Nomor 642 K/Pdt/2017hukum bahwa apabila ada tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga yangmengaku pemilik tanah tersebut maka menurut hukum, tuntutan ataugugatannya tersebut telah daluawarsa.

Pengulangan tindak pidana pada pokoknya adalahapabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidanapadanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu sejak setelah pidana itu dilaksanakanseluruhnya atau sebagian ; atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan ; atau apabilakewajiban menjalankan / melaksanakan pidana itu belum daluawarsa ; ia kemudianmelakukan tindak pidanaHal. 23 dari 27 hal. Put.

hari.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkeempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewatlima tahun, sejak petindak telah menjalaniseluruhnya atau sebagian dari pidana yangdijatuhkan kepadanya dengan putusan, karenamelakukan desersi atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana ituseluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketikamelakukan kejahatan itu hak untuk menjalankanpidana tersebut belum daluawarsa

Pengulangan tindak pidana pada pokoknya adalahapabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidanapadanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu sejak setelah pidana itu dilaksanakanseluruhnya atau sebagian ; atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan ; atau apabilakewajiban menjalankan / melaksanakan pidana itu belum daluawarsa ; ia kemudianmelakukan tindak pidanaMenimbang bahwa terungkap di persidangan, Terdakwa sudah pernah dihukumkarena melakukan tindak pidana penyalah

;b) Pasal 1963 KUHPerdata, menyebutkan bahwa:...Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lainyang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, denganjalan daluawarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapayang dengan beritikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun,memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkanalas haknya...

telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yangditentukan undangundang dan menurut syaratsyarat beserta cara membedabedakannya seperti termaktub dalam bab ke tujuh buku ke empat ktiba ini;Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1963 KUHPerdata,yang berbunyi:Siapa yang dengan itikad balk, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu benda tak berqerak, suatu bunga atau suatu piutang lainyang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, denganjalan daluawarsa

telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yangditentukan undangundang dan menurut syaratsyarat beserta cara membedabedakannya seperti termaktub dalam bab ke tujuh buku ke empat kitab ini;Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 1963 KUHPerdata,yang berbunyi:Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah,memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lainyang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya,dengan jalan daluawarsa

Gugatan melewati jangka waktu/Daluawarsa ; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapisecara tertulis dalam repliknya tertanggal 08 April 2015, dan atas replik tersebut Tergugattelah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 28 April 2015 ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tidak mengulangi hal yang sama, makaterhadap dalildalil dalam eksepsi dan dalildalil dalam bantahan atas eksepsi tersebutselengkapnya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1967 Kitab Undangundang Hukum Perdata (untukselanjutnya disebut KUHPer) menyebutkan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan hapus karena daluawarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usahmempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatutangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk.Berdasarkan hal tersebut

Menerima eksepsi tergugat.Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Prinsipal walaupun telah dipanggilsecara patut menurut hukum namun tidak pernah hadir dalam sidang mediasisehingga melanggar perma nomor 1 tahun 2016 dengan segala konsekuensinya.Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kuasa hukumnyakabur (obscuur libel) dan telah daluawarsa untuk menuntut.Menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat hukum karena kuasauntuk mengajukan gugatan bukan ditanda tangani oleh Penggugat

sedangkanTergugat Il Intervensi/Pembanding mengajukan eksepsi denganmendalilkan bahwa gugatan telah melampaui batas waktu(daluawarsa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, baik itu sejak objek sengketa a quo diterbitkan, maupunsejak Penggugat mengetahui tentang adanya objek sengketaa quo yaitu pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana diakuisendiri oleh Penggugat dalam poin 8 dalil gugatannya;Bahwa berdasarkan bukti yang didapat dipersidangan

Gugatan Penggugat telah lewat waktu/Daluawarsa (Exeptio Temporis)Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2272/Keluarahan Oebufu/1995 diterbitkantanggal 17 Oktober 1995. Apabila dilinat dari fakta yuridis terdapat rentangwaktu yang cukup panjang sekitar kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahunhingga penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Klas IAKupang tanggal 08 Oktober 2017.

Apabila apa yang didakwakan tidak sesuai tindak pidan yangdilakukan;Apabila apa yang didakwakan telah daluawarsa;6.

pengajuan gugatan Para Penggugattelah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukangugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yangmenyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melewati tenggangwaktu gugatan (daluwarsa) sudah beralasan hukum dan dinyatakan diterimasehingga eksepsi Tergugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggangwaktu mengajukan gugatan (daluawarsa

Pasal 1951 KUH Perdata,eksepsi daluwarsa dapat diajukan pada setiap tingkat pemeriksaan danketentuan eksepsi daluawarsa sama dengan eksepsi kompetensi absolut;. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor 1028/ HGB/ KWBPN/1999 tertanggal 31 Maret 1999 tentang Pemberian Hak Guna Bangunanatas tanah seluas 46. 784 M?, terletak di Desa Jatisari, KecamatanJatiasih, Kotamadya DT. Il Bekasi, atas nama PT.

Membebankan biaya perkara kepada negara.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan banding/keberatan yangdikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memoribandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkansebagai mana dibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai alasan/keberatan Penasihat Hukum ParaTerdakwa pada angka 1 yang menyebutkan bahwa Hapusnya KewenanganMenuntut Pidana Karena Daluawarsa, menurut Majelis Hakim Tingkat Bandinguraian alasanalasan yang dikemukakan tidak tepat karena

Pauh IX tersebut adalah pada tahun 1966,dimana tanah tersebut telah 46 (empat puluh enam) tahun lamanya dikuasai oleh para TergugatB;30Menimbang, bahwa dengan bukti T.1/ A dan B yang sama dengan bukti P2 tersebutdiatas jelaslah bahwa para Penggugat telah selama 30 tahun membiarkan tanah sengketa dikuasaioleh para Tergugat B, maka hak para Penggugat untuk menuntut tanah tersebut telah lewatwaktu dengan demikian gugatan dari para Penggugat terhadap para Tergugat B tersebut diatasdinyatakan sudah Daluawarsa

Sehingga,apabila dicermati Pasal 33 ayat (3) UndangUndang aquo maka gugatanPenggugat telah daluawarsa atau setidaktidak batal demi hukum karena telahlewat waktu 60 hari sejak gugatan didaftarkan di kepaniteraan (temporis).Berikut bunyi Pasal 33 ayat (1) dan (3) UndangUndang No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik:2425Ayat (1):Perkara Partai Politik berkenaan dengan UndangUndang ini diajukan melaluiPengadilan Negeri;Ayat (3):Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh PengadilanNegeri

apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikadbaik, maka sifatnya asal dari kejahatan itu menjadi hilang, dan jika sejakwaktu itu barang tersebut dibeli, meskipun yang membeli itu mengetahui,bahwa asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembeli tidak dapatdihukum karena sekongkol, sebab elemen asal dari kejahatan tidak ada :Misalnya A mencuri sebuah arloji, Kemudian digadaikannya dirumah gadaisampai lewat waktunya tidak ditebus (diambil), sehingga barang itu menjadigugur (daluawarsa

beritikad baik, maka sifatnya asal dari kejahatan itu menjadi hilang,Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 486/Pid.B/2019/PN Tngdan jika sejak waktu itu barang tersebut dibeli, meskipun yang membeli itumengetahui, bahwa asal barang tersebut dari kejahatan, namun si pembelitidak dapat dihukum karena sekongkol, sebab elemen asal dari kejahatantidak ada : Misalnya A mencuri sebuah arloji, kKemudian digadaikannyadirumah gadai sampai lewat waktunya tidak ditebus (diambil), sehinggabarang itu menjadi gugur (daluawarsa

Gugatan Penggugat tidak daluawarsa. ; Bahwa sertifikat Hak Milik No. 1451/Duri atas nama Tergugat Il telahditerbitkan berdasarkan rekayasa hukum dari Tergugat Il, karena batasbatas tanah yang ditunjuk atau disebutkan oleh Tergugat Il sebagaimanayang disebutkan dalam Gambar Situasi No. 357/4867/1982, Tanggal 21 101982 tersebut, jelasjelas telah menunjuk atau merujuk pada lokasi lahantanah milik penggugat yang berada di Persil 55a, S.ll, Girik C. 380 jo. GS.No. 36/136/1971 dan Girik C. 666, jo.