BUT BP BERAU Ltd.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP BERAU Ltd

BP BERAU Ltd.

Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 1dapat diketahui secara jelas dan nyatanyata terungkap padapersidangan, yaitu:6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.bahwa BUT BP Berau Ltd. mempunyai hak sebagai operatoruntuk Blok Berau yang melaksanakan proyek LNG Tangguhdan bertindak sebagai kontraktor untuk Badan PelaksanaKegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas);bahwa sehubungan dengan proyek LNG Tangguh, BUT BPBerau Ltd. melakukan pembelian impor barang modal yangdisubkontrakkan ke PT. Citra Tubindo, Tbk.

Status K3S Blok Berau;b. Pembebasan PPN dalam K3S Berau;c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor20/PMK.010/2005;d. Keputusan Menteri Keuangan MengenaiPersetujuan Master List yaitu Keputusan MenteriKeuangan Nomor 2595/KM.04/2006 dan2600/KM.04/2006;e. Peraturan Menteri KeuanganNomor1 1/PMK.03/2005;f. Kontrak DCU00638 dengan PT. Citra Tubindo, Tbk.;g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor60/PMK.04/2005;h.

Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 17.1.Fie7.3.7.4.7.5.bahwa dalam Putusan Pengadilan, Majelis hanya membahasmasalah dasar hukum apakah atas impor yang dilakukan olehrekanan BUT BP Berau Ltd. tidak dipungut PPN;bahwa dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan MajelisHakim sepakat bahwa atas impor barang modal terkait denganK38S Berau yang tercantum dalam Master List tidak dipungutPPN sesuai dengan ketentuan

CitraTubindo selaku PDKB (TPB) ke BUT BP Berau Ltd. (DPIL) tidakterdapat fasilitas apapun dalam hal ini yang dimiliki olen BUTBP Berau Ltd. karena atas penyerahan ini bukan termasukpenyerahan impor yang mendapat fasilitas sebagaimanaKMKNomor 2600/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006 dan2595/KMK.04/2006 tanggal 6 Oktober 2006;10.4.

Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 111.12.Sesuai dengan ketentuan di atas, maka BUT BP Berau Ltd.sebagai kontraktor Bagi Hasil merupakan Pemungut PPN. Olehkarena itu PPN dan PPnBM yang terutang atas pengadaanOCTG dari PT. Citra Tubindo, Tbk. harus dipungut, disetor, dandilaporkan oleh BUT BP Berau Lid.;10.5.

BIRAWATI BERAU EKA SARI, DK

BUT BP BERAU LTD vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 3338/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT BP BERAU LTD, beralamat di Perkantoran HijauArkadia Tower D & E Jalan TB Simatupang Kav. 88, JakartaSelatan 12520, yang diwakili oleh Nader Helmy ZakiYouwakim, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh

Desember 2013 nomor 00006/246/13/081/15 tanggal 12 Juni 2015,atas nama: BUT BP Berau Ltd, NPWP 01.668.958.0081.000, beralamat diPerkantoran Hijau Arkadia Tower D & E Jalan TB Simatupang Kav. 88,Jakarta Selatan 12520;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 15 Maret 2018

Desember2013 Nomor: 00006/246/13/081/15 tanggal 12 Juni 2015, atas nama BUTBP Berau Ltd., NPWP: 01.668.958.0081.000, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi USD39.941.616,00, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),sehingga berdasar prinsip Jex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT BP Berau Ltd.Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3338/B/PK/Pjk/2019ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Putusan Nomor 3338/B/PK/Pjk/2019Kembali BUT BP BERAU LTD;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019,oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah AgungUrusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersama sama dengan Dr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT BP Berau Ltd

./2010 tanggal 05 November 2010 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:BUT BP Berau Ltd., diwakili oleh William Wei Lee Lin, pekerjaanDirector BUT BP Berau Ltd, tempat kedudukan Jl.

Kontraktoruntuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi(BPMIGAS), kontrak K3S Berau tersebut ditandatangani pada 12Februari 1987 akan berakhir pada 11 Februari 2017, berdasarkanPasal 63 huruf c UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,Kontrak K3S yang ditandatangani sebelum berlakunya UU No.22Tahun 2001 tersebut masih tetap berlaku sampai dengan masakontraknya habis;e Pembebasan PPN dalam K3S Beraubahwa dalam Kontrak K3S Berau (Section V 1.3 b) terdapat pasal yangmengatur prinsip

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24486/PP/M.XIl/16/2010tanggal 2 Juli 2010, atas nama : BUT BP Berau Lid.

Bahwa BUT BP Berau Ltd. mempunyai hak sebagai operator untukblok Berau yang melaksanakan proyek LNG Tangguh dan bertindaksebagai kontraktor untuk Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak danGas Bumi ( BP Migas);9.2.bahwa sehubungan dengan proyek LNG Tangguh, BUT BP Berau Lid.melakukan pembelian impor barang modal yang disubkontrakkan ke PTCitra Tubindo Tbk.;9.3.bahwa atas penyerahan tersebut PT Citra Tubindo Tbk telahmenerbitkan empat Faktur pajak sebagai berikut : Nomor Faktur Tanggal DPP PPN PPN CTPKP0540001831

Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang menurut ketentuan perundangundangan yangberlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungutdan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;BUT BP Berau Ltd. Sebagai Kontraktor Bagi Hasil merupakan PemungutPPN. Oleh karena itu PPN dan PPnBM yang terutang atas pengadaanOCTG dari PT Citra Tubindo Tbk. dipungut, disetor, dan dilaporkan olehBUT BP Berau Lid.5.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT BP BERAU Ltd

./2010 tanggal05 November 2010.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.Melawan:BUT BP BERAU Ltd, beralamat di Perkantoran Hijau ArkadiaTower D & E, Jl. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, JakartaSelatan, diwakili WILLIAM WE LEE LIN, selaku Direktur padaBUT BP Berau Ltd, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :MOHAMAD HENDRIANA, Tax Advisor pada BUT BP Berau Ltd,beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower D & E, Jl.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak dapat menunjukkan bukti berupa PIB/Buktiimpor memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean(kawasan berikat batam) yang menunjukkan bahwa barangtersebut diimpor oleh/atas nama BUT BP Berau Ltd,sehingga penyerahan BKP dan JKP oleh PT Citra TubindoTok, PPN nya harus dipungut oleh BUT BP Berau Lid.Hal 27 dari 38 hal. Put. No. 326/B/PK/Pjk/2011.

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;Dengan demikian atas penyerahan BKP dari PT Citra Tubindo Tbk. keBUT BP Berau Ltd. termasuk Penyerahan BKP yang Terutang PPN.

Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang menurut ketentuan perundangundangan yangberlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungutdan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;BUT BP Berau Ltd. sebagai Kontraktor Bagi Hasil merupakanPemungut PPN. Oleh karena itu PPN dan PPnBM yang terutang ataspengadaan OCTG dari PT Citra Tubindo Tbk. dipungut, disetor, dandilaporkan oleh BUT BP Berau Ltd..

Bahwa sesuai dengan Surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor S288/PJ.022/2008 tanggal 22 Februari 2008 hal Pemungutan PPNsehubungan dengan fasilitas Master list menyatakan bahwa pengadaanOil Country Tubular Goods (OCTG) oleh PT Citra Tubindo Tbk kepadaBP Berau Ltd. merupakan transaksi penyerahan barang Kena Pajak.Oleh karena itu, penerbitan Faktur Pajak Standar oleh PT Citra TubindoTok kepada BUT BP Berau Ltd telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku.Hal. 34 dari 38 hal. Put.

BUT MI BERAU BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3260/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT MI BERAU B.V, beralamat di Sentral Senayan IlLantai 18, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, TanahAbang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270, yang diwakilioleh Hitoshi Wada, jabatan Kepala Kantor Perwakilan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa:1. Prof. Dr. D.

mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003572.15/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 7 Oktober 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00270/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 31 Januari 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00011/216/14/081/16 tanggal 28Desember 2016, atas nama BUT MI Berau

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT MI BERAU B.V;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr.

DIAN RUSFANDI bin DARSANI vs BUPATI BERAU, dkk

Manunggal, Gang AL.Amin RT.17, Kelurahan Bugis Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Dalam halini diwakili oleh kKuasa hukumnya Azzizah, SH., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di JI. Serindit No. 170, Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 05 Juli 2010,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat / Terbanding;Melawan. BUPATI BERAU, berkedudukan di JIn. APT.

Pranoto No.1 TanjungRedep, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur :Dalam hal ini memberi kuasa kepada :Drs. H. Ibnu Sina AsyariH. Bakhtiar Kelana, S.SosSri Eka Takariyati, SH, MM.Amir Hamzah, SH.Muhammad Said, SH.Renny Irawati, SH.Seagup & NS PPurwo Sutopo, SH.,Selaku Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Berau,beralamat di Kantor Bupati Berau, JIn. APT. Pranoto No.1 TanjungRedep, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2010;ll. M.

Memerintahkan kepada Bupati Berau untuk mencabut Surat KeputusanObyek Sengketa No: 21/SBW/Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan dan PengusahaanSarang Burung Walet Goa Khilayak (hitam/putin) kepada Sdr. M.Basyara, B.Sc sebagai ahli waris penemu di Kampung Birang, Kec.Gunung Tabur, Kab. Berau;.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat/Bupati Berau Nomor 21/SBW/tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Pemberian PerpanjanganIzin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GoaKhilayak (hitam/putin) kepada saudara M. Basyara, B.Sc, sebagai ahliwaris penemu di Kampung Birang, Kecamatan Gunung Tabur,Kabupaten Berau;3.

Basyara,B.Sc, sebagai ahli waris penemu di Kampung Birang, KecamatanGunung Tabur, Kabupaten Berau;4.

WALET LINDUNG LESTARIVSBUPATI BERAU, dkk

,MH, dan Azizah, SH,Advokat & Pengacara pada Law Firm Wayan Ali & Partners yang beralamat kantor diJalan Merdeka No. 139 C Tangerang, Banten,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal18 Januari 2010, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri TanjungRedeb dibawah register No.W.18/.U.6/03/HK/02.1/1/2010, selanjutnyadisebut Penggugat sekarang Pembading /Terbanding; MELAWANBUPATI BERAU, beralamat di Jalan APT Pranoto Nomor 1 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, KalimantanTimur, yang dalam hal

WaletLindung Lestari di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay,Kabupaten Berau ; Surat Keputusan Bupati BerauNo.12/SBW/Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009tentang Pemberian Izin Pengelolaan danPenguasaan Sarang Burung Walet Goa Ranggasan kepadaPT. Walet Lindung Lestari di Kampung Merapun, KecamatanKelay, Kabupaten Berau, serta Surat Keputusan BupatiBerau No.13/SBW/Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009tentang Pemberian Izin Pwengelolaan dan PenguasaanSarang Burung Walet Goa Putalak kepada PT.

Bupati Berau No. 19/SBW/Tahun 2009tanggal 4 Desember 2009, tentang Pemberian PerpanjanganIzin Pengelolaan dan Pengusahaan ' Sarang BurungWalet Goa Kullat ( Hitam ) kepadaSdr. H. ABDURRAHMAN ISMAIL ( Turut Tergugat )sebagai pelimpahan hak ( jual beli ) di Kampung MerapunKecamatan Kelay Kab. Berau dengan mencabut dan sertamenyatakan tidak berlaku lagi SK.

Bupati Berau No.1211/SBW/Tahun 2009 ( vide bukti P.4.A dan bukti T.1 ),dan Surat Keputusan Bupati Berau No. 22/SBW/Tahun 2009tanggal 4 Desember 2009, tentang Pemberian PerpanjanganIzin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Waletkepada Sdr. MANSYAH, SH. ( Turut Tergugat II ) diKampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kab.

Berau, danmencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi SuratKeputusan Bupati Berau No. 13/SBW/Tahun 2009 ( videbukti P.4.B dan bukti 17.2 ) dan Surat Keputusan BupatiBerau No. 23/SBW/Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009,tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengelolaan danPengusahaan Sarang Burung Walet Goa Ranggasan ( Hitam ) kepada Sdr. ENY( Turut Tergugat III ) sebagaipelimpahan hak ( jual beli ) di Kampung Mapulu KecamatanKelay Kab.

MAMING BACO BIN BACO, DKK VS BUPATI BERAU, DKK

BUT BP BERAU, LTD

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KG BERAU PETROLEUM Ltd

MAMING BACO bin BACO, dkk vs BUPATI BERAU, dkk

PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BERAU ; MANSUR EFENDI bin AMIRUDDIN (Alm)

PUTUSANNomor 1713 K/Pid.Sus/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : MANSUR EFENDI bin AMIRUDDIN (Alm);Tempat lahir : Biduk Biduk;Umur/Tanggal lahir =: 30 tahun/18 Juni 1986;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : RT. 1 Kampung GiringGiring, Kecamatan BidukBiduk, Kabupaten Berau;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa

tanggal 25 September 2017, Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September2017;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redebkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Mansur Efendi bin Amiruddin (Alm) pada hari Selasatanggal 2 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaktidaknya padabulan Agustus tahun 2016, bertempat di Kampung Giringgiring RT.01,Kecamatan BidukBiduk, Kabupaten Berau

pengembangan ilmupengetahuan dan tekhnologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitasseperti ini;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa MANSUR EFENDI bin AMIRUDDIN (Alm) pada hariSelasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaktidaknyapada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Kampung Giringgiring RT. 01,Kecamatan BidukBiduk, Kabupaten Berau

No. 1713 K/PID.SUS/2017LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa MANSUR EFENDI bin AMIRUDDIN (Alm) pada hariSelasa tanggal 2 Agustus 2016 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaktidaknyapada bulan Agustus tahun 2016, bertempat di depan kantor Polsek BidukBidukJalan Pendidikan RT. 03 Kampung BidukBiduk, Kecamatan BidukBiduk,Kabupaten Berau atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasukdalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan setiappenyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri

,yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yangmenerangkan bahwa pada tanggal tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Berau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Mei 2017 yang diajukan olehPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 18 Mei 2017;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KG BERAU PETROLEUM Ltd

BERAU COAL ENERGY Tbk, LawanPT. BUKIT MUTIARA,

Berau Coal Energy Tbk., kepada VALLAR PLC dan VALLAR HOLDINGCOMPANY LIMITED pada tanggal 16 Nopember 2010, yang dikaitkandengan (waktu) pembuatan /ntercompany Loan Agreement pada tanggal 02Januari 2012, yaitu setelan TERGUGAT tidak lagi berkedudukan sebagaipemegang saham dalam PT. Berau Coal Energy Tbk.

Berau Coal Energy, in casu PENGGUGAT;Bahwa pergantian kedudukan TERGUGAT sebagai pemegang saham dalamPT. Berau Coal Energy Tbok., oleh VALLAR PLC dan VALLAR HOLDINGCOMPANY LIMITED adalah terjadi pada tanggal 16 Nopember 2010 atauhanya sekitar tiga (3) bulan setelah sahamsaham PT. Berau Coal Energydicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek;Bahwa /Intercompany Loan Agreement mengatur mengenai pemberianfasilitas pinjaman tanopa bunga oleh PT.

Berau Coal Energy melakukan penawaran saham di Bursa Efekpada tanggal 19 Agustus 2010.

Berau Coal Energy Tbk.

SURYA IRAWAN vs PT NUSANTARA BERAU COAL (PTNBC), dk

Tergugat:
BUPATI BERAU

Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat di angkat menjadikasi peng aneka ragaman konsumsi pangan Dinas Petanian TanamanPangan Kabupaten Berau, selanjutnya tahun 2011 2015 penggugatmenjadi kasi holtikultura pada Dinas Pertanian Tanaman PanganKabupaten Berau, pada tahun 2015 2016 penggugat menjadi Kabid.Halaman 6, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMDPeng anekaragaman dan konsumsi pangan pada Badan KetahananPangan Kabupaten Berau, dengan pangkat terakhir tanggal 1 oktober2016, Pembina Golongan IV /

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku diangkat menjadiPegawai Negeri Sipil pada tahun 1999 yang bekerja pada DinasPertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Berau.

Berita Acara Nomor 862/09/BKPPIII/2017 tanggal 28 September2017 tentang Penyerahan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor888/06/BKPPIII/2017 oleh Asisten Administrasi Umum SetdaKabupaten Berau H. Abdurrahman,S.Sos kepada Penggugat.8.

Teknis Kegiatan (PPTK) Pada DinasHalaman 27, Putusan Nomor: 36/G/2017/PTUN.SMDPertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran2013 tanggal 03 Januari 2013 dan lampirannya ;Bukti T 19: fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala DinasPertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau Nomor:814/16/PA/2014 Tentang Pengangkatan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pertanian TanamanPangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2014 tanggal 02Januari 2014;Bukti T20: fotokopi sesuai dengan asli

Bahwa berdasarkan bukti T18 Penggugat diangkat menjadi PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2013 pada dinaspertanian tanaman pangan kabupaten berau;2. Bahwa berdasarkan bukti T20 Penggugat diangkat menjadi PejabatPembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2013 pada dinas pertaniantanaman pangan Kabupaten berau;3. Bahwa berdasarkan bukti T19 Penggugat diangkat menjadi PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2014 pada dinaspertanian tanaman pangan kabupaten berau;4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT NIPPON OIL EXPLORATION (BERAU) LTD.