PUTUSANNomor 15 K/Pdt.SusPailit/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus gugatan actio pauliana pada tingkat kasasitelah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:1.PT.

Kewenangan mengadili terhadap gugatan actio pauliana:10.

Berdasarkan penjelasan dan Uraian tersebut diatas, maka adalah jelasbahwa Kurator (in casu Penggugat) berhak mengajukan suatu GugatanPembatalan atas suatu perobuatan hukum (actio pauliana) terhadapDebitor (in casu Tergugat ) dan pihak lainnya ( in casu Tergugat II VII,dan Turut Tergugat IIl) ke Pengadilan Niaga dalam lingkunganPeradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor;C. Latar belakang perkara a quo:15.

Pemenuhan unsur gugatan actio pauliana:47. Berdasarkan uraianuraian dan pejelasanpenjelasan tersebut diatasmaka adalah jelas bahwa gugatan a quo yang merupakan gugatan actiopauliana telah memenuhi unsurunsur untuk dapat dikabulkan menurutUU Kepailitan dan PKPU;Hal. 13 dari 31 hal. Put.

Menerima dan mengabulkan gugatan actio pauliana dari Penggugat untukseluruhnya;2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, TergugatHal. 26 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.SusPailit/2016IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang dilakukan dalam jual belliasset Tergugat tersebut melawan hukum yang merugikan Para Krediturdan tidak sah menurut hukum;.

PUTUSANNomor 200 PK/Pdt.SusPailit/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan Actio Pauliana padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalamperkara antara:ALI VITALI, S.H., dan IVAN M.P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk membayarbiaya perkara;Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;Atau,Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan kepailitan (Actio Pauliana) tersebut di atas,Tergugat Il, Ill dan Turut Tergugat , Il mengajukan eksepsi yang padaHalaman 7 dari 26 hal.

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (eksepsi plurium litisconsortium);IIl.Gugatan Penggugat tidak didukung fakta dan peristiwa (eksepsichicaneus process);Eksepsi Turut Tergugat I:Gugatan Penggugat error in persona;Eksepsi Turut Tergugat II:Eksepsi gugatan obscuur libel;Bahwa, terhadap gugatan kepailitan (Actio Pauliana) tersebutPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikanputusan Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. junctoNomor 02/Pdt.Sus.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 888 K/Pdt.SusPailit/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang telah berkekuatan hukum tetapsebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SINAR MASMULTIFINACE tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. junctoNomor 02/Pdt.Sus.

Menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 02/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2017/PN.Niaga/Jkt.Pst. junctoNomor 02/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 April 2017;4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat IIIuntuk menyerahkan seluruh dokumendokumen asli berupa:a. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02, Surat Ukur NomorHalaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 200 PK/Pdt.SusPailit/20182549/1997, tanggal 11 Juli 1997, seluas 36.910 m?

Interkon Kebon Jeruk (Tergugat III) (jo No.021 K/N/2006,tanggal 8 September 2006, jo No.27/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3Juli 2006) dinyatakan pailit, dan Yan Apul, SH. diangkat menjadi Kuratornya(P.13) ;Actio Paulina ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UndangUndang No.37 tahun 2004tentang Kepailitan, diatur bahwa Kurator dapat meminta pembatalan atastindakan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kepentinganpara kreditur ;Untuk jelasnya, Pasal 41 dikutip, sebagai berikut :Hal

Kasasi Il dengan perantaraankuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2007 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 08 April 2008 sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Kas/Actio Pauliana/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo No. 01/Kas/Actio Pauliana/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga

Pauliana ;Menurut pendapat Kartini Mulyadi dalam tulisannya berjudul Actio Paulianadan PokokPokok Tentang Pengadilan Niaga, yang terhimpun dalam BukuPenyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan KewajibanPembayaran Utang penerbit Alumni2003 Bandung, halaman 302, adalahsebagai berikut beseeeettaeeeees kata actio dipertanyakan karena tidak perlu adanyatuntutan/gugatan untuk membatalkan suatu tindakan Pauliana,karena tindakan hukum ini memang batal (nietig) dan bukannyadapat dibatalkan atau

No. 305 K/Pdt.Sus/2008 Perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan denganUndangUndang ;Dalam perkara a quo, ternyata yang diajukan Penggugat ke PengadilanNiaga bukan merupakan permohonan, melainkan gugatan yang secarategas diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Nopember 2007 yang perihalnya mencantumkan Gugatan Actio Pauliana ;Menurut pendapat Kartini Mulyadi dalam tulisannya berjudul Actio Paulianadan PokokPokok Tentang Pengadilan Niaga, yang terhimpun dalam

BukuPenyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan KewajibanPembayaran Utang penerbit Alumni2003 Bandung, halaman 302, adalahsebagai berikut beceeeentaeeeees kata actio dipertanyakan karena tidak perlu adanyatuntutan/gugatan untuk membatalkan suatu tindakan Pauliana,karena tindakan hukum ini memang batal (nietig) dan bukannyadapat dibatalkan atau vernietigbar.

Nomor 117 PK/Padt.SusPailit/2019gugatan actio pauliana karena berdasar Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 12 PK/N/2000, tanggal 14 Agustus 2000, perbuatanhukum debitor (dalam pailit) dengan pihak ketiga (actio pauliana)merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus melaluigugatan perdata di Pengadilan Negeri;.

Error in persona, Penggugat dalam kedudukan sebagai KuratorSoenario Harjanto Ongkowidjaja (dalam pailit) adalah keliru dan tidaktepat menarik Soenario Harjanto Ongkowidjaja (dalam pailit) dan Istrisebagai Tergugat dalam perkara actio pauliana karena dengandinyatakannya Soenario Harjanto Ongkowidjaja (dalam pailit), makasegala hak dan kewenangan Soenario Harjanto Ongkowidjaja (dalampailit) untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadapharta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan menjadi

Bahwa hak mengajukan gugatan melalui mekanisme Citizen Law Suit (CLS)12.atau actio popularis telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal iniantara lain dapat dilinat dari beberapa gugatan Citizen Law Suit Yangpernah dilakukan antara lain :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkanPutusan Sela dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit Buruh MigranNomor Perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pusat oleh Majelis HakimAndi Samsan Ngandro, S.H., (Ketua Majelis Hakim H.

Effendy Lotulung, S.H., (anggota Majelis) yang menyatakan dalampertimbangannya diantaranya menyatakan :1.Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofi, dan Doktrinhukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam instrumentCitizen Suit atau actio popularis, hak mengajukan gugatan bagi WargaNegara atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yangmengalami sendiri kerugian secara langsung dan juga tidakmemerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yangdiwakili;Bahwa Majelis

Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim,yang diketuai oleh Andriani Nurdin, SH., memutuskan mengakuigugatan Citizen Law Suit dan Menerima Gugatan dari Penggugat.Dalam pertimbangannya diantaranya menyatakan :Bahwa Majelis Hakim menganggap gugatan Para Penggugat adalahgugatan actio popularis terhadap sebuah kebijakan pemerintah dimanaWarga Negara bisa menggugat meskipun tidak ada kerugian langsungdari Penggugat;Bahwa Majelis Hakim menilai Para Tergugat yakni Presiden RI,Halaman 5 dari 28

Gugatanwarga negara di sebut juga dengan istilah gugatan masyarakat (actio popularis).Pertama kali di Indoensia diajukan dalam kasus penanganan deportasi buruhmigran dari Malaysia di Nunukan Kalimantan pada tahun 2003, perkara Nomor28/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pst, yang pada pokoknya putusan itu memberikanpengakuan atas gugatan warga negara (citizen law suit/actio popularis) diIndonesia. Menurut Dhabi K.

Gumayra, bahwa dalam sejarah gugatan warganegara (citizen lawsuit/actio pupularis) pertama kali diajukan terhadappermasalahan lingkungan hidup. Namun dalam perkembangannya gugatanwarga negara (citizen lawsuit/actio popularis) tidak lagi hanya diajukan dalamperkara lingkungan hidup semata, tetapi pada semua bidang di mana negaradianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hakhak warga negara(termasuk di dalamnya adalah hak warga negara atas lingkungan hidup yangbaik dan sehat).

Bahwa, Gugatan Actio Pauliana adalah sesuai pasal 41 ayat (1)(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakanpembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakanpailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelumputusan pernyataan pailit diucapkan.Bahwa, tujuan gugatan actio pauliana adalah untuk melindungikepentingan Kreditur agar tidak dicurangi oleh Debitur sehingga menjadirugi ;.

Menolak Gugatan Actio Pauliana PENGGUGAT untuk seluruhnya atausetidak tidaknya tidak dapat diterima ;2. Menyatakan Sah dan berdasar hukum Berita Acara KesepakatanPembayaran Hutang tertanggal 18 Mei 2018 antara TERGUGAT danTERGUGAT III ;3. Menyatakan Aset berupa 1 (satu) unit Rumah toko (Ruko) yang terletak diRuko Sentra Samarinda Seberang No.33 Jalan Bung Tomo RT.003Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda seberang, Samarinda KalimantanTimur yang adalah milik TERGUGAT II ;4.

Bahwa, Gugatan Actio Pauliana yang dilakukan oleh Kurator terhadap hartayang bukan budel Pailit adalah gugatan yang ngawur tidak berdasar danHalaman 15 Putusan Nomor 2/Pdt.SusActio Pauliana/2019/PN Niaga Sby JoNomor 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Sbytidak bisa diproses dimuka persidangan termasuk Gugatan Kurator dari PT.MITRA SATYA WIGUNA terhadap satu unit Ruko milik (Ir.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 17/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2023/PN Niaga Smg., juncto Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg., tanggal 15 Agustus 2023 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.3. Menghukum Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Gugatan Actio Pauliana Kepailitan;Bahwa gugatan actio pauliana pada awalnya pernah diajukan dalamrangkakepailitan, yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terdaftar dalam RegisterPerkara Nomor 01/Acp/2007/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 305K/Pdt.Sus/ 2008., juncto Nomor 112 PK/Pdt.Sus/2008;Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap menyatakan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo;Dengan demikian, maka gugatan actio pauliana

Bahwa karena kualitas Para Penggugat sebagai Para Kreditor dalamkepailitan Tergugat Ill sebagaimana tersebut di atas dan karena gugatanyang diajukan Para Penggugat adalah gugatan actio pauliana, makadasar hukum pengajuan gugatan a quo selain menggunakan Pasal 1341Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana didalilkan ParaPenggugat, juga tidak bisa lepas dari ketentuanketentuan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 (UU KPKPU), dimana dalam Pasal 41UU KPKPU mengatur:(1) Untuk kepentingan harta pailit,

dalam pailit selaku Penggugat(sekarang, dalam perkara ini selaku Tergugat Ill), dalam perkara Nomor01/Actio Pauliana/2007/PN Niaga.

Para Pengggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untukmenggugat (diskualifikasi in person):Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan pada butir 1 di atas,gugatan Para Penggugat adalah gugatan actio pauliana yangHalaman 46 dari 66 hal. Put.

pauliana dengan perbuatan melawan hukum;Bahwa gugatan actio pauliana ini diajukan di Pengadilan Negeri sesuaidengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112PK/Pdt.Sus/2008, tanggal 24 November 2008 juncto Nomor 305 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 11 Agustus 2008 juncto Nomor 01/Actio.Pauliana/2007/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 1 April 2008, yang menyatakan bahwa atasgugatan actio pauliana ini harus diajukan di Pengadilan Negeri, bukanPengadilan Niaga, (vide bukti P10 asampai dengan P10 c)Dengan demikian

PUTUSANNomor 209 K/Pdt.SusPailt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Kepailitan Actio Pauliana pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:1.IVAN LUIS, selaku Direktur PT.

Nomor 209 K/Pdt.SusPailit/2018Atau :Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Actio Pauliana tersebut,Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tergugat :Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);Gugatan a quo kurang pihak (plurium litis consortium), karenatidak menggugat

Jakarta, lebih lanjut Penggugat telahmengetahui objek sita tersebut bukanlah milik dan dikuasai Tergugat ;Dalam Eksepsi Tergugat II:Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);Gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat kurang Pihak dikarenakan tidakmengikut sertakan Para Pemegang Saham lainnya yang menandatanganiKeputusan Para Pemegang Saham tersebut;Gugatan Kabur (Obscuur Libel);Dengan tidak diikut sertakannya Surat Keterangan Pemegang Sahamtertanggal 02 Januari 2017 sebagai bagian dari Gugatan Actio

., bertempat tinggal di Graha TamanKebayoran Blok K Nomor 13 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan Actio Pauliana di depanpersidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknyasebagai berikut:1Bahwa berdasarkan ijin dari Hakim Pengawas

Pst., tertanggal 30 Januari 2013,Penggugat mengajukan gugatan Actio Pauliana terhadap Tergugat I, Tergugat II, danTergugat III serta Turut Tergugat, atas tanah dan bangunan gudang penyimpananlogistik yang dikenal Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal Surya Darma, Blok HNomor 03/03A/05/06/07, Kampung Kedaung Wetan, Kelurahan Selapajang Jaya,Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dan menyerahkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 157, 158, 159, 196, 160, 197, 161, 198, untuk dijadikan sebagaiboedel pailit

Pst., tertanggal 30 Januari 2013, tanahdan bangunan yang dipergunakan sebagai gudang penyimpanan logistik PT MetroBatavia (Dalam Pailit) yang dikenal Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal SuryaDarma, Blok H Nomor 03/03A/05/06/ 07, Kampung Kedaung Wetan, KelurahanSelapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, harus dijadikan sebagaiboedel pailit PT Metro Batavia (Dalam Pailit);Bahwa gugatan actio pauliana Penggugat diajukan untuk kepentingan harta pailit,karena akibat perbuatan hukum Tergugat

Pauliana tersebut, Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi (Tergugat I):Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Citis Consortium);1Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalildalil Penggugat dalamgugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;Bahwa gugatan Penggugat pada pokok mengenai Actio Pauliana terhadap penjualanasset tanah dan bangunan milik PT Metro Batavia yang berupa gudang penyimpananlogistik yang dikenal dengan

Pst., jo.Nomor 01/Pdt.Sus Actio Pauliana/2014/PN Niaga Jkt. Pst., dan Nomor 9 Kas/Pdt.SusActio Pauliana/2014/PN Niaga Jkt. Pst., jo. Nomor 01/Pdt.SusActio Pauliana/2014/ PNNiaga Jkt.

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat , TurutTergugat , Il dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknyasebagai berikut:Eksepsi Tergugat , Turut Tergugat dan Turut Tergugat II: Para Penggugat telah keliru dalam menentukan kompetensi absolutdalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; Para Penggugat menggabungkan dua gugatan yang masingmasingberdiri sendirisendiri antara obyektif actio

Gugatan komulasi obyektif actio pauliana dan perbuatan melawan hukumtidak diperbolehkan;5.

tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Juni2020 serta kontra memori kasasi tanggal 25 Juni 2020 dan tanggal 9 Juli2020 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal iniPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa gugatan Para Penggugat berisi gabungan perbuatan melawanhukum dan gugatan actio

;Menimbang, bahwa konsep Hak Gugat memiliki persamaan denganPrinsip actio popularis. Dalam actio popularis yang berhak mengajukangugatan adalah setiap orang atas dasar bahwa ia adalah anggotamasyarakat, tanoa ada keharusan bahwa orang tersebut merupakan pihakyang mengalami kerugian secara langsung.

Dalam Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), tidak setiap orang berhak mengajukannya,melainkan hanya salah satu atau beberapa orang yang merupakan anggotadari sekelompok orang yang ikut mengalami kerugian secara langsung.Kepentingan yang dituntut dalam actio popularis adalah kepentingan umumyang dianggap kepentingan setiap anggota masyarakat juga, sedangkandalam class action kepentingan yang dituntut adalah kepentingan yang samadalam suatu permasalahan yang menimpa kelompok tersebut.

Dalam sistemcommon law, prinsip actio popularis ini sama dengan citizen lawsuit sepertigugatan terhadap pelanggaran perlindungan lingkungan oleh warga negara,baik terhadap warga negara yang mengalami langsung terkenapencemarannya ataupun tidak, karena masalah perlindungan lingkunganmerupakan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas, makasetiap warga negara berhak menuntutnya (Mas Achmad Santosa, Konsepdan Penerapan gugatan Perwakilan (Class Action), ndonesia Center forEnvironmental Law (

Tergugat bukanlah merupakan tipe perempuan yang setiadan telah bercederai cita cita Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkanperkawinan dikemudian hari, padahal Penggugat telah mengeluarkan biaya untukmembeli rumah guna ditinggali bersama kelak, karena Tergugat ketahuan telahberselingkuh dengan laki laki lain ;Bahwa dengan kejadian tersebut , Penggugat bermaksud untuk tidak melaksanakanperkawinan dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah mencederai kepercayaandari Penggugat , karenannya atas dasar actio

Pengikatan Jual Beli tertanggal 25 Januari 2006 yangdi legalisasi oleh Turut Tergugat II,antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,sedangkan uang pembayarannya dari Penggugat, selain itu juga dibuatkan SuratKuasa dari Turut Tergugat I kepada Tergugat yang dibuat oleh dan dihadapanTurut Tergugat II tertanggal 25 Januari 2006 Nomor : 6 Bahwa Penggugat bermaksud untuk tidak melaksanakan perkawinan tersebut karenaTergugat telah berselingkuh dan telah mencederai kepercayaan dari Penggugat,karenanya atas dasar actio

,SH.( Turut Tergugat I) yang,meyatakan pada pokoknya, bahwaAkta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I yangtelah dilegalisasi oleh Notaris Nurhayati Samperura,SH. ( Turut trgugat II) denganNomer : : 1116/ L/1/2006 tanggal 25 Januari 2006 dan Akta Kelasa No.6 tertanggaltanggal 25 Januari 2006 batal demi hukum ;Menimbang,bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan olehMajelis sebagaimana tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan ACTIO

PAULIANA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat perjanjianpengikatan jual beli tertanggal 25 Januari 2006 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat II dibawah No.1116/L/1/2006 jo Surat KuasaNomor : 6 tanggal 25 Januari 2006 dari Turut Tergugat I kepada Tergugatyang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II dapat dinyatakan batal;Menimbang,bahwa Actio Pauliana yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdatamenentukan,setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan

Tergugat bukanlah merupakan tipe perempuan yang setiadan telah bercederai cita cita Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkanperkawinan dikemudian hari, padahal Penggugat telah mengeluarkan biaya untukmembeli rumah guna ditinggali bersama kelak, karena Tergugat ketahuan telahberselingkuh dengan laki laki lain ;Bahwa dengan kejadian tersebut , Penggugat bermaksud untuk tidak melaksanakanperkawinan dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah mencederai kepercayaandari Penggugat , karenannya atas dasar actio

Pengikatan Jual Beli tertanggal 25 Januari 2006 yangdi legalisasi oleh Turut Tergugat II,antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,sedangkan uang pembayarannya dari Penggugat, selain itu juga dibuatkan SuratKuasa dari Turut Tergugat I kepada Tergugat yang dibuat oleh dan dihadapanTurut Tergugat II tertanggal 25 Januari 2006 Nomor : 6 Bahwa Penggugat bermaksud untuk tidak melaksanakan perkawinan tersebut karenaTergugat telah berselingkuh dan telah mencederai kepercayaan dari Penggugat,karenanya atas dasar actio

,SH.( Turut Tergugat I) yang,meyatakan pada pokoknya, bahwaAkta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I yangtelah dilegalisasi oleh Notaris Nurhayati Samperura,SH. ( Turut trgugat II) denganNomer : : 1116/ L/1/2006 tanggal 25 Januari 2006 dan Akta Kelasa No.6 tertanggaltanggal 25 Januari 2006 batal demi hukum ;Menimbang,bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan olehMajelis sebagaimana tersebut diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakahberdasarkan ACTIO

PAULIANA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat perjanjianpengikatan jual beli tertanggal 25 Januari 2006 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I,yang telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat II dibawah No.1116/L/1/2006 jo Surat KuasaNomor : 6 tanggal 25 Januari 2006 dari Turut Tergugat I kepada Tergugatyang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat II dapat dinyatakan batal;Menimbang,bahwa Actio Pauliana yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdatamenentukan,setiap kreditor dapat mengajukan pembatalan

sehingga para pembanding/penggugat dalam gugatannyatertulis DR (HC) MASHUD WISNUSAPUTRA atau PARA AHLI WARISNYAdan menyebutkan alamat terakhir terbanding II/tergugat II sesuai ketentuanPascal 7 RV pqnn nnn nnn nna rc risBahwa para pembanding dalam gugatannya mendalilkan adanya actionpauliana serta perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan AktaNo. 72 tgl. 18 Desember 2003 dan Akta No. 32 s/d No. 78 igl. 19Desember 2003, karena dalam perkara aquo selain terdapat tindakanterbanding Ill yang bersifat actio

Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan Actio Pauliana.Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Terbanding IIsemula Tergugat Il dan Kontra Memori Banding Terbanding V semula TergugatV hanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkanPUTUSEN jannsssseseenennssseeseennnnssemesen nnn seems nnn sees nna mene nnnseeeeeeenenmeMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa,mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, besertasalinan resmi

;Bahwa isi dan substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara ini adalah merupakan gugatan permintaan PembatalanTransaksi/Perjanjian atau yang lebih dikenal dengan istilah Actio Paulina,yang dalam hal ini Permintaan Pembatalan terhadap Adendum PerjanjianKerjasama tentang Pembangunan Apartemen, Perumahan dan Sport CenterAkta Nomor 04 tertanggal 03 Juni 2010 yang dibuat di hadapan NotarisKemas Abdullah, S.H.

Orchid ResidenceIndonesia tidak memiliki hak hukum (/egal standing) untuk mengajukangugatan tentang pembatalan (gugatan Actio Paulina) terhadap AdendumPerjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Apartemen, Perumahan danSport Center Akta Nomor 04 tertanggal 03 Juni 2010 yang dibuat di hadapanNotaris Kemas Abdullah, S.H. (selanjutnya dalam perkara ini disebutPerjanjian Kerjasama, Akta Nomor 4 Tahun 2010);Dengan alasan hukum, sebagai berikut:1.

Orchid Residence Indonesia) yang saat ini dibawahpengurusan Kurator (Penggugat), namun selain alasan hukum yang telahdisampaikan di atas, alasan hukum lain yang menjadi alasan sehinggaPenggugat tidak memiliki hak hukum (legal standing) untuk mengajukangugatan (Actio Paulina) dalam perkara a quo adalah dari segi waktuperbuatan atau transaksi hukum yang dimintakan untuk pembatalannyatersebut ternyata sudah lewat dari 1 (satu) tahun dari waktu sebelumputusan pailit, sehingga Debitur Pailit sudah pasti

tidak mengetahui ataupatut untuk tidak mengetahui bila perbuatan hukum tersebut dapatmerugikan Kreditur;Dalam ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan persyaratankhusus tentang gugatan Actio Paulina dalam kepailitan, salah satunyaadalah tentang perobuatan hukum yang digugat adalah merupakan perbuatanhukum Debitur yang merugikan Kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu1 (satu) tahun sebelum putusan pailit dibacakan (ketentuan Pasal 42 UUNomor 37 Tahun 2004);Hal. 16 dari 26 hal.

Orchid Residence Indonesia tidak memiliki hak dankepentingan hukum (legal standing) untuk mempermasalahkan apalagimeminta dibatalkannya (Actio Paulina) terhadap Adendum PerjanjianKerjasama Akta Nomor 04 Tahun 2010 yang bukan merupakan perbuatanhukum yang dibuatnya dimaksud;. Penggugat termasuk sebagai Penggugat yang beriktikat tidak baik;Bahwa bila dicermati dari isi surat gugatan Penggugat, maka secara hukumPenggugat dapat dinilai sebagai Penggugat yang beriktikat tidak baik.

;Bahwa isi dan substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalamperkara ini adalah merupakan gugatan' permintaan PembatalanTransaksi/Perjanjian atau yang lebih dikenal dengan istilah Actio Paulina,yang dalam hal ini Permintaan Pembatalan terhadap Adendum PerjanjianKerjasama tentang Pembangunan Apartemen, Perumahan dan Sport CenterAkta Nomor 04 tertanggal 03 Juni 2010 yang dibuat di hadapan NotarisKemas Abdullah, S.H.

Orchid ResidenceIndonesia tidak memiliki hak hukum (legal standing) untuk mengajukangugatan tentang pembatalan (gugatan Actio Paulina) terhadap AdendumPerjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Apartemen, Perumahan danSport Center Akta Nomor 04 tertanggal 03 Juni 2010 yang dibuat di hadapanNotaris Kemas Abdullah, S.H. (selanjutnya dalam perkara ini disebutPerjanjian Kerjasama, Akta Nomor 4 Tahun 2010);Dengan alasan hukum, sebagai berikut:1.

Orchid Residence Indonesia) yang saat ini dibawahpengurusan Kurator (Penggugat), namun selain alasan hukum yang telahdisampaikan di atas, alasan hukum lain yang menjadi alasan sehinggaPenggugat tidak memiliki hak hukum (legal standing) untuk mengajukangugatan (Actio Paulina) dalam perkara a quo adalah dari segi waktuperbuatan atau transaksi hukum yang dimintakan untuk pembatalannyatersebut ternyata sudah lewat dari 1 (satu) tahun dari waktu sebelumputusan pailit, sehingga Debitur Pailit sudah pasti

tidak mengetahui ataupatut untuk tidak mengetahui bila perbuatan hukum tersebut dapatmerugikan Kreditur;Dalam ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan persyaratankhusus tentang gugatan Actio Paulina dalam kepailitan, salah satunyaadalah tentang perbuatan hukum yang digugat adalah merupakan perbuatanhukum Debitur yang merugikan Kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu1 (satu) tahun sebelum putusan pailit dibacakan (ketentuan Pasal 42 UUNomor 37 Tahun 2004);Hal. 16 dari 26 hal.

Orchid Residence Indonesia tidak memiliki hak dankepentingan hukum (/egal standing) untuk mempermasalahkan apalagimeminta dibatalkannya (Actio Paulina) terhadap Adendum PerjanjianKerjasama Akta Nomor 04 Tahun 2010 yang bukan merupakan perbuatanhukum yang dibuatnya dimaksud;. Penggugat termasuk sebagai Penggugat yang beriktikat tidak baik;Bahwa bila dicermati dari isi surat gugatan Penggugat, maka secara hukumPenggugat dapat dinilai sebagai Penggugat yang beriktikat tidak baik.

Bahwa berdasarkan jin dari Hakim Pengawas PT Tunggal Yudi Sawmill(dalam Pailit) Perkara Nomor 13/PKPU/2015/PN Niaga.Sby, tanggal 13Februari 2017, Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian(actio pauliana) kepada Tergugat dan Tergugat Il, terhadap Perjanjian JualBeli Mesin tanggal 28 November 2013 dan Surat Perintah Kerja tanggal 11April 2016 atas bendabenda bergerak yang berdiri dan/atauterletakdan/atau yang dikenal barang bergerak mesin milik PT Tunggal Yudi SawmillPlywood (dalam Pailit)

Nomor 1433 K/Pdt.SusPailit/2017Pembatalan Perjanjian (actio Pauliana) terhadap adanya perbuatan melawanhukum dan itikad tidak baik dari perjanjian tersebut dikarenakan perjanjianyang dibuat oleh Para Tergugat dan perobuatan hukum dari Nenie Afwani(Tergugat ) serta R. llyas Ichsanuddin (Tergugat II) yang sangat merugikankepentingan para Kreditor;.

dilakukanmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukumtersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;Bahwa selanjutnya, mengacu pada ketentuanketentuan Pasal 47 ayat (1)UUK, menyatakan:Pasal 47:1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46diajukan oleh Kurator ke Pengadilan;Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima,memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Gugatan Pembatalan Perjanjian(actio

Nomor 1433 K/Pdt.SusPailit/2017yang pada intinya meminta waku perpanjangan pembongkaran sampaidengan tanggal 11 September 2016 dari Terggugat II (bukti P6);10.Bahwa terhadap halhal tersebut diatas maka Penggugat mendaftarkangugatan pembatalan Perjanjian (actio pauliana) terhadap adanya PerbuatanMelawan Hukum dan Itikad tidak baik dari perjanjian jual beli mesin maupunsurat perintah kerja tersebut dikarenakan yang sangat merugikankepentingan Para Kreditor, terutama tindakan dari Para Tergugat dalammengeluarkan

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara a quo.Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Negeri Surabaya berpendapat lain, mohonPutusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan lainlain (actio pauliana) tersebut tersebutPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusanNomor 1/Pdt.SusActio Pauliana/2017/PN Niaga Sby, tanggal 25 April 2017, yangamarnya sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya yang timbul

Bahwa Citizen Law Suit atau actio popularis menurut Gokkel adalahgugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga negara, tanpa pandangbulu, dengan pengaturan oleh negara.

Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofi danmoral dalam rangka sistem dan doktrin hukum, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa dalam instrument CitizenLaw Suit atau actio popularis, hak mengajukan gugatanHal.4 Putusan No. 208 /Pdt.G/2016/PN.Sbybagi Warga Negara atas nama kepentingan publik adalahtidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secaralangsung dan juga tidak memerlukan surat kuasa khususdari anggota masyarakat yang diwakili.b.

Bahwa Majelis Hakim menganggap gugatan PARAPENGGUGAT adalah gugatan actio popularis terhadapsebuah kebijakan pemerintah dimana warga Negara bisamenggugat meskipun tidak ada kerugian langsung daripengugat.b.

Adapun beberapa pengertiangugatan Citizen Law Swt atau gugatan actio popularis sebagai berikut: Actio popularis adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkankepentingan umum secara perwakilan.

Secara singkat Citizen Law Swtatau gugatan actio popularis dapat disimpulkan sebagai berikut:1.

Mengabulkan gugatan actio pauliana yang diajaka(kurator) untuk seluruhnya; dilakukan oleh Tergugsebagai berikut:Mas Hotel af 4 Juli 2012 oleh NotarisUAH.01.1025018 tanggal 9 Juli 2012.dan/atau penerimaan dana sebesar,00 (enam belas miliar rupiah) dari Debiturfergugat dan Turut Tergugat dan/atau TergugatV, VI kepada Tergugat VII;enyerahan sertifikat oleh Tergugat , Turut Tergugat danggugat VIl kepada Tergugat Il, Ill, IV, V dan VI, tanpa melaluiKurator adalah tidak sah dan merupakan Pelanggaran Hukum

merupakag sebuah gugat&anyang sangat, penerapaperaturan hukum danaruslah pula sama dan identik,3 Desember 2012, Nomorke@entuan Pasal 1365 KUHPerdata, dikatakan perbuataangdawanbaukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yangatau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan denganewajiban hukum sipelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaanang baik, maupun dengan sikap hatihati yang harus dipindahkan hidupterhadap orang lain atau benda;Bahwa petitum point 2 dalam gugatan actio

NIAGA, Tbk selaku Tergugat VII dalamgugatan actio pauliana; Karena itu, gugatan Penggugat sepanjang kepadaTergugat VII, patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;Alasan hukumnya, sebagai berikut:a. Bahwa PT. Bank Cimb Niaga, Tok tidak mempunyai hubungan hukumutang piutang dengan Herry (dalam pailit). Karena Herry pribadi yangdinyatakan pailit tidak pernah memiliki hutang kepada Tergugat VII;Karena itu, dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam positaHal 23 dari 45 hal. Put.

;Sebelum Putusan Actio Pauliana Nomor 01/Actio PaulianaNiaga Makassar di ucapkan;Fakta hukum ini membuktikan bahwa amar DireRgi Herhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilandng segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroandengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan sertamenjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan,kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:a.