ribu hektar) Gambar Situasi Nomor23/1994 tanggal 14 Juni 1994, diterbitkan

• Desa Pematang, Kecamatan Tigaraksa atas nama PT.Mega MustikaGemilang (Penggugat);e Terbit Aspek Penatagunaan Tanah tanggal 06 Februari 1995,Nomor 460.03.0421995;e Telah dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian atas tanah yangdimohonkan oleh Panitia Tanah "A", tanggal 13 Desember 1995, Nomor299/PAN/HHT/HGB/XII/1995; Terbit Surat Usul Pemberian Hak kepada PT.Mega MustikaGemilang (Penggugat) berdasarkan Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang (Turut TergugatVIl), tanggal 18 Desember 1995,Nomor 550.2

  /2108/04.XII/95;e Terbit Surat Usul Pemberian Hak kepada PT.Mega MustikaGemilang (Penggugat) berdasarkan Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tangerang (Turut TergugatVIl), tanggal 18 Desember 1995,Nomor 550.2/2108/04.XII/95;Hal. 15 dari 58 hal.

  Mega Mustika Gemilang berdasarkan Surat KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 18 Desember 1995Nomor 550.2/2108/04.XII/95 dan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 15 Februari1996 Nomor1234/HGB/KWBPW/ 1996 tentang:1. Surat tanda setoran uang pemasukan kepada Negara;2 Uang Pemasukan kepada Negara sebesar Rp.41.485.950,00;3.

• Megah Realtyndo Indah.Bahwa berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 184/1997tersebut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah mengeluarkan surat keputusan NomorSK.550.2/455/1/2299/33/97 tanggal 3 November 1997 memberikanhak guna bangunan kepada PT. Megah Realtyndo Indah selama 30tahun terhitung dari tanggal 9 Desember 1997 berakhir sampaidengan 8 Desember 2027..

• Tergugat telah melakukan tahapan tahapanpendaftaran tanah, seperti : penetapan batasoleh para pemilik dan tetangga bersebelahandan tidak ada sengketa mengenai batas' bidangtanah, telah dilakukan pengukuran atas bidangtanah yang dimohon, pemeriksaan tanah Aatas data fisik dan data yuridis, kemudianterbit SK PAKTO.550.2/53/1996 tanggal 281996 sebagai dasar penerbitan objek sengketaaquo (vide bukti T3) ;2.

• Pantja Tunggal Knitting Mill,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan No.550.1/124/08/1/295/2008 tanggal 2 September 2009 dan Surat No.550.2/227/08/1/209/2009 tanggal 2 September 2009 ;Bahwa sebagian Sertifikat HGB No. 113/Bongsari seluas 8.200 m2,oleh Sdr. Sumitro selaku Presiders Direktur Perusahaan Dagang danPerindustrian Damai Itd yang berkedudukan di Yogyakarta, telahdialihkan kepadaa Ny.

  Bahwa pada tanggal 20102008 dari sebagian SHGB 113/Bongsaritelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang Nomor : 550.1/124/08/1/295/2008 diberikan kepada PT.PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL, Berkedudukan di Semarangyang kemudian dijadikan dasar dalam rangka penerbitan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor : 00723/Ngemplak Simongan Luas 1.574M2;Bahwa pada tanggal 02092009 dari sebagian SHGB 113/Bongsaritelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang Nomor : 550.2

• ;: Foto copy sesuai dengan foto copy Permohonan untuk mendapatkan hak tanggal12 Agustus 1996;: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda Nomor : 550.2/922/BPNSMR/11.96 tanggal 27111996 Perihal :Permohonan hak guna bangunan atas tanah An. PT.

  SarindoNusa Pertiwi atas sebidang tanah negara seluas 688.374 M terletak di JalanP.Muhammad Nur, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, KotamadyaSamarinda;Foto copy sesuai dengan foto copy Daftar Pengantar Nomor : 550.2/37/BPN16/1997 tanggal 3 Februari 1997;Halaman 39 dari 44 halaman Putusan No.53/G/2013/PTUN SMD.T1llT12T13:T14:T15:T16:T17:T18:: Foto copy sesuai dengan foto copy Telaahan Berkar Permohonan Hak GunaBangunan An. PT. SARINDO NUSA PERTIWI Luas 688.374 M?

• Menteri tersebut di atas, baru diterbitkan.Hal tersebut juga diperkuat sendiri oleh Kepala Badan Pertanahan KotaMakassar dengan Surat No.550.2/694/6301 tanggal 7 Juli 1994 yang intinyaHGB No.488/Rappocini yang diterbitkan berdasarkan SK. MenteriNo.SK.91/HGB/DA/1979 tanggal 12 April 1979 batal dengan sendirinya,karena lewat waktu didaftarkan.

• (bukti T4);Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomorSK.550.2/21/1/45/62/1993, tanggal 16 Januari 1993. (bukti T5);6. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor 1, nama pemeganghak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA). (bukti T6);7. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan, Nomor 11, nama pemeganghak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA). (bukti T7);8. Fotokopi Buku Tanah, Nomor 62, nama pemegang hak LALU AKAR.

  Menimbang, bahwa pada bukti surat T4 tersebut pada pokoknyadiketahui bahwa Tergugat 1 selaku pemilik sebidang tanah sebagaimanayang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor 62 (bukti surat T2)melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat 2 melalui Tergugat 3selaku kuasa dari Tergugat 2;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T4 tersebut,terbit bukti surat T5 berupa surat Fotokopi Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, NomorSK.550.2

  surat T4), menjadi tidak sah menurut hukum karena telah terbuktibahwa tanah tersebut bukan hak milik dari Tergugat 1, terlebih lagi isi daribukti surat T4 tersebut bertentangan dengan dalil bantahan Tergugat 1,Tergugat 2, dan Tergugat 3 sendiri sebagaimana dalam pertimbangansebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena pelepasan hak tersebut tidak sahmenurut hukum maka hal tersebut berakibat isi dari Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat,Nomor SK.550.2

• Bahwa, kepemilikan Penggugat tersebut berasal dari proses pembebasantanah sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Oktober 1996Nomor Surat Keputusan 550.2/1029/1A839/33/96, yang selanjutnya olehTergugat diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Tahun 1996 ;. Bahwa, salah satu tanah yang dimiliki oleh PT.

• , dengan mendasarkan Sertifikat HGBNo.7376/Duri Kepa (Bukti T.l 7) juga tidakberdasarkan hukum dan cacat hukum, oleh karenaSertifikat HGB No.7376/Duri Kepa dalampenerbitannya yang mendasarkan Surat Kanwil BPNDK No.028/23 550.2 09.03 2001 yang dalampenerbitan Sertifikat HGB No.7376/Duri Kepamendasarkan putusan No.381/Pdt.G/1993/PN.JKT.BARtertanggal 4 Agustus 1990 jo putusan PengadilanTinggi No.599/Pdt/1994/PT.DKI tertanggal 2Februari 1995 jo putusan Mahkamah Agung RI No.659K/Pdt/1996, tertanggal 10

• 1996 luas 5.790 m2atas nama Raden Achmad Darmawan (Penggugat I),sedangkan Sertifikat Hak Milik No.2035/Baleendahditerbitkan sebagai pengganti Sertifikat Hak MilikNo.1016/Baleendah; Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00893/BaleendahSurat Ukur tanggal 18 Agustus 2002 No.00937 luas 3950m2 atas nama Yayasan Rumah Sakit Veteran (PenggugatIl); Diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2002 berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 23Januari 2002 No.17 550.2

  Tanah MiulikIndonesia tertanggal 12 Nopember 1958, yang diberitanda T7;Foto copy Surat Ketetapan Turan Pembangunan Daerahtertanggal 22 Desember 1972 yang diberi tanda T8;Foto copy daftar Pembelian tanah yang dilakukan oleh P.TWilayah di Desa Andir dan sekitarnya guna keperluanpemindahan Ibu Kota Kabupaten Bandung tertanggal 29Nopember 1974, yang diberi tanda T9;Foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barattanggal 23 Januari 2002 No.17 550.2

• Tembalang KoraSemarang sebagaimana terurai dalam Gambar SituasiNo.594/210/1995 tanggal 7 Maret 1995 ;Bahwa kepemilikan Penggugat tersebut berasal dariproses pembebasan tanah sebagaimana tersebut dalamKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 1996No.SK.550.2/1029/1/1839/33/96, yang selanjutnya olehTergugat diterbitkan Sertipikat HGBNo.2 Tahun 1996 ;Bahwa salah satu tanah yang dimiliki oleh PT.Bukti Semarang Jayametro adalah yang terletak = diKelurahan

• .: 550.2/04/02/53.23/2003, Surat Ukur Tgl04102001 No.: 87/Polewali/2001 Luas 7.541 M2 (tujuh ribu lima ratus empat puluh satumeter persegi), Nama Pemegang Hak Koperasi Unit Desa Masagena Berkedudukan diBulukumba Tanggal Lahir 29091982 Akta Pendirian No. 4229/BH/IV, PembukuanBulukumba, Tg 28042003, Penerbitan Sertifikat Bulukumba, Tg 30042004, Penunjuk :10HGB No.133 ini terdaftar pada tanggal 28042003 dan berakhir pada tanggal 28042033,yang diberi tanda T.I.II1;Foto Copy Laporan Keuangan Rapat Anggota

  IKonvensi / Pengugat Rekonvensi hanya menumpang (petitum poin 3 gugatan Konvensi);Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensidalam perkara Konvensi mengajukan alat bukti utama berupa Foto Copy Sertifikat (Tanda BuktiHak) Hak Guna Bangunan No.113 Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/KotamadyaBulukumba, Kecamatan Gangking, Desa/Kel : Polewali, NIB : 20.23.01.18.00172, Letak TanahDusun Ponci, Dasar Pendaftaran Surat Keputusan Ka.Kanwil BPN Prop.SulSel Tgl 14042003No.: 550.2