dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, makakedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat/ Terbandingsebagai Terbanding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA

., tanggal 16 September 2013 ;3 Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundelA dan B serta suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.50/B/2014/PTTUN Mks.Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 48/G/2013/PTUN.Mks., tanggal 16September 2013 dalam sengketa

Dokumen perkara banding secara elektronik terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor34/G/2021/PTUN.BL tanggal 4 November 2021 yang didalamnya. berisikelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam BundelA dan Bundel B, beserta suratsurat yang lain yang berhubungan dengansengketa ini;Halaman 3 Putusan No. 265/B/2021/PT.TUN.MDNFORMUL02/PROKSI01/KIMTENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, memperhatikan dan

bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut secara formaldinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembandingdan Penggugat sebagai Terbanding ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut danseluruh berkas perkara dan suratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA

dari Penggugat / Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 28 Maret2012 Nomor. 15/G/2011/PTUN.YK. yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Setelah putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Majelis kemudianmemerintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan tersebut beserta Berkas BundelA

Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,sehingga proses penyelesaian perkara secara /itigasi dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca,meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari bundelA dan bundel B yang berisi antara lain Berita Acara Sidang, suratsurat bukti,salinan resmi putusan Pengadilan

jabatan,selanjutnya disebut SKB objek sengketa ( lihat bukti P4= bukti T IIl1), ParaPenggugat meminta supaya Keputusan Bersama tersebut ditundakeberlakuannya, dibatalkan dan dipertintahkan kepada Tergugat untuk dicabut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding,mempelajari pokok perkaranya, dan permasalahan hukumnya yang terkaitdengan perkara ini seperti tersebut dalam berkas perkara yang terdiri dari bundelA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000, (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung yang dimohonkan banding tersebut dan surat yang termuat dalam BundelA dan Bundel B serta Memori Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding untukdipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding, maka Majelis Hakim BandingPengadilan

Terbanding II telah datang untukmemeriksa berkas perkara (inzage) terhadap perkara banding ini;Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado nomorW18A/575/HK.05.00/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang permintaanberkas perkara nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo sebagai bahankelengkapan pemeriksaan di tingkat Banding;Membaca surat pengantar Panitera Pengadilan Agama Manadonomor W18A1/491/HK.05/X/2017 tanggal 10 Oktober tentang pengirimanberkas perkara nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Mdo yang terdiri dari bundelA

Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi PengadilanHalaman 2 dari 10 halaman, Putusan No179/B/2021/PT.TUNMDNterhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:4/G/2021/PTUN.BKL, tanggal 7 Juli 2021 yang didalamnya berisikelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam BundelA dan Bundel B beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan

(a) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalammenetapkan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat sebesarRp.291.000, ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ), maka oleh karena ituMajelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki kekeliruan tersebut denganmempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berkas perkara banding bundelA

. , tanggal O01 November 2012 ;3 Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundelA dan B serta suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal01 November 2012 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnyaberbunyi sebagai berikutMENGADILI

UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari Tergugat danTergugat II Intervensi tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar(selanjutnya disebut Majelis) mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan bandingtersebut dan seluruh berkas perkara dan ssuratsurat lainnya sebagaimana termuat dalam BundelA

., bertepatan dengantanggal 22 Syakban 1442 H. berkas perkara yang bersangkutan yaitu bundelA dan bundel B, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra MemoriBanding dan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, makaMajelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan halhal sebagaiberikut :Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniadalah adanya permohonan Cerai Talak dari pihak Pemohon yang inginmenceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Karanganyarsebagaimana surat

Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan sebagaimana sebagaimana tersebut pada bundelA dan bundel B, serta suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 20/G/2012/P.TUN.ABN., tanggal 10 Desember2012 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiberikutMENGADILIDALAM EKSEPSI

Penggugat secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Penggugatsecara formil dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagaiPembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkandan disebut sebagai Terbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksamaterhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam bundelA

Berkas perkara yang dimohonkan Banding,yang berisi kelengkapanSuratsurat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada BundelA dan Bundel B, serta suratsurat lainya yang berhubungan dengansengketa ini; 5.

Maret 2008 nomor2011/Pdt.G/2008/PA.Sby Pemohon/Pembanding tidak mengajukan memoribanding ;TENTANG HUKUMINYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukanoleh Pemohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara cara sebagaimana ditentukan menurut' ketentuan perundangundangan, maka permohonan banding tersebut harus' dinyatakan dapatditerima ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semuasurat yang berhubungan dengan perkara ini yang terhimpun dalam BundelA

Mks tanggal 4 Agustus 2015 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 39/G/2014 / sebagaimana tersebutdalam BundelA dan B serta surat surat lain yang terkait Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 93/B/2015/PT TUN Mks.TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatkan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 39 / G/ 2014 / PTUN.

karenanyapermohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima =;ee eyMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Penggugatsecara formal dapat diterima maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagaiPembanding sedangkan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;cece oeMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksamaterhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana termuat dalam bundelA