Ditemukan 92 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bupati bukti buati buti binti bunti butti bueti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 74/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 27
  • DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor :74/G/2017/PTUNMTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan padatanggal 9 Maret 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Halaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTROBYEK SENGKETAYang menjadi obyek sengketa adalah :Keputusan Bupti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 73/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
62 — 26
  • DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor :73/G/2017/PTUNMTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan padatanggal 9 Maret 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTROBYEK SENGKETAYang menjadi obyek sengketa adalah :Keputusan Bupti
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 70/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
JAHARUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
39 — 24
  • DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor :70/G/2017/PTUNMTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan padaHalaman 3 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRtanggal 9 Maret 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :OBYEK SENGKETAYang menjadi obyek sengketa adalah :Keputusan Bupti
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 50/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
SITI MARISA
Tergugat:
BUPATI JEMBER
Intervensi:
YANI ROMYATUN
1725 — 1932
  • Penggugat mengajukan keberatan administrasi atas keputusan obyeksengketa kepada Bupti Jember pada tanggal 29 Januari 2020 (bukti P42a)7.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 4 April 2016 — Wahyu Ari Wibowo Bin Sardjono Ruslan (Alm)
35 — 10
  • Kapuas dilaksanakan pada tanggal 0809April 2015, menggunakan anggaran sebesar Rp 1.200.000,Saksi DANI dan Saksi UDIT yang dilaksanakan berdasarkan suratperintah Tugas dari Camat Pasak Talawang tertanggal 07 April 2015,untuk mempersiapkan data atau dokumen pemeriksaan aset milikpemerintah daerah kab Kapuas tahun 2014 di Kantor Bupti ( PEMDA )Kab.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 23-01-2009 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg.
Tanggal 6 Agustus 2009 — -BERRY NAHDIAN FORQAN DKK -KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI
117 — 57
  • KecamatanSukolilo sudah sesuai dengan butir satu, sedangkanrencana loksai pabrik semen di Kecamatan Sukolilosesuai dengan butir kedua ; Bahwa pasca keluarnya Peraturan Gubernur Jawa TengahNomor: 128 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan KarsSukolilo, Tergugat II Intervensi tetap mentaatiperaturan dengan melakukan penyesuaian DaerahAktifitas Eksplorasi Pertambangan dan juga Izinlokasi Pembangunan Pabrik semen, terbukti TergugatII Intervensi mengirimkan surat perihal PeninjauanKembali Perijinan kepada Bupti
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN_Bna
Tanggal 14 Desember 2015 — Jaksa Penuntut: IRWANSYAH, SH., MH. Terdakwa: JUFRI, S.H., M.M.
138 — 30
  • Buku Bantu Kas Umum (berupa buku ekspedisi saja).Bahwa Buku tersebut ditutup setiap hari.Bahwa Untuk APBD Tk.II masuk ke Buku Kas Umum.Bahwa selain saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yangmengetahui penutupan buku kas umum tersebut adalah Bupati,karena Bupti harus menanda tangan setiap hari.Bahwa saksi sebagai Benhara Umum Daerah (BUD) sampai tahun2004, pada saat itu sudah terjadi kekurangan Kas.Bahwa terjadinya kekurangan kas, dikarenakan uang APBD yangmasuk digunakan untuk membayar pinjaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2319 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Desember 2014 — R. DODDY ANUGERAH PUTRA Bin ABDURACHMAN SARBINI
419 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Doddy Anugerah Putra keJakarta untuk mengetahui tempat pembelian mobil dinas Bupatitersebut yakni di Kemayoran Showroom Rajawali Sion Mobilindo,dan saksi juga pernah menarik pencairan anggaran pengadaan mobildinas Bupti Pesawaran TA. 2010 di Bank Lampung Gading Rejo danmenyerahkannya kepada Saksi Zulkifli Masruri dan Saksi KhusnulKaromi atas permintaan Terdakwa Atari;Keterangan Saksi Zulkifli Masruri pada halaman 71 yangmenerangkan bahwa : saksi pernah diperintahkan oleh SaksiBarmajasa untuk mengambil
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-09-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 29 September 2011 —
36 — 10
  • bendaharaumum daerah pun berbeda, secara prinsip perbedaannya" Kalau berdasarkan KepmendagriNomor : 29 tahun 2002 yang bertindak sebagai bendahara umum daerah itu adalah KepalaBagian Kas Daerah sementara yang bertindak sebagai bendahara umum daerahberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 adalah kepala badanPengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah bertanda umum daerah, disitu bedanya" ;Bahwa ketika Bendahara Umum Daerah diangkat oleh Bupati, kemudianpertanggujajawabannya kepada Bupti
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ARIFUDDIN ACHMAD, S., MH.
Terdakwa:
M. YUSUF BIN PALEHAI.
85 — 24
  • Kabupaten Bone Tahun 2017
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  • Petikan Keputusan Bupti
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ARIFUDDIN ACHMAD, S., MH.
Terdakwa:
ABD. KADIR.
99 — 27
  • Kabupaten Bone Tahun 2017
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  • Petikan Keputusan Bupti
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 47/PID.SUS/2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 19 September 2013 — Drs. R. SOERYANTO, Msi bin R. MASNGOED
76 — 30
  • EKO TJIPTARTONO tanggal 11 April 2005 yang menyatakanagar SPPPT Tahun 2005 atas nama Bupti Kdh Tk IJ Banyumas diatas namakan wajibpajak / pemilik (IR EKO TJIPTARTONO) dan Surat Pernyataan tersebut diketahui olehKepala Kelurahan Karangklesem (AGUS PUJI SANTOSO).Surat Keterangan / Pengantar No. 050/124/IV/2005 tanggal 11 April 2005.Surat tanggal 11 April 2005 yang ditujukan kepada Kepala Pelayanan PBB Purwokerto.Surat Pemberitahuan Objek Pajak.Surat Keterangan Nomor 141/152/IV/2005 tanggal 12 April
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 05-12-2013 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 43/PID.TPK/2013/PT BNA
Tanggal 19 Februari 2014 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
179 — 29
  • Aceh Tenggara;
  • Lembar Disposisi dari Wagub Aceh Tanggap 03 September 2012 yang isinya alokasi dana sesuai dengan TS (Telaah Staf);
  • Lembar disposisi Kepala Dinas DPKKA kepada Kepala Biro Hukum Tanggal 10 September 2012 perihal menanyakan apakah pencairan dana tak terduga melalui APBA apakah cukup dengan surat pernyataan Bupti Aceh Tenggara dan Dijawab oleh Kepala Biro Hukum bahwa dana Belanja Tidak terduga dapat di cairkan cukup dnegan Pernyataan Bupati Aceh Tenggara sesuai
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2021 — Putus : 31-03-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 31 Maret 2022 — Penuntut Umum:
ARIFUDDIN ACHMAD, S., MH.
Terdakwa:
ARDI, S.Pd. bin H. MUHAYYANG.
77 — 38
  • Kabupaten Bone Tahun 2017
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  • 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
  • Petikan Keputusan Bupti
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Nopember 2011 — H. AGUS RIYANTO S.Sos, MM Bin MAKDORI (TERDAKWA)
162 — 48
  • tidak ada perubahan dantetap;bahwa menurut pengertian saya yang berperan pembebasan/pengadaantanah untuk Jalingkos Slawi adalah Ass Pemerintahan danPembangunan, Kabag Pemerintahan, Sekda, kemudian Bupati ;bahwa saya sebagai anggota tiem penilai ada/punya atasan yang tentunyayang melapor tentang kegiatan bukan saya tetapi ketua tiem;bahwa saya tidak pernah menginformasikan/memberitahu tentang pinjamanBPD cair pada Bupati, karena saya adalah staf dan tentunya sebagai orangkepercayaan/orang dekatnya Bupti
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 28 Oktober 2016 — Dr,Ir. H. Herawansyah, SMc, MT Bin Ikram (alm)
129 — 62
  • SINANDAR NATA KUSUMA.1 (satu) bundel Copy dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 202 Tahun 2013tanggal 28 Maret 2013 tentang Pembentukan tim Penyusunan Peraturan Bupti Selumadan Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program percepatan pembangunanpedesaan dan kelurahan, tim sosialisasi pelaksanaan program percepatanpembangunan desa dan kelurahan dan tim monitoring dan evaluasi program percepatanpembangunan pedesaan dan kelurahan Kabupaten Seluma Tahun 2013 ;1 (satu) bundel Copy Salinan Keputusan Menteri
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 23 Oktober 2015 — Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (TERDAKWA)
184 — 69
  • Terdakwa EKO TJIPTARTONO tanggal 11 April2005 yang menyatakan agar SPPPT Tahun 2005 atas nama Bupti KdhTk Il Banyumas diatas namakan wajib pajak / pemilik (IR EKOTJIPTARTONO) dan Surat Pernyataan tersebut diketahui oleh KepalaKelurahan Karangklesem (AGUS PUJI SANTOSO).Surat Keterangan / Pengantar No. 050/124/IN/2005 tanggal 11 April2005.Surat tanggal 11 April 2005 yang ditujukan kepada Kepala PelayananPBB Purwokerto.Surat Pemberitahuan Objek Pajak.Surat Keterangan Nomor 141/152/IV/2005 tanggal 12
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 22-03-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
EDWARDO, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUHAMMAD IRWANDI RAMUD, S.Ag, MM Bin H. AMANUDIN RAMUD
2.DIKKI SUPRAPTO, SE ALIAS DIKI
129 — 44
  • Surat KIP Kab, Aceh Tenggara Nomor : 097/KIPKab/001.4344 70/2017,tanggal20 Juni 2017, Kepada Bupti Aceh Tenggara prihal : permohonanpermintaan Tambahan Dana Hibah Pilkada 2017;.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PTK
Tanggal 21 Oktober 2014 — MOCH SHAFEIE, BA
124 — 16
  • kepala bagian hukum sekretaris daerah kabupaten pontianak kepada bapak bupati pontianak tanggal 15 pebruari 2008 perihal surat keberatan saudara m syafeie, ba tanggal 6 pebruari 200842. nota dinas kabag hukum setda kab. pontianak kepada bupati pontianak perihal: keputusan pengadilan negeri mempawah nomor: 08/pdt.g/2006/pn mpw tanggal 26 september 2007.43. nota dinas bupati pontianak kepada kabag hukum tanggal 4 oktober 2007;44. nota dinas dari sekretariat daerah kab. pontinak drs sunarto kepada bupti
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI
100 — 58
  • pembukuan,pembuat dokumen bertugas untuk mencatat danmengarsipkan dokumen baik tranterdakwa penerimaanuang Maupun pengeluaran uang daerah.e Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yangdikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 ( tiga )bulan sekali.Bahwa dalam melaksanakan tugas terdakwa dibantu olehsaudari HALIMA MADU selaku pembantu) pemegang kassebagaimana sesuai dengan SK Bupati Ende nomor : KEU.997/3/2006 tanggal 9 Januari 2006.Bahwa tugas sebagai pembantu pemegang Kas Sesuai denganSK Bupti