Ditemukan 927 data
SANI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
20 — 4
tidakmemberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal panggung milik Ibu Saniahbinti Salbid (Ibu Kandung Penggugat) dan tidak terdaftar mengakibatkanPenggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015,dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman
17 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mariam Darus Badrulzaman, SH. yangberpendapat bahwa untuk melakukan EKSEKUSI in casu dalamhal ini pengosongan harus dipenuhi satu syarat yaitu izindari Hakim, hal ini suatu) akibat berlakunya suatu azashukum yaitu. ORANG TIDAK DIPERBOLEHKAN MENJADI HAKIMSENDIRI. (KUH PERDATA BUKU III, Hukum Perikatan denganpenjelasan, Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Cabang Surabaya Coklat
Terbanding/Tergugat II : PT.Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Sidoarjo
Terbanding/Tergugat IV : BPN Sidoarjo
81 — 61
Bahwa klausula baku hak tanggungan dilarang untuk dilakukan karenamerugikan debitur yang berada di posisi tawar yang lebih rendah sehinggamodel perjanjian dengan klasula baku tersebut adalah penyalahgunaankeadaan atau misbruik van omstandigheden (Mariam Darus Badrulzaman,Aneka Hukum Bisnis, 1994:50);12.
TARMIN BIN IRI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
26 — 6
untukmendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal dan jumlahnya haruslahdisamakan dengan katagori a yaitu sebesar Rp. 122.591.200, (Seratus dua puluhdua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratHalaman 6 dari 10Putusan Nomor 34/Padt.G.S/2019/PN.Smd.yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADANG BADRULZAMAN, SE bin ENEM WIRATMAJA ; EDI SUSANTO D bin ANWAR SURYANA ; MUHAMMAD TAUFIQ bin FZ. GAGHANA ; H. Rd. ABDUL GOFAR bin Rd. ABDULAH ; ENDANG HIDAYAT ST. bin H. ADUN ; MAMAT RAHMAT bin H. TAJUDIN ; H. AHMAD MAKMUR KADARSUYAMAN bin UUM ; Drs. PURNAMA RIZAL bin DAOJI ; H. ISMAIL ELYAS, Lc bin MA'SUM ; TOYO JAYAKUSUMA bin IJO JAYAKUSUMA
95 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
MariamDarus Badrulzaman, SH.Sbb : a) suatu perbuatan melawan hukum yangmengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenakesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugiantersebut. b) Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak oranglain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalampergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda.
Mariam Darus Badrulzaman, SH. Beserta pendapat Dr. RosaAgustina, SH.
68 — 25
Mariam Darus Badrulzaman, SH,dalam Buku Aneka Hukum Bisnis, halaman 33, huruf f, Cetakan I, PenerbitAlumni, 1994, Bandung, dikutip sebagai berikut:f..
Mariam Darus Badrulzaman, SH., dari Buku Aneka Hukum Bisnis,halaman 34, huruf h, Cetakan I, Penerbit Alumni, 1994, Bandung, sebagaih.
1.DEDENG JUNAEDI
2.RAHLAN
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
29 — 12
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
WANCI binti SUKARYA
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CQ SATUAN JATIGEDE
21 — 4
bangunan Rumah tinggalpermanen orang tua Penggugat mengakibatkan Penggugat sebagai ahli warisnyatidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015,dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratHalaman 6 dari 10Putusan Nomor 45/Padt.G.S/2019/PN.Smd.yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman
MARTA
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
21 — 3
mendaftardan memberikan ID serta memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah tinggalsemi permanen yang telah menjadi hak Penggugat mengakibatkan Penggugattidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015,dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman
GUNADI KURNIAWAN
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
22 — 4
dalam Pasal 3dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatmaka jelas bahwa pemberian uang santunan berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat dalam hal ini adalah Tergugat;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan PerbuatanMelanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus adauntuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah(Mariam Darus Badrulzaman
SUPRIYADI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
23 — 7
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telan melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 564/Pdt.G. S/2018/PN.Smd.4.
Terbanding/Tergugat : SONY KUSUMO
Terbanding/Turut Tergugat I : MARINA SOEWANA, S.H
Terbanding/Turut Tergugat II : FANDY HERIANTO
Terbanding/Turut Tergugat III : TUBAGUS ZAKARIA, S.H
Turut Terbanding/Penggugat II : ZAKI M IRVAN
37 — 37
Mariam Darus Badrulzaman, SH., dalam bukunyaK.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, menjelaskanbahwa dalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidakmelaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur ituwanprestasi atau ingkar janji. (Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H.
1.ATMAH
2.MURSITI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
23 — 4
dalampokok permasalahan angka 2 yaitu. apakah benar, Tergugat yang tidakmemberikan ganti rugi atas bangunan Rumah tinggal permanen mengakibatkanPenggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015,dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman
Sarkasih
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan BENDUNGAN
27 — 6
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
184 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb dalambukunya Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga:Melalui kausa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian,didalam praktik perjanjian ditempatkan dibawah pengawasanhakim. Hakim diberi wewenang oleh undangundang untukmenguji apakah tujuan/maksud/isi/sebab diadakannya perjanjianitu benar dilihat dari sistem hukum nasional (Pasal 13351337KUHPerdata);(Prof. Dr.
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBAro, HukumPerikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, PT Citra Adiya Bakti,Bandung, 2015, hal 121);37. Bahwa sehubungan dengan pendapat ahli sebagaimana diuraikandiatas maka mohon majelis hakim dapat memperhatikan maksuddan isi Perjanjian Kredit, yakni bertujuan untuk meminjamkansejumlah uang kepada almarhum Junaidi untuk membayar mobilHalaman 27 dari 42 hal. Put.
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBAro, HukumPerikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, PT Citra Adiya Bakti,Bandung, 2015, hal 121);52. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan batalnya PerjanjianKredit, Termohon memiliki kewajiban untuk mengembalikan uangyang dipinjamnya kepada Termohon Il, dan hal tersebut tidak sertamerta menjadi tanggung jawab Pemohon dengan membayarSantunan Kematian Berdasarkan Polis dan Sertifikat Asuransi,Halaman 383 dari 42 hal. Put. Nomor 7 K/Pdt.SusBPSK/2017Karena:a.
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak hanyamerigikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding),perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang melakukan pembelian kepada subjek pajak yanglain, kemudian diserahkan oleh subjek pajak yang berbeda danmelakukan pembayaran kepada subjek yang berbeda lagi dari2 sebelumnya termasuk dalam kategori melawan hukumkarena:Rosa Agustina dan Mariam Darus Badrulzaman menyatakanbahwa terminologi melawan hukum mencakup substansi yanglebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan
Moegni Djojodirjo,Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,1982), hlm. 13 dikutip oleh Rosa Agustina, Perbuatan MelawanHukum, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 36).Mariam Darus Badrulzaman dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secaralengkap sebagai berikut:1.
Desak Nyoman Karmini
Tergugat:
1.Dewa Ayu Eka Rosmalasri
2.Mauro De Prisco De Nisco
3.Nunzio Marinucci Ramos
4.I Made Dwita SH
135 — 61
Mariam Darus Badrulzaman, SH., dalambukunya Kompilasi Hukum Perikatan terbitan PT.
Kerugian Penggugat25.26.27.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa tiaptindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada oranglain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.Pasal 1365 KUHPer :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUHPerdata Buku II HukumPerikatan Dengan
RAMSIH
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
38 — 7
;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukanPerbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatanmelawan hukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku IIIHukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):1. Harus ada perbuatan,2. Perbuatan itu harus melawan hukum,3. Ada kerugian,4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengankerugian,5.
345 — 175
Merriam Darus Badrulzaman, SH.dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa sesuai denganHalaman 17 dari 24 Putusan Perdata Nomor 370/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pstketentuan Pasal 1244 KUHPerdata, ada 3 (tiga) unsur untuk terpenuhinya suatukeadaan memaksa, yaitu:1. Tidak memenuhi prestasi;2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;3.
Merriam Darus Badrulzaman, SH.dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan, menyebutkan bahwa Force Majeur(keadaan memaksa) mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (werking),walaupun perikatannya sendiri masih ada, dalam hal ini:1. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;2. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itutidak dapat menuntut;3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;4.