Ditemukan 63 data
Urut Berdasarkan
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
165 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih jauh, hak warga negara untuk memilih secara cerdaspada pemilihan umum serentak ini terkait dengan Konsep Political Efficacydi mana warga negara dapat membangun peta checks and balances dariPemerintahan Presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warganegara dapat menggunakan Konsep Presidential Coattail, di mana warganegara memilin anggota legislatif pusat dan daerah yang berasal dariPartai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden yang jugadisebut Straight Ticket.
Register : 27-02-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Mei 2015 — AH. WAKIL KAMAL, S.H., M.H.: Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PPP Periode 2011-2015 >< H. SURYADHARMA ALI, M.Si,,Cs
145 — 161
145 — 161
Lebih jauh, hak warga negara untuk memilih secara cerdas padapemilinan umum serentak ini terkait dengan Konsep Political Efficacy dimana warga negara dapat membangun peta checks and balances dariPemerintahan Presidensial dengan keyakinannya sendiri. Untuk itu warganegara dapat menggunakan Konsep Presidential Coattail, di mana warganegara memilih anggota legislatif pusat dan daerah yang berasal dari Partaiyang sama dengan calon presiden dan wakil presiden yang juga disebutStraight Ticket.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2264 — 656
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemisahan atau pembedaan ini, menandakan bahwaPenyelenggaraan Negara Republik Indonesia dilaksanakan denganmengutamakan asas pemisahan kekuasaan (separation of power)dan asas keseimbangan (checks and balances system);2. Bahwa dalam hal ini jelas pemisahan tersebut bertujuan agar prinsipkedaulatan rakyat, prinsip negara hukum dan prinsip keadilan,berjalan seiring dalam kerangka sistem ketatanegaraan dan sistem23pemerintahan demi kepentingan bangsa, negara dan rakyatIndonesia;.