Nyatanyata PEMOHON KEBERATAN terlambat menerimaSurat Panggilannya, yakni:e Surat Panggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 26/PG/ARBI/JSIII/BPSKBB/I?

TENTANG DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATUBARA NOMOR 29/ARBITRASE/BPSK/BBI/I/2017 TANGGAL 19 JANUARI 2017TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUMBahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 29/Arbitrase/BPSK/BB/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017, PEMOHON KEBERATANmenolak dengan tegas seluruh daiildalil yang disampaikan dalam GugatanTERMOHON KEBERATAN tertanggal 15 Desember 2016, terkecuali yang secarategas dan nyata telah diakui dan dibahas kebenarannya

Nomor : O6/BPKN/K.3/1/2016 tertanggal 19 Januari 2016,perihal Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu) Bara (surat tembusan) telahdisesuaikan dengan foto copynya dan diberi materai cukup diberi tanda P.6Foto copy Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara No : 231/PG/JSIII/BPSKBB/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 telah disesuaikandengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda P.7 ;Foto copy Tanda Terima Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu BaraNo

menyatakanPEMOHON KEBERATAN tidak hadir dalam persidangan walaupunsudah dipanggil secara patut sehingga dianggap melepaskan haknya.Nyatanyata PEMOHON KEBERATAN selalu terlambat menerima SuratPanggilannya, yakni: Surat Panggilan dari BPSK Kabupaten Batu Bara No. 231/PG/JSIVBPSKBB/IV2016 tertanggal 10 Februari 2016 mengenai panggilanprasidang pada tanggal 18 Februari 2016, yang baru diterimaPEMOHON KEBERATAN pada tanggal 23 Februari 2016; Surat Panggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu BaraNo

. 373/PG/ARBVJSII/VBPSKBB/II/2016 tertanggal 8 Maret 2016mengenai panggilan Sidang Arbitrase pada tanggal 17 Maret 2016,Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.SusBPSK/2017/PN Kisyang baru diterima PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 18 Maret2016; Surat Panggilan Sidang Arbitrase dari BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 26/PG/ARBVJSII/VBPSKBB/V2017 tertanggal 2 Januari 2017mengenai panggilan Sidang Arbitrase pada tanggal 17 Maret 2016,yang baru diterima PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 11Januari 2017.Selebinnya

Januari 2017 konsumen sudah 10 bulan tidakdapat membayar cicilan kepada pelaku usaha ............. adalah secara nyata dan jelas TERMOHON KEBERATAN telahmelakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yaitu tidakmembayar angsuran kepada PEMOHON KEBERATAN ss sesuaikesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syaratdan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali TentangDuduk Perkara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo

Nomor 41/Pdt.SusBPSK/2015/PN KlsTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat PermohonanKeberatan tanggal 23 September 2015yang dilampiri dengan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 25 September 2015dalam Register Nomor 41/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Kis, telah mengajukankeberatan sebagai berikut:Sehubungan dengan adanya putusan dari Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNo

Pemohon Keberatan baru mengetahui akan adanya PersidanganArbitrase antara Pihak BRI selaku Pelaku Usaha dengan Konsumen atasnama Muhammad Nasir setelah dikirimkan Dokumen PutusanhasilPersidangan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu BaraNo.181/Arbitrase/BB/X/2014 tanggal 4 September2015 yang jelas jelas telah berjalan hingga akhirnya menghasilkan suatuPutusan tanoa sepengetahuan dari Pemohon keberatan;Bahwa jelas dari Pasal 52 huruf a mengenai tugas dan wewenang BPSK

Batu BaraNo.05 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 April 2018;Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat6. Nyonya Yuliana, Warganegara Indonesia, Umur 43 Tahun, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Bertempat tinggal diJalan Surya Nila No.5 RT.005 RW.007 Kelurahan Akcaya,Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ProvinsiKalimantan Barat;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semulaTergugat II;.7.

Bahwa Benar dalam Perkawinan Almarhum JAFAR BIN H,RAJALI danNYONYA RAJEMAH BINTI SAID telah memperoleh harta bersama/gonoginiberupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yangterletak di Propinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak , Kecamatan PontianakKota, Kelurahan Darat Sekip, dikenal umum Sebagai JI, Johar Gg.Batu BaraNo.05 RT/003.RW/17 DENGAN Nomor Sertifikat Hak Milik 1072/ DaratSEKIP DENGAN LUAS 115 M?

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi secararelatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatanterhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo.145/Pts.Aro/BPSKBB/XIV2016 Tanggal 21 Desember 2016,ALASANALASAN DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN KEBERATANDARIPEMOHON KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSKKABUPATEN BATU BARA NOMOR No.145/Pts.Arob/BPSKBB/XII/2016Tanggal 21 Desember 2016,BPSK KABUPATEN BATU BARA TIDAK BERWENANG SECARA MUTLAK /ABSOLUTE UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS

Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebutdiatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggiyang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk menyatakanmembatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo.145/Pts.Aro/BPSKBB/X1/2016 Tanggal 21 Desember 2016,B.

No. 3/Pdt.SusBPSK/2017/PN TbtDengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebutdiatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri TebingTinggi yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo untuk menyatakanmembatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo.145/Pts.Aro/BPSKBB/XIV2016 Tanggal 21 Desember 2016;G.

ABID (kakak korban) untuk minta ijin dan mohon doarestu untuk menikahi saksi pada tangal 25 Maret 2013, kemudian kakak saksimerestuinya kemudaian terdakwa mengatakan kepada saksi ABID bahwa terdakwa11tidak memiliki sepada motor untuk mengurus suratsurat pernikahannya danmeminjam sepada motor saksi ABIB, setelah ditungutunggu sampai tanggal 25Maret 2013 terdakwa tidak datang memenuhi janjinya untuk menikahi saksi korban;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menggerakkan orang lain untukmenverahkan barano

Bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo.972/ Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 25 Nopember 2016, pada tanggal28 Nopember 2016 ;Halaman 5 Putusan Nomor 181/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap2.

Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengadilinya, dengandemikian Pengadilan Negeri Rantauprapat beralasan secara hukum untukmenyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenanganuntuk memeriksa dan mengadili perkara perdata biasa, oleh karena ituputusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.972/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016tanggal 25 Nopember 2016, harus dinyatakan batal demi hukum sertatidak memiliki Kekuatan hukum mengikat ;DALAM POKOK PERKARA 1.Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo

Unsur mengambil sesuatu barano, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barangdi sini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barangtidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atassesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ketangan orang yang bukan pemiliknya;Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini dalam persidangandiketemukan faktafakta sebagai berikut:* Bahwa pada hari Sabtu tanggal

Kisarandalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerimapemberitahuan putusan BPSK sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 5 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk);Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan tidak mengajukan keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu BaraNo

Bakti, S.H.) kepada Pelawan dan tidak memberikan pertimbangan yangcukup sehingga putusan BPSK Batu Bara non executable;Menimbang, bahwa substansi perlawanan yang diajukan Pelawan yaituterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu BaraNo. 037/Arbitrase/BPSKBB/XIV2015 tanggal 7 Januari 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa oleh karena substansi perlawanan Pelawan terhadapputusan BPSK yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Majelis

(satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atautidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 dan 8 tersebut diatas,terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);bahwa terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 722/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tersebut, Pemohon Keberatan dengantegas menolak dan sangat keberatan karena BPSK Kabupaten Batu Baratidak berwenang mengadili sengketa konsumen dalam hal wanprestasi sertaBPSK Batu Bara membuat keputusan melampaui kewenangannya danmelanggar

Batu Bara berdasarkan SK Bupati Batu BaraNo.142/BKD/2011 tanggal 20 Juni 2011;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku kuasa BUD antara lain:Page 32Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdna. Menerbitkan SP2D;b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bankdan/ atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk;c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaanAPBD;d. Menyimpan uang daerah;e.

Batu BaraTA.2010 untuk jenis anggaran UP/TU/GU yaitu:e Untuk pengajuan UP (uang persediaan) SKPD BAPPEDA TA.2010 saksiselaku Bendahara Pengeluaran membuat SPP SPM yang diajukan keDPPKAD yang besarannya sesuai dengan Peraturan Bupati Batu BaraNo.2 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp.371.000.000;e Untuk pengeluaran UP disesuaikan dengan keperluan PPTK BAPPEDApada kegiatan yang dilaksanakan;e Pertanggungjawaban UP yang akhirnya menjadi pertanggungjawaban GU(ganti uang) berdasarkan buktibukti

Batu Bara TA.2010 Terdakwajuga menjabat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Batu BaraNo.126/DPPKAD Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan PejabatPengguna Anggararn/ Pengguna barang pada SKPD di LingkunganPemerintahan Kabupaten Batu Bara;Bahwa selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsiantara lain:a. Menyusun RKASKPD;Page 63Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnb. Menyusun DPASKPD;c.

Batu Bara Terdakwa jugamenjabat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Batu BaraNo.126/DPPKAD Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan PejabatPengguna Anggararn/ Pengguna barang pada SKPD di LingkunganPemerintahan Kabupaten Batu Bara;Bahwa selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsiantara lain :a. Menyusun RKASKPD;b. Menyusun DPASKPD;c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanja;d.

Batu Baraberdasarkan SK Bupati Batu BaraNo.09/KPTS/PEG/XI/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan disamping itu jugaTerdakwa juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK BupatiBatu Bara No.126/DPPKAD Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang PenetapanPage 80Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnPejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna barang pada SKPD di LingkunganPemerintahan Kabupaten Batu Baradengan tugas pokok dan fungsi antara lain :a. Menyusun RKASKPD;b. Menyusun DPASKPD;c.

diajukan para pihak ;Telah memeriksa buktibukti yang diajukan para pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha / Terlapor melalui suratkeberatannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Agustus 2016 dibawah register perkaraNo : 70/Pdt.GSus/2016/PN.Sim telah mengemukakan halhal sebagai berikut :KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN DALAM MENGAJUKANKEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATU BARANo

Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukumkonsumen tersebut.Mengacu pada bagian komparisi putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 197/Arbitrase/BPSK/BB/I/2016 tanggal 5 Agustus 2016 menerangkan pihakkonsumen adalah sebagai berikut:Supono, yang beralamat di Jln.

Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak maumematuhi keputusan pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) di atas, terhitungsejak keputusan ini berlaku tetap (In Kracht)Adapun tanggapan Pemohon Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo.578/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015 Tanggal 20 Januari 2016 tersebut di atas adalahsebagai berikut :1.2.3:4.BahwaBahwaBahwaBahwaPemohon Keberatan menolak Pertimbangan dan Putusan

BPSK Batu bara atas dasar Perjanjian Kredit yang dibuatoleh Termohon Keberatan dan kemudian BPSK Batu Bara tanpasepengetahuan dan/atau tanpa didasari adanya persetujuanHalaman 16 dari 41 Putusan Nomor 08/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP13.BahwaPemohon Keberatan (selaku kreditur) memeriksa danmemutus gugatan yang diajukan, maka jelas putusan BPSKtersebut adalah cacat hukum karena bertentangan dengan prosedurberacara sesuai UU No 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen.Dengan demikian Putusan BPSK Batu BaraNo

Arbitrase/BPSKBB/V/2016tanggal 9 Agustus 2016 dan Termohon Keberatan dalam dalil jawabannya telahmembantah dalildalil Keberatan Pemohon Keberatan tersebut;Menimbang bahwa untuk mendukung dalildalil kKeberatannya, PemohonKeberatan telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P35, sedangkanTermohon Keberatan tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan daililbantahannya;Menimbang bahwa Pemohon Keberatan menyatakan keberatan terhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNo

2013 tanggal 26 Maret 2013);Menimbang bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan dalam perkara a quo termasuk kedalam ruang lingkupkewenangan Peradilan Umum maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadiliperkara a quo;Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo tidak termasuk kedalamkewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNo

dan kewenangan BPSK untukmenyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No: 350/MPP/Kep/1 2/2001 ;Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara tidakberwenang mengadili perkara sengketa konsumen yang didasarkan atasadanya wanprestasi sebagaimana pada putusannya No.1784/Arbitrase/BPSKBB/XV2016 tanggal 4 Januari 2017, maka putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNo

Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Termohon Keberatan;DALAM POKOK KEBERATAN Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan; Membatalkan putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu BaraNo

dan Inventarisasi DesaSwarga Bara No. 51/IDIPT/Swargabara/X/2010 tanggal30 November 2010, Surat Kesepakatan antaraJamaluddin dan Tergugat tertanggal 4 Desember 2010Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Padt.G/2020/PN Sot.dan Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak AtasTanah antara Jamaluddin kepada Tergugat tertanggal31 Desember 2010);(bo) Sulaiman seluas 4,78 Hektar yang telah dikuasainyasemenjak tahun 1996 untuk berkebun (sesuai BeritaAcara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga BaraNo

Agus seluas 1,75 Hektar yang telah dikuasainyasemenjak tahun 2005 untuk berkebun (sesuai BeritaAcara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga BaraNo. 55/IDIPT/Swargabara/IX/2010 tanggal 7 September2010, Surat Kesepakatan antara H. Agus dan Tergugattertanggal 15 Desember 2010, dan Surat Keteranganuntuk Melepaskan Hak Atas Tanah antara H. Aguskepada Tergugat tertanggal 6 Januari 201 1);(d) H.

Agus seluas 16 Hektar yang telah dikuasainyasemenjak tahun 1992 untuk berkebun (sesuai BeritaAcara Identifikasi dan Inventarisasi Desa Swarga BaraNo. 22/IDIP T/Swargabara/X/2010 tanggal 29September 2010, Surat Kesepakatan antara H.

Batu BaraNo. 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 tentang duduk perkara,Konsumen (incasu Termohon Keberatan) mempunyai hutangkepada Pelaku Usaha (incasu Pemohon Keberatan) dalamsurat gugatannya (hlm. 1 putusan) dan dalil serupa diperkuatoleh keterangan saksisaksi (hlm. 13 putusan) mengakui telahada perikatan antara Pemohon Keberatan (dahulu PelakuUsaha)dengan Termohon Keberatan (dahulu Konsumen)berdasarkan perjanjian kredit a quodan Pemohon Keberatan(dahulu Pelaku Usaha) telah melakukan prestasinya yaknimemberikan

Batu BaraNo. 1410/Arbitrase/BPSK/BB/X/2016 hlm. 1, 2 dan berdasarkanketerangan saksisaksi yang dihadirkan oleh Konsumen (incasuTermohon Keberatan);Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor1 1/Pat.SusBPSK/2017/PN Pag.17.Bahwa oleh karena perjanjianperjanjian kredit a quo telahmemenuhi syaratsyarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320dan Pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian assesoir (ikutan)dari perjanjianperjanjian kredit a quo adalah sah dan berhargasecara hukum dan perjanjian assesoimya memiliki kekuatanhukum

2016, telahdisesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda................... bukti P10;Foto copy dari salinan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.815/Arbitrase/BPSK/BB/V/2016 Tanggal 22 September 2016, selanjutnyaGIDL CANAL... cece eee ce ce cee ee cece eeeee cece cesses eeeeeeseeeeeeeeseeeeareeeeseeeseeeee DUKE P11;Foto copy buku Tanda Terima Surat Masuk atas Salinan Putusan ArbitraseBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNo

Keberatanterhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkantenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha ataukonsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 1Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan yang dimaksud dengan hariadalah hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNo

22 September 2016 tersebut dalam perkara ini tidak dapatdipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim akan mengadilisendiri perkara a quo;Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 51/Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbMenimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara dibatalkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokokkeberatan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNo

Dengan demikian, berdasarkanfaktafakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menyatakan membatalkanPutusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo.935/Arbitrase/BPSKBB/V1V2016 Tanggal 15 Agustus 2016.Halaman 25 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKNH.

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo.935/Arbitrase/BPSKBB/VIV2016 Tanggal 15 Agustus 2016,Melebihi Wewenang Yang Diperbolehkan Hukum (Ultra Vires)Bahwa, Putusan Arbitrtase BPSK Kabupaten Batu BaraNo.935/Arbitrase/BPSKBB/V1V2016 Tanggal 15 Agustus2016,telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yangmenjadi kewenangannya (Ultra vires). Majelis BPSK KabupatenBatu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk didalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

amar Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No.364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VII/2015 Tanggal 13 Mei 2016 saling tumpang tindih,rancu dan tidak jelas serta bertentangan dengan fakta hukum maupun bukti autentik.Dimana hal ini dapat dilihat dari Amar Putusan yang disatu sisi Menyatakan batal13demi hukum Perjanjian Kredit tetapi disisi lain menghukum pelaku usahauntuk memberikan penangguhan pembayaran cicilan, dengan demikian adakerancuan dan ketidak jelasan pada Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo

Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNo. 364/Pts/Arbitrase/BPSKBB/VII/2015 Tanggal 13 Mei 2016, dalil DudukPerkara pada huruf b) halaman 2, yang pada pokoknya mengenai KONSUMENsaatinitidak bisa melakukan pembayaran adalah secara nyata danjelasTERMOHON KEBERATAN/KONSUMEN telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi) yaitu. tidak =membayar angsuran kepada PEMOHONKEBERATAN/PELAKU USAHA sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalamPerjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas