Menyatakan Akta Hak Tanggungan No. 83/APHT/BackNI/2005dan Akta Hak Tanggungan No. 321/APHT/BackNI/2005 sertasegala surat surat sehubungan dengan peralihan hak baikdari Tergugat kepada Tergugat III maupun kepada TergugatIV atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ;9. Menyatakan ParaTergugat tidak terikat denganperjanjian kredit antara Tergugat dengan Tergugat III danTergugat IV ;10.

Menyatakan bahwa perbuatan ParaTergugat Rekonvensi yangmenggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensisebagai telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukumterkait dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Back/II1/2005 tertanggal18 Maret 2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 324/APHT/UjgNI/2005 tertanggal30 Juni 2005, padahal apa yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi tersebut telah menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige

H.Halide ;Menyatakan tanah dan = bangunan yang terdaftar dalamSertifikat Hak Milik No. 325/Kampung Baru Gambar Situasi No.50/1976 itanggal 8 April 1976 adalah harta bersamaAlm.H.Halide dengan Penggugat ;Menyatakan bahwa ParaPenggugat berhak atas obyek sengketa ;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.83/APHT/Bck/II1/2005 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.321/APHT/BckIV1/2005 serta segala surat surat yangberhubungan dengan peralihan hak baik dari Alm.

Hal ituberarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan darisalah satu pihak sebagai benar, bila lawan tidak didengaratau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkanpendapatnya ;Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Makassar dan atauPengadilan Negeri Parepare) telah salah dalam menerapkanhukumnya dengan memberikan putusan yang menyatakan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 83/APHT/BcK/III/2005 dan AktaPemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan

peralihan hakbaik = dari alm Ashad bin Halide kepada Tergugat IVmaupunTergugat V dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Karena bukti yang mendukung untuk membatalkanAkta Pemberian Hak Tanggungan No. 321/APHT/Bck/VI/2005 sertasegala surat surat yang berhubungan dengan peralihan hakbaik dari (Alm) Ashad bin Halide kepada fTergugat VHal. 15 dari 18 hal.

APHT. Nomor : 004/ /1998.nPada halaman terakhir menyebut kan sepakat memilih tempatkedudukan Hukum di KepateraanPengadilan Negeri Marabahan. (BUKTIPEMBANDING.14).Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 60/1998. PemegangHT. Hak Guna bangunan No.5/Jelapat dan Hak Guna bangunan No.6/Jelapat. A.n. PT. Karunia Wana lka Wood Industrial. . APHT. Nomor :003/ /1998.

APHT No.17.240 m2 004/1998 tanggal 6Agustus 1998 yangdibuat dihadapanSunarto, SH, PPAT diKabupaten BaritoKuala Oleh karena pengikatan Objek Agunan telah diubah sesuai UU HakTanggungan menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),maka ketentuan yang mengikat bagi para pihak adalah ketentuandalam APHT, dan bukanlah ketentuan dalam Akta Hipotik.

SesuaiPasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT Nomor004/1998 tanggal 6 Agustus 1998, APHT No. 005/1998 tanggal 6Agustus 1998, para pihak telah sepakat menentukan mengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamana terjadi permasalahan yaitubahwa:Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatasdengan segala akibatnya memilin domisili pada KepaniteraanPengadilan Negeri Marabahan.Ketentuan yang tercantum dalam APHT tersebut mengikat danberlaku sebagai Undangundang bagi para pihak

Bahwa dalam APHT telah disepakati dan dituangkan kesepakatanmengenaiwilayah hukum yang berwenang bilamanaterjadipermasalahan yaitu yang menyatakan bahwa: Para pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segalaakibatnya memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriMarabahan.Kesepakatan tersebut telah dituangkan ke dalam aktaakta sebagaiberikut: Pasal 4 APHT Nomor 004/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo.

SHTNo. 58/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l1 atau BuktiPembanding 14) ; Pasal 4 APHT No. 003/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.60/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.13 atau BuktiPembanding 15); Pasal 4 APHT No. 005/1998 tanggal 6 Agustus 1998 Jo. SHT No.59/1998 tanggal 19 Agustus 1998 (Bukti T.l2 atau BuktiPembanding 16).

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005 tertanggal 31 Maret 2005antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IIT; Pencatatan dan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I (pertama) olehTergugat IV berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan TergugatIl dengan segala akibat hukumnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005 tertanggal 31 Maret 2005antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IIT; Pencatatan dan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I (pertama) olehTergugat IV berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Hal. 7 dari 26 hal. Put.

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005 tertanggal 31 Maret 2005antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat II; Pencatatan dan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I(pertama) oleh Tergugat IV berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 85/2005 tanggal 31 Maret 2005 yangdibuat oleh dan di hadapan Tergugat III dengan segala akibathukumnya;4.

Bank Mandiri(Persero) Tbk., berdasarkan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama),berdasarkan APHT tanggal 31032005 No. 85/2005, Maria Pranatia, SH.,selaku.

CNB.CLN/0873/PK.GRM/2005, tertanggal 31 Maret2005 antara Tergugat I dengan Tergugat IT dengan segala akibat hukumnya; Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 31 Maret 2005No. 85/2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat HI; Pencatatan dan Pendaftaran Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) olehTergugat IV berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.85/2005 tertanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IIIdengan segala akibat hukumnya;Memerintahkan Kantor Pertanahan

) Notariil yaitu) APHT No. 84/ES/APHT/IX/2002dan APHT No. 85/ES/APHT/IX/2002 ;Bahwa TERGUGAT II (INTERVENSI) mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk tidak tertipuoleh pernyataan kosong PENGGUGAT aquo, karenaTERGUGAT II (INTERVENSI) mampu membuktikan adanyadokumen dokumen yang berbentuk akta dibawah tanganmaupun akta otentik yang mengesahkan peristiwatersebut ; Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada TERGUGAT II(INTERVENSI) bahwa PENGGUGAT sendiri yang telahmenandatangani surat tanda terima

No. 84/ES/APHT/IX/2002tanggal 13 September 2002 dan APHT No.

APHTNo. 85/ES/APHT/IX/2002 tanggal 13. September 2002menunjukkan bahwa SHM No. 99 tgl 18072002 dan SHMNo. 183 tgl 12062002 an.

Bukti P 1. a: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 2. Bukti P 1. be: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 3. Bukti P 2. a: Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor387, tertanggal 6 Februari 1998 (Copy dari4.

) Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TIIl 8 : Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TII 9 : Foto copy Buku Tanah HakTTTanggungan Nomor 92/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 10 : Foto copy Sertipikat HakTanggungan Nomor 93/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 11 : Foto copy Surat

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG tanggal 2 November 2007 tentang SitaEksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatSita Eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor: 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG bertanggal 9Januari 2008;5.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007 tentang Sitaeksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatsita ekseksi tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam berita acarasita eksekusi Nomor 61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007;5.

Pengadilan Negeri Tangerang mengangkat sita eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 11 dari 23 hal.

Jo.Berita Acara Sita Eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng, tanggal 9Januari 2008 tidak sah dan tidak berharga dan harus dibatalkan dan diangkat."

berita acara sitaeksekusi Nomor 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 22 dari 23 hal.

Abdul Fattah untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 yang dimiliki bersama-sama dengan ahli waris lain dari Rahmah Bie;

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaan tersebut telah diketahuioleh pihak BPR;.

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDIKesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr.

La OdeUsman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukanpengiktan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminantidak dapat menutupi jumlah kredit.Kredit tersebut saat ini dengan status macet denganUotstanding Rp.395.833.333.40.Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh oranglain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaantersebut telah diketahui oleh pihak BPR.4.

La Ode Kasman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus barumelakukan pengikatan APHT terhadap agunan debiturKredit tersebut statusmacet dengan OutstandingRp.403.972.500.00Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupikredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupitunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. LaodeUsman Sandiri.. KREDIT MODAL KERJA an.

Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debiturdiketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT danpembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilikagunan dalam hal ini Hj.

Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402an. Drs.

Gatot Bowonseetbersamasama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepadapara pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT,antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masingMaSing jaMinan; ++ += one on ene nee ro cnn re mene cen ene none Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikanpenjelasan mengenai risikorisiko apabila sertifikat tersebutmenjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpanoleh

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 37tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut; Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa didalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan DenganTanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuanpembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di KantorPertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyaikekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap; ++ = = +Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkandengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional

Terlawan IJ telah memasukkan data APHT palsu No.262/APHT/2009 tanggal 17 Oktober2009 dan data SHT No. 2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak ada kaitannyadengan Bank Danamon ;2.

Sedangkan APHT dan SHT Pelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 0000067/PK/02384/0610 tanggal 11 Juni 2010 adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.1061/58/MCR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak tanggungan (SHT) No. 1653/2010 tanggal 26 Juli2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan ;Apakah mungkin dalam perjanjian kredit pada Bank, APHT dan SHT nya dibuat lebih awaldari perjanjian kreditnya, yaitu permohonan Kredit yang

) danSertipikat Hak Tanggungan (SHT) yaitu dengan APHT No. 262/APHT/2009 tanggal 17Oktober 2009 dan SHT No.2366/2009 tanggal 26 Oktober 2009 yang tidak tercatat dalam13.14.LF,16.17.18.19.20.21.perjanjian kredit Pelawan, dimana sebenarnya APHT dan SHT dalam perjanjian kreditPelawan tercatat dengan Akta Pemberian Hak tanggungan No. 1061/58/MCR/VII/2010 yangdibuat dihadapan Mutaqien, SH Notaris di Genteng dan Sertipikat Hak Tanggungan denganNo. 1653/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut

dan SHT yang digunakanuntuk dasar lelang oleh Terlawan II dimana Terlawan II telah memasukkan data APHT palsuNo. 262 / APHT / 2009 tanggal, 17 Oktober 2009 dan data SHT No. 2366 / 2009 tanggal 26Oktober 2009 yang tidak ada kaitannya dengan Bank Danamon sedangkan APHT dan SHTPelawan tercatat dalam Perjanjian Kredit No. 000006 / PK/ 02384 / 0610. tanggal 11 Juni 2010adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan ( APHT ) No. 1061 / 58 / MCR / VII / 2010 tanggal7 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Mutaqien, SH.

Notaris di Genteng dan Sertipikat HakTanggungan (SHT) No. 1653 /2010 tanggal 26 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Turut Terlawan.Ternyata Terlawan II dan Terlawan I dengan melawan hukum dan tanpa ada peringatanmaupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelawan, pada tanggal 19 April 2012 telahmelaksanakan lelang terhadap jaminan milik Pelawan yaitu SHM No. 4230 Tahun 2008 dengancara memanipulasi Akta Pembebanan Hak tanggunagn (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) yaitu dengan APHT No. 262 / APHT

OKU Timur ternyata pengurusan pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin berikut dengan 103 ( seratus tiga ) persil sertifikat dan 2 ( dua ) persil SPHtidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor BPN Kab.

OKU TimurBahwa pengurusan pengikatan APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan ) AJB( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya / Penghapusan Hak Tanggungan,Pemecahan Sertifikat, Pembuatan Sertifikat Rutin ke kantor BPN Kab.

WAYAN DANE / KarangAnyar, pada tanggal 19 November 2014Bahwa terdakwa adalah pelaku yang dulunya sebagai pegawai dari NotarisELLAN BRAKSAN, SH, M.Kn ) untuk mengurus pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin dan Perubahan Arah Mata Angin ke kantor Pertanahan Kab.

) No. 143/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2701/2013 tertanggal 8 Mei 2013; SHM No. 2060 atas nama Tri Toto Haryanto dengan luas200 m*yang terletak di Desa/ Kelurahan Langenharjo, KecamatanGrogol, Kabupaten Sukoharjo, telah dilakukan pengikatan dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 143/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2701/2013 tertanggal 8 Mei 2013;* SHM No. 1595 atas nama Tri

Toto Haryanto dengan luas2322 myang terletak di Desa/Kelurahan Langenharjo, KecamatanGrogol, Kabupaten Sukoharjo, telah dilakukan pengikatan dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.142/APHT/III/2013tertanggal 14 Maret 2013, dan telah diterbitkan Sertipikat HakTanggungan No. 2499/2013 tertanggal 29 April 2013;ili.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamaberkaitan dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan ( APHT )No.143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 Pembanding tidak sependapatdan menolak pertimbangan tersebut karena APHT merupakan perjanjianacessoir atau ikutan, perjanjian accesoir harus mengikuti perjanjian pokok,dimana yang menjadi perjanjian pokok dari APHT tersebut adalah perjanjiankredit No.53 tanggal 27 September 2012,.Bahwa di dalam perjanjian pokok yang dijadikan jaminan hutang

Tri TotoHaryanto dengan demikian APHT telah membebani hak tanggunganmelebihi yang diperjanjikan sehingga menurut hukum APHTNo.143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tersebut batal demi hukumatau setidaktidaknya dapat dibatalkan.7.

)No143/APHT/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, dalam APHT ini yangdibebani Hak Tanggungan adalah sebidang tanah dan bangunan denganSHM No.3152/Langenharjo an Tri Toto Haryanto; Kemudian karena wanprestasi dilakukan lelang atas tanah danbangunan dengan SHM No.3152/Langenharjo an Tri Toto Haryantoadalah batal demi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan;Bahwa dilihat dari alur di atas maka terjadi pelanggaran hukum yangdilakukan oleh Bank yaitu pembebanan Hak Tanggungan dalam APHT danlelang yang dilakukan

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHTSertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006tanggal 08 Agustus 2006.Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.

(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.f. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009tanggal 28 Oktober 2009.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunankredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yangberlaku.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6.

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mei 2013, Alm.

Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) Nomor: 288/APHT/MTG/V/2011;Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Sdrb)C)d)13Kemudian pada tanggal 24 Mei 2012, Alm.

AktaPembebanan Hak Tanggungan (APHT) Nomor 298/APHT/MTG/V/2012.Kemudian pada tanggal 24 Mel 2013, Alm.

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 288/APHT/MTG/V/2011; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat 11 No.905/HT/2012 Jo. Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. 298/APHT/MTG/V/2012; dan Sertifikat HakTangungan (SHT) Peringkat II (Ketiga) No.1119/HT/2014 Jo. Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) No. 329a/MTG/V/2013 atas sebidang tanah danbangunan berdasarkan SHM No. 323/Wala tercatat atas nama MASITA BTSETTUANG;6.

Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 785/HT/2011, JoAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.288/APHT/MTG/V/2011,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 7 ;. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat II No. 905/HT/2012, danAkta pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.298/APHT/MTG/V/2012,selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 8 ;.

., tanggal 23 November2011 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat sebahagian; Menyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjianjaminan Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010;Dalam Provisi: Menolak gugatan provisi seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Hal. 3 dari 9 Hal.

Putusan Nomor 3178 K/Pdt/2015 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; Menyatakan perbuatan Tergugat hingga terbitnya Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 557/APHT/2010 merupakan perbuatan melawanhukum; Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 atas nama M. Yuni, Sm.Hk.

Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1009 milikPenggugat/Pemohon Kasasi oleh Tergugat I/Termohon Kasasi Illdianggunkan kepada Tergugat Il/Termohon Kasasi sehinggaSertifikat tersebut telah menjadi jaminan sebagaimana yangdimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor557/APHT/2010 dan Tergugat I/Termohon Kasasi Ill ternyata tidakmampu melunasi hutangnya kepada Tergugat II/Termohon Kasasi ;6.

Putusan Nomor 3178 K/Pdt/2015Nomor 557/APHT/2010;7. Bahwa terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010yang tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukumjika Penggugat/Pemohon Kasasi berkeberatan dengan terbitnya Aktatersebut karena alasan hukum sebagai berikut :7.1.

Bahwa bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syaratsahnya suatu Perjanjian yakni sepakat, kecakapan, berhak danberwenang untuk melakukan sebuah perjanjian, sedangkan antaraPenggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi IIIterbukti tidak ada kesepakatan untuk menjadikan Sertifikat Hak MilikNomor 1009 milik Penggugat/Pemohon Kasasi menjadi sebuahjaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 557/APHT/2010);7.2.

Bahwa Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 12/11/2013 danperubahannya Perjanjian Kredit No 01 tanggal 04/08/2014 besertapengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 danPerjanjian Kredit No : 32 tanggal 12 November 2013 besertapengikatan jaminannya merupakan satu kesatuan dan tidak dapatdipisahkan masingmasing, keseluruhan jaminan

Bahwa Akad Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit No : 31 tanggal 12November 2013 dan perubahannya Perjanjian Kredit No : 01 tanggal04/08/2014 beserta pengikatan jaminannya dengan APHT No : 244/2013tanggal 09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014,APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Perjanjian Kredit No : 32tanggal 12 November 2013 beserta pengikatan jaminannya merupakansatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHTNo : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 138/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :107/2014 tanggal 29/08/2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan No :8085/2013 tanggal 18/12/2013, No : 05196/2014 tanggal 01/09/2014,No : 05198/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal01/09/2014, No : 5916/2014 tanggal 10/09/2014 serta mempunyaikekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi denganPenggugat

Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT), APHT No: 244/2013 tanggal 09/12/2013, APHT No. 140/2014tanggal 08/08/2014, APHT No. 138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No.139/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No: 107/2014 tanggal 29/08/2014dan Sertifikat Hak Tanggungan No: 8085/2013, tanggal 18/12/2013, No:05196/2014 tanggal 01/09/2014, No: 05198/2014 tanggal 01/09/2014,No:05197/2014 tanggal 01/09/2014, No: 5916/2014 tanggal 10/09/2014serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para TergugatRekonvensi dengan Penggugat

AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) APHT No : 244/2013 tanggal09/12/2013, APHT No : 140/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No :138/2014 tanggal 08/08/2014, APHT No : 139/2014 tanggal08/08/2014, APHT No : 107/2014 tanggal 29/08/2014 dan SertifikatHak Tanggungan No : 8085/2013 tanggal 18/12/2013, No05196/2014 tanggal 01/09/2014, No : 05198/2014 tanggal01/09/2014, No : 05197/2014 tanggal 01/09/2014, No : 5916/2014tanggal 10/09/2014 serta mempunyai kekuatan hukum yangmengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan

Hariyanti Poerbiantari, SH., MKn., yangmerupakan SKMHT terakhir dan tidak pernah lagi diperbaharui, tidak diikutidengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

.; dan produkAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Ratna Sari Laksana, SH., dengan daerah kerja KotaAdministrasi Jakarta Selatan, maka menjaditanggungjawab dari Notaris Dra. Rr.HariyantiPoerbiantari, S.H.

,MKn., selaku pejabat yangmenerbitkan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Ratna Sari Laksana, SH., selakupejabat yang menerbitkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), sebagai pihak dalam Perlawananpelawan jelas berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. : 186/R/Pdt/1984 jo.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 8/2012tertanggal 16 Februari 2012, Jelas merupakan tindak lanjut dari adanyaSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 36 tanggal20 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Dra. Rr.

pembuatan danditandantanganinya Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 8/2012 sehinggajelas bahwa sebelum jangka waktu SKMHThabis telah ditindaklanjuti adanya APHT.2.

Suliyah ;Agunanagunan kredittersebut telah diikat dan dibebani Hak Tanggunganuntuk kepentingan Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan(SHT) yang dibuatberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)sebagai berikut:a.SHT No. 421/1988 tanggal 11111998 berdasarkan APHT No.642/159/THN/IX/1998 tanggal 1491998 ;SHT No. 703/2000 tanggal 10112000 berdasarkan APHT No.424/210/HT/200 0 tanggal 1372000 ;SHT No. 719/2001 tanggal 1292001 berdasarkan APHT No.488/260/HT/2001 tanggal 2762001 ;.

SHT No. 720/2001 tanggal 1292001 berdasarkan APHT No.489/261/HT/2001 tanggal 2762001 ;SHT No. 687/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.574/225/HT/2002 tanggal 1282002 ;SHT No. 688/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.572/223/HT/2002 tanggal 1282002 ;. SHT No. 689/2002 tanggal 2992002 berdasarkan APHT No.573/224/HT/2002 tanggal 1282002 ;.

SHT No. 253/03 tanggal 1332003 berdasarkan APHT No.43/10/HT/2003 tanggal 24012003 ;SHT No. 176/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.11/09/HT/2004 tanggal 712004 ;SHT No. 177/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.Hal 11 dari 27 hal putusan Nomor 98/Pdt/2019/PT SMGPe08/06/HT/2004 tanggal 712004 ;. SHT No. 178/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.08/06/HT/2004 tanggal 712004 ;SHT No. 179/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.09/07/HT/2004 tanggal 712004 ;.

SHT No. 180/04 tanggal 622004 berdasarkan APHT No.12/10/HT/2004 tanggal 712004 ;. SHT No. 1099/04 tanggal 22122004 berdasarkan APHT No.755/2004 tanggal 29112004 ;. SHT No. 1100/04 tanggal 22122004 berdasarkan APHT No.756/2004 tanggal 29112004 ;. SHT No. 1071/06 tanggal 6102006 berdasarkan APHT No.99/12/Thn/APHT/2006 tanggal 1742006 ;.

SHT No. 1072/06 tanggal 6102006 berdasarkan APHT No.100/13/Thn/APHT/2006 tanggal 1742006 ;SHT No. 579/07 tanggal 1452007 berdasarkan APHT No.30/04/Thn/APHT/2007 tanggal 1142007 ;. SHT No. 580/07 tanggal 14052007 berdasarkan APHT No.31/05/Thn/APHT/2007 tanggal 1142007 ;Bahwa Dijadikannya agunanagunan tersebut di atas sebagai jaminanhutang kepada Tergugat dengan dibebani Hak Tanggungan,membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat!

oleh pelaku usaha besar (i.c JasaHalaman 3 Penetapan Nomor: 77/Pdt.G.Plw/2020/PN Sda4)5)Keuangan / Perbankan) dan dalam pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT terhadapObyek Sengketa sebagai obyek barang lelang setelan LPKSM INPROF yangkami pimpin berdasarkan pengawasan yang dilakukan bertahuntahun (9 tahun)ditemukan dokumen yang terdapat katakata kuasa menjual mutlak untukperalihnan hak pertanahan yang umum (baku) dipakai Bank MANDIRI yaitutercantumkan dalam suatu Akta Pemberian Hak Tanggungan disingkat APHT

Dimana APHT dimaksud termasuk dokumen lelangyang sekarang berada ditangan Terlawan, mohon selanjutnya disebut sebagaiconcn nenenennns Obyek Sengketa ;Bahwa terlepas dokumen lelang berupa APHT sebagaimana teruraikan padadalil poin 3 di atas juga umumnya Pemberi Hak Tanggungan dalam hal ini paracalon konsumen yang kredit tidak menanda tangani di atas materai yang cukupdan tidak menghadap PPAT / Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yangkerjasama dengan Kreditur Bank MANDIRI, dan selanjutnya APHT

/dokumen lelang / Obyek Sengketa , yang berbunyi Jika Debitor tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjianutangpiutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selakuPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, untuk tanpapersetujuan terlebih dahulu) dari Pihak Pertama: mengatur danmenetapkan waktu, tempat, cara, dan syaratsyarat penjualan pada poin 3(tiga) di atas ; atau APHT / dokumen

rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengankerugian;Dengan demikian Obyek Sengketa I, mohon agar Pengadilan Negeri Malangdapatnya menyatakan tidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat / tidak sah/ batal demi hukum,;Bahwa mengenai APHT

Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) tidak memiliki Kekuatan hukum yangmengikat / cacat formal / tidak sah / batal demi hukum;5. Menyatakan Obyek Sengketa (APHT) suatu akte dalam bentuk apapun didugapalsu oleh sebab itu pelaksanaannya ditangguhkan (i.c lelang a quo dan lelangseterusnya);6. Menyatakan Obyek Sengketa II (Koran Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan) tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat / cacat formal /tidak sah / batal demi hukum;7.

APHT. No. 28/Jatinegara/1997 di mana Terbantah memohon agardilaksanakan Eksekusi Lelang terhadap : Sebidang tanah Sertifikat HGB No. 148/Rawa Bunga tercatat atas namaNy. EMMY SUTANTO, seluas 249 M?

APHT.!

Jo APHT. No.28/Jatinegara/1997 dan APHT.

APHT No.28/Jatinegara/1997tanggal 17 Januari 1997 dan SHT No. 197/1997 tanggal 4 Pebruari 1997Jo. APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997 ;c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai pendapat yang samadengan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding terkait dengankeabsahan SHT No. 196/1997 tanggal 4 Pebruari 1997 Jo. APHTNo.28/Jatinegara/1997 tanggal 17 Januari 1997 dan SHT No. 197/1997tanggal 4 Pebruari 1997 Jo. APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17Hal. 10 dari 15 hal. Put.

APHT No.28/Jatinegara/1997 dan APHT No.27/Jatinegara/1997 tanggal 17Januari 1997 ;.

APHT No.07/15, kepada PELAWANI sebagai TERMOHON EKSEKUSII danPELAWANII sebagai TERMOHON EKSEKUSIII, yang disampaikan olehJurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 2017dan ; Relaas Panggilan Aanmaning No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim.Jo. APHT No.07/ 15, kepada PELAWAN!

APHT No.07/15 pada tanggal 25Oktober 2017, pelaksanan eksekusi hak tanggungan yang dieksekusiberdasarkan Pasal 224 HIR, yang dimulai dengan teguran dan berakhir denganpelelangan tanah yang dibebani hak tanggungan.

APHT NO. 07/2015, telahmemanggil Para Pelawan/Para Termohon Eksekusi supaya mereka datangmenghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur JI. Dr.

APHT No.07/15 tanggal 31 Oktober 2017 danRelaas Panggilan Aanmaning No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.

APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacat hukum............> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.