Ditemukan 63 data
Urut Berdasarkan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 553 — 582
- Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penetapan tarif paling tinggitersebut bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari penetapantarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah tidakditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untukmengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidakmempu.Huruf aTarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraanbermotor serta faktorfaktor penyesuaian yang mencerminkan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun 2017 2029 — 280
- Tentang : Pemilu
"Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan KampanyePemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap PesertaPemilu. aTarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat.harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu .komersial. iMedia massa cetak, media daring, media sosial, dan lembagapenyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye Pemilu layananuntuk masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalamsehari dengan durasi 60 (enam
Register : 09-12-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn Tanggal 31 Maret 2015 — - Drs. MARTIN ITALI ZENDRATO, MSP.
73 — 26
73 — 26
Informasi tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraNo. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 8Huruf c Tarif PKB ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untukkendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,pemerintah/TNVPolri dan Pemerintah Daerah dan Pasal 21 Ayat (1) Huruf aTarif BBNKB ditetapbkan untuk Penyerahan pertama sebesar 15% (lima belaspersen) ; Bahwa terdakwa Drs.