Ditemukan 119 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-06-2013 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 98/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 7 Januari 2013 — PD. Pasar Jaya;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,2.Djong Tjin Nie
4223
  • berbunyi : Hak EigendomVerponding atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut menjadi Hak milik, kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalampasal 21, kemudian dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi : Hakhak atastanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip denganhak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebutdibawah ini, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang iniyaitu : Hak Agrarisch Eigendom,Milik, Yasan, Andarbeni
Putus : 29-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1528 K/PDT/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SATRIANIK alias AMAQ ANIK, dkk. VS HAJI HUSNI, dkk.
113119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1528 K/Pdt/2016Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor PelayananPajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan;dikuatkan lagi dengan Pasal II Konversi UUPA ayat (1) yang berbunyi :hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengannama sebagaimana dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini, yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atasdruwe,
Register : 16-12-2016 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 700/PDT.G/PLW/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Nopember 2017 — SITI NURJANAH X MARY DJUGO,Cs
7621
  • Kelurahan Bungur; setempat dikenal sebagai JalanKalibaru Timur IV Nomor 9, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007;Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang UndangundangPokok Agraria Bagian KEDUA, KETENTUANKETENTUAN KONVERSI,Pasal Il Ayat 1, menentukan :Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan Hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, seperti yang disebutdengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunyaundangundang ini, yaitu hak agrarische eigendom, milik, yasan andarbeni
Register : 24-02-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sit.
Tanggal 19 September 2017 — - Daim Alias Pak Sa'Ida - PT. Situbondo Refinere Industri
8143
  • Konpensi tidaklah dikenal dalam peraturanyang berlaku tentang bukti kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria (UUPANo. 5/1960) dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah PP No.24/1997) sehingga tidak dapat digolongkan sebagai buktikepemilikan tanah yang sah;Bahwa penggolongan tanah yang dapat di konversi sebelum berlakunyaUUPA No. 5/1960 adalah : (i) hak agraris eigendom; (ii) Tanah milik adatgirik;(iii) tanah yayasan; (iv) andarbeni
Register : 07-03-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 11/Pdt..G/2017/PN. Sit.
Tanggal 25 September 2017 — - SASRIYANI - BUK AHWADI
8828
  • Konpensi tidaklah dikenal dalam peraturanyang berlaku tentang bukti kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria (UUPANo. 5/1960) dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah PP No.24/1997) sehingga tidak dapat digolongkan sebagai buktikepemilikan tanah yang sah;Bahwa penggolongan tanah yang dapat di konversi sebelum berlakunyaUUPA No. 5/1960 adalah : (i) hak agraris eigendom; (ii) Tanah milik adatgirik;(ili) tanah yayasan; (iv) andarbeni
Register : 09-03-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 12 / Pdt.G / 2017 / PN. Sit
Tanggal 12 Juni 2017 — - MASIA - SURMINA/B. HAYATI
478
  • Konpensi tidaklah dikenal dalam peraturanyang berlaku tentang bukti kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalamUndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria (UUPANo. 5/1960) dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang PendaftaranTanah PP No.24/1997) sehingga tidak dapat digolongkan sebagai buktikepemilikan tanah yang sah;Bahwa penggolongan tanah yang dapat di konversi sebelum berlakunyaUUPA No. 5/1960 adalah : (i) hak agraris eigendom; (ii) Tanah milik adatgirik;(iii) tanah yayasan; (iv) andarbeni
Register : 21-08-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 367/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 19 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat I : PD AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN
Terbanding/Penggugat I : ahli waris AHMAR alm yaitu ANANG SUMIARSA BIN SUWARNO
Terbanding/Penggugat II : NARSIH
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR KELURAHAN TUGUJAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
5029
  • pajak dan bukan alat bukti hak kepemilikan atastanah.Disamping itu juga berdasarkan Undangundang nomor 5 Tahun 1960Buku Kedua KetentuanKetentuan Konversi pasal II ayat (1) dinyatakanHakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebutHalaman 28 dari 56 halaman Putusan Perdata Nomor. 367/PDT/2018/PT.BDG.dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni
Putus : 03-09-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 819 K/Pdt/2015
Tanggal 3 September 2015 — DUDY TRIWIBOWO H.N,, DKK VS PT AKAR RESTU INDONESIA, DK
203395 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidakmemenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21";15.Bahwa dalam KetentuanKetentuan Konversi Pasal IlAyat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan : "Hakhakatas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) sepertiyang disebut dengan nama sebagai di bawah, ada pada mulaiberlakunya undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom,milik, yasan, andarbeni
Register : 23-09-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 433/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 28 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : ARUN SIPAYUNG
Terbanding/Tergugat I : DT. HASAR ALS. DATUK HASAR
Terbanding/Tergugat II : SUIDJULY als. SUI DJULY
Terbanding/Tergugat III : T. NANCY SARAGIH, DR
Terbanding/Tergugat IV : CAROLINE
8446
  • atas tanah di negara kesatuan republikIndonesia, maka tanahtanah yang telah ada haknya (khususnya hakmenurut hukum adat) sebelum lahirnya UUPA No.5 Tahun 1960, diakulhakhaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi Pasal II ayat(1) yang berbunyi hakhak atas tanah yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 (1)seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada padamulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : Hak Agrarisch eigendom,milik yayasan, andarbeni
Register : 27-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Sit.
Tanggal 22 Juni 2017 — - Drs. Ec. Zainul Arifin, Msi., - PT. Situbondo Refinere Industri
9424
  • UUPANo. 5/1960") dan Peraturan Pemerintah No. 24/ X997 tentang PendaftaranTanah PP No.24/I997), dimana dokuman kepemilikan tanah ParaPenggugat Konpensi tidak sesuai dengan bukti kepemilikan haksebagaimana yang diatur dalam Undangundang tentang pertanahansehingga tidak dapat digolongkan sebagai bukti kKepemilikan tanah yang sahdan adapun penggolongan ranah yang dapat di konversi sebelumberlakunya UUPA No. 5/1960 adalah : (i) hak agraris eigendom; (ii) Tanahmilik adat girik;(iii) tanah yayasan; (iv) andarbeni
Register : 22-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 25 Maret 2014 — EDDY UGIWAN Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
10046
  • Hakhak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hakhak lain yangmembebani hak eigendom tetap membebani hakmilik dan hak gunabangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, sedang hakhaktersebut menjadi suatu hak menurut undangundang ini ;Pasal II(1)(2)Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebutdengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini, yaitu: hak agrarich eigendom, milik, yayasan,andarbeni
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
862496
  • Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
  • Undangundang ini, yaitu : hakagrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwedesa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usahaatas bekas tanah partikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akanditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yangmempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.Hakhak tersebut
Putus : 21-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 PK/Pdt/2016
Tanggal 21 September 2016 — RICHARD PRANOTO NURCHANDRA Alias RICHARD PRANOTO VS Tuan H. SADJOKO DAN PEMERINTAH RI CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANWIL BPN JATENG CQ. KEPALA BPN KOTAMADYA SEMARANG
8128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 410 PK/Pdt/2016milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa,pesini, grant Sultan, /anderijenbesitrecht, altijiddurende erfpacht, hakusaha atas bekas tanah partikelir dan hakhak lain dengan namaapapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria,sejak mulai berlakunya UndangUndang ini menjadi hak miliktersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyai tidakmemenuhi syarat sebagaimana yang tersebut dalam pasal 21;Berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP
Tanggal 26 September 2013 — 1. HAJI TENGKU HAFMARSYAH SINAR, S.H., Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T. Raja Muda, Nomor 11, Kecamatan Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang ; 2. TENGKU HERMANSYAH SINAR, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Gg. Pipa, Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini bertindakuntuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris Alm. TENGKU AFFAN SINAR dan dengan ini memberikan kuasa kepada : AULIA ZUFRI, S.H., A. RAMADANI DAMANIK, S.H., INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. dan ISKANDAR SYAHPUTRA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum I,A & ASSOSIATES, beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Amal, Nomor 37 – Helvetia Timur - Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012; selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat Dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi I ; ------L A W A N------ 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II; 2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara Komplek Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut dengan----------------- TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai ----------------TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi IV; L A W A N 1. JATIHAD alias DJATIHAD alias JATIHAT, lahir di Percut Sei Tuan, tanggal 10 Maret 1940, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Tengku Fakhruddin, Kelurahan Lubuk Pakam, I-II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai --------------- Penggugat Intervensi I; 2. NUR AINUN, lahir di Batang Kuis, tanggal 17 Oktober 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - ------------ - - - - - - - - - Penggugat Intervensi II; 3. ALI AKBAR, lahir di Batang Kuis, tahun 1963, Pekerjaan Tidak Ada (sakit jiwa), Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - -- - - ------------ Penggugat Intervensi III;
15465
  • Undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan,andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir danhakhak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh MenteriAgraria, sejak mulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak milik tersebut dalampasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagaiyang tersebut dalam pasal 21 .
    Undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom,milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir danhakhak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut olehMenteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undangundang ini menjadi hak miliktersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhisyarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
    Undangundang ini, yaitu :hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni,hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grandSultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht,hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hakhaklain dengan nama apapun juga yang akanditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejakmulai berlakunya Undangundang ini menjadi hakmilik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jikayang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagaiyang tersebut dalam pasal 21 .
Register : 16-04-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 07/Pdt.G/2015/PN.Mam
Tanggal 26 Nopember 2015 — - A. Amir Dai - Drs. H. A. Hatta Dai, MM - H. Andi Fatri Hudari, SH, - A. Hermadi Chaer Dai melawan - H.A. MAKSUM DAI - HJ. BAU SUPIAT RAJAB - ABDULLAH Y -NUHUNG - HJ. HASRIAH. H. - HASNAWIAH - HARDAWIAH - MUHARDI - HARIADI - SITTI RAHMATIA - HJ. HARLAWATI - BAU RULLI - UMAR - BONRO - SARIPUDDIN - IDRUS -SYAHRIL - SAPIA - TAMRIN -AWALUDDIN B. S.IP - BPN (Badan Pertanahan Nasional)
102101
  • Bahwa selain SHM No. 976/Rangas tersebut, pasal , pasal Il dan Vil ketentuanKonversi dalam UUPA mengatur bahwa tanda bukti pemilikan hak atas dapatberupa Hak eigendom atas tanah, hak agrarisch eigendom, yasan, andarbeni,hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan,Landerijenbezirechtaltiiddurende erfpacht, Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetapyang ada sejak mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik, kKemudianpengaturan tentang tanah milik kembali ditegaskan dalam
Register : 23-08-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 03-05-2017
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Bnr
Tanggal 22 Februari 2017 — PERDATA-PENGGUGAT-AMAD RUSDI MAKIM-TERGUGAT-1. ANDI BUDI PRASETYO,DKK.
11762
  • Dalam ketentuanKONVERSI Pasal II, ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 menyatakan :Hakhak atas tanah .....dst, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni,hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan,landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanahpartikelir dan hakhak lain dengan nama apapun juga yang akanditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunyaUndangundang ini menjadi hak milik
Register : 17-04-2014 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2012/PN Skt
Tanggal 15 April 2013 — MOENI'AH, dkk VS Ny. RAHMINAH, dkk
17015
  • perkara ;5556Bahwa saksi membenarkan bukti surat P 25 berupa foto copy bukuSertifikat Hak Milik Nomor 148 Kelurahan Mangkubumen SurakartaBahwa arsip yang tersimpan di kantor BPN Surakarta mengenai buktisurat P25 berupa HM No.148 tersebut merupakan Buku Tanahsedangkan untuk yang bersangkutan berupa sertifikat ;Bahwa dalam Buku Tanah/ SHM No.148 tersebut nama pemeganghak terakhirnya tertulis atas nama Pemegang Hak Bersama ;Bahwa SHM No.148 tersebut asal usulnya berasal dari penggantiannomor milik bekas andarbeni
Register : 29-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 522/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Hj. SITI RAMLAH Binti Abu Tahir Diwakili Oleh : HJ. SUHARTI, SH
Pembanding/Tergugat II : ADLAN Diwakili Oleh : HJ. SUHARTI, SH
Terbanding/Penggugat I : JATIHAD
Terbanding/Penggugat II : NUR AINUN
Terbanding/Penggugat III : M. SALIM
Terbanding/Turut Tergugat I : LURAH KELURAHAN LUBUK PAKAM I.II, KECAMATAN LUBUK PAKAM, KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat III : EDY SAKTI SEMBIRING, SH
12081
  • dapat dikonversikan menjadihak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, berdasarkan UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dalambagian Il (Kedua) mengenai ketentuanketentuan Konversi, dalam Pasal 2ayat 1 menegaskan :hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdngan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 seperti yang disebutdengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini yaitu : hak agrarisch eigendom, milik yayasan, andarbeni
Register : 20-08-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2015
Tanggal 23 Nopember 2015 — 1. YAYASAN JAKARTA INTERNATIONAL KOREAN SCHOOL., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR VS ACHMAD., DKK;
163116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangPokokpokok Agraria (UUPA Nomor 5/1960) dan Peraturan PemerintahNomor 24/1997, dimana dokumen kepemilikan tanah TermohonKasasi/Pembanding/Para Penggugat tidak sesuai dengan bukti kepemilikanhak sebagaimana yang diatur dalam undangundang tentang pertanahansehingga tidak dapat digolongkan sebagai bukti kepemilikan tanah yangsah dan adapun penggolongan tanah yang dapat di konversi sebelumberlakunya UUPA Nomor 5/1960 adalah: (i) hak agraris eigendom, (ii)Tanah milik adat girik, (iii) tanah yayasan, (iv) andarbeni
Putus : 31-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 270 PK/Pdt/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — 1. KIDJAH, DKK lawan 1. SUTIONO bin KARTO RIYADI, DK dan 1. KEPALA DESA JAMBEAN KIDUL, DKK
7836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Norowito Matok, maka tanah NorowitoMatok tersebut dapat diajukan konversi menjadi hak milik dan hal ini sesuaidalam Ketentuan Ketentuan Konversi Pasal Il (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yangmenegaskan:Hakhak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau miripdengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang disebutdengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undangundang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik yayasan andarbeni