Ditemukan 1215704 data
39 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
184 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
333 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
757 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 20 Februari 2018merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon PeninjauanKembali pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:Halaman 8 dari 12 hal.Put.Nomor 398 PK/Pdt/20191.2.Majelis Hakim khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum;Terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadap tanah objeksengketa yang sama dengan para pihak yang sama, yang sudah pernahdiputus dengan putusan yang telah yang berkekuatan
69 — 4
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;4.
143 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan terhadap tanah objeksengketa yang sama, dengan para pihak yang sama yang sudah pernahdiputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkcrahtvan gewijsde) di peradilan yang sama;Bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali memohonputusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: Rosmiwati Leli dan Rosniwati Leli; Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/Pdt/2016, tanggal
Nomor 399 PK/Pdt/2019Peninjauan Kembali menjadi atas nama Termohon Peninjauan Kembali adalah sah dan berkekuatan hukum;3.
1138 — 831 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Terdakwa didakwa menerima dana tambahan atas pengadaan sarana dan prasarana yang ... [Selengkapnya]
Bahwa PT Putra Papua Perkasa lalu mengajukan gugatan kepadaPemerintah Provinsi Papua Barat, yang berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Manokwari Nomor 34/PDT.G/2014/PN.MNK yang berkekuatan tetaptelah dinyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat harus membayarkepada PT Putra Papua Perkasa sebesar Rp84.114.475.000,00 (delapanpuluh empat juta seratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh limarupiah) dan karena yang sudah dibayar baru sebesar Rp78.907.877.152,00(tujuh puluh delapan miliar sembilan
No. 2719 K/PID.SUS/2016oleh Terdakwa adalah berdasarkan atas hak yang sah yang dikuatkan olehputusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;9. Bahwa oleh karena itu tindakan Terdakwa sebagai Pengusaha yangmelakukan permohonan seperti tersebut di atas untuk mencegah kerugianmalahan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya, adalah sahmenurut hukum karena bukan dilakukan dengan tipu daya atau manipulasimanipulasi lainnya;10.
621 — 363
, bahwa dengan adanya bukti surat yang sama sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa materi serta objek perkaragugatan perkara Penggugat No. 125 Pdt.G/2011/PN.PDG. adalah samadengan materi dan objek perkara dalam perkara Gugatan No. 69/Pdt.G/2008/PN PDG.Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1226 K/Pdt/2001;tanggal 20 Mei 2002 terkait kaidah Hukum yang menyatakan bahwa: mestikedudukan subyek berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yangtelah diputus terdahulu dan berkekuatan
185 — 145
Penggugat secara satu persatu ;Menimbang, bahwa tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diakuiTergugat dan dalam perkawinan telah lahir seorang anak bernama anak Penggugat danTergugat dan juga perceraian Penggugat dan Tergugat juga telah diakui oleh Tergugat,tetapi masalah dalildalil perceraian dipermasalahkan oleh Tergugat seperti yangdiuraikan dalam dupliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian Penggugat dan Tergugattelah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung dan telah berkekuatan
55 — 16
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo ;5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaKraksaan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatantempat pernikahan dilangsungkan dan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediamanPenggugat dan Tergugat serta instansi terkait,setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubahterakhir