Kendatidemikian, perlu dijelaskan bahwa meski Tergugat III tidak termasuk dalamkepanitiaan, akan tetapi keberadaannya di lingkungan tempat pemungutan suarasebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kuwu Desa Mekarjaya adalah daiam rangkamonicoring untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kuwu dapat berjalan dengantertib dan lancar, bukan menjadi anggota panitia ataupun ikut melakukan pekerjaaanatau bahkan mengambil aiih pekerjaan seperti halnya tugastugas yang dilaksanakanoleh panitia.

Keputusan gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2001 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001Tentang Aiih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan yang dapatdikonversi (HPK) seiuas + 145.125 ha menjadi Kawasan bukan HPKdalam rangka Pemberian hak atas tanah;c.

Peraturan gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Aiih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan yang dapatdikonversi di Provinsi Lampung;Dasar yang digunakan oieh para penggugat untuk menyatakan bahwatanahnya sudah bukan kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) denganmengacu oada point a. b dan c tersebut di atas dan selanjutnya menggugatKepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ha! tersebut tidak tepat,mengingat:Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Klaa.

Bahwa Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dicatatsebagai aktiva lainlain di dalam neraca laporan keuanganTermohon Peninjauan Kembali tahun 2008 dan terbuktiterdapat penurunan nilai aktiva dari tahun 2007 ke tahun2008 sehingga terbukti terdapat penjualan AYDA denganperincian sebagai berikut:Bahwa Perhitungan laba (rugi) atas penjualan agunanyang diambil alin adalah sebagai berikut:2008 2007ualan diambii aiih 126 3.3.2. Bahwa AYDA yang dijual tersebut merupakan BarangKena Pajak (BKP);3.3.3.

QNB INDONESIA
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta
Terbanding/Intervensi I : AIIH LIMITED

Penggugat:
AIIH Limited
Tergugat:
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
2.Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
3.PT Kertas Basuki Rachmat
4.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim

Bahwa tidak benar almarhum nenek kami (AMAQ SIMAH)11mengambil aiih ataupun menguasai tanah milik AMAQLEMUK, akan tetapi yang benar adalah tanah tersebutmerupakan hak milik orang tua kami (AMAOQNURHAINI)yang diperoleh dari JAMERAH alias AMAQJUMISAH melalui hibah atau pemberian; b. Bahwa sejak almarhum AMAQ NURHAINI menerima pemberiandari JUMERAH alias AMAQ JUMISAH, sampai saat iniAMAQ NURHAINI beserta keturunnannya tetap menguasaidan mengerjakan tanah tersebut secara turun temurun;c.

disebabkan adanyaunsur penyalahgunaan keadaan (MVO) dan oleh karenanya perjanjian tersebut BATALDEMI HUKUM serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.Bahwa selanjutnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rakonpensi denganSaudara IKHROM yaitu perjanjian jual beli dibuat atas dasar unsur penipuan (bedrog)pasal 1328 KUHPerdata, hal ini terbukti dengan secara sadar Saudara IKHROMmengetahui apabila 2 (dua) buah sertifikat milik Penggugat Rekonpensi yangmerupakan obyek jaminan akan diarnbil aiih

Nomor 1915 K/Pdt/2017yang merupakan Barang Milik Negara, sehingga keberadaan danpemeliharaannya pada saat ini menjadi sorotan dari Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan (BPK), maupun KementerianNegara Badan Usaha Milik Negara, yang semuanya menyarakan agarPenggugat untuk segera mengambil aiih asset tersebut guna mengurangikerugian bagi Perusahaan yang harus tetap membiayai pemeliharaan, pajakdan harus membiayai serta mencari alternatif kontrakan Rumah Jabatansebagai pengganti

Sofyan 95.650.000 7.950.000 87.700.000Sileuw2 Ahmad 57.650. 000 10.700.000) 46.950.000Rumbouw,S.Pd.3 Alawia Tianotak 89.650. 000 11.150.000) 72.500.0004 AIiH. Pattiasina 160.650. 000 30.750.000 129.900.000a 69.900. UUU 6.JoU.U0Y 60.550.000Asmi Siwa Siwang Bastaman T88.850. UU0 52.500.000 T36.600.000Rumata, S.Sos.

Pembanding/Terbanding/Penggugat : AIIH Limited Diwakili Oleh : Yosef Oriol Jebarut,S.H.

Tapos RT 004 RW 003 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.1 (satu) bendel Perjanjian Oper AIih/Pemindahan atas Hak Garapan sebidang tanah Garapan seluas 945 M2 yang terletak di Blok 012 Kp. Tapos RT 004 RW 003 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.1 (satu) lembar Bukti Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2017 dan 2021 Lokasi Kp. Tapos Kel. Bojong Koneng, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

hitam No.Pol E2Y tahun 2009 warnghitam Noka ; MHFXW41G890036214, Nosin 1TR6750138;Bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan operasional yangdigunakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan;Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polres Kuningan yangmelakukan penangkapan terhadap terdakwa;Bahwa penangkapan terhadap para peiaku bermuia pada hari Minggutanggal 20 April 2014 Poisek Cilimus menerima taporan tindak pidanapencurian dengan pemberatan, kemudian' perkara tersebutpenanganannya diambil aiih

lainnya, dengan nilal sejumlah kreditmacet pada Bank (Turut Tergugat) dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas.Bahwa dengan dasar uraian Tergugat I menanggapi duduk perkara Gugatan Penggugat padapoint 2 ini, maka terhitung dari tahun :e Tahun 1991 sampai awal tahun 1999 dengan status penjaga obyek tanah sengketa.e Pertengahan tahun 1999 sampai sekarang, dengan adanya penawaran Turut Tergugat kepadaTergugat I untuk membeli dan mengambil aiih

wilayahtanahtanah dikenai dengan nama petuanan adat / hak ulayat yangdimiliki oleh masingmasing desa / negeri adat, Berdasarkanjurisprudensi Surat Keterangan Kepafa Desa bukanlah merupakan akta1311.otentik seperti yang dimaksudkan oleh UndangUndang, Putusan MARINomor 38 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975.Bahwa pada posita angka 8 merupakan aiasan yang dibuatbuat karenaternyata Penggugat tidak dapat menentukan kapan tepatnya mulaipenguasaan objek perkara dan, terakhir berada pada dirinya yangkemudian diambil aiih

eh masing masing desa / negeri adat, Berdasarkanjurisprudensi Surat Keterangan Kepafa Desa bukanlah merupakan akta otentik sepertiyang dimaksudkan oleh Undang Undang, Putusan MARI no 38 K/Sip/1972 tanggai 20Agustus 1975.Bahwa pada posita angka 8 merupakan aiasan yang dibuatbuat karena TernyataPenggugat tidak dapat menentukan kapan tepatnya mulai penguasaan objek perkaradan, terakhir berada pada dirinya yang kemudian diarnbil aiih penguasaannya olehTergugat !

Bahwa pada sekitar tahun 1992 ibu Penggugat Hj HANIAH wafat; akibatnya kontroldan pengurusan tanah sengketa sempat terlantar dan tidak terurus sepenuhnya,sehingga Penggugat mengambil aiih melakukan kontrol dan pengawasan atas tanahtanah peninggalan kedua orang tua Penggugat yang ada di Tarengge tsb, meskihanya sekali sekali dilakukannya balk diiakukan sendiri maupun melalui orangsuruhan Penggugat.6.

SIMANJORANG dengan TANAHSONANG GIRSANG / Persanggarahan , senyatanya, terdapat PERSIL obyektanah, yang Tergugat I, sebut Kwalifikasi yang Kedua ( 2 ), yaitu obyek tanahyanrg belum dan atau Tidak bersertifikat, yang luasnya + 8x4 m ( mengikutiGaris pantai menuju ke arah Barat ) , sebab, dan atau pada saat itu disesuikandengan Kebutuhan atas Fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai : ( TEMPATSANDAR KAPAL / SPEED BOT dan atau sampan / solu sebagai ModaTransportasi Danau, yang oleh penggugat telah diambil Aiih

Elly Rosantidalam keadaan sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan atas namaPenggugat; Bahwa Penggugat dapat dikualifisir sebagai pembeli yang beritikad baikatas objek sengketa dan harus mendapat periindungan hukum sertaberhak untuk mengajukan permohonan perpanjangan Hak GunaBangunan tersebut; Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti/Pengadiian Negerisudah tepat dan benar dan diambii aiih menjadi pertimbangan dan amarputusan Mahkamah Agung; Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi tidak

PERSILobyek tanah, yang Tergugat , sebut Kwalifikasi yang Kedua ( 2 ), yaituobyek tanah yanrg belum dan atau Tidak bersertifikat, yang luasnya +8x4 m ( mengikuti Garis pantai menuju ke arah Barat ) , sebab, dan ataupada saat itu) disesuikan dengan Kebutuhan atas Fungsi danKegunaannya, yaitu sebagai : ( TEMPAT SANDAR KAPAL / SPEED BOTdan atau sampan / solu sebagai Moda Transportasi Danau, yang olehHalaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.KBJ14.15.penggugat telah diambil Aiih

Bahwa dengan mengajukan gugatan aquo, Penggugat nyatanyata tidak memaharnitugas, fungsi dan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan R.I di bidang kehutanan,sebaliknya Penggugat mengambil aiih kewenangan Kementerian Kehutanan R.I denganmenabrak ramburambu paraturan hukum, sehingga semakin mengacaukan mekanismeaturan prosedur penyelesaian suatu perkara dibidang kehutanan, khususnya terkaitHalam 37 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/PN.PBRkedudukan dan kepentingan hukum sebagai Penggugat,