.: 141/2142/BPMPD tertanggal 19 Agustus 2016,Perihal : Penjelasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Calon KepalaDesa ;Bahwa atas tindakan Tergugat yang menandatangani dan melayangkanSurat No.: 141/2142/BPMPD tertanggal 19 Agustus 2016, Perihal :Penjelasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Calon Kepala Desa An.Bupati Karo sangat merugikan Penggugat karena kemudian atas dasarSurat No.: 141/2142/BPMPD tertanggal 19 Agustus 2016, Perihal :Penjelasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Calon Kepala Desa danRalat

Surat No.: 141/2153/BPMPD/2016 tertanggal 22 Agustus 2016,pada akhirnya Penggugat tidak diikutsertakan verifikasi dan pencabutannomor sebagai Calon Kepala Desa di Desa Jaranguda padahal faktanyasesuai dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa danaturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun2014 tentang peraturan Pelaksanaan Desa tidak pernah disebutkan :KTP paling kurang 1 (satu) tahun dan Surat No.: 141/2142/BPMPDtertanggal 19 Agustus 2016 dilayangkan kepada Turut

tertanggal 19Agustus 2016, dan Ralat Surat No.: 141/2153/BPMPD/2016 tertanggal22 Agustus 2016, kepada Turut Tergugat bukan pada tahapan yangsebenarnya dan Surat dimaksud dijadikan dasar untuk menghilangkanhak Penggugat menjadi Calon Kepala Desa di Desa Jaranguda, makahal tersebut telah menghilangkan harga diri dan mencemarkan namabaik Penggugat di tengahtengah masyarakat secara umum dankhususnya di Desa Jaranguda, Kec.

Menyatakan bahwa TergugatTergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan tidak melaksanakan putusan MahkamahKonstitusi pada tanggal 23 Agustus 2016 tentang pasal 33 huruf g danPasal 50 ayat (1) huruf c UndangUndang nomor 6 tahun 2014 tentangDesa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.:140/PUUXIII/2015dan kemudian melayangkan Surat No.: 141/2142/BPMPD tertanggal 19Agustus 2016, dan Ralat Surat No.: 141/2153/BPMPD/2016 tertanggal22 Agustus 2016, kepada Turut Tergugat bukan pada tahapan yangsebenarnya

denganpertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut;Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam eksepsi iniadalah apakah Surat Nomor 141/2142/BPMPD/ tanggal 19 Agustus 2016 danRalat Surat Nomor 141/2153/BPMPD/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yangdikeluarkan oleh Tergugat apakah termasuk Objek Peradilan Tata UsahaNegara ?

Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 251 / BPMPD / -IV / 2013, tanggal 28 februari 2013 tentang penyaluran dana bantuan keuangan pemerintah provinsi sumatra selatan tahun 2013;F.

Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 140 / 134 / BPMPD / 2013, tanggal 09 oktober 2013 tentang penyaluran dana tunjangan perangkat desa dan BPD dalam kabupaten Muara Enim untuk triwulan I tahun anggaran 2013;G.

Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 140 / 320 / BPMPD 2013, tanggal 09 oktober 2013 tentang penyaluran dana tunjangan perangkat desa dan BPD dalam kabupaten Muara Enim untuk triwulan II tahun anggarann 2013;H.

Surat kepala badan pemerdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten muara enim nomor : 359 / BPMPD V / 2013, tanggal 14 MEI 2013 tentang penyaluran tunjangan perangkat desa / BPD dan triwulan 1 tahun anggaran 2013;M.

Dikembalikan kepada BPMPD (Badan Permusyawaratan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Muara Enim; 9. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat danpemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 251 / BPMPD / IV/ 2013, tanggal 28 februari 2013 tentang penyaluran dana bantuankeuangan pemerintah provinsi sumatra selatan tahun 2013;F.

Rekomendasi kepala badan pemberdayaan masyarakat danpemerintah desa kabupaten Muara Enim nomor : 140 / 1384 / BPMPD/ 2013, tanggal 09 oktober 2013 tentang penyaluran dana tunjanganperangkat desa dan BPD dalam kabupaten Muara Enim untuktriwulan tahun anggaran 2013;G.

pemerdayaan masyarakat dan pemerintah desakabupaten muara enim nomor : 359 / BPMPD V / 2013, tanggal 14MEI 2013 tentang penyaluran tunjangan perangkat desa / BPD dantriwulan 1 tahun anggaran 2013;Surat kepala badan pemerdayaan masyarakat dan pemerintahandesa kabupaten muara enim nomor : 485 / BPMPD V / 2013,tanggal 03 juli 2013 tentang penyaluran tunjangan perangkat desa /BPD triwulan Il dan alokasi dana desa serta bantuan kepadakelurahan triwulan dan Ill TAHUN ANGGARAN 2013;Surat kepala badan pemerdayan

PigBahwa berdasarkan Surat rekomendasi Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kab.Muara EnimNo:140/320/BPMPD/2013 dan surat rekomendasi no: 140/319/BPMPD/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Alokasi Dana Desa (ADD) untukDesa Sukarami Kec.Rambang Triwulan dan Il tahun anggaran 2013 untukkegiatan Pemerintahan Desa sebesar Rp.46.017.103,69 sedangkantunjangan Perangkat Desa dan BPD untuk Desa Sukarami Kec.RambangTriwulan sebesar Rp.18.450.000, dan untuk Triwulan Il sebesar Rp.18.450.000, dengan

) Kab.Muara EnimNo:140/320/BPMPD/2013 dan surat rekomendasi no: 140/319/BPMPD/2013 tanggal 9 Oktober 2013 Alokasi Dana Desa (ADD) untukDesa Sukarami Kec.Rambang Triwulan dan Il tahun anggaran 2013 untukkegiatan Pemerintahan Desa sebesar Rp.46.017.103,69 sedangkantunjangan Perangkat Desa dan BPD untuk Desa Sukarami Kec.RambangTriwulan sebesar Rp.18.450.000, dan untuk Triwulan Il sebesar Rp.18.450.000, dengan total keseluruhan dana ADD triwulagqn dan Il yangditerima oleh Pemdes Sukarami sebesar Rp.82.917.103

SP2D No 120/BTL/BUD/2015 pada tanggal 02 Oktober 20153) Berdasarkan Surat permohonan No. 970/1449/BPMPD/2015 tanggal14 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 16 (enam Belas)Penerima Bantuan dan total pencairan dana bantuan sebesarRp.240.000.000,(dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dicairkanberdasar SP2D No 148/BTL/BUD/2015 pada tanggal 12 Oktober20154) Berdasarkan Surat permohonan No. 970/1471/BPMPD/2015 tanggal15 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 9 (Sembilan)Penerima Bantuan dan total

rupiah) dandicairkan berdasar SP2D No 163/BTL/BUD/2015 pada tanggal 19Oktober 2015Berdasarkan Surat permohonan No. 970/1472/BPMPD/2015 tanggal15 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 14 (empat belas)Penerima Bantuan dan total pencairan dana bantuan sebesarRp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah) dan dicairkanberdasar SP2D No 171/BTL/BUD/2015 pada tanggal 19 Oktober 2015Berdasarkan Surat permohonan No. 970/1473/BPMPD/2015 tanggal15 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 12 (dua belas)Penerima

BPMPD/2015 tanggal25 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 4 (Empat) PenerimaBantuan dan total pencairan dana bantuan sebesar Rp.60.000.000,(Enam Puluh juta rupiah) dan dicairkan berdasar SP2D No301/BTL/BUD/2015 pada tanggal 18 November 2015Berdasarkan Surat permohonan No. 970/1554/BPMPD/2015 tanggal25 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 9 (Sembilan)Penerima Bantuan dan total pencairan dana bantuan sebesarRp.135.000.000,(Seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dicairkanberdasar SP2D No 182

/BTL/BUD/2015 pada tanggal 22 oktober 2015Berdasarkan Surat permohonan No. 970/1556/BPMPD/2015 tanggal25 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 4 (Empat) PenerimaBantuan dan total pencairan dana bantuan sebesar Rp.60.000.000,Halaman 66 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Bdg(Enam Puluh juta rupiah) dan dicairkan berdasar SP2D No210/BTL/BUD/2015 pada tanggal 29 oktober 20158) Berdasarkan Surat permohonan No. 970/1587/BPMPD/2015 tanggal29 September 2015 dari BPMPD dengan jumlah 5 (Lima) PenerimaBantuan

(seratus lima juta rupiah) dan dicairkan berdasar SP2D No326/BTL/BUD/2015 pada tanggal 26 november 201510)Berdasarkan Surat permohonan No. 970/2091/BPMPD/2015 tanggal30 November 2015 dari BPMPD dengan jumlah 2(Dua) PenerimaBantuan dan total pencairan dana bantuan sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) dan dicairkan berdasar SP2D No438/BTL/BUD/2015 pada tanggal 23 Desember 201511)Berdasarkan Surat permohonan No. 970/2061/BPMPD/2015 tanggal02 Desember 2015 dari BPMPD dengan jumlah 5 (Lima)

MARZUKI YAHYA Kepada Kepala PT.Bank Jambi Cabang Bangko Nomor 143/ 619/ BPMPD/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal Pencairan dana untuk pengembangan TKD;- Photo copy rekening koran Tabungan Desa Mentawak di Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 0402109651 AN. Desa Mentawak (Terlampir dalam berkas);8.12.

Photo Copy Surat dari Camat Nalo Tantan sdr H.SYAHRIAL, S.Pdkepada Bupati Merangin Cq Kepala BPMPD Kab. Merangin tgl 21 Juni2010 perihal Pencairan Dana untuk pengembangan TKD ;e. Photo Copy Surat perintah tugas Kepala BPMPD Nomor : 094/ 561/tahun 2010 tgl 21 Juli 2010 ttg peninjauaan Calon LokasiPengembangan Tanah Kas Desa di Desa Rantau Kloyangf. Photo Copy Nota Dinas Kepala BPMPD Kab.Merangin Nomor 141/571/ BPMPD/ 2010 tanggal 26 Juli 2010 Kepada Bupati MeranginMelalui Sekda Meranging.

Merangin karena selurun Aset Desa di Koordinatori oleh BPMPD Bidang Pemerintahan Desa Subbidang Kekayaan Desa sehingga yangmencatat atau menatausahaan TKD Mentawak tersebut perangkat DesaHalaman 37 dari 86 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.JmbMentawak atau Kasubbid Kekayaan Desa BPMPD Kab. Merangin disimpandi BPMPD Bidang Pemerintahan Desa Subbidang Kekayaan Desa; Bahwa TKD Mentawak yang terletak di Desa Rantau Kloyang Kab. MuaroBungo tidak ada tercatat di BPKAD Kab.

Merangin saksi pernah menerima surat laporan adanyaindikasi penyelewengan dari Kepala BPMPD Kab, Merangin Marzuki Yahyadengan Nomor Surat 141/297/BPMPD/2014 tanggal 26 Mei 2014; Bahwa lsi surat laporan tersebut adalah bahwa Kepala Desa Mentawakterindikasi melakukan penyelewengan dan untuk mengetahuikebenarannya saksi selaku camat Nalo Tantan diminta melakukanpengecekan di Desa yang bersangkutan dan hasilnya dilaporkan kepadaBupati cq Kepala BPMPD Kab.

Photo Copy Surat perintah tugas Kepala BPMPD Nomor : 094/ 561/tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Peninjauaan Calon LokasiPengembangan Tanah Kas Desa di Desa Rantau Keloyang;Photo Copy Nota Dinas Kepala BPMPD Kab.Merangin Nomor 141/571/ BPMPD/ 2010 tanggal 26 Juli 2010 Kepada Bupati Meranginmelalui Sekda Merangin;.

Kekayaan dan Pendapatan Desa di BPMPD Kab Meranginmembeli tanah alm.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten yang dalam hal iniadalah BPMPD Kab. Cianjur, kemudian pihak BPMPD Kab. Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairanBantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten( BPMPD), kemudian BPMPD Kab. Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap II Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADDtingkat Kabupaten yang dalam hal ini adalah BPMPD Kab. Cianjur,kemudian pihak BPMPD Kab. Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a.

Cianjur melaui tim fasilitasi ADDtingkat Kabupaten ( BPMPD ), kemudian BPMPD Kab. Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya diDPKAD Kab. Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk prosespencairan Bantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a.

Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ke TA 2014 Ds.Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut :a. 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kab.

/2011 sebanyak 5 lembar;2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.55/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 lembar;3) 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD 2011 sebanyak 4 (empat) lembar;4) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.06/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;5) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.08/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak

2 (dua) lembar;6) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 (lima) lembar:7) 1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.13/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 4 (empat) lembar;8) 1 (satu) dokumen Dipa Tahun Anggaran 2011 PNPM MandiriPedesaan dan Integrasi:9) 4 (empat) lembar Surat Penetapan PNPM Mandiri Pedesaan danIntegrasi Tahun Anggaran 2011;10) 2 (dua) rangkap SK Penetapan Pengelola Kegiatan (UPk);11) 3 (tiga) dokumen

/201 1;177) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.56/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 Lembar;Masingmasing dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita;5.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.25/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 5 lembar;2) 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Kecamatan PNPMMandiri Pedesaan dengan Nomor 414.2/SPK29.02.55/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 lembar;Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018)1 (satu) buah Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD 2011 sebanyak 4 (empat) lembar

;1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.06/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 3 (tiga) lembar;1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.08/PNPMMDR/BPMPD/2011 sebanyak 2 (dua) lembar;1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.02/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 5 (lima) lembar:1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas dengan Nomor 414.2/SPT29.13/PNPMMDR/BPMPD/2012 sebanyak 4 (empat) lembar;Dikembalikan kepada Amandus Ohoiwutun

Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21. Copy 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kecamatan Karang Jaya atas nama Zakaria :g. Angsuran ke 1 tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);h.

masyarakat penerima dan dapatdipertanggungjawabkan, dibuat laporan tertulis diserahkan kepadaKabupaten via BPMPD jawab dari UPK adalah siap dikerjakan,diserahkan kepada BPMPD.

Lubuklinggau Barat Il Kota Lubuklinggau, PNS, S.2(Magister Manajemen Pendidikan), pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Saksi sebagai sekretaris di Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPD) Kabupaten Musi RawasUtara yang mempunyai Tugas pokok sebagai berikut: Mengadministrasi Kepegawaian di kantor BPMPD.> Melaksanakan tugas yang di bebankan oleh kepala BPMPD.> Mengiventarisir aset di BPMPD.> Mengkoordinasi dinas yang terkait yang ada hubungannya programpemerintah

Zazili selaku Kepala BidangPemerintahan Desa pada BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utara.

KUDUS (Kabid BPMPD) danstaf BPMPD (Sdri.

OKU TA. 2015,yang mana ditetapbkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk SKPDBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten OKU yaitu Drs. WIBISONO, MM.;Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. OKUNomor : 410/400.b/ KPTS/KXXV/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentangHalaman 5 dari 109 hal.

OKU TA. 2015,yang mana ditetapbkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk SKPDBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten OKU yaitu Drs. WIBISONO, MM.;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab.

OKU TA. 2015,yang mana ditetapbkan sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk SKPDBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Kabupaten OKU yaitu Drs. WIBISONO, MM.;Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab.

.;1(satu) Lembar Copy Legalisir Surat dari BPMPD Kab.OKU yang ditanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs. WIBISONO, MMkepada Pak Monang Napitupulu tentang pekerjaan PengadaanHalaman 74 dari 109 hal.

Kab.OKU yang ditanda tangani Kepala BPMPD Kab OKU sdr Drs.

Sukarya2013, terdakwa SUHAETI BINTI BROHIMselaku Kepala Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya KabupatenMajalengka melalui surat Nomor :027/PABPemDes/V/20132013, mengajukan Permohonan Pencairan Bantuan ProgramPada tanggal 14 Januaritanggal 14JanuariPipanisasi sistim Air bersin Pedesaan Kepada Gubernur Jawa Baratsebesar Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melaluidan Pemerintahan Desa(BPMPD)Propinsi Jawa Barat dengan dilampiri :Badan Pemberdayaan Masyarakat 1.

Rekening Pemerintah Desa Bongas Nomor 0323200059416 di BankJabar Banten KCP Kadipaten.Pernyataan Terdakwa Pada Tanggal 19 Agustus 2013 Permohonan Pencairan Bantuan ProgramPipanisasi sistim Air bersih Pedesaan Desa Bongas KecamatanSumberjaya Kabupaten Majalengka diterima Badan PemberdayaanMasyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Provinsi Jawa Barat,Bidang SDA TIG(Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna) membuat Surat Pengantarkemudian BPMPD Provinsi Jawa Barat melaluiPermohonan Pencairan dana Bantuan

Arifin H.Kertasaputra selaku Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ProvinsiJawa Barat dimana berdasarkan Lampiran Surat Kepala BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ProvinsiJawa Barat Nomor 978/0740SDA&TTG tanggal 21 Agustus 2013 PerihalPermohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan bahwa Desa BongasWetan kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka mendapatkan DanaPipanisasi Sistim Air Bersin Pedesaan sebesar 175.000.000,(seratus tujuhpuluh lima juta rupiah

)Propinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013 tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atasHalaman 9 dari 76 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgPenggunaan Bantuan Keuangan Pipanisasi Sistim air bersin PedesaanDesa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dariBadan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa(BPMPD)Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013; Perbuatan terdakwa SUHETI BINT BROHIM selaku kepala Desa BongasWetan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebagaiPenanggungjawab

Program Pipanisasi Sistim air bersin Pedesaan DesaBongas kecamatan sumberjaya Kabupaten Majalengka dari BadanPemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD)Propinsi JawaBarat Tahun Anggaran 2013 bertentangan dengan =i ketentuan sebagamanadiatur dalam: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2012 tanggal 5Januari 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGANKEPADA KABUPATEN /KOTA dan DESA 27772 72 202222 022222Bab IV tentang Penggunaan pasal9 yang mengatur antara lain : (1) Penerima Bantuan

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ---------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; ----------------------------------------4.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangundangantersebut di atas, Tergugat Selaku Bupati Kampar sangat berwenangmengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor141/BPMPD/487/2016 perihnal Pengesahan Pengangkatan SaudaraRazali.

SR sebagaiKepala Desa Subarak, dan baru pada tanggal 21 Nopember 2016diterbitkan Surat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihalPengesahan Pengangkatan Saudara Razali.

SR., sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat point 7;28.Bahwa atas permohonan tersebut di atas, Tergugat mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihal PengesahanPengangkatan Saudara Razali.

Kamparc.q Kepala BPMPD Kab.

Bukti T.Il Intv1 : Keputusan Bupati Kampar Nomor141/BPMPD/487/2016 Tentang PengesahanPengangkatan Saudara Sazali, SR sebagaiKepala Desa Subarak Kecamatan GunungHalaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUNPbr.2.Sahilan Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakBergelombang Tahun 2015 dengan masa baktitahun 20162022 di Kabupaten Kampar (sesuaiGGriGalil Gall)j~~ === =n nnnBukti T.ll Intv2 : Surat Keterangan Nomor : 140/BPMPD/22tanggal 13 Desember 2016 (Sesuai dengan asli)Menimbang, bahwa selain

20.000.000,-;