AMANAH BERSAMA UMMAT (dalam PKPUS Nomor:04/Pdt.Sus PKPU/2018/PN.Mks, diberi tanda P.61;Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan ahli (Ahli di bidang hukumpidana kriminologi dan human right) yaituDr.Eva Achjani Zulfa, SH., MH. dibawah sumpah memberikan pendapatnyasebagai berikut:Untuk mengisi kekosongan hukum terutama kekosongan aturanaturan dalamKUHAP, ahli berpendapat sebagaimana yang telah beberapa kali disampaikantermasuk di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi Gede Palguna, bahwa padaprinsipnya

adalah Mengenai tidak sahnya Penyitaan terhadap obyek tanahdan /atau bangunan yang telah menjadi jaminan hutang dengan hak tanggungan atasnama Pemohon sebagaimana dalam huruf A pada angka 1 sampai dengan 7,huruf Bpada angka 1,huruf C pada angka 1;Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor21/PUUXII/2014 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a peraturan Mahkamah Agung nomor 4Tahun 2016, ternyata terhadap Penyitaan dapat diajukan Praperadilan ;Menimbang bahwa berdasarkan Pendapat ahli DR Eva Achjani

pemeriksaan Pra Peradilan hanya meliputiaspek formilnya saja, sehingga pembuktian baik dari Pemohon dan Termohonyang sudah masuk materi pokok Perkara akan dikesampingkan;Menimbang bahwa menurut Pasal 1 KUHAP angka 16 yang dimaksudPenyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alaih dan ataumenyimpan dibawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,penuntutan dan peradilan;Menimbang bahwa menurut ahli DR EVA ACHJANI

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yang dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa menurut Ahli, tujuan dari sistem peradilan pidana dapatdirumuskan, antara lain: 1) mencegah masyarakat menjadi korbankejahatan, 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehinggamasyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalahHalaman 47 dari 87 putusan pidana nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Bin.dipidana, 3) mengusahakan aagr mereka yang pernah melakukankejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapatbahwa ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan hanyaberlaku pada pasalpasal yang normanya masih dinyatakan hidup danberlaku dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, yaitu Pasal 50 Ayat(1) dan (2), dan tidak berlaku bagi Pasal 50 Ayat (3) yang memangdinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pendapat Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,menurut hemat Majelis Hakim justru akan menimbulkan kerancuan danbahkan kontradiktif karena ruh atau jiwa dari keberadaan ketentuanperalihan sebagaimana diatur dalam Lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganakan hilang dengan sendirinya, karena menjadi tidak jelas apa maksuddari pembentuk undangundang memunculkan ketentuan

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dan oleh karenanya patutdikesampingkan;Menimbang, bahwa Ahli Dr. Ir. Martua T.

Eva Achjani Zulvaberpendapat bahwa daluwarsa adalah keadaan atau kondisi yangmembatasi kinerja Jaksa Penuntut Umum dan dilawankan dengan asas JusPunendi.1 tujuan dari adanya daluwarsa adafeft untuk memudahkanpenegak hukum karena lewat waktunya suatu Tindak Pidana, makapenyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan buktibuktiyang cukup, lebih jelasnya dapat dilihat asas Adegium Punier Non (simper)necesse est.

Eva Achjani Zulfa, SH, MH dan Penyitaan Barang Bukti dalam perkaratersebut dan kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara yang keduakalinya dalam perkara a quo pada hari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018, sehinggaTERMOHON menyimpulkan berdasarkan adanya 4 (empat) dari 5 (lima) alatbukti yang sah yang diatur dalam 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi,Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, maka status PEMOHON secara hukumditingkatkan dari status Saksi menjadi dan ditetapkan sebagai Tersangka dalamdugaan

Eva Achjani Zulfa, SH, MH dan PenyitaanBarang Bukti dalam perkara tersebut dan kemudian TERMOHONmelakukan gelar perkara yang kedua kalinya dalam perkara a quo padahari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018, sehingga TERMOHON menyimpulkanberdasarkan adanya 4 (empat) dari 5 (lima) alat bukti yang sah yangdiatur dalam 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, KeteranganAhli, Surat dan Petunjuk, maka status PEMOHON secara hukumditingkatkan dari status Saksi menjadi dan ditetapkan sebagai Tersangkadalam dugaan

Eva Achjani Zulfa, SH, MH dan Penyitaan Barang Bukti dalam perkaratersebut dan kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara yang kedua kalinyadalam perkara a quo pada hari Kamis, tanggal, 05 Juli 2018, sehinggaTERMOHON menyimpulkan berdasarkan adanya 4 (empat) dari 5 (lima) alat buktiyang sah yang diatur dalam 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi,Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, maka status PEMOHON secara hukumditingkatkan dari status Saksi menjadi dan ditetapkan sebagai Tersangka dalamdugaan

Eva Achjani Zulfa,S.H., M.H yang pada pokoknya menerangkan :a. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1995 saksi mursahroni telah memberikanSKHUAT No : 408/SKHUAT/LS/V/1995 tanggal 30 Mei 1995 dan SuratPengakuan Hak (di Atas Tanah Negara) an. Saiful Lim Nam Foek tanggal29 Mei 1995 dalam bentuk asli kepada Terdakwa dan Terdakwamengakuinya di persidangan ;b.

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H yangmenerangkan jika dalam surat yang dipalsukan ternyata surat aslinyasudah tidak ada akan tetapi ada dalam bentuk Fotocopy maka fotocopy tersebut bisa mendapat nilai pembuktian apabila didukungoleh keterangan saksi atau yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAPberdasarkan hal ini maka jika dikaitkan dengan keterangan saksimursahroni, saksi e Moelyadi dan Drs Zulfikar serta barang bukti yangdiajukan dipersidangkan didapatkan fakta bahwa Surat Peryataanpengakuan hak (diatas

Eva Achjani Zulfa, SH., MH. TentangTindak Pidana dibidang Perpajakan, dari Fakultas Hukum UniversitasIndonesia18. Bukti T 18 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.04/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Maret 2016 atas nama TerdakwaAMIE HAMID;19. Bukti T 19 Putusan Mahkamah Agung RI No. 2806K/PID/PID.SUS/2015 tanggal 14 September 2016 atas nama TerdakwaLIN HANDY KIATARTO alias HANDY KIATARTO20.

EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH., dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah Ahli Hukum Pidana pada Fakultas hukumUniversitas Indonesia ;Bahwa unsure sengaja adalah unsure yang menetukan suatu tindakpidana, dimana unsure sengaja ada dua syarat yakni : dalam diamengetahui, menyadari, menginsyafi tentang perbuatan yangdilakukannya dan syarat kedua, dia menghendaki perbuatan itu terjadiatau akibat yang dilarang didalam ketentuan yang dilanggarnya ituterjadi;Bahwa suatu perbuatan

EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H., yang telahdisumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen Strata 1 dan Strata 2 padaUniversitas Indonesia ; Bahwa dalam perkembangannya Praperadilan khususnya mengenaiPenetapan Tersangka , dibutuhkan adanya pedoman yang jelasmengenai kucukupan alat bukti, sehingga melatarbelakangi terbitnyaPutusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/PUU.X1IV/2014; Bahwa adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagai alat uji dimaksudkanuntuk

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.;Menimbang, bahwa tentang Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10KUHAP Jo.

Dr.EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H. (Ahli Pidana)16.

Bahwa terkait adanya Izin yang dimiliki Pemohon Banding, makasebenarya telah terjadi kesesatan fakta dalam persidangan Perkara ini,sehingga semestinya Pemohon Banding dari sejak semula tidak dapat dipidana,sesuai dengan keterangan ahli pidana Dr.EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H., dandihubungkan dengan keterangan Saksi AMJON, HENDRISIN dan TERDAKWA.18.

EVA ACHJANI ZULFA, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN CbiBahwa Ahli DR.

EVA ACHJANI ZULFA, SH, MH bekerja sebagai dosentetap pada bidang studi Hukum Pidana Fakultas Hukum UniversitasIndonesia sejak Tahun 1998sekarang.Bahwa Irisan antara stellionaat dengan penggelapan, kalau Ahli tidakkeliru mengingatnya ada 2 masalah yang muncul, yaitu ada 2 objek yangsebetulnya berbeda, objek yang pertama mengenai sejumah lahan danobjek yang kedua berupa uang yang dijaminkan;Bahwa titik singgungnya kalau kita bicara masalah penggelapan iniumumnya kita bicara beririsan dengan hak keperdataan

EVA ACHJANI ZULFA , SH.MH.yang telah didengar dibawah sumpah padapokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:e Bahwa ahli didengar pendapatnya sebagai ahli dibidang Hukum Pidanae Bahwa perkara penipuan adalah sangat beda tipis dengan perkara perdata, Bahwa dalam perkara ini apabila menyangkut masalah masalah bisnis, makadalam suatu perusahaan kemungkinan ada untung rugi, dan karena adanya suatuperjanjian dalam bentuk perikatan maka apabila dalam bisnis tersebut tidakmenguntungkan atau mengalami

EVA ACHJANI ZULFA. SH.

Keterangan Ahli Dr.Eva Achjani Zulfa,SH,MH. disumpah yang padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ::Bahwa. ahli dibidang hokum pidana dan kriminologi ;Bahwa ahli mengajar di UI sudah 18 tahun untuk S1 mengajar hokumpidana material untuk S2 mengajar system peradilan pidana ;Bahwa pengertian praperadilan menurut KUHAP menurut ahli mengacupada Pasal 77, 78 dan 79 adalah sangat jelas tapi secara filosofipraperadilan sebagai lembaga koreksi terhadap proses manajemenpenanganan perkara pidana

Eva Achjani Zulfa,SH,MHyang telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan bersumpahsesuai dengan agamanya ;Menimbang, bahwa sementara pihak Termohon melalui KuasaHukumnya telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda T1 sampai denganT 72 surat bukti mana T1 sampai dengan T7 dan bukti T70 sampai denganT72 adalah print out Sementara yang lainnya adalah copy yang sesuai denganaslinya, serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan dalampembuktian ;Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut

penuntutan harus diartikan dengan maknayang luas, karena ketika polisi sudah mengetahui suatu perkara sudah daluarsawalaupun itu masih dalam pra penuntutan kalau tetap dijalankan alangkahmubazirnya, ahli berpendapat secara pengertian a contra rio dengan alasanperkara sudah daluarsa ;Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli ahli seperti tersebut diatas yangdihubungkan dengan alasan alasan Praperadilan seperti yang telah diuraikanyang bersifat Imperatif dan hal itupun telah dibenarkan oleh ahli PemohonDr.Eva Achjani

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. dalampersidangan perkara ini bahwa apabila UndangUndang Perbankanmeyatakan suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana perbankan,maka berlaku Lex Specialis Sistimatis, yaitu UndangUndang yang secaraspesialis berkaitan dengan pokok perkara maka UndangUndang tersebutyang mempunyai daya berlaku dibandingkan undangundang lain;Judex Facti dalam putusan perkara ini juga telah memasukkan/menambahkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. adalah ahli yang tercantum dalamberkas perkara dan memberikan pendapat di bawah sumpah di depanpersidangan, akan tetapi pendapatnya yang tercantum dalam putusandiambil secara utuh dari Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, bukanberdasarkan pendapat yang diberikan didepan persidangan, padahalselesai pemeriksaan ahli Ketua Majelis Hakim meminta kepadaPenasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat memberikanhasil rekaman pendapat ahli yang direkam oleh Penasihat HukumPenasihat

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., di depan persidanganyang tidak dimuat/dicantumkan oleh Judex Facti dalam putusan. Kalausaja disposisi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dilaksanakan danpenjelasan/syaratsyarat disposisi dipenuhi oleh PT.BNI (Persero) TbkSKC Pekanbaru dan PT.BRJ, perkara ini tidak akan terjadi. KenyataannyaHal. 98 dari 112 hal. Put. No. 2291 K/Pid.Sus/2015PT.BNI (Persero) Tok.

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H., perbuatan yangdilakukan oleh beberapa orang, misalnya dalam tindak pidana korupsisering dikatakan perbuatan yang dilakukan bersamasama. Secarabersamasama sering diartikan sebagai turut serta melakukan tindakpidana, yaitu kehendak bersama, melakukan perbuatan fisik untukmewujudkan tindak pidana dan ada kepentingan bersama dari hasil tindakpidana tersebut;Bahwa berdasarkan MPK PAK No.

Eva Achjani Zulfa, SH.

Eva Achjani Zulfa, SH.,MH. berpendapat bahwa status tersangkamenjadi obyek praperadilan ;5. Ahli Chudry Sitompul, SH.,MH. berpendapat bahwa status tersangka menjadiobyek praperadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, danberdasarkan pada Putusan No. 04 /Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari2015. Putusan No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, serta pendapat Dr. EvaAchjani Zulfa, SH.,MH, Chudry Sitompul, SH.

Eva Achjani Zulfa, SH.,MH,dan Chudry Sitompul, SH.

EVA ACHJANI ZULFA, dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya :Bahwa menurt Ahli pengangkutan dalam UU pertambangan = adalahkegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / ataubatubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan danpemurian sampai tempat penyerahan, penjualan dalam UUpertambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasilpertambangan mineral atau batubara, Pertambangan dalam UUpertambangan adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka penelitian

EVA ACHJANI ZULFA menerangkanpengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkanmineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempatpengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, penjualanadalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambanganmineral atau batubara, Pertambangan adalah : sebagian atau seluruhtahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan

EVA ACHJANI ZULFA menerangkan unsurpasal dari tindak pidana pada pasal 161 UU RI no 4 tahun 2009 tentangpertambangan Mineral dan Batubara adalah:a. unsur pelaku (Setiap orang, pemilik IUP atau IUPK)b. unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubarac. unsur barang tersebut adalah bukan dari pemegang izinBahwa menurut Ahli a de charge Dr.

EVA ACHJANI ZULFA inti dari tindakpidana pada pasal 161 UU RI no 4 tahun 2009 tentang pertambanganMineral dan Batubara adalah sumber barang tambang yang ditampung,dimanfaatkan, dilakukan diolah dan dimurnikan, diangkut atau dijualbukan dari pemegang izin;Bahwa tidak pernah ada transaksi keuangan sehubungan denganpengangkutan atau penjualan bauksit antara PT. AIPP dengan PT.LOBINDO NUSA PERSADA atas diterbitkannya IUP OPK PT. AIPP;Bahwa PT.

EVA ACHJANI ZULFA terdapat indikasiperbuatan melawan hukum atau tindak pidana pemalsuan dalam halpenerbitan SK tersebut sehingga berkonsekuensi terhadap substansi darimateri SK tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau cacathukum;Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan kegiatan pemuatan(Loading) bauksit di Pelabuhan Tanjung Moco Dompak Tanjungpinang,dengan cara saksi Weidra Als Awe memerintahkan saksi SAIFUL SIDIKsebagai operator alat berat jenis KOBELCO merk Hitachi warna Orangedan

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H dari Fakultas HukumBidang Studi Hukum Universitas Indonesia dijelaskan sebagai berikut :Merujuk kepada Pasal 92 dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004maka unsur yang menentukan adalah "tanpa ijin, yang merujuk kepadakualifikasi dalam UU ini adalah UU administratif yang bersanksi pidana,maka syarat

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H dari Fakultas HukumBidang Studi Hukum Universitas Indonesia dijelaskan sebagai berikut :Merujuk kepada Pasal 92 dan/atau Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004maka unsur yang menentukan adalah "tanpa ijin, yang merujuk kepadakualifikasi dalam UU ini adalah UU administratif yang bersanksi pidana,maka syarat

Eva Achjani Zulfa, SH.,MH., di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa didalam KUHAP tidak mengatur secara jelas mengenai HukumAcara Praperadilan, sehingga mengenai Hukum Acara Praperadilantidak mengacu kepada Pasal 84 KUHAP secara murni karenapembicaraan dalam Praperadilan adalah bukan mengenai pembuktianmateriil yaitu Praperadilan tidak berwenang membuktikan alat buktidalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa khusus untuk Termohon Ill telah pula mengajukaneksepsi bahwa Kejaksaan Tinggi Lampung tidak tepat ditempatkan sebagaiTermohon Ill karena Termohon Ill selaku aparat penegak hukum (Jaksa) secaratersendiri dipisahkan dalam konteks perbuatan yang dapat dimintakanPUTUSAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel Halaman 102Praperadilan yaitu apabila Jaksa melakukan penghentian penuntutan, sedangkandalam hal ini Jaksa tidak melakukan penghentian Penuntutan;Menimbang, bahwa menurut ahli DR.Eva Achjani

berupasanksi administratif, tetapi yang dilaporkan oleh Pemohon Praperadilan adalahadanya dugaan tindak pidana penggelapan atau memasukan keterangan palsuke dalam akte otentik, hal tersebut diatur dalam KUHP,Menimbang, bahwa= apabila saham pelapor diahlihkan olehTerlapor/diambil dengan tanpa proses pengalihan hak, baik akte jual beli,maupun akte hibah dan tidak ada pembayaran yang dilakukan, atau bilamanaperistiwa yang dilaporkan diduga daluwarsa, tetapi bila mendasarkan padapendapat Ahli DR.Eva Achjani

EVA ACHJANI ZULFA, S.H.,M.H yangdibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuangdalam berita acara sidang ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya,Termohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :1. Foto kopi Laporan Polisi Nomor : LP/1678/IV/2017/PMJ/Dit,Reskrimum, tanggal 5 April 2017. (Bukti T1);2. Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/1966/IV/2017/DitReskrimum, tanggal 10 April 2017. (Bukti T2);3.

EVA ACHJANI ZULFA, S.H.,M.H ;Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon gunameneguhkan dalildalil sangkalannya telah pula mengajukan 64 (enampuluh empat ) buah surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti T1sampai dengan T64 dan seorang Ahli bernama Dr. EFFENDY SARAGIHS.H.,M.H ;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohonmengajukan permohonan agar:1.

EVA ACHJANI ZULFA apabila penyerahan SPDP tersebutbertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 14 TAHUN 2012 danPERKABA 3 TAHUN 2014, maka dapat mengakibatkan proses penyidikantidak prosedural oleh karena itu Petitum Nomor 2 Pemohon agarmenyatakan proses Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaandengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapansebagai Tersangka terhadap Pemohon yang diduga melanggar Pasal 378KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 264 KUHP dan/atauPasal 266 KUHP

Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. yang telahdikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun ironisnya juga tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingat Pertama pada halaman 33putusannya, dikutip sebagai berikut:Namun demikian, hal ini tidak lantas menyebabkan tidakdiperlukannya bukti dalam kasus perzinahan.

Pengajar hukum pidana UniversitasIndonesia, Eva Achjani Zulfa, mengatakan kausalitas bukansemata mencari sebab (causa) dari akibat suatu tindak pidana,tetap juga mencari derajat kesalahan. Ditegaskan Eva,dengan memahami kausalitas aparat bisa menentukan siapayang dapat dimintakan pertanggungjawaban, apakah pelakudapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; atau apakahpelaku menjadi penyebab dari suatu akibat.